Xcloud.id

Tag: Maidi

  • Wujudkan Kota Religius, 2.000 Pelajar Madiun Khatam Alquran Serentak

    Wujudkan Kota Religius, 2.000 Pelajar Madiun Khatam Alquran Serentak

    Kota Madiun (beritajatim.com) – Sekitar 2.000 pelajar tingkat SD dan SMP se-Kota Madiun mengikuti kegiatan khataman massal Alquran yang digelar di Pahlawan Religi Center, Rabu (5/11/2025). Inisiatif tersebut digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai religius sejak usia dini.

    Wali Kota Madiun, Maidi, hadir langsung dan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan khatam massal itu. Menurutnya, momentum seperti ini sangat penting dalam membangun keseimbangan antara kecerdasan intelektual (iptek) dan iman serta takwa (imtaq).

    “Sejak awal anak-anak sudah ditanamkan nilai-nilai agama. Kita tidak rugi ada Kabah di sini. Sekaligus wisuda Khatmil Quran ini diharapkan menjadi momentum agar anak-anak kita seimbang antara iptek dan imtaq,” ujar Maidi.

    Sementara itu, Kepala Dindik Kota Madiun, Lismawati, mengungkapkan bahwa kegiatan Haflah Khatmil Quran ini telah beberapa kali digelar sebelumnya. Namun untuk tahun ini, pelaksanaannya dilakukan dengan skala yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Sudah beberapa kali kami adakan, tapi untuk tahun ini lebih masif. Rencananya kegiatan khatam Quran seperti ini akan kita gelar rutin setiap enam bulan sekali,” jelasnya.

    Dindik berharap agar pelajar kota ini tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki keimanan kuat dan akhlak mulia. Dengan demikian, generasi muda Kota Madiun diharapkan tumbuh menjadi insan yang cerdas secara intelektual dan bermartabat secara spiritual. [rbr/suf]

  • Wali Kota Kediri Belajar Inovasi Pengelolaan Sampah di TPA Winongo Madiun

    Wali Kota Kediri Belajar Inovasi Pengelolaan Sampah di TPA Winongo Madiun

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, pada Kamis (2/10/2025).

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari inovasi pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA tersebut.

    “Ini TPA percontohan. TPA yang baik. Karenanya, kami ingin belajar terkait inovasi, metode, teknologi dan yang digunakan,” ujar Vinanda Prameswati bersama Wali Kota Madiun Dr. Maidi.

    Dalam kunjungan itu, Vinanda mengajak jajaran pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri. Dia berharap persoalan sampah yang terus meningkat di Kota Kediri bisa terjawab dengan pengalaman yang diperoleh dari Madiun.

    “Saya sangat berkesan, pengalaman dan pengetahuan ini sangat berharga. Harapannya bisa bermanfaat nantinya,” ungkapnya.

    Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyambut baik kunjungan tersebut dan memberikan apresiasi. “Saya apresiasi sekali, beliau ini termasuk wali kota termuda. Wali kota yang bekerja keras untuk membangun kotanya. Rela datang ke TPA untuk belajar,” kata Maidi.

    Dr. Maidi menjelaskan berbagai program pengelolaan sampah yang berjalan di Kota Madiun. Mulai dari optimalisasi pemilahan sampah rumah tangga, bank sampah, pengolahan organik, hingga mengubah TPA menjadi kawasan wisata.

    Pemkot Madiun bahkan memberikan anggaran Rp10 juta per RT untuk pengelolaan sampah di tingkat warga, dengan target zero sampah pada 2027.

    Sementara itu, Kota Kediri masih bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Klotok yang telah mencapai kapasitas penuh sejak November 2024. Setiap hari, TPST tersebut menerima sekitar 180 ton sampah. Kondisi ini mendorong Pemkot Kediri membangun TPA baru di kawasan Klotok dengan konsep sanitary landfill.

