Tag: Mahyeldi

  • Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
    middle income trap
    (jebakan pendapatan menengah).
    Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. 
    “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
    northern hemisphere
    (belahan bumi utara), maupun di selatan,
    southern hemisphere
    , belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers. 
    Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan. 
    Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. 
    Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.

    Nah
    , jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. 
    Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
    “Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
    chip
    , dan lain-lain.
    Nah
    , saya mengatakan
    yes or not. Agree and disagree
    ,” tegas Tito.
    Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. 
    Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
    Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. 
    Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
    Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. 
    Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
    “Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito. 
    Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya. 
    Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. 
    Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Bidan Berenang Menyeberangi Sungai, Meminta Maaf kepada Harimau yang Siap Menerkam

    Kisah Bidan Berenang Menyeberangi Sungai, Meminta Maaf kepada Harimau yang Siap Menerkam

    GELORA.CO – Beberapa waktu lalu aksi heroik seorang bidan berenang menyeberangi Sungai Batang Pasaman viral di media sosial.

    Aksi nekat bidan bernama Dona Lubis (46) itu dilakukan demi mengobati seorang pasien tuberkulosis.

    Ibu lima orang anak itu merupakan warga Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

    Keseharian, Dona Lubis ialah seorang bidan di Puskesmas Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman.

    Dona, begitu masyarakat lokal memanggilnya. Tindakannya yang penuh risiko ketika menjalankan tugasnya mengingatkan banyak orang tentang makna kata pahlawan sebenarnya.

    Jauh sebelum ini, orang-orang mungkin tidak pernah mendengar namanya, apalagi tahu tentang sosok Dona Lubis.

    Namanya mulai bermunculan di mesin pencarian google setelah aksi heroiknya menyeberangi Sungai Batang Pasaman beberapa waktu lalu viral di media sosial.

    Tanpa sedikitpun keraguan, perempuan kelahiran 11 April 1979 itu menyeberangi derasnya air Sungai Batang Pasaman yang berwarna kecoklatan dan penuh dengan batuan besar.

    Tindakan berbahaya itu dilakukan demi menjalankan tugas mulia melayani masyarakat.

    “Hati nurani dan dedikasi yang membuat saya berani menyeberangi sungai untuk mengobati pasien,” kata Dona Lubis.

    Dengan napas yang terengah-engah, Dona bercerita tidak ada pilihan kala itu.

    Satu-satunya cara hanyalah menantang derasnya arus sungai. Dalam pikirannya cuman satu, pasien harus bisa dilayani meskipun nyawa taruhannya.

    Dona mengatakan aksi heroik menyeberangi sungai memang baru kali pertama ia lakukan selama 26 tahun mengabdi sebagai tenaga kesehatan.

    Dulunya, terdapat sebuah jembatan di Jorong (Dusun) Sinuangon, Nagari (Desa) Cubadak Barat yang menghubungkan beberapa desa yang berada di dalam kawasan hutan lindung tersebut. Namun, jembatan itu putus.

    Perjuangan Dona mengobati pasien di perkampungan terpencil bukan hanya sebatas menyeberangi sungai.

    Banyak kisah lainnya yang sudah ia jalani di daerah yang masih jauh dari fasilitas umum layaknya yang ada di negeri yang tengah merayakan Hari Kemerdekaannya ini.

    Dona bercerita, dua tahun lalu ia melintasi lebatnya kawasan hutan lindung di Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat.

    Kala itu, ia mendapat telepon yang mengabarkan ada warga yang membutuhkan pertolongan.

    