Xcloud.id

Tag: Maman Abdurahman

  • Fakta-fakta Pelantikan Pejabat Tinggi Kementerian UMKM di Tengah Pasar Tanah Abang

    Fakta-fakta Pelantikan Pejabat Tinggi Kementerian UMKM di Tengah Pasar Tanah Abang

    Jakarta: Pelantikan pejabat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berlangsung dengan nuansa berbeda. Tidak seperti pelantikan biasanya yang digelar di gedung kementerian, kali ini prosesi dilakukan di tempat yang lebih membumi, yaitu di Lobi Atrium Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta. 

    “Pagi ini, Rabu 15 Januari 2025, saya sebagai Menteri UMKM RI dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di lingkungan Kementerian UMKM,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurahman, Rabu, 15 Januari 2025.

    Berikut fakta-fakta menarik dari pelantikan tersebut:

    1. Tempat Pelantikan yang Ikonik

    Pelantikan ini digelar di Pasar Tanah Abang, yang dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Area lobi Blok B pasar tersebut disulap menjadi tempat pelantikan dengan panggung besar berwarna biru. Acara ini menjadi kali pertama pelantikan pejabat tinggi kementerian dilaksanakan di tengah pasar yang ramai.

    Baca juga: 3 Kriteria UMKM yang Dapat Penghapusan Piutang

    2. Simbol Kedekatan dengan Pengusaha UMKM

    Menteri Maman menyebut, pemilihan lokasi ini merupakan pesan simbolik bahwa kementerian selalu hadir dan dekat dengan pelaku UMKM. “Pasar Tanah Abang merupakan ikon, rumah, dan tempat perjuangan para pengusaha UMKM untuk keluarga mereka di rumah,” jelasnya.

    3. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Maman, langkah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar Kementerian UMKM dapat terus mendukung dan merangkul pengusaha kecil dan menengah. Kementerian UMKM sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya bergabung dengan sektor koperasi dalam Kementerian Koperasi dan UMKM.

    4. Prosesi Pelantikan yang Sederhana namun Khidmat

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Prosesi berlangsung sederhana namun tetap khidmat, di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar.

    5. Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

    Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I di Kementerian UMKM resmi dilantik, di antaranya:

    Sekretariat Kementerian: Arif Rahman Hakim
    Deputi Bidang Usaha Mikro: Riza Adha Damani
    Deputi Bidang Usaha Kecil: Temmy Satya Permana
    Deputi Bidang Usaha Menengah: Bagus Rachman
    Deputi Bidang Kewirausahaan: Siti Azizah
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga: Sudaryono Rahmalifman Lamangkona
    Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan: Yulius
    Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Reghi Perdana

    Jakarta: Pelantikan pejabat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berlangsung dengan nuansa berbeda. Tidak seperti pelantikan biasanya yang digelar di gedung kementerian, kali ini prosesi dilakukan di tempat yang lebih membumi, yaitu di Lobi Atrium Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta. 
     
    “Pagi ini, Rabu 15 Januari 2025, saya sebagai Menteri UMKM RI dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di lingkungan Kementerian UMKM,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurahman, Rabu, 15 Januari 2025.
     
    Berikut fakta-fakta menarik dari pelantikan tersebut:

    1. Tempat Pelantikan yang Ikonik

    2. Simbol Kedekatan dengan Pengusaha UMKM

    Menteri Maman menyebut, pemilihan lokasi ini merupakan pesan simbolik bahwa kementerian selalu hadir dan dekat dengan pelaku UMKM. “Pasar Tanah Abang merupakan ikon, rumah, dan tempat perjuangan para pengusaha UMKM untuk keluarga mereka di rumah,” jelasnya.

    3. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Maman, langkah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar Kementerian UMKM dapat terus mendukung dan merangkul pengusaha kecil dan menengah. Kementerian UMKM sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya bergabung dengan sektor koperasi dalam Kementerian Koperasi dan UMKM.

    4. Prosesi Pelantikan yang Sederhana namun Khidmat

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Prosesi berlangsung sederhana namun tetap khidmat, di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar.

    5. Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

    Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I di Kementerian UMKM resmi dilantik, di antaranya:
     
    Sekretariat Kementerian: Arif Rahman Hakim
    Deputi Bidang Usaha Mikro: Riza Adha Damani
    Deputi Bidang Usaha Kecil: Temmy Satya Permana
    Deputi Bidang Usaha Menengah: Bagus Rachman
    Deputi Bidang Kewirausahaan: Siti Azizah
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga: Sudaryono Rahmalifman Lamangkona
    Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan: Yulius
    Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Reghi Perdana

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    JAKARTA – Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru pada Desember. Ada empat tokoh yang mencuat jadi calon ketua umumnya, mereka adalah Airlangga Hartarto (petahana), Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, dan Indra Bambang Utoyo. Dari empat nama itu, dua nama disebut jadi calon yang terkuat, Airlangga dan Bambang Soesatyo.