    Lahan seluas 6 hektare yang disiapkan merupakan hasil penggantian lahan dari proyek Tol Kediri-Tulungagung. TPA baru yang dinamakan TPA 4 akan tetap menggunakan sistem sanitary landfill, namun Pemkot Kediri juga menyiapkan kajian jangka panjang untuk mewujudkan konsep zero waste.

    Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, DLHKP juga telah mengusulkan anggaran sekitar Rp11 miliar untuk pembangunan TPA baru berikut akses jalannya. [nm/ted]

  • Angka Pengangguran di Madiun 4,30%, Pemkot Gelar Jobs Fair

    Angka Pengangguran di Madiun 4,30%, Pemkot Gelar Jobs Fair

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Madiun menggelar Job Fair di GOR Wilis, Selasa (30/9/2025). Sebanyak 39 perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan membuka ratusan lowongan kerja bagi masyarakat.

    Wali Kota Madiun Maidi menargetkan job fair ini mampu menekan angka pengangguran terbuka di Kota Madiun yang saat ini berada di kisaran 4,30 persen.

    “Target kita dari jumlah pengangguran dua ribu sekian itu bisa terpenuhi. Kalau ini bisa berjalan, kita optimistis bisa menurunkan sampai 50 persen,” ujar Maidi saat membuka acara.

    Menurut Maidi, pengalaman kerja menjadi faktor penting bagi para pencari kerja agar lebih kompetitif di dunia industri. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlalu memilih pekerjaan di awal.

    “Kalau ada kesempatan ya dimanfaatkan dulu. Pengalaman kerja itu yang membuat nilai seseorang semakin tinggi. Tanpa pengalaman susah untuk bersaing,” tambahnya.

    Maidi juga menjelaskan pemerintah menyiapkan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pencari kerja bisa lebih dahulu memilih perusahaan tujuan, kemudian diarahkan mengikuti kursus sesuai kompetensi yang dibutuhkan. “Bila perlu instrukturnya kita datangkan ke sini agar sesuai dengan bidangnya,” ungkapnya.

    Job Fair kali ini menghadirkan sejumlah perusahaan besar, seperti PT INKA, Sintek, hingga Alfa Group. Salah seorang pencari kerja, mahasiswa jurusan administrasi, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut.

    “Saya mencari lowongan di bidang administrasi sesuai jurusan perkuliahan. Memang banyak peminat karena industrinya besar, jadi saya ingin ikut bersaing di sini,” ujar Zafran Fadhila Ahmad Peserta Jobs Fair.

    Maidi berharap Job Fair tidak hanya menjadi ajang mencari pekerjaan, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk mengenal kebutuhan dunia kerja lebih luas. “Semua perusahaan yang ada kita tahu kebutuhannya, jadi masyarakat bisa memilih sejak awal dan kita siapkan kompetensinya,” pungkasnya. (rbr/ted)

  • Inovasi Pengelolaan Sampah Madiun Diapresiasi AHY, Layak Jadi Role Model Nasional – Page 3

    Inovasi Pengelolaan Sampah Madiun Diapresiasi AHY, Layak Jadi Role Model Nasional – Page 3

    Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, menegaskan pihaknya memilih melakukan terobosan kreatif ketimbang opsi memindahkan TPA Winongo yang membutuhkan biaya hingga Rp120 miliar. Konsep yang diusung adalah mengubah gunungan sampah menjadi ‘Gunung Buah’ sekaligus kawasan wisata ekologi.

    “TPA ini akan jadi ladang rupiah. Gunungan sampah ditanami pohon buah, menjadi kawasan wisata yang menghasilkan oksigen, menyehatkan, sekaligus mendatangkan penghasilan bagi masyarakat,” ungkap Maidi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa program ini sudah berjalan lebih dari tiga bulan dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari ITS, TNI-Polri, kejaksaan, hingga kalangan pengusaha. Menariknya, setiap ucapan selamat atau bentuk dukungan diwujudkan dalam bibit tanaman, bukan lagi banner.

    Pengelolaan sampah juga dilakukan sejak dari rumah tangga. Setiap RT mendapat dana Rp10 juta untuk pengelolaan sampah, warga diwajibkan memilah dengan tiga kantong berbeda warna, sementara koperasi “Merah Putih” diberi peran dalam pengelolaan laundry sampah.

