Xcloud.id

Tag: Maman Abdurahman

  • UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Bakal dapat Modal hingga Rp500 Juta

    UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Bakal dapat Modal hingga Rp500 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku UMKM terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah memastikan skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

    Maman, mengutip data Kementerian UMKM mengungkap, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari total tersebut, 49% diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering di Tanah Air.

    Saat ini, Maman menyebut bahwa pemerintah menargetkan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Target tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Negara.

    Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM guna mewujudkan tujuan besar program MBG. Apalagi, program ini dapat membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia.

    “Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” ujarnya.

    Adapun Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

    Dia mengatakan, keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab semua pihak.

    Untuk itu, dia sekali lagi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bergandengan tangan, memastikan program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia.

  • Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi

    Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi

    Logo baru Kementerian UMKM. (ANTARA/Aji Cakti)

    Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 19 Januari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Senin pagi, 15 Januari 2025, terlihat pemandangan tidak biasa di Atrium Selatan Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekumpulan orang banyak berkerumun di atrium tersebut. Di tengah-tengahnya berdiri layar LED ukuran 6 x 3 meter dengan speaker besar di kanan kirinya. Kesibukan para pegawai toko yang sedang membuka rolling door, diiringi dengan suara pengecekan sound sistem.

    Suasana Atrium Selatan Blok B Pasar Tanah Abang tidak hanya disibukkan oleh pegawai yang akan membuka toko, tetapi juga persiapan seremoni inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Dalam sambutan saat pelantikan, Menteri UMKM Maman Abdurahman menyatakan bahwa dipilihnya Pasar Tanah Abang sebagai tempat pelaksanaan inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian UMKM merupakan pengejewantahan dari amanah dan instruksi Presiden RI.

    “Amanah dan instruksi maupun perintah dari Presiden RI adalah Presiden ingin Kementerian UMKM dekat dengan masyarakat terutama pengusaha UMKM di Indonesia,” ucap Menteri UMKM berapi-api sebagaimana terlihat pada tayangan youtube.

    Sebuah pencitraan? Tentu saja. Pemilihan pasar Tanah Abang sebagai lokasi pelaksanaan inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian UMKM, menyiratkan secara tegas bahwa Kementerian UMKM ingin mencitrakan institusinya dekat dengan UMKM.

    Sebagaimana diketahui, Pasar Tanah Abang selalu dijuluki pusat grosir terbesar, tempat segala lapisan pengusaha mulai dari skala mikro, kecil, sampai menengah berkumpul. Pasar Tanah Abang bagi Menteri UMKM merupakan simbol, salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas, tempat bercengkerama, tempat pengusaha UMKM mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah.

    Sehingga pasar Tanah Abang sangat representatif sebagai lokasi untuk menunjukkan citra Kementerian UMKM yang akan selalu berpihak kepada pengusaha UMKM.

    Seperti tidak cukup menggunakan Pasar Tanah Abang untuk menunjukkan citranya, dalam rangkaian kegiatan tersebut Kementerian UMKM juga menyuguhkan beberapa simbolisasi yang sangat dalam artinya.

    Salah satunya adalah ketika Menteri UMKM, bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri PPMI, Wamen UMKM, serta Sekretaris Kementerian UMKM secara simbolis menyalakan sebuah lilin sebelum meluncurkan logo Kementerian UMKM. Hal tersebut membuat penulis teringat pada salah satu prosesi perayaan di agama Katolik.

    Dikutip dari salah satu situs rohani, simbolisasi penyalaan lilin-lilin yang menyala pada ritus agama Katolik mengandung makna yang sangat dalam. Lilin menyala adalah simbolisasi hadirnya Yesus untuk menerangi dunia.

    Apakah simbolisasi penyalaan lilin yang dilakukan oleh Menteri UMKM dalam peluncuran logo tersebut ingin menyatakan bahwa Kementerian UMKM akan hadir sebagai cahaya bagi pengusaha UMKM, layaknya Yesus hadir untuk menerangi dunia? Entah. Tapi secara logika awam, itulah peran yang harus diemban oleh Kementerian UMKM.