    Munasnya belum berjalan, tapi wacana proses pemilihan ketua umum sudah mengemuka. Yang pasti, aklamasi tak akan terjadi di partai berlambang beringin ini, kata Wakil Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen Partai Golkar Djafar Ruliansyah Lubis yang menolak proses tersebut.

    Aklamasi baginya akan membuat partai ini hancur. Katanya, proses aklamasi ini terjadi di Partai Golkar hanya pada masa Orde Baru, setelahnya sudah tidak ada sama sekali. Klaimnya dia, Partai Golkar-lah yang pertama kali mempertontonkan pada rakyat Indonesia soal demokrasi pemilihan pemimpin partainya dengan meninggalkan pola jadul, ‘sistem aklamasi’.

    Ketakutan terjadinya aklamasi muncul ketika 33 dari 34 DPD I Partai Golkar menyuarakan dukungan untuk Airlangga Hartarto, pada Rapimnas Partai Golkar 14 November. Namun, peristiwa politik tersebut tak bisa dibaca sesederhana itu.

    “Kalau ada yang percaya diri terpilih karena didukung mayoritas DPD I, jelas hal tersebut keliru,”  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dilansir Antara, Senin 18 November.

    Kata dia, keberadaan 514 DPD II Partai Golkar akan menjadi penentu berjalannya atau gagalnya skenario aklamasi itu. Pangi mengatakan, dengan jumlah yang mencapai ratusan itu, pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota jadi pemilik suara yang paling signifikan dalam Munas Golkar bila dibanding DPD I yang jumlahnya hanya 34.

    Contohnya saja pada Munas Golkar 2004, kata Pangi. Kala itu Akbar Tandjung sebagai calon ketua umum Partai Golkar sangat percaya diri karena sudah memegang penuh suara DPD I. Tapi belakangan, kalah dari Jusuf Kalla yang dapat suara dari mayoritas DPD II.

    Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Maman Abdurahman mengatakan, dorongan musyawarah mufakat dalam memilih calon ketua umum partai adalah bagian dari evaluasi dan proses perjalanan panjang. Sebab, katanya, Munas dengan cara voting selalu meninggalkan bekas luka dari sisa pertarungan berupa faksi (pemenang dan yang kalah) sehingga mewarisi konflik internal yang berkepanjangan. 

    “Jadi saya pikir kita harus upayakan agar ini terwujud. Kalau ada yang tidak setuju musyawarah mufakat justru patut dipertanyakan itu,” tuturnya.

    Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada sejumlah keuntungan bila pemilihan ketua umum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah. Keuntungan itu di antaranya; partai menjalankan sila keempat dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945, mencegah konflik di internal partai, memelihara soliditas di internal partai, biaya politik lebih murah, meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran ‘logistik’ yang lebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik, hingga menghindari politik menang-kalah antar faksi.

  • Politisi Golkar Ingatkan Dampak Putusan MK terhadap Konsolidasi Nasional

    Politisi Golkar Ingatkan Dampak Putusan MK terhadap Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Golkar Maman Abdurahman menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut aturan Presidential Threshold (PT) 20 persen harus dihormati sebagai produk hukum. Namun, ia mengingatkan pentingnya mengkaji ulang dampaknya agar tidak menghambat upaya konsolidasi nasional.

    “Harus jadi catatan kita bersama, jangan sampai demokratisasi yang kita harapkan justru memiliki hambatan terhadap upaya mendorong konsolidasi nasional dan menuju ke arah yang lebih baik,” ujar Maman seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Maman yang juga menjabat sebagai Menteri UMKM menegaskan bahwa demokrasi merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, bukan tujuan utama dalam bernegara. Oleh karena itu, ia menekankan agar partai politik di DPR membahas aturan turunan dari putusan MK dengan cermat.

    “Tentu ini menjadi mekanisme politik partai-partai untuk membahas lebih lanjut. Jangan sampai muncul figur-figur individu yang hanya sekadar ingin mencari popularitas dengan membangun narasi yang tidak objektif dan cenderung kontraproduktif terhadap agenda besar negara,” kata Maman.

