Xcloud.id

Tag: Mahyeldi

  • DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman

    DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 harus bisa menjawab tantangan kebutuhan zaman, serta mampu menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, karena situasi saat ini dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak mudah.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria dalam sambutannya pada Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RPJMD mengatakan, dokumen RPJMD tersebut bukan sekadar formalitas, tapi menjadi arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

    “RPJMD 2025-2029 harus menjawab tantangan kebutuhan zaman. Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat penting dan strategis. Bukan hanya karena menjadi tahun pertama pelaksanaan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2025-2029, namun juga karena situasi saat ini dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak mudah,” sebut Nanda, Selasa (28/5). 

    Nanda menyebutkan, pada tataran global, ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin meningkat, salah satunya dipicu oleh kebijakan tarif pajak, yang berdampak langsung terhadap arus perdagangan internasional, investasi, dan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Sementara itu, dalam lingkup nasional, pada Triwulan I Tahun 2025, target penerimaan negara mengalami defisit yang besar, sehingga berdampak langsung terhadap daerah-daerah, termasuk Sumbar. 

    Belum lagi diperberat dengan diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menuntut untuk mampu memaksimalkan program kerja dengan pembiayaan yang terbatas.

    Lebih lanjut Nanda Satria mengatakan, salah satu tugas dan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2024 adalah menyusun dan mengajukan Perda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2029, kepada DPRD yang disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dengan system perencanaan pembangunan nasional.

    RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan pada waktu kampanye yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerahserta program perangkat daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2025–2029 tuntas awal Juli mendatang. Target itu, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

    Mahyeldi juga menegaskan, isi dari Ranperda itu telah diselaraskan dengan nota kesepakatan awal antara pemerintah provinsi dengan DPRD, hasil Musrembang Provinsi tahun 2025 dan visi misi yang diusungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah bersama Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy.

    “Ranperda RPJMD 2025–2029 ini, telah kami susun berdasarkan nota kesepakatan awal dengan DPRD dan hasil Musrenbang yang digelar pada 19–20 Mei 2025. Itu semua kemudian kami elaborasikan dengan Visi yang kami usung, yakni ‘Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan’,” ujar Mahyeldi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (28/5). 

    Ranperda RPJMD yang telah disusun itu, sambung Mahyeldi, kemudian dijabarkan kedalam delapan misi pembangunan. Itulah yang nantinya menjadi arah kebijakan Pemprov Sumbar untuk lima tahun ke depan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Daftar Lengkap Nama dan Alamat 12 Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang Sumbar – Halaman all

    Daftar Lengkap Nama dan Alamat 12 Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang Sumbar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PADANG PANJANG –  12 penumpang Bus ALS dinyatakan meninggal akibat kecelakaan di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (6/5/2025).

    Satu korban tewas bus rute Medan-Bekasi itu diantaranya merupakan balita. Sementara 22 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka

    Berikut daftar nama 12 korban meninggal:

    1. Rema Anuini Pane (2), Perempuan asal Bekasi.

    2. Naupal Rehan Pane (6), Laki-laki asal Bekasi.

    3. Riski Agustini Lubis (32), Perempuan, asal Jabar/Bekasi.

    4. Melaikielaiki Sinaga (74), Laki-laki asal Simalungun (Sumut).

    5. Karmina Gultam (74), Perempuan asal Simalungun (Sumut).

    6. Sarudin Nainggolan (74), Laki-laki asal Pematang Sidamanik, Simalungun (Sumut).

    7. Desrita Nainggolan (50), Laki-laki asal Simalungun (Sumut).

    8. Sri Rejeki (38), Perempuan asal Pekanbaru.

    9. Raomaida Sitanggang (74), Perempuan asal Simalungun (Sumut).

    10. Etrick Gustaf Wenas (26), Laki-laki asal Jakarta.

    11. Aryudi (38), Laki-laki asal Deli Serdang.

    12. Atas Silaen (30), Laki-laki asal Toba (Sumut).

    Sementara itu, berdasarkan keterangan Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan untuk data sementara total korban sebanyak 35 orang.