    Untuk Menyejahterakan

    Kementerian UMKM, sebenarnya, bukanlah kementerian bentukan baru. Pada Kabinet sebelumnya, Kementerian ini bernama Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu oleh Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi dan UKM dipisah dalam dua entitas menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Tugas dan peran Kementerian UMKM, secara normatif telah tertuang dalam Perpres Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pada Perpres tersebut dinyatakan Kementerian UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan sub-urusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

    Secara tegas dan jelas, Kementerian UMKM akan menjadi pengampu bagi sebanyak 64,1 juta pengusaha UMKM. Bukan jumlah yang sedikit untuk diurus. Juga bukan hal yang mudah untuk dikelola. Sebagaimana diketahui bersama, UMKM selalu distigmakan secara positif, yaitu sebagai penopang perekonomian Indonesia.

    Stigma tersebut bukan tanpa data. Sebagaimana dikutip dari situs https://umkm.go.id/umkm-dalam-angka, UMKM menyumbang lapangan kerja sebesar 99,9 persen. Sebesar 96,9 persen tenaga kerja berasal dari UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5 persen, juga menyumbang 60 persen dari total investasi.

    Mencengangkannya data tersebut tidak serta merta membuat Menteri UMKM beserta jajarannya akan bersantai-santai di kursi empuknya. Pilihan yang paling mudah bagi Kementerian UMKM adalah mempertahankan saja angka-angka tersebut supaya tidak turun. Menjalankan tugas dan perannya as business as usual. Copy paste program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya, dan memilih tombol auto pilot.

    Namun apakah itu menjadi pilihan yang logis? Seharusnya tidak, dan sepertinya tidak. Jika melihat unggahan akun resmi Kementerian UMKM di salah satu media sosial, akan ditemukan poster serupa dengan film box office The Avengers. Namun bedanya, figur pada poster tersebut telah diganti menjadi figur para pejabat Kementerian UMKM. Terdapat sketsa wajah Menteri UMKM beserta pejabat eselon I-nya.

    Visual yang digambarkan itu seperti ingin menunjukkan bahwa Menteri UMKM serta “punggawanya” akan menjadi pahlawan bagi UMKM. Siap memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan UMKM dengan sepenuh hati dan tenaganya. Seperti The Avengers yang berjuang untuk melindungi bumi sampai titik darah penghabisan.

    Sebuah analogi yang hiperbolis? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun jika sekilas melihat salah satu kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, akan ditemukan bahwa Kementerian UMKM (saat itu Kementerian Koperasi dan UKM) berjibaku di garda depan untuk memerangi produk thrifting yang disinyalir menggerus pangsa produk lokal. DNA petarung telah mengalir dalam nadi Kementerian UMKM.

    Jiwa petarung juga telah dibuktikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurahman. Belum genap 100 hari menjalankan amanahnya, Menteri UMKM telah memberi kado spesial bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM berhasil meminta perpanjangan kebijakan insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen hingga akhir tahun 2025.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan akan mengakhiri pemberian insentif PPh final tersebut pada akhir tahun 2024. Dan yang patut diapresiasi, upaya tersebut dilakukan dalam kondisi transisi pemisahan organisasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Belum ada struktur organisasi definitif pada saat itu.

    Nantinya selama 5 tahun ke depan, akan menjadi arena untuk menguji daya tarung Menteri UMKM serta jajarannya di Kementerian UMKM dalam upaya mensejahterakan dan memajukan UMKM. Pertarungan epik akan terus tersaji, mengingat problematika yang ada dalam upaya-upaya memberdayakan UMKM.

    Hal yang cukup mendasar dan krusial adalah, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan UMKM dengan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

    Menurut Teten Masduki yang merupakan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), terdapat 22 kementerian serta 42 lembaga tingkat pusat, daerah, kabupaten, provinsi, serta kota yang mengurusi UMKM. Lebih lanjut, Tenten Masduki menyebut ada masalah dalam pengkoordinasian kebijakan pemberdayaan UMKM.

    Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut harus menjadi prioritas bagi Kementerian UMKM. Wewenang Kementerian UMKM untuk menyinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan UMKM, cukup kuat. Hal tersebut telah tertuang pada pasal 93-100 PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Untuk memudahkan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut, perlu diinisiasi Rencana Aksi Pemberdayaan UMKM yang dibalut dengan Instruksi Presiden.