    Sampah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk, limbah bangunan digiling kembali, sementara plastik dikirim ke pabrik daur ulang. “Dengan pola ini, sampah bukan lagi masalah, tetapi punya nilai ekonomi,” kata Maidi.

    Ke depan, kawasan TPA Winongo akan dikembangkan lebih jauh menjadi wisata edukasi. Dari puncak, pengunjung bisa menyaksikan panorama Gunung Lawu, jalur kereta api, hingga indahnya matahari terbit dan terbenam. Pemkot juga menyiapkan wahana pembelajaran lingkungan seperti Bukit I Love You Full, rumah bahagia dan rumah sengsara, hingga kelas ekologi.

    “Kota Madiun bukan hanya kota sehat, tapi juga kota wisata oksigen. Ini langkah nyata mengubah masalah sampah menjadi berkah,” tandas Maidi.

  • Polri wujudkan Astacita Presiden lewat program Makan Bergizi Gratis

    Polri wujudkan Astacita Presiden lewat program Makan Bergizi Gratis

    Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Madiun, Jawa Timur, Jumat (8/8/2025) sore. ANTARA/HO-Polri

    Polri wujudkan Astacita Presiden lewat program Makan Bergizi Gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:31 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen kuatnya dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan gizi anak bangsa, melalui akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Bukti konkretnya berupa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Madiun, Jawa Timur, Jumat (8/8) sore.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan SPPG merupakan bukti Polri hadir membangun masa depan bangsa.

    “Mari sukseskan program ini bersama demi generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045,” kata Komjen Pol. Dedi.

    Dia menuturkan program SPPG menjadi investasi nyata Polri untuk mempercepat pencegahan stunting atau tengkes dan mewujudkan ketahanan pangan serta sumber daya manusia (SDM) unggul, yang mencerminkan presisi Polri dalam mendukung cita-cita nasional.

    Dedi pun menekankan dua pilar utama keberhasilan program, yakni pertama, komitmen mutu tinggi melalui mekanisme security food test alias tes keamanan makanan, yang wajib dijalankan tim medis Polri (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres) pada setiap produksi makanan.

    “Ini adalah pembeda SPPG Polri, setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis tertinggi, mencegah keracunan, dan memastikan gizi yang aman untuk penerima manfaat,” tuturnya.

    Kedua, kata Dedi, strategi kolaborasi pentahelix yang berkelanjutan melibatkan pemerintah (TNI, pemda, kementerian/lembaga); akademisi (ahli gizi, pangan, kesehatan); bisnis (UMKM, koperasi, kelompok tani); masyarakat (relawan, pengelola Yayasan Komunitas Bantu/YKB), serta media dalam diseminasi informasi.

    Dia mengatakan bahwa pendekatan holistik tersebut dirancang untuk memutus rantai tengkes melalui intervensi gizi tepat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Di sisi lain, keberadaan SPPG dinilai memberikan dampak multidimensi.

    Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Madiun Maidi menyambut antusias dan menyatakan SPPG tidak hanya memastikan anak-anak mendapat asupan bergizi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan kota.

    “Dapur gizi juga menjadi bagian dari upaya menurunkan suhu kota, meningkatkan oksigen, dan menggerakkan ekonomi lokal. Semua harus saling terhubung demi Madiun yang sehat, hijau, dan mandiri pangan,” tutur Maidi.

    Acara yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri itu dihadiri jajaran Forkopimda Kota Madiun, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah penerima manfaat, dan perwakilan instansi terkait.

    SPPG Kanigoro dibangun dengan anggaran sekitar Rp1,9 miliar hasil sinergi dengan PT Arya Motor Indonesia dan ditargetkan selesai dalam 45 hari, yang akan beroperasi pada Oktober 2025 guna melayani 4.103 siswa SD dan SMP penerima program MBG di Kota Madiun, dengan bahan baku bersumber dari pasar tradisional dan UMKM setempat.

