Xcloud.id

Tag: Maman Abdurahman

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Menteri UMKM:  Kewirausahaan bukan hanya bisnis tapi solusi

    Menteri UMKM:  Kewirausahaan bukan hanya bisnis tapi solusi

    …Perguruan tinggi bukan sekadar mencetak sarjana, tetapi juga melahirkan wirausaha muda yang kreatif dan berdaya saing

    Makassar (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman, mengatakan kewirausahaan bukan hanya soal bisnis namun juga merupakan keberanian menciptakan solusi dari masalah yang ada di masyarakat.

    “Negara yang memiliki banyak wirausaha tangguh akan lebih cepat maju. Kewirausahaan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga keberanian menciptakan solusi dari masalah yang ada di masyarakat,” ujar Maman saat memberikan kuliah umum di Unhas, Makassar, Kamis.

    Dia mengemukakan hal itu ketika membawakan kuliah dengan tema “Pengembangan UMKM dan Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Inovasi Kewirausahaan di Aula Prof. Amiruddin, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar.

    Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kewirausahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global.

    Menurut dia, diperlukan strategi yang sistematis dalam mencetak wirausaha baru, khususnya melalui dukungan perguruan tinggi. Mahasiswa, kata Maman, adalah agen potensial dalam melahirkan ide-ide inovatif berbasis riset.

    “Pemerintah hadir sebagai regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai pusat inovasi. Semua elemen harus bergerak bersama,” ujar Maman.

    Lebih lanjut, Menteri Maman juga menekankan peran perguruan tinggi dalam mendukung inovasi kewirausahaan.

    Unhas misalnya, kata dia, telah menunjukkan komitmen melalui program inkubasi bisnis, pendampingan mahasiswa wirausaha, dan riset-riset aplikatif yang mendorong terciptanya produk bernilai tambah.

    “Perguruan tinggi bukan sekadar mencetak sarjana, tetapi juga melahirkan wirausaha muda yang kreatif dan berdaya saing. Kampus adalah laboratorium hidup untuk berinovasi,” ujar Maman.

    Diakhir materinya, Maman mengingatkan bahwa kesuksesan dalam berwirausaha tidak datang secara instan. Banyak pengusaha muda gagal bukan karena ide yang buruk, melainkan kurangnya disiplin dalam mengelola keuangan dan menjaga komitmen.

    “Tidak ada kesuksesan yang lahir dari bersantai. Tekad kuat, disiplin, dan konsistensi adalah kunci. Bagi wirausaha muda, kegagalan adalah bagian dari proses belajar,” tutup Maman.

    Kuliah umum ditutup dengan dialog interaktif antara Menteri UMKM, mahasiswa dan pelaku usaha yang hadir. Diskusi berlangsung hangat, menyoroti tantangan sekaligus peluang UMKM di era digital.

    Kuliah umum ini merupakan rangkaian Entrepreneur Hub Sulawesi Selatan 2025, yang diselenggarakan Kementerian UMKM kerja sama Unhas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

    Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman membuka peluang target alokasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor produksi naik dari 60% menjadi 65% dari keseluruhan pembiayaan.

    Maman menjelaskan bahwa proses distribusi KUR seharusnya tak hanya dilihat dari aspek kuantitas, melainkan juga kualitas. Menurutnya, hal ini tercermin dari seberapa besar pembiayaan tersebut dialokasikan untuk sektor produksi.

    “Sampai hari ini, alokasi dana KUR yang [ditargetkan] kurang lebih Rp300 triliun tersebut 60,3% sudah teralokasi untuk sektor produksi,” kata Maman dalam sambutan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, apabila hingga akhir tahun nanti alokasi KUR untuk sektor produksi konsisten pada level 60%, maka dia akan mengusulkan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menaikkan target.

    Maman lantas menyebutkan rentang 63% hingga 65%. Dia tak menampik bahwa angka itu terbilang menantang, tetapi meyakini bahwa efek penggandanya akan lebih besar.