    Rencana aksi tersebut harus berisi tentang peran dan tugas dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Hal lain yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah legalisasi pengusaha UMKM melalui pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Sampai tahun 2024, tercatat baru 10 juta pengusaha UMKM yang memiliki NIB. Artinya hanya sebesar 16,6 persen pengusaha UMKM yang memiliki NIB. Hal ini cukup miris, mengingat pengurusan pembuatan NIB sudah cukup mudah. Namun ternyata, mudahnya proses tersebut ternyata tidak membuat pengusaha UMKM berbondong-bondong membuat NIB.

    Perlu dilakukan terobosan oleh Kementerian UMKM. Jemput bola dapat dilakukan oleh Kementerian UMKM yang bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan kerja sama tersebut, Kementerian Dalam Negeri dapat menugaskan unsur pemerintahan terkecil yaitu kelurahan/desa untuk memberikan NIB kepada pelaku usaha di daerahnya.

    Pun dengan hal itu, dapat juga dilakukan pendataan UMKM by name by address. Mengutip peribahasa, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Masih banyak hal-hal lain yang harus diupayakan oleh Kementerian UMKM untuk membuktikan jiwa petarungnya.

    Upaya-upaya yang akan membuktikan bahwa pencitraan serta simbolisasi yang telah dilakukan pada inagurasi dan peluncuran logo Kementerian UMKM tidak hanya kosmetik belaka. Upaya-upaya yang akan menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan menjadi cahaya yang akan menjadi penerang dan pelindung UMKM dari kegelapan.
     

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran akan hadiri HUT MKGR, mewakili Presiden

    Wapres Gibran akan hadiri HUT MKGR, mewakili Presiden

    Menteri UMKM, Maman Abdurahman saat tiba di Istana Meedeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Foto: Sri Lestari

    Wapres Gibran akan hadiri HUT MKGR, mewakili Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Wapres Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri di acara HUT Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), tahun ini. Menteri UMKM, Maman Abdurahman menyampaikan kedatangan Wapres Gibran untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir. Hal ini disampaikan Maman saat akan mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    “Hadir untuk mewakili Pak Presiden. Karena Pak Presiden berhalangan hadir. Itu yang saya tahu,” katanya.

    Politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan terkait isu keluarga Presiden RI ke-7, Joko Widodo yang digadang-gadang masuk Partai Golkar. Soal hal tersebut ia mengaku belum ada pembahasan.

    “Setahu saya belum ada pembahasan sampai ke situ. Jadi yang saya tahu Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara itu (HUT MKGR),” tambahnya.

    Ketika ditanya soal kepastian datang tidaknya wapres, Maman mempersilahkan wartawan bertanya kepada panitia acara. “Kalau pasti dan tidaknya, tanya ke panitia ya, saya ga tahu pastinya,” tambahnya.

    Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 MKGR akan berlangsung pada Sabtu, 18 Januari 2025 di Jakarta.

     

    Penulis: Sri Lestari/Ter

     

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fakta-fakta Pelantikan Pejabat Tinggi Kementerian UMKM di Tengah Pasar Tanah Abang

    Fakta-fakta Pelantikan Pejabat Tinggi Kementerian UMKM di Tengah Pasar Tanah Abang

    Jakarta: Pelantikan pejabat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berlangsung dengan nuansa berbeda. Tidak seperti pelantikan biasanya yang digelar di gedung kementerian, kali ini prosesi dilakukan di tempat yang lebih membumi, yaitu di Lobi Atrium Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta. 

    “Pagi ini, Rabu 15 Januari 2025, saya sebagai Menteri UMKM RI dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di lingkungan Kementerian UMKM,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurahman, Rabu, 15 Januari 2025.

    Berikut fakta-fakta menarik dari pelantikan tersebut:

    1. Tempat Pelantikan yang Ikonik

    Pelantikan ini digelar di Pasar Tanah Abang, yang dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Area lobi Blok B pasar tersebut disulap menjadi tempat pelantikan dengan panggung besar berwarna biru. Acara ini menjadi kali pertama pelantikan pejabat tinggi kementerian dilaksanakan di tengah pasar yang ramai.