    Aksi di Madiun tersebut bukan kegiatan insidental, melainkan bagian dari lompatan strategis Polri secara nasional. Baru pada 6 Agustus 2025 di Malang, Polri telah meresmikan delapan SPPG operasional sekaligus melakukan peletakan batu 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia.

    Tercatat, perkembangannya hingga Agustus 2025 menunjukkan akselerasi signifikan, yakni 27 unit SPPG telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat per hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja, 34 unit dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta tambahan 205 unit yang memulai pembangunan hari ini.

    Total 421 SPPG tersebut akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan akan memperluas menjadi 1.000 unit pada tahun 2026.

    Sumber : Antara

  • Direktur Bela Negara: Bela negara adalah tugas seluruh komponen bangsa

    Direktur Bela Negara: Bela negara adalah tugas seluruh komponen bangsa

    Madiun (ANTARA) – Direktur Bela Negara Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Pothan Kemehan) RI Brigjen TNI Eko Sunarto menyatakan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau TNI, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa.

    “Hal ini sesuai dengan amanat UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan rakyat, sehingga generasi sekarang harus terus diingatkan agar menumbuhkan rasa cinta tanah air,” ujarnya saat membuka sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis.

    Menurutnya, nilai-nilai dasar dalam bela negara diharapkan menjadi landasan sikap dan perilaku setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang, profesi, dan kapasitas masing-masing.

    Hal itu sesuai dengan tantangan ancaman kesatuan dan persatuan bangsa di era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini.

    Ia menjelaskan bahwa bentuk ancaman pemecah NKRI saat ini bukan lagi berbentuk konvesional namun lebih ke non-konvensional atau non-militer. Di antaranya narkotika, pencurian sumber daya manusia, disinformasi digital, dan radikalisme.

    “Ancaman non-militer tersebut mempengaruhi hati dan pikiran rakyat, serta dapat menimbulkan efek yang sangat penting dalam merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ancaman itu turut mengganggu ketahanan negara secara sistematis dan senyap yang perlu diwaspadai,” katanya.

    Untuk itu, tegasnya setiap warga negara harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan bangsa.

    “Literasi digital, pemahaman ideologi pancasila, penguatan karakter kebangsaan serta kepedulian terhadap sesama adalah senjata utama dalam melawan berbagai bentuk ancaman non-fisik yang sedang dan akan dihadapi,” kata Eko Sunarto.

    Ia menambahkan agenda sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara kali ini penting dilakukan karena bertujuan untuk menyebarluaskan dan menginternalisasi nilai-nilai dasar bela negara di seluruh lapisan masyarakat.

    “Jadi dalam kesempatan ini, kita semua kembali diingatkan akan peran penting sebagai warga negara untuk ikut serta dalam bela negara. Dimulai dari diri sendiri, meluas ke masyarakat dan kemudian ke berbangsa dan bernegara,” katanya.

    Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menegaskan pentingnya bela negara yan diwujudkan melalui hal kecil, yakni menjaga keamanan dan persatuan di Kota Madiun yang dikenal sebagai Kota Pendekar dengan 14 perguruan pencak silat di wilayah tersebut.

    “Aman itu mahal, tidak bisa diukur dengan materi. Alhamdulillah, dengan dukungan Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat, Kota Madiun sampai saat ini aman dan damai. Karenanya, kegiatan ini mengingatkan kita bahwa semua warga negara wajib membela negara,” kata Maidi.

    Maidi menambahkan, meski Kota Madiun memiliki beragam budaya dan perguruan pencak silat, perbedaan tersebut harus tetap dirajut dalam semangat Pancasila.

    Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah berharap nilai-nilai bela negara dapat menjadi landasan sikap dan perilaku masyarakat sesuai bidang dan profesi masing-masing.