    “Total korban sementara 35 orang, dengan rincian  23 orang luka-luka dan saat ini sedang ditangani, kemudian 12 orang korban meninggal dunia,” jelasnya saat diwawancarai.

    “Kemudian 12 orang yang meninggal ini terdiri dari 7 orang laki-laki, salah satunya balita dan 5 orang perempuan, salah satunya balita juga,” sambungnya.

    Untuk tindakan selanjutnya, polisi masih melakukan evaluasi terhadap korban selamat dan dipusatkan di RSUD Padang Panjang.

    “Kita saat ini sedang melalukan evaluasi terhadap korban selamat maupun yang meninggal. Semuanya kita kumpulkan satu di RSUD Padang Panjang,” katanya.

    Kartyana menyebutkan, bagi keluarga korban yang hendak mengecek atau mengambil jenazah korban bisa mendatangi RSUD Padang Panjang atau posko terpadu yang disiapkamn di halaman RSUD.

    Polisi juga menyiapkan tim trauma healing untuk membantu psikologi korban.

    Nantinya, lanjut Kartyana, jika hingga malam nanti jenazah korban belum dijemput pihak keluarga, maka akan dibawa ke RS Bhayangkara untuk disimpan terlebih dahulu.

    “Karena penyimpanan yang ada kulkas hanya ada di RS Bhayangkara Padang,” pungkasnya.

    Gubernur Sumbar berduka

    Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan maut Bus ALS di kawasan dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Selasa (6/5/2025) pagi.

    “Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini,” kata Mahyeldi dalam keterangannya kepada wartawan.

    Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang layak.

    Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap keselamatan armada transportasi umum.

    “Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Kami telah memerintahkan Dinas Perhubungan Sumbar untuk berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) guna mengoptimalkan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan, baik AKDP maupun AKAP,” ungkapnya.

    Mahyeldi meminta seluruh penyedia jasa transportasi lebih memperhatikan aspek keselamatan sebelum kendaraan dioperasikan.

     

    Penulis: Fajar Alfaridho Herman

    dan

    12 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang, Gubernur Mahyeldi Sampaikan Belasungkawa

     

  • Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan siap mengawal pembangunan kembali Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Kehadiran pasar tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyrakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja Bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Bukittinggi, Sabtu (3/5/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, dan sejumlah pejabat di Kementerian PU disambut Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

    “Insyaallah Pak Wali Kota, sesuai janji bersama Pak Menteri akan dibangunkan Pasar Bawah. Makanya kita bawa Pak Menteri PU ke sini. Jadi meskipun Pak Prabowo kalah di Bukittinggi, komitmen Pak Prabowo membangun Bukittinggi jelas. Tolong masyarakat Bukittinggi jangan sampai kena ‘omon-omon’ lagi,” kata Andre dalam keterangan, Senin (5/5/2025).

    Andre Rosiade menceritakan, rencana pembangunan Pasar Bawah ini pernah direkomendasikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) era Jokowi yakni Muhammad Lutfi. Selain Pasar Bawah, Mendag waktu itu juga merekomendasikan pembangunan Pasar Raya Padang yang rusak sejak 2009 akibat gempa.

    Namun setelah melalui pertimbangan, Presiden Jokowi hanya menyetujui satu pasar. Lalu diputuskanlah untuk membangun kembali Fade VII Pasar Raya Padang dengan pertimbangan belum diperbaiki sejak 2009.

    “Mendag Muhammad Lutfi waktu itu merekomendasi kepada Menteri PU pak Basuki untuk membangun dua pasar di Sumbar yakni Pasar Bawah Bukittinggi dan Fase VII Pasar Raya Padang. Setelah dilaporkan oleh Pak Basuki ke Presiden Jokowi, Presiden memutuskan hanya satu pasar saja dulu,” ujar Andre.

    Selain komitmen menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah, Andre berjanji akan menyelesaikan persoalan air bersih yang selama ini belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Bukittinggi.