    Baca juga: 3 Kriteria UMKM yang Dapat Penghapusan Piutang

    2. Simbol Kedekatan dengan Pengusaha UMKM

    Menteri Maman menyebut, pemilihan lokasi ini merupakan pesan simbolik bahwa kementerian selalu hadir dan dekat dengan pelaku UMKM. “Pasar Tanah Abang merupakan ikon, rumah, dan tempat perjuangan para pengusaha UMKM untuk keluarga mereka di rumah,” jelasnya.

    3. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Maman, langkah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar Kementerian UMKM dapat terus mendukung dan merangkul pengusaha kecil dan menengah. Kementerian UMKM sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya bergabung dengan sektor koperasi dalam Kementerian Koperasi dan UMKM.

    4. Prosesi Pelantikan yang Sederhana namun Khidmat

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Prosesi berlangsung sederhana namun tetap khidmat, di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar.

    5. Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

    Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I di Kementerian UMKM resmi dilantik, di antaranya:

    Sekretariat Kementerian: Arif Rahman Hakim
    Deputi Bidang Usaha Mikro: Riza Adha Damani
    Deputi Bidang Usaha Kecil: Temmy Satya Permana
    Deputi Bidang Usaha Menengah: Bagus Rachman
    Deputi Bidang Kewirausahaan: Siti Azizah
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga: Sudaryono Rahmalifman Lamangkona
    Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan: Yulius
    Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Reghi Perdana

    Jakarta: Pelantikan pejabat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berlangsung dengan nuansa berbeda. Tidak seperti pelantikan biasanya yang digelar di gedung kementerian, kali ini prosesi dilakukan di tempat yang lebih membumi, yaitu di Lobi Atrium Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta. 
     
    “Pagi ini, Rabu 15 Januari 2025, saya sebagai Menteri UMKM RI dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di lingkungan Kementerian UMKM,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurahman, Rabu, 15 Januari 2025.
     
    Berikut fakta-fakta menarik dari pelantikan tersebut:

    1. Tempat Pelantikan yang Ikonik

    2. Simbol Kedekatan dengan Pengusaha UMKM

    Menteri Maman menyebut, pemilihan lokasi ini merupakan pesan simbolik bahwa kementerian selalu hadir dan dekat dengan pelaku UMKM. “Pasar Tanah Abang merupakan ikon, rumah, dan tempat perjuangan para pengusaha UMKM untuk keluarga mereka di rumah,” jelasnya.

    3. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Maman, langkah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar Kementerian UMKM dapat terus mendukung dan merangkul pengusaha kecil dan menengah. Kementerian UMKM sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya bergabung dengan sektor koperasi dalam Kementerian Koperasi dan UMKM.

    4. Prosesi Pelantikan yang Sederhana namun Khidmat

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Prosesi berlangsung sederhana namun tetap khidmat, di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar.

    5. Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

    Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I di Kementerian UMKM resmi dilantik, di antaranya:
     
    Sekretariat Kementerian: Arif Rahman Hakim
    Deputi Bidang Usaha Mikro: Riza Adha Damani
    Deputi Bidang Usaha Kecil: Temmy Satya Permana
    Deputi Bidang Usaha Menengah: Bagus Rachman
    Deputi Bidang Kewirausahaan: Siti Azizah
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga: Sudaryono Rahmalifman Lamangkona
    Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan: Yulius
    Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Reghi Perdana

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    JAKARTA – Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru pada Desember. Ada empat tokoh yang mencuat jadi calon ketua umumnya, mereka adalah Airlangga Hartarto (petahana), Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, dan Indra Bambang Utoyo. Dari empat nama itu, dua nama disebut jadi calon yang terkuat, Airlangga dan Bambang Soesatyo.

    Munasnya belum berjalan, tapi wacana proses pemilihan ketua umum sudah mengemuka. Yang pasti, aklamasi tak akan terjadi di partai berlambang beringin ini, kata Wakil Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen Partai Golkar Djafar Ruliansyah Lubis yang menolak proses tersebut.