    Ketika ditanya apakah keputusan tersebut merugikan Golkar sebagai partai besar, Maman menegaskan bahwa isu ini bukan soal untung atau rugi. Baginya, yang lebih penting adalah menjaga agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

    “Kita harus menjaga stabilitas politik lima tahun ke depan. Jangan sampai ada calon yang muncul hanya untuk kepentingan pribadi dan popularitas, sementara agenda besar negara untuk kesejahteraan rakyat terabaikan,” tuturnya.

  • 67 Ribu Pelaku UMKM Dapat Penghapusan Utang dari Pemerintah, Total Nominal Rp 2,5 Triliun – Halaman all

    67 Ribu Pelaku UMKM Dapat Penghapusan Utang dari Pemerintah, Total Nominal Rp 2,5 Triliun – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan hingga saat ini nasabah UMKM yang telah mendapatkan penghapusan utang dari pemerintah sebanyak 67 ribu pelaku UMKM.

    Adapun target pemerintah yakni menghapus utang 1 juta nasabah UMKM. Total utang itu mencapai Rp 14 triliun.

    “Target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan juga. Semoga semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” kata Maman kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Dari total 67 ribu pengusaha UMKM yang utangnya dihapus, Maman mengatakan nominal utang mencapai Rp 2,5 triliun.

    “Kurang lebih Rp 2,4-2,5 triliun. Itu 67 ribu pengusaha itu ekuivalen dengan Rp 2,5 triliun. Kalau  yang 1 jutaan itu kurang lebih Rp 14 triliun sekian,” papar Maman.

    Maman memastikan pemerintah sedang berupaya secepatnya mengejar target 1 juta UMKM untuk dihapuskan utangnya pada 2025.

    “Secepatnya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin, sesegera mungkin,” sebut Maman.

    Maman menegaskan program hapus utang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada minggu ke dua bulan Januari.

    Pihaknya akan membuat seremonial penghapusan utang UMKM dengan mengundang 3 ribuan pengusaha UMKM yang mendapatkan penghapusan utang.

    “Lagi kita bicarakan nanti teknisnya. Insyaallah Pak Presiden hadir, intinya menunggu jadwal presiden saja,” tandas Maman.

    Diketahui penghapusan piutang kepada UMKM ini tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. 

    Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024 lalu.

  • Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri terlihat bersiaga di sekitar rumah calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang pelantikan pada Minggu (20/10) pagi.

    Pantauan ANTARA di lokasi, belum terlihat ada aktivitas menonjol di dalam rumah bernomor K4 tersebut.

    Terdapat puluhan karangan bunga yang menghadap tepat ke depan rumah, yang berisikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024—2029.

    Awak media juga terlihat memadati area depan rumah untuk menunggu keberangkatan Prabowo menuju Senayan Jakarta guna menjalani prosesi pelantikan presiden ke-8 Republik Indonesia bersama calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.

     

    Suasana di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 pada Minggu (20/10/2024) pagi. ANTARA/Adimas Raditya

    Baca juga: Prabowo-Gibran akan dilantik jadi Presiden dan Wapres pada hari ini
    Baca juga: Lontong kikil dan jajanan pasar menu utama pisah sambut kepala negara

    Sebelumnya, pada pekan lalu Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediamannya, Kertanegara, yang dikabarkan akan menjabat sebagai menteri pilihan Prabowo.

    Sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo Subianto di rumahnya, Senin (14/10).

    Hingga pukul 20.30 WIB, berikut nama-nama tokoh yang sudah hadir.

    1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)
    2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
    4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)
    5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)
    6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    7. Nusron Wahid (politikus Golkar)
    8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)
    9. Maruarar Sirait (politikus Partai Gerindra)
    10. Abdul Kadir Karding (politikus PKB)
    11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)
    12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)
    13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)
    14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
    15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)
    16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)
    17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)
    18. Yassierli (Akademisi)
    19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/politikus PBB)
    20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)
    21. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
    22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
    23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)
    24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
    25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
    26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)
    27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)
    28. Ribka Haluk (Pj. Gubernur Papua Tengah)
    29. Maman Abdurahman (politikus Partai Golkar)
    30. Rachmat Pambudy (Akademisi)
    31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)
    32. Erick Thohir (Menteri BUMN)
    33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
    34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
    35. Dito Ariotedjo (Menpora)
    36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
    37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
    38. Dody Hanggodo (profesional)
    39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
    40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
    41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)
    42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
    43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
    44. Veronica Tan
    45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/politikus Gerindra)
    46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)
    47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)
    48. M. Herindra (Wamenhan)
    49. ⁠Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/politikus Partai Golkar)

    Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024