    “Termasuk soal penyediaan air bersih yang sebelumnya disampaikan Wako Bukittinggi kepada Pak Prabowo. Alhamdulillah sesuai janji kami Gerindra komit membangun bersama pak wali kota Ramlan Nurmatias. Pilkada sudah selesai, kita saatnya gandengan tangan bangun Sumbar. Basamo mako manjadi. Jadi kita dukung Pak Gubernur Mahyeldi dengan Wagub Vasko untuk gerak cepat pembangunan Sumbar bersama seluruh bupati dan wali kota yang ada di Sumbar,” kata Andre.

    “Kondisi pasar ini masih bangunan Belanda. Ini kami ajukan kepada Pak Menteri agar dibangunkan bangunan baru yang berbentuk modern. Pasar ini terdiri dari empat lantai, ada basement di bawahnya. Ini gambaran Pasar Bawah yang sudah kami ajukan, sudah ada DED-nya dan tanahnya juga sudah bersertifikat,” jelas Ramlan.

    Selain soal Pasar Bawah, Ramlan juga menyampaikan kendala air bersih di Bukittinggi yang selama ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.

    “Termasuk kendala kami soal PDAM. Jadi sumber air kami dari Kabupaten Agam, sumbernya dari Gunung Singgalang. Kebutuhan air kita itu 400 liter per detik. Satu liter itu bisa mengaliri 80-100 KK,” kata Ramlan.

    “Dengan jumlah hotel ditambah lagi kebutuhan masjid dan lain sebagainya, kita kekurangan air sangat besar. Kami sudah punya DED dan tanahnya juga sudah dibebaskan. Tergantung anggaran lagi. Kami berharap Pak Menteri juga bisa bantu ini,” tambahnya.

    Menurut Ramlan, sebagai kota wisata, keberadaan Pasar Bawah dan ketersediaan air yang mencukupi akan sangat mempengaruhi orang berkunjung ke Bukittinggi. Karena itu, dia berharap, penunjang pariwisata seperti air, pasar dan lainnya itu harus dalam kondisi baik.

    “Kalau Bukittinggi, kota wisatanya rusak, Sumbar juga jadi masalah. Tentu harapan kita penunjang pariwisata ini perlu kita pikirkan bersama,” tutur Ramlan.

    Sementara itu, Dody Hanggodo memastikan bakal menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah dan persoalan air bersih di Kota Bukittinggi. Dia meminta proposalnya diserahkan kembali ke Kementerian PU.

    “Tolong proposalnya diserahkan lagi nanti,” tutup Dody.

    (mpr/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

    Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

    Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan
    infrastruktur pendidikan
    melalui program
    Sekolah Rakyat
    .
    “Kami memastikan infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan berkualitas,” kata Dody dalam siaran pers, Minggu (4/5/2025).
    Pernyataan itu disampaikan Dody saat meninjau lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (3/5/2025). Peninjauan dilakukan untuk mengecek kesiapan lahan dan sarana prasarana penunjang.
    Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden Prabowo yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. 
    Di Kabupaten Solok, program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan lahan seluas 20.480 meter persegi (m²) persegi milik UPT Balai Latihan Kerja (BLK). 
    Pembangunan akan dilakukan melalui rehabilitasi bangunan eksisting oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
    Kementerian PU
    dengan total anggaran Rp 7,8 miliar.
    Proyek tersebut mencakup perbaikan 19 ruang asrama, tujuh rumah dinas, empat ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, mushola, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah.
    “Program Sekolah Rakyat harus didukung semua pihak, baik kementerian, lembaga terkait, maupun pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Solok,” ujar Dody.
    Ia menyebut pembangunan tersebut merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses.
    Rehabilitasi BLK Solok merupakan bagian dari tahap pertama pengembangan Sekolah Rakyat di Sumbar. 
    Selain Solok, dua lokasi lainnya yang akan dibangun adalah di BBPPKS Kota Padang dengan luas lahan 20.480 m² dan Kampus 3 Universitas Negeri Padang seluas 9.733 m².
    Untuk tahap kedua, telah dilakukan survei di tujuh lokasi tambahan, meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. 
    Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat.
    Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul dan mandiri.
    “Terima kasih kepada
    Menteri PU
    . Program ini sangat strategis untuk
    pemerataan pendidikan
    , terutama di daerah dataran tinggi yang selama ini terkendala akses dan fasilitas,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbaikan Jalan Lintau-Payakumbuh di 2025

    Perbaikan Jalan Lintau-Payakumbuh di 2025

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan perbaikan jalan yang menghubungkan Lintau, Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Payakumbuh mulai dikerjakan tahun 2025. Ia memastikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut.