    “Karena kalau kita alokasikan dana KUR itu 60% ke sektor produksi, multiplier effect-nya juga banyak, baik penyerapan tenaga kerja, dampak ekonomi, dan lain sebagainya,” ujar Politikus Partai Golkar ini.

    Oleh karena itu, dia menyebut akan memantau realisasi penyaluran KUR hingga akhir 2025, sehingga dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk menambah porsi sektor produksi pada tahun depan.

    Adapun, Kemenko Perekonomian mencatat bahwa penyaluran KUR hingga semester I/2025 telah mencapai Rp131,84 triliun atau setara dengan 45,86% dari target keseluruhan.

    Airlangga menyampaikan bahwa realisasi tersebut telah menjangkau 2,28 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebesar 2,38%.

    “Capaian KUR semester I/2025 cukup positif, yang lebih penting 60% penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025) lalu.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran KUR pada 2026 mencapai Rp320 triliun, lebih tinggi dibandingkan plafon Rp300 triliun pada tahun ini.

    Subsidi bunga KUR dialokasikan senilai Rp36,5 triliun, sedangkan anggaran untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM tahun depan mencapai Rp181,8 triliun.

    “Untuk KUR tahun depan Rp320 triliun dengan subsidi bunga Rp36,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cari Ikan Banyak Risiko, Nelayan Butuh Asuransi

    Cari Ikan Banyak Risiko, Nelayan Butuh Asuransi

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah meluncurkan Program Holding UMKM Klaster Kelautan dan Perikanan yang digelar di Muara Baru, Jakarta Utara. Adanya program tersebut bertujuan membentuk ekosistem kemitraan usaha berbasis klaster di 10 sektor strategis, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

    Sejalan dengan itu, anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) turut serta dalam penguatan perlindungan UMKM khususnya di sektor kelautan dan perikanan melalui penyerahan secara simbolis Asuransi Mikro Bahari.

    Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto mengatakan, Askrindo melalui Asuransi Mikro Bahari memberikan pelindungan bagi para nelayan dalam mencari nafkah.

    “Melalui skema mitigasi risiko yang inklusif dan berkelanjutan, Asuransi Mikro Bahari memberikan berbagai manfaat bagi nelayan, terutama dalam hal perlindungan terhadap kapal nelayan selama aktivitas penangkapan ikan. Hal ini meningkatkan literasi dan kesadaran para pencari nafkah khususnya nelayan akan pentingnya perlindungan asuransi,” ujar Budhi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).

    Asuransi Mikro Bahari merupakan produk perlindungan yang dirancang untuk memberikan jaminan bagi kapal nelayan terhadap risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan bencana alam.

    “Inisiatif ini menjadi bentuk nyata kontribusi Askrindo dalam memperkuat perlindungan sosial dan keberlangsungan usaha mikro di sektor kelautan serta sejalan dengan program Asta Cita Prabowo Gibran dalam penciptaan lapangan kerja serta mendorong kewirausahaan,” ujar Budhi.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengapresiasi langkah perusahaan untuk memberikan proteksi kepada para nelayan serta memberikan keyakinan kepada para nelayan.

    “Asuransi juga menjadi isu untuk para usaha mikro kecil, akan tetapi tadi saya melihat simbolis penyerahan terkait Asuransi Mikro Bahari kepada para nelayan. Hal ini sangat memudahkan dan semakin membuat yakin untuk para nelayan dan usaha mikro dengan hadirnya Askrindo,” tambah Menteri UMKM.

    (acd/acd)

  • Jakarta Kemarin, 11 fitur baru JAKI dan pemasangan 100 CCTV baru

    Jakarta Kemarin, 11 fitur baru JAKI dan pemasangan 100 CCTV baru

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Rabu (27/5) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari Pemprov DKI luncurkan ulang aplikasi JAKI dengan 11 fitur baru hingga Pemprov DKI pasang 100 CCTV baru di Jakarta.

    Berikut ulasan selengkapnya:

    1. Pemprov DKI luncurkan ulang aplikasi JAKI dengan 11 fitur baru

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan kembali aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dengan beberapa fitur-fitur baru untuk semakin memudahkan warga dalam layanan kesehatan hingga menggunakan transportasi umum.