    Aklamasi baginya akan membuat partai ini hancur. Katanya, proses aklamasi ini terjadi di Partai Golkar hanya pada masa Orde Baru, setelahnya sudah tidak ada sama sekali. Klaimnya dia, Partai Golkar-lah yang pertama kali mempertontonkan pada rakyat Indonesia soal demokrasi pemilihan pemimpin partainya dengan meninggalkan pola jadul, ‘sistem aklamasi’.

    Ketakutan terjadinya aklamasi muncul ketika 33 dari 34 DPD I Partai Golkar menyuarakan dukungan untuk Airlangga Hartarto, pada Rapimnas Partai Golkar 14 November. Namun, peristiwa politik tersebut tak bisa dibaca sesederhana itu.

    “Kalau ada yang percaya diri terpilih karena didukung mayoritas DPD I, jelas hal tersebut keliru,”  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dilansir Antara, Senin 18 November.

    Kata dia, keberadaan 514 DPD II Partai Golkar akan menjadi penentu berjalannya atau gagalnya skenario aklamasi itu. Pangi mengatakan, dengan jumlah yang mencapai ratusan itu, pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota jadi pemilik suara yang paling signifikan dalam Munas Golkar bila dibanding DPD I yang jumlahnya hanya 34.

    Contohnya saja pada Munas Golkar 2004, kata Pangi. Kala itu Akbar Tandjung sebagai calon ketua umum Partai Golkar sangat percaya diri karena sudah memegang penuh suara DPD I. Tapi belakangan, kalah dari Jusuf Kalla yang dapat suara dari mayoritas DPD II.

    Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Maman Abdurahman mengatakan, dorongan musyawarah mufakat dalam memilih calon ketua umum partai adalah bagian dari evaluasi dan proses perjalanan panjang. Sebab, katanya, Munas dengan cara voting selalu meninggalkan bekas luka dari sisa pertarungan berupa faksi (pemenang dan yang kalah) sehingga mewarisi konflik internal yang berkepanjangan. 

    “Jadi saya pikir kita harus upayakan agar ini terwujud. Kalau ada yang tidak setuju musyawarah mufakat justru patut dipertanyakan itu,” tuturnya.

    Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada sejumlah keuntungan bila pemilihan ketua umum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah. Keuntungan itu di antaranya; partai menjalankan sila keempat dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945, mencegah konflik di internal partai, memelihara soliditas di internal partai, biaya politik lebih murah, meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran ‘logistik’ yang lebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik, hingga menghindari politik menang-kalah antar faksi.

  • Politisi Golkar Ingatkan Dampak Putusan MK terhadap Konsolidasi Nasional

    Politisi Golkar Ingatkan Dampak Putusan MK terhadap Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Golkar Maman Abdurahman menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut aturan Presidential Threshold (PT) 20 persen harus dihormati sebagai produk hukum. Namun, ia mengingatkan pentingnya mengkaji ulang dampaknya agar tidak menghambat upaya konsolidasi nasional.

    “Harus jadi catatan kita bersama, jangan sampai demokratisasi yang kita harapkan justru memiliki hambatan terhadap upaya mendorong konsolidasi nasional dan menuju ke arah yang lebih baik,” ujar Maman seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Maman yang juga menjabat sebagai Menteri UMKM menegaskan bahwa demokrasi merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, bukan tujuan utama dalam bernegara. Oleh karena itu, ia menekankan agar partai politik di DPR membahas aturan turunan dari putusan MK dengan cermat.

    “Tentu ini menjadi mekanisme politik partai-partai untuk membahas lebih lanjut. Jangan sampai muncul figur-figur individu yang hanya sekadar ingin mencari popularitas dengan membangun narasi yang tidak objektif dan cenderung kontraproduktif terhadap agenda besar negara,” kata Maman.

    Ketika ditanya apakah keputusan tersebut merugikan Golkar sebagai partai besar, Maman menegaskan bahwa isu ini bukan soal untung atau rugi. Baginya, yang lebih penting adalah menjaga agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

    “Kita harus menjaga stabilitas politik lima tahun ke depan. Jangan sampai ada calon yang muncul hanya untuk kepentingan pribadi dan popularitas, sementara agenda besar negara untuk kesejahteraan rakyat terabaikan,” tuturnya.