    Kegiatan sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Kota Madiun tersebut turut dihadiri Komandan Kodim 0803 Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo, Wakapolres Madiun Kota Kompol I Gusti Agung Ananta Pratama, perwakilan Forkopimda lainnya, serta diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Maidi, Walkot Madiun yang Larang Makan Prasmanan di Hajatan, Ternyata Sejak Tahun 2023 Surabaya 15 Juni 2025

    Profil Maidi, Walkot Madiun yang Larang Makan Prasmanan di Hajatan, Ternyata Sejak Tahun 2023 Surabaya 15 Juni 2025

    Profil Maidi, Walkot Madiun yang Larang Makan Prasmanan di Hajatan, Ternyata Sejak Tahun 2023
    Penulis
    MADIUN, KOMPAS.com – 
    Wali Kota Madiun, Jawa Timur,
    Maidi
    akan menerbitkan aturan agar hajatan tidak lagi menyajikan makanan bagi tamu dengan model prasmanan.
    Aturan ini untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Madiun.
     
    Bukan tanpa sebab, Maidi mengeluarkan pernyataan tersebut sebab kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Kelurahan Winongo pun sudah overload dan menggunung dengan ketinggian 20 meter.
    “Hari ini banyak yang gengsi. Mau pernikahan besar-besaran. Akhirnya yang sisa (makanannya) banyak. Kondisi budaya seperti ini harus diubah. Insya Allah saya buat perwal di Madiun. Hajatan boleh di gedung, tetapi jangan prasmanan. Pakai kardus saja,” kata Maidi, Jumat (13/6/2025).
    Pada tahun 2023, Maidi juga pernah memantik pro kontra soal prasmanan vs nasi kotak dalam hajatan. Saat itu, dia beralasan harga beras sedang tinggi.
    Maidi adalah seorang guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada tahun 1989 hingga awal 2000-an. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan terus menanjak dalam kariernya.
    Pada tahun yang sama, pria kelahiran Magetan tahun 1961 ini ditunjuk sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan setahun kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
    Maidi melanjutkan kariernya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2005, dan setahun setelahnya kembali ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
    Berkat prestasinya yang gemilang, pada tahun 2009 ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun.
    Setelah sembilan tahun menjabat, Maidi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018, di mana ia berhasil menang bersama Inda Raya.
    Lima tahun kemudian, Maidi kembali maju sebagai calon wali kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, kali ini berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada awal September 2024, Maidi tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.414.126.698.
    Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Madiun, pasangan Maidi-Panuntun memperoleh suara terbanyak, yaitu 65.583 atau 56 persen.
     
    Maidi-Panuntun berhasil menang di tiga kecamatan yang ada di Kota Pecel. Dalam pilkada serentak 2024, pasangan Maidi-Panuntun didukung 11 partai politik yaitu PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
    Maidi punya beberapa alasan mengapa sebaiknya hajatan di Madiun tidak menggelar makan prasmanan.
    Alasannya pertama, penyajian makanan dengan model tidak prasmanan akan menghemat pangan. Dengan demikian, makanan yang disajikan akan habis sesuai dan tidak dibuang lagi.
    “Kita harus hemat pangan. Jangan boros. Kalau kita boros alam tidak akan menjamin ke depan,” ungkap Maidi.
    Menurut Maidi, dengan model penyajian tidak prasmanan maka tamu bisa membawa pulang makanan. Selanjutnya makanan yang dibungkus dalam kardus dapat dinikmati bersama keluarga di rumah.
    “Kalau dibawa ke rumah tidak menyisakan makanan. Dan TPA kita tidak berkelebihan. Kalau prasmanan banyak sisa,” tutur Maidi.
    Alasan kedua, makan banyak akan berdampak kesehatan seperti penyakit hipertensi. Terlebih data di Kota Madiun banyak warga yang terkena penyakit hipertensi tinggi. Kondisi itu terjadi lantaran warga banyak makan tetapi tidak diimbangi dengan olahraga.
    Pada tahun 2023, Maidi pernah mengimbau soal sistem makan prasmanan sebaiknya tidak dilakukan di Madiun.
    Saat itu, penerapan makan dengan nasi kotak pada hajatan diperlukan agar warga menghemat penggunaan beras. Terlebih saat ini harga beras terus mengalami kenaikan.
    “Di Madiun kalau orang mantu (hajatan) saya minta untuk tidak prasmanan. Harus pakai boks. Kenapa pakai kotak makan agar bisa dibawa pulang untuk dimakan se-rumah. Jadi hemat. Sehingga beras yang sudah jadi nasi dan lauk tidak dibuang,” kata Maidi, Senin (11/9/2023).
    Maidi mengatakan pada sistem prasmanan biasanya akan banyak makanan sisa yang terbuang. “Kalau prasmanan yang dibuang sekian banyak,” tutur Maidi.
    Apabila pemilik hajatan adalah orang kaya, Maidi meminta agar kotak nasi yang dibawa pulang berukuran jumbo. Kotak berisi makanan yang berukuran jumbo akan dapat disantap seluruh keluarga di rumah. “
    Kalau orang kaya silakan buat kotak nasi yang besar sehingga bisa dibawa pulang dan dimakan satu rumah. Ini lebih hemat,” jelas Maidi.
    (Penulis: Muhlis Al Alawi I Editor: Bilal Ramadhan, Phytag Kurniati)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menang Gugatan Atas Penguasaan Kantor Demokrat Jatim, Siapa Bonie Laksmana?