    “Insya Allah 2025 kita bangun. Pak Dody Hanggodo (Menteri PU) komit untuk perbaikan jalan ini,” kata Andre Rosiade, Minggu (4/5/2025).

    Kepastian ini didapat setelah Andre Rosiade meninjau langsung jalan ini bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sabtu (3/5/2025). Jalan Lintau-Payakumbuh ini pernah viral di media sosial karena kondisinya yang rusak parah.

    Andre didampingi sejumlah pejabat seperti Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani dan jajaran.

    Andre Rosiade menyebut, perbaikan jalan ini sebelumnya sudah pernah diusulkan lewat Inpres Jalan Desa (IJD). Namun tanpa kabar, usulan itu hilang di tengah jalan.

    “Dulu ada IJD-nya ini. Sudah pernah diurus, tapi hilang. Kita dulu sudah bolak balik ke pak Dirjen (Kementerian PU),” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

    “Jalan ini sudah lama gak diperbaiki. Transportasi masyarakat sangat vital di jalan ini. Dari Riau, Jakarta juga lewat sini,” terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

    Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra, menyebut jalan ini menghubungkan 5 kabupaten dan kota di Sumbar. Eka memberikan apresiasi besar kepada semua pihak yang telah mendukung perbaikan jalan Lintau-Payakumbuh ini segera teralisasi.

    “Sekarang selain pak Menteri ada pak anggota DPR RI Andre Rosiade dan Zigo yang juga mendukung. Alhamdulillah banyak yang bantu. Ada pak Menteri hadir di sini, ada pak Gubernur, pak Wagub, pak Andre, pak Zigo, ini lengkap,” tuturnya.

    Dijelaskan Eka, jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Terakhir perbaikan jalan dilakukan semasa bupati yang lama sekitar tahun 2010 silam.

    “Terima kasih banyak atas dukungan semuanya. Pak Menteri sehat selalu, mohon maaf pak Menteri jalannya berlobang,” imbuh Eka.

    Senada dengan Bupati Tanah Datar, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy berharap agar jalan ini segera diperbaiki karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Sumbar.

    “Jalan ini sangat dibutuhkan sekali pak Menteri,” ujar Vasko.

    Menteri PU Dody Hanggodo berjanji akan secepatnya memperbaiki jalan Lintau-Payakumbuh ini.

    “Siap pak bupati, kita selesaikan pak bupati. Proposalnya sudah ada kan?” tanya Dody.

    Kepala BPJN Sumbar Thabrani menyatakan jika proposalnya sudah dikirim sejak lama. “Proposalnya sudah lolos verifikasi pak Menteri,” jawab Thabrani.

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi Yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti

    Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di 2025.

    Bahkan indeks RB kota tersebut dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota.

    Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian Rapat Kordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat.

    Reformasi Birokrasi, menurut Rini, tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. 

    “Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja tapi harus benar-benar menghasilkan dampak kepada masyarakat, dan kami ucapkan selamat kepada provinsi, kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan pada tahun ini, semoga terus bergerak untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Percepatan Pelayanan ke Warga

    Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas. 

    Hal itu meliputi Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP. 

    “Astungkara, kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A,” kata Kadek.

    Penghargaan ini, kata Kadek, menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

    Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. 

    Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma. 

    “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara,” ujarnya.

    Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto serta pejabat utama Kementerian PANRB. 

    Tampak pula beberapa kepala daerah peraih penghargaan, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta undangan lainya. 

    Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa turut didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi.

  • Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

    Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengedepankan sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan.

    Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    “Tiga hal yang hari ini didorong oleh Bapak Presiden untuk dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Kita belajar dari masa lalu ketika kota/kabupaten tidak nyambung, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan dengan provinsinya dan juga dengan pemerintah pusat,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antarelemen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Menurutnya, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan dalam berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, hingga daya saing daerah.

    “Menciptakan kemungkinan-kemungkinan warga untuk ikut berusaha. Dalam istilah presiden itu ownership of the republic. We have to expand the ownership of the republic. Jadi kepemilikan republik ini, kepemilikan negara ini harus diperluas. Tidak saja milik orang-orang tertentu. Bukan saja di tingkat nasional, tetapi tentu di wilayah dan di daerah,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Berdasarkan data yang dimilikinya, Sumbar memiliki persentase penduduk miskin yang berada di bawah rata-rata nasional, menandakan tingkat kemiskinan yang relatif rendah di wilayah tersebut.

    “Dalam hal stunting, Sumatera Barat itu angkanya sedikit juga di atas rata-rata nasional. Ini PR bagi Pak Gubernur dan jajaran dan teman-teman kepala daerah se-Sumatera Barat. Kabar baik yang lain adalah, kalau kita berbicara tentang nilai daya saing per provinsi, Sumatera Barat lagi-lagi skornya baik, berada dalam posisi di atas rata-rata nasional,” ungkap Bima.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa tema pembangunan Sumbar adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

    Tema ini bertujuan memperkuat landasan pengembangan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

    Mahyeldi menambahkan terdapat delapan prioritas pembangunan Sumbar. Pertama, pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.

    Kedua, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau. Ketiga, nagari dan desa sebagai basis kemajuan.

    Keempat, Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah barat Sumatera. Kelima, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap terhadap bencana.

    Keenam, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan kearifan lokal melalui dukungan keluarga berkualitas.

    “Tujuh, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Delapan, tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif,” ujar Mahyeldi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik

    Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pidato pertamanya pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumbar pasca dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto 20 Februari 2025. 

    Gubernur menyampaikan Pidato dengan judul “Mewujudkan Sumbar Madani yang Maju dan Berkeadilan 2025 –2030”. Sumbar menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan yang harus dikelola dengan baik. 

    “Salah satu tantangan utama adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri,” sebut Mahyeldi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (3/3). 

    Akses pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, juga perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Di bidang ekonomi, modernisasi sektor pertanian dan perikanan serta pengembangan industri kreatif dan digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi kesulitan dalam akses modal, teknologi dan pasar, sehingga inovasi harus menjadi strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Tantangan lain sebut Mehyeldi, adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Perbaikan jalan dan transportasi diperlukan agar akses antar kabupaten dan kota lebih lancar. 

    Selain itu, pengembangan infrastruktur digital sangat penting untuk mendukung transformasi 
    ekonomi berbasis teknologi. Sebagai daerah rawan bencana, Sumatera Barat perlu meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Perubahan iklim telah terbukti mengganggu sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi prioritas.

    Dalam bidang sosial, pelestarian budaya dan identitas Minangkabau harus dilakukan untuk menjaga nilai-nilai lokal di tengah pengaruh globalisasi. Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah harus tetapdijunjung tinggi, dan pariwisata berbasis budaya perlu dikembangkan tanpa menghilangkan kearifan lokal.

    Tuntutan agar Pemerintahan harus semakin transparan dan akuntabel sehingga kebijakan lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Digitalisasi layanan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Selain itu, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus menjadi prioritas utama.

    Tantangan berat yang juga dihadapi adalah penyesuaian anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa pada tahun 2027, belanja pegawai maksimal diperbolehkan 30% dari total APBD, sementara belanja infrastruktur publik minimal diperbolehkan 40%. Saat ini, belanja pegawai di tingkat provinsi masih 34,21% berarti harus bisa dikurangi 4,21%, sedangkan belanja infrastruktur publik baru 32,04% dan harus kita tambah 7,96%. 

