Xcloud.id

Tag: Malik Mahmud Al Haythar

  • Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar “Petua Panglima Hukom” oleh Wali Nanggroe Aceh

    Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar “Petua Panglima Hukom” oleh Wali Nanggroe Aceh

    Liputan6.com, Aceh Besar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kehormatan istimewa dari masyarakat Aceh. Dalam sebuah prosesi khidmat di Meuligoe Wali Nanggroe, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025), Tito dianugerahi gelar adat “Petua Panglima Hukom” oleh Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

    Gelar kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, melalui simbol penyematan lencana dan selempang, dilanjutkan dengan prosesi adat peusijuk sebagai bentuk penyambutan dan doa restu khas Aceh.

    “Jadi ini adalah lembaga yang secara hukum kuat dan secara sosial mendapatkan legitimasi. Dan saya mendapatkan penghargaan dari lembaga ini, tentu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya,” ujar Tito dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih secara pribadi, keluarga, dan atas nama Kementerian Dalam Negeri.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Dalam Negeri)… Selengkapnya

    Tito mengaku tak menyangka akan menerima penghargaan tersebut. Sebelumnya, Wali Nanggroe sempat melakukan audiensi ke Kemendagri untuk membahas berbagai dinamika di Aceh, mulai dari pembangunan, kondisi politik, hingga keamanan. Dalam pertemuan itulah, rencana pemberian gelar kehormatan sempat disampaikan.

    “Beliau (Wali Nanggroe) menjelaskan, ‘Pak Tito selama Kapolri banyak memberikan perhatian kepada Aceh sehingga tercapai tetap terjaga stabilitas, keamanan, dan kemudian pada saat menjadi Menteri Dalam Negeri dilanjutkan dengan tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga situasi menjadi tetap stabil hingga saat ini’,” ungkap Tito menirukan pernyataan Wali Nanggroe.

    Mendagri menilai, gelar tersebut bukan hanya penghormatan, tetapi juga amanah untuk terus menjaga keberlanjutan damai dan stabilitas di Aceh. Ia menyebutkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan dan perdamaian yang menjadi rujukan dunia internasional.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Dalam Negeri)… Selengkapnya

    Diberikannya gelar “Petua Panglima Hukom Nanggroe” merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian Tito Karnavian selama menjabat sebagai Kapolri dan kini sebagai Mendagri. Ia dianggap telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap hukum, keamanan, dan pemerintahan di Aceh, serta menjaga harmoni antara syariat Islam, adat istiadat, dan hukum negara.

    Lebih jauh, Tito dinilai berhasil menerapkan pendekatan yang berimbang dan penuh kebijaksanaan. Stabilitas politik dan keamanan yang terus terjaga hingga kini disebut menjadi salah satu bukti nyata dari kontribusi tersebut.

    Gelar kehormatan itu juga menegaskan penghargaan masyarakat Aceh atas dedikasi Tito dalam menjaga marwah Aceh sebagai daerah istimewa yang menjunjung syariat Islam. Melalui pengakuan tersebut, diharapkan jalinan harmonis antara pemerintah pusat dan Aceh dapat terus terjaga dalam bingkai kebangsaan yang kuat.

  • Wali Nanggroe temui Dubes RI minta dukungan hasil lawatan di Rusia

    Wali Nanggroe temui Dubes RI minta dukungan hasil lawatan di Rusia

    “Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari partisipasi Aceh (Wali Nanggroe Aceh) dalam Eastern Economic Forum (EEF) 2025 di Vladivostok, Rusia pada 3–6 September serta kegiatan lainnya,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar menemui Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Jose Tavares, di KBRI Moskow dalam rangka melaporkan dan dukungan tindaklanjut hasil lawatannya ke Rusia beberapa hari terakhir ini.

    “Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari partisipasi Aceh (Wali Nanggroe Aceh) dalam Eastern Economic Forum (EEF) 2025 di Vladivostok, Rusia pada 3–6 September serta kegiatan lainnya,” kata Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, di Banda Aceh, Rabu.

    Dalam forum EEF atau ekonomi terbesar di Timur Jauh itu, sebelumnya Wali Nanggroe Aceh menjadi salah satu pembicara pada sesi bertajuk “The Greater Eurasian Partnership: New Paradigms for the Continent’s Development” di Far Eastern Federal University (FEFU).

    Di hadapan Dubes RI di Moskow, Tgk Malik Mahmud menyampaikan bahwa Aceh adalah gerbang barat Indonesia yang memiliki konektivitas, punya potensi investasi berkelanjutan.

    Wali Nanggroe ikut melaporkan lawatannya selama berada di Rusia, selain mengikuti forum EEF, juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan delegasi Oblast Ivanovo, Federasi Rusia.

    Kesepakatan ini, untuk membuka peluang kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, investasi, dan kewirausahaan, termasuk program pertukaran akademik, pelatihan tenaga kesehatan, serta promosi investasi Aceh.

    Selain itu, perusahaan migas terkemuka Rusia, Sakhalin Energy, juga menyatakan minat untuk berinvestasi di Aceh. Hal itu disampaikan manajemen perusahaan dalam pertemuan bersama Wali Nanggroe, pada Sabtu 6 September 2025, di FEFU Vladivostok.

    “Sakhalin Energy menyampaikan ketertarikan untuk menanamkan modal di Aceh sebagai bagian dari ekspansi ke Asia Tenggara,” kata Tgk Malik Mahmud.

    Disampaikan Wali Nanggroe, Manajemen Sakhalin Energy juga telah merespons positif peluang pengangkutan gas melalui Aceh untuk pasar negara lain, dan berencana melakukan kunjungan kerja ke Aceh tahun ini guna melihat langsung potensi energi di lapangan.

    Dalam kesempatan ini, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares menyambut baik langkah Aceh memperluas jejaring kerjasama di Rusia.

    Serta, menegaskan kesiapan KBRI Moskow untuk memfasilitasi tindak lanjut teknis dengan para pemangku kepentingan terkait di Rusia.

    “KBRI Moskow siap mendukung upaya Aceh, tentu sesuai ketentuan yang berlaku, agar kerja sama konkret bisa segera terealisasi,” demikian Dubes Jose Tavares.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri: Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh – Page 3

    Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri: Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di kediaman dinasnya pada Sabtu siang (12/7/2025). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut diisi dengan makan siang bersama serta diskusi mengenai berbagai isu strategis terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyambut baik kedatangan Wali Nanggroe dan rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi tersebut yang sekaligus menjadi ruang diskusi bagi kedua belah pihak.

    Sejumlah isu strategis yang menjadi poin pembahasan di antaranya mengenai penguatan kelembagaan Wali Nanggroe dari aspek struktur, perencanaan, anggaran, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, dibahas pula optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.

    Mendagri mengatakan, upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan membangun iklim kemudahan berinvestasi dan memperluas akses pasar global. Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di setiap level pemerintahan di Provinsi Aceh juga turut dibahas.

    Lebih lanjut, Mendagri menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kelembagaan Wali Nanggroe. Selain itu, Mendagri menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara lebih komprehensif.

    “Pola pengalokasian Dana Otsus yang diterapkan di Papua, yaitu dengan skema block grant dan sebagian lagi untuk hal-hal tertentu dengan menggunakan skema earmarking, dapat menjadi alternatif model yang juga diterapkan di Aceh,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.

    Sementara rombongan yang mendampingi Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di antaranya anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T. Ambral Ponda.