    Menang Gugatan Atas Penguasaan Kantor Demokrat Jatim, Siapa Bonie Laksmana?

    Surabaya (beritajatim.com) – Bonie Laksmana, mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, baru-baru ini memenangkan gugatan hukum terkait penguasaan kantor DPD Demokrat Jatim. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gedung yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Timur No. 82, Surabaya, adalah milik pribadi Bonie, bukan aset partai.

    Putusan ini menandai akhir dari sengketa panjang antara Bonie dan DPD Demokrat Jatim yang saat ini dipimpin oleh Emil Elestianto Dardak. Dalam perkara No. 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby, majelis hakim PN Surabaya menolak seluruh gugatan Partai Demokrat.

    Pria kelahiran 6 Februari 1973 ini bukanlah sosok baru dalam dunia politik. Sebagai putra sulung mantan Wali Kota Madiun dua periode, Bambang Irianto, Bonie kenyang akan pengalaman politik.

    Bonie pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Madiun dan Sekretaris DPW Partai Demokrat Jatim. Di bawah kepemimpinannya, Demokrat berhasil meraih kursi di DPRD Kota Madiun pada Pemilu 2009 dan 2 kursi DPR RI di Dapil 8 Jatim pada Pemilu 2014.

    Bonie juga menjadi konsultan politik untuk Partai Perindo dalam Pemilu 2024. Pada Pileg 2024 tersebut, Perindo menjadi partai pemenang di Kota Madiun hingga meraih Kursi Ketua DPRD.

    Selain kiprahnya di dunia politik, Bonie juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Bonie menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kota Madiun, yaitu di SDN Madiun Lor (Endrakila), SMPN 1 Kota Madiun, dan SMAN 3 Kota Madiun. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Trisakti Jakarta jurusan Teknik Industri.

    Bonie kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master di bidang Keuangan dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat, pada 1999, dan menerima penghargaan Delta Mu Delta.

    Bonie juga maju pada Pilwali Kota Madiun 2024. Bonie berpasangan dengan Bagus Rizki Dinarwan dalam Pilkada Kota Madiun 2024, dengan dukungan dari Partai Golkar dan Perindo. Namun, harus kandas oleh petahana Maidi – Bagus. [asg/beq]

  • Ketum PSI harap Surabaya tetap jadi kota percontohan di Indonesia

    Ketum PSI harap Surabaya tetap jadi kota percontohan di Indonesia

    Surabaya (ANTARA) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berharap Surabaya, Jawa Timur, tetap menjadi kota percontohan di Indonesia di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi pada periode kedua ini.

    “Surabaya semoga semakin baik, apalagi kalau di bawah kepemimpinan Pak Eri Cahyadi, Insyaallah semua beres,” kata Kaesang saat ditemui wartawan setelah melakukan pertemuan tertutup di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Dia mencontohkan, kasus penahanan ijazah di salah satu perusahaan di Surabaya juga sudah langsung ditangani dengan baik oleh pemerintah kota.