  • 67 Ribu Pelaku UMKM Dapat Penghapusan Utang dari Pemerintah, Total Nominal Rp 2,5 Triliun – Halaman all

    67 Ribu Pelaku UMKM Dapat Penghapusan Utang dari Pemerintah, Total Nominal Rp 2,5 Triliun – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan hingga saat ini nasabah UMKM yang telah mendapatkan penghapusan utang dari pemerintah sebanyak 67 ribu pelaku UMKM.

    Adapun target pemerintah yakni menghapus utang 1 juta nasabah UMKM. Total utang itu mencapai Rp 14 triliun.

    “Target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan juga. Semoga semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” kata Maman kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Dari total 67 ribu pengusaha UMKM yang utangnya dihapus, Maman mengatakan nominal utang mencapai Rp 2,5 triliun.

    “Kurang lebih Rp 2,4-2,5 triliun. Itu 67 ribu pengusaha itu ekuivalen dengan Rp 2,5 triliun. Kalau  yang 1 jutaan itu kurang lebih Rp 14 triliun sekian,” papar Maman.

    Maman memastikan pemerintah sedang berupaya secepatnya mengejar target 1 juta UMKM untuk dihapuskan utangnya pada 2025.

    “Secepatnya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin, sesegera mungkin,” sebut Maman.

    Maman menegaskan program hapus utang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada minggu ke dua bulan Januari.

    Pihaknya akan membuat seremonial penghapusan utang UMKM dengan mengundang 3 ribuan pengusaha UMKM yang mendapatkan penghapusan utang.

    “Lagi kita bicarakan nanti teknisnya. Insyaallah Pak Presiden hadir, intinya menunggu jadwal presiden saja,” tandas Maman.

    Diketahui penghapusan piutang kepada UMKM ini tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. 

    Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024 lalu.

  • Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri terlihat bersiaga di sekitar rumah calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang pelantikan pada Minggu (20/10) pagi.

    Pantauan ANTARA di lokasi, belum terlihat ada aktivitas menonjol di dalam rumah bernomor K4 tersebut.

    Terdapat puluhan karangan bunga yang menghadap tepat ke depan rumah, yang berisikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024—2029.

    Awak media juga terlihat memadati area depan rumah untuk menunggu keberangkatan Prabowo menuju Senayan Jakarta guna menjalani prosesi pelantikan presiden ke-8 Republik Indonesia bersama calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.

     

    Suasana di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 pada Minggu (20/10/2024) pagi. ANTARA/Adimas Raditya

    Baca juga: Prabowo-Gibran akan dilantik jadi Presiden dan Wapres pada hari ini
    Baca juga: Lontong kikil dan jajanan pasar menu utama pisah sambut kepala negara

    Sebelumnya, pada pekan lalu Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediamannya, Kertanegara, yang dikabarkan akan menjabat sebagai menteri pilihan Prabowo.

    Sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo Subianto di rumahnya, Senin (14/10).

    Hingga pukul 20.30 WIB, berikut nama-nama tokoh yang sudah hadir.

    1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)
    2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
    4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)
    5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)
    6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    7. Nusron Wahid (politikus Golkar)
    8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)
    9. Maruarar Sirait (politikus Partai Gerindra)
    10. Abdul Kadir Karding (politikus PKB)
    11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)
    12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)
    13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)
    14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
    15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)
    16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)
    17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)
    18. Yassierli (Akademisi)
    19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/politikus PBB)
    20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)
    21. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
    22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
    23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)
    24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
    25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
    26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)
    27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)
    28. Ribka Haluk (Pj. Gubernur Papua Tengah)
    29. Maman Abdurahman (politikus Partai Golkar)
    30. Rachmat Pambudy (Akademisi)
    31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)
    32. Erick Thohir (Menteri BUMN)
    33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
    34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
    35. Dito Ariotedjo (Menpora)
    36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
    37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
    38. Dody Hanggodo (profesional)
    39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
    40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
    41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)
    42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
    43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
    44. Veronica Tan
    45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/politikus Gerindra)
    46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)
    47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)
    48. M. Herindra (Wamenhan)
    49. ⁠Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/politikus Partai Golkar)

    Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024