    Baca di sini

    2. DKI sempurnakan aplikasi JakParkir untuk layani masyarakat

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berupaya untuk menyempurnakan aplikasi JakParkir dalam rangka melayani masyarakat, sekaligus digitalisasi perparkiran.

    Baca di sini

    3. Menteri sebut UMKM Holding beri kesempatan pelaku usaha bertumbuh

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengatakan kehadiran UMKM Holding ini akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha itu untuk tumbuh menjadi lebih baik karena ada kepastian produk mereka diambil oleh pengusaha di atasnya.

    Baca di sini

    4. KPKP Jakbar periksa hewan kurban yang dijual di trotoar

    Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual di pinggir jalan atau trotoar.

    Baca di sini

    5. Pemprov DKI pasang 100 CCTV baru di Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memasang 100 kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) baru, khususnya di tempat-tempat strategis Jakarta untuk menciptakan suasana lebih aman dan terkendali di setiap lingkungan permukiman daerah ini.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri sebut UMKM Holding beri kesempatan pelaku usaha bertumbuh

    Menteri sebut UMKM Holding beri kesempatan pelaku usaha bertumbuh

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengatakan kehadiran UMKM Holding ini akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha itu untuk tumbuh menjadi lebih baik karena ada kepastian produk mereka diambil oleh pengusaha di atasnya.

    “UMKM Holding ini instrumen yang mempertemukan pelaku usaha mikro dengan pengusaha besar di atasnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata dia usai Kick Off UMKM Holding di Jakarta, Rabu.

    UMKM Holding adalah konsep pengelompokan beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam satu wadah atau entitas yang terkoordinasi untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dan akses terhadap pembiayaan, pasar, serta teknologi.

    Ia mengatakan melalui program ini pihaknya ingin agar rantai suplai antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha besar berjalan dengan cepat dan menguntungkan keduanya.

    Menurut dia, selama in antara pelaku UMKM dengan usaha besar hubungannya terputus dan ini yang coba didorong agar sama-sama bergerak dan tumbuh.

    Ia menjelaskan ada beberapa keuntungan dengan adanya UMKM Holding ini mulai dari produksi usaha yang menjadi lebih meningkat karena ada jaminan.

    “Produksi yang dihasilkan usaha mikro terjamin karena ada kepastian pengusaha besar yang akan mengambil produksi mereka,” kata dia.

    Menurut dia, secara perlahan pelaku usaha UMKM yang bergerak bersama akan membuat biaya produksi menurun dan volume produk mereka naik karena ada pasar yang jelas.

    “Ini akan meningkatkan daya saing produk mereka nantinya,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan monitoring program UMKM Holding ini dan menargetkan ada 10 sektor yang akan dilakukan dan satu yang dimulai sektor perikanan dan kelautan.

    “Kami akan lihat sektor mana yang berdampak ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan besar,” kata dia.

    Selain itu, pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan yang diberikan pengusaha besar yang menggandeng bank untuk memberikan akses modal produksi.

    “Ini menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan akses modal dan tidak lagi terlibat pinjaman ‘online’ (daring),” kata dia.

    Sebelumnya, Data yang dihimpun ANTARA, per Mei 2025, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 66 juta unit usaha. Data ini mencerminkan pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya karena pada akhir 2024 jumlah UMKM tercatat sekitar 64,2 juta unit usaha .

    Kontribusi terhadap perekonomian Indonesia cukup signifikan karena berdasarkan pangsa unit usaha, UMKM mencakup sekitar 99 persen dari total unit usaha.

    Sedangkan terhadap produk domestik bruto, menyumbang sekitar 61 persen dari PDB Indonesia atau setara dengan Rp9.580 triliun pada 2023.

    Terakhir, UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja, atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman luncurkan Holding UMKM Klaster Kelautan dan Perikanan

    Menteri Maman luncurkan Holding UMKM Klaster Kelautan dan Perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan Holding UMKM pertama di klaster Kelautan dan Perikanan, yang melakukan ekspor produk hasil perikanan ke China.