    Dia berharap agar anak-anak muda di Surabaya dapat mengikuti jejak Eri Cahyadi yang sudah berbuat banyak untuk membuat Kota Pahlawan semakin baik.

    Ia juga menyebut, kedatangannya di beberapa daerah di Jawa Timur hanya sebatas silaturahim dengan para kepala daerah sebagai Ketua Umum PSI.

    “Tidak ada agenda lain, hanya sebatas silaturahim, apapun partainya, masing-masing kepala daerah,” kata Kaesang.

    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku senang bisa dikunjungi oleh Ketum PSI Kaesang Pangarep terlebih saat Pilkada Kota Surabaya 2024, partai yang dipimpin Kaesang telah mendukungnya.

    “Mumpung juga masih Syawal, ini silaturahim yang baik, kemarin saat pilwali semua partai juga mendukung saya, salah satunya PSI, artinya tetap menjalin erat tali silaturahim,” ujarnya.

    Eri mengatakan dalam pertemuan, Kaesang yang juga merupakan putra bungsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu juga berharap agar Surabaya terus menjadi kota yang baik, kota yang toleran dan sebagainya.

    Sebelum ke Surabaya, Kaesang terlebih dahulu mengunjungi Magetan dan bertemu kepala daerah terpilih Nanik Endang Rusmiarti dan Suyatni Priasmoro. Selanjutnya ke Ponorogo bertemu dengan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, kemudian ke Kabupaten Madiun untuk bertemu dengan Bupati Madiun Hari Wuryanto.

    Selanjutnya, berkunjung ke Kota Madiun untuk bertemu Wali Kota Maidi, lalu ke Kabupaten Tulungagung menemui Bupati Gatut Sunu Wibowo, dan ke Kota Kediri bertemu Wali Kota Vinanda Prameswati, kemudian ke Kota Malang menemui Wali Kota Wahyu Hidayat.

    Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri meluncurkan “Sekolah Peduli Inflasi” di wilayah setempat sebagai upaya mengedukasi dan menggerakkan partisipasi generasi muda dalam pengendalian inflasi.

    Wali Kota Madiun Maidi mengatakan untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat sekaligus pelajar.

    “Jadi ini hebat. Saya terima kasih sekali kepada BI yang sampai turun ke anak sekolah untuk mengantisipasi inflasi. Pelajar juga harus diberikan edukasi untuk mengendalikan inflasi. Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi daerah,” ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu.

    Menurutnya, kegiatan Sekolah Peduli Inflasi dari BI tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, salah satunya dengan melakukan urban farming. Apalagi Kota Madiun adalah daerah yang memiliki lahan pertanian terbatas.

    “Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi, termasuk harus tahu bagaimana menanggulanginya. Kalau barang langka dan jadi mahal, maka keberadaan barang harus ditambah. Dengan menanam sendiri, maka bisa ikut mengurangi permintaan pasar sehingga bisa menekan inflasi,” katanya.

    Adapun, sekolah peduli inflasi merupakan program yang memadukan dua aspek yakni partisipasi aktif dan edukasi siswa dengan tujuan untuk mendorong pengendalian inflasi dari sisi bahan komoditas pangan, salah satunya dengan budi daya urban farming.

    Melalui Sekolah Peduli Inflasi, BI menyasar sekolah tingkat SMP sederajat untuk menanam bibit tanaman yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, salah satunya bibit tanaman cabai serta tomat.

    Bibit tersebut nantinya harus dirawat di masing-masing sekolah. Penilaian akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Terdapat juga pendampingan secara berkala dan penilaian yang dilakukan adalah dari aspek perawatan tanaman, inovasi, dan kreativitas.

    Dengan begitu, diharapkan pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, melalui komoditas tanaman yang ditanam di masing-masing sekolah.

    Kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kepala BPS Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, kepala OPD, jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun, perwakilan siswa SMP, dan undangan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025