    Tantangan lebih besar ada di kabupaten dan kota, di mana belanja pegawai berkisar antara 40% hingga 52,70%, maka harus dikurangi sebanyak 10% s/d 22,7%. Sementara itu, belanja infrastruktur publik rata-rata masih 26%, bahkan ada yang hanya 9%, sehingga kabupaten dan kota wajib meningkatkan lagi sebesar 14% s/d 31% pada tahun 2027.

    Semua tantangan diatas, diperberat lagi dengan kondisi Fiskal Sumatera Barat dan Kabupaten serta Kota. Data APBD 2025 menunjukan bahwa APBD Sumatera Barat 52,93% masih bergantung dari dana Tranfer Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk DAU, DAK maupun dana intensif fiskal atau DIF.

    Sedangkan kondisi 19 Kabupaten dan Kota lebih tinggi lagi ketergantungannya terhadap dana Tranfer dari Pemerintah Pusat, mulai dari yang tertinggi tingkat ketergantungannya mencapai 91,34% dan yang terendah tingkat ketergantungannya 67,68%.

    Kondisi ini membuat pemerintah provinsi sangat sulit menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten dan Kota (BKK), karena BKK tidak dihitung sebagai bagian dari Anggaran Infrastruktur Provinsi. 

    Gubernur dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kesempatan menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna tersebut. 

    Rapat paripurna dihadiri gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi-Vasco Ruseimy, unsur Forkopimda, rektor universitas negeri dan swasta di sumatra barat, Kepala perwakilan BI Sumatera Barat, Kepala OJK Sumatera Barat, kepala BPKP Sumatera Barat, Kepala BPK Sumatera Barat, Kepala Ombudsman  RI Perwakilan Sumatera Barat serta kepala Instansi vertikal dan KPU serta bawaslu provinsi Sumatera Barat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

    Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
    Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura)
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo Regional 19 Februari 2025

    Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo Regional 19 Februari 2025

    Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 18 kepala daerah terpilih asal Sumatera Barat akan dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025) di Istana Negara.
    “Di Sumbar, ada 20 pasangan kepala daerah yang ikut pemilihan serentak 2024. Sebanyak 18 kepala daerah terpilih telah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota dan akan dilantik pada 20 Februari 2025,” ujar Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar Hamdan kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2025) di Padang.
    Menurut Hamdan, untuk dua kepala daerah masih bersengketa di Makamah Konstitusi (MK).
    “Dua daerah tersebut yakni Pasaman dan Pasaman Barat. Dua daerah ini, masih menunggu hasil putusan sidang yang akan dibacakan MK pada 24 Februari mendatang,” kata Hamdan.
    Berikut daftar kepala daerah di Sumbar yang bakal dilantik
    1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar : Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    2. ⁠Bupati dan Wakil Bupati solok : Jon Firman Pandu-Candra
    3. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar : Eka Putra-Ahmad Fadly.
    4. Walikota dan Wakil Walikota Padang : Fadly Amran-Maigus Nasir
    5. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana – Jakop Saguruk.
    6. Solok Selatan Khirunnas dan Yulian Epi
    7. Kota Padang Panjang. Hendri Arnis-Allex Saputra
    8. Kab 50 kota: Safni dan Ahlul Badrito Resha
    9. Kota Payakumbuh : Zulmaeta-Eizadaswarman.
    10. Kabupaten Dharmasraya : Annisa Suci Ramadhani dan Leliarni.
    11. Kota Bukittinggi : Ramlan Nurmatias-Ibnu Azis
    12. Kabupaten Agam : IBeni Warlis- Muhammad Iqbal.
    13. Kota Sawahlunto : Riyanda Putra-Jeffry Hibatullah
    14.Sijunjung: Benny Dwifa Yuswir- Iraddatillah
    15. Padang Pariaman: John Kenedy Azis- Rahmat Hidayat.
    16. Kota Pariaman : Yota Balad-Mulyadi
    17. Pesisir Selatan Hendrajoni-Risnaldi Ibrahim
    18. Kota Solok Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.