    “Holding UMKM ini akan mempertemukan pengusaha mikro dengan pengusaha besarnya sehingga rantai pasok produksi dan pasar penjualan yang jelas,” kata Menteri UMKM Maman Abdurahman dalam kegiatan Kick off Program Holding UMKM klaster Kelautan dan Perikanan di Muara Baru Penjaringan Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan Holding UMKM merupakan instrumen yang akan dibangun untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia dan pihaknya menargetkan ada 10 sektor yang akan dikembangkan.

    “Nanti kami akan akan dilebarkan lagi dan evaluasi program ini agar UMKM naik kelas,” kata dia.

    Namun, akan dilakukan secara bertahap dan akan dievaluasi bersama agar terbangun sistem ekonomi yang baik.

    Menurut dia, struktur perekonomian didominasi usaha mikro dengan jumlahnya 30 juta pelaku UMKM dan 99 persen bergerak di sektor mikro.

    Kementerian UMKM mencatat ada 57 juta usaha mikro kecil menengah yang tersebar di Indonesia dan semua belum terhubung dengan baik antara pengusaha kecil dan menengah.

    Ia mencontohkan Holding UMKM yang pertama di klaster perikanan dan kelautan adalah PT Satya Komira Trinadi Perkasa yang mengekspor satu kontainer ikan layur seberat 27 ton dengan nilai Rp1,2 miliar ke China pada hari ini.

    Menurut Maman, perusahaan itu bekerja sama dengan pelaku usaha mikro yakni nelayan dan pemindang ikan yang jumlahnya 500 orang lebih untuk menyukseskan kegiatan ekspor ini.

    Perusahaan ini dengan mitranya akan memberikan dorongan modal kepada pelaku mikro untuk memproduksi dan hasil produksi diolah perusahaan untuk diekspor ke luar negeri.

    “Kalau pelaku ekonomi mikro ini ditinggal, maka mereka akan kesulitan untuk tumbuh. Kami hadir melalui program ini untuk mempertemukan mereka,” ujarnya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman meresmikan Holding UMKM dan pengiriman 27 ikan layur ke China dari kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (28/5/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Sementara itu, Direktur Utama PT Satya Komira Trinadi Perkasa Emil Arifin mengaku usaha yang dijalankannya ini dulunya merupakan perusahaan mikro dan secara perlahan dapat tumbuh mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak.

    “Kami bekerja sama nelayan di hulu hingga pemindang di hilir ini untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan,” ujarnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres hingga Menpora hadiri “fun football” PP Pemuda Muhammadiyah

    Wapres hingga Menpora hadiri “fun football” PP Pemuda Muhammadiyah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menghadiri kegiatan fun football yang digelar Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Lapangan Sepak Bola ABC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5) malam.

    Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Ke-93 Pemuda Muhammadiyah yang bertajuk “Pemuda Negarawan, Totalitas untuk Indonesia Raya”.

    Wapres Gibran bergabung dalam satu tim bersama sejumlah tokoh muda, antara lain Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo, serta Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Machendra Setya Atmaja.

    Tim ini juga diperkuat beberapa pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama, seperti Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat dan Sekretaris Jenderal Peradah Pandu Winata.

    Selain itu, mantan pemain Timnas Indonesia Cristian Gonzáles dan Maman Abdurahman menambah kekuatan tim.

    Sedangkan lawan mainnya, yakni Tim Pemuda Muhammadiyah menurunkan formasi terbaik dari jajaran Pimpinan Pusat, antara lain Gusman Fahrizal, Nur Sigit Nugroho, Radius Setiawan, Abdul Musawir Yahya, Elli Oscar, Bagus Ardeni, Ilham Pratama, Amiruddin Awalin, Infa Wilindaya, Eko Andriyanto, dan Muh. Syaltut.

    Pada pertandingan yang berlangsung dalam dua babak berdurasi masing-masing 30 menit tersebut, kedua tim saling bertukar serangan dalam suasana penuh keakraban namun tetap mempertahankan semangat juang dan sportivitas.

    Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memperkuat pesan bahwa pemuda Indonesia dapat menjadi pelopor persatuan dan toleransi dengan cara-cara yang menyenangkan.

    Pada akhir pertandingan, Tim Wapres berhasil mengalahkan Tim Pemuda Muhammadiyah dengan skor 6-3. Gibran berhasil mencetak satu gol pembuka untuk kemenangan timnya.

    Terkait acara ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah yang memaknai miladnya ke-93 dengan kegiatan yang menyatukan dan membahagiakan.

    Menurutnya, semangat kerja sama, sportivitas, dan pantang menyerah yang tampak dalam pertandingan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemuda sebagai kekuatan strategis pembangunan sekaligus motor penggerak persatuan.

    “Saya senang bisa bermain bersama teman-teman lintas organisasi malam ini. Jangan lelah bersatu, berkarya, dan bergembira,” ucapnya.

    Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan bahwa acara ini juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

    “Hari ini juga sekaligus kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di mana temanya adalah bersama di sini, tentu kita berharap kebersamaannya seperti tim sepak bola (sesungguhnya),” ujarnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Buka Suara soal Kasus Toko Mama Tak Pasang Tanggal Kedaluwarsa

    Menteri UMKM Buka Suara soal Kasus Toko Mama Tak Pasang Tanggal Kedaluwarsa

    Jakarta –

    Komisi III DPR melakukan rapat dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman buntut kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar. Pemilik toko yang bernama Firly tersandung masalah hukum dan dijerat undang-undang perlindungan konsumen.

    Menurut Maman, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam produknya.

    “Kasus Firly ini menjadi sebuah momentum positif untuk kita jadikan bahan renungan bersama dan pembelajaran bagi kita semua. Singkat cerita, bahwa Firly didakwa melanggar pasal 8 ayat 1 huruf G Undang-undang Perlindungan Konsumen karena memperdagangkan barang tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

    Dalam kasus tersebut Maman menegaskan bukan mencari siapa pihak yang salah atau benar. Pasalnya masing-masing pihak, termasuk kepolisian hingga kejaksaan punya pendekatan masing-masing dalam menangani kasus.

    Terkait tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada produk Mama Khas Banjar, Maman membandingkannya dengan produk roti yang ada di hadapannya. Ia lantas menanyakan apakah produk itu memiliki tanggal kedaluwarsa atau tidak.

    “Tapi saya ingin sampaikan, di depan kita ada kotak Holland Bakery. Pertanyaan saya yang paling sederhana, apakah kotak Holland Bakery ini menampilkan tanggal kedaluwarsa? Yang kedua, di dalamnya ada roti Holland Bakery. Apakah roti Holland Bakery ini menampilkan tanggal kedaluwarsa?” tutur Maman.

    “Lalu, dengan contoh sederhana ini, apakah saya harus mengatakan bahwa Pak Kapolda salah, Kejaksaan salah? 100% saya katakan tidak ada yang salah,” sambung Maman.

    Maman menilai penanganan kasus yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan sudah tepat dalam perspektif perlindungan konsumen. Tapi ia berpendapat dalam hal penanganan kasus UMKM maka Undang-undang Perlindungan konsumen sulit diterapkan.

    Pada kesempatan itu Maman mengingatkan pentingnya peran UMKM dalam mendorong perekonomian nasional. Sektor ini menampung orang-orang yang tidak bisa mendapat akses di sektor formal sehingga dapat menyambung hidup mereka.

    “Dan rata-rata yang bergerak di sektor UMKM ini, rata-rata sektor informal. Jadi mereka-mereka yang tidak mendapatkan akses di sektor formal, tidak mendapatkan akses di dalam dunia industri, mereka melakukan kreativitas untuk berusaha menyambung hidupnya mereka,” imbuhnya.

    Adapun proses hukum Toko Mama Khas Banjar tetap berlangsung dan Maman menyebut tak bisa melakukan intervensi. Namun ia berharap ada solusi terbaik dengan berprinsip pada keadilan dan kemanusiaan.

    (acd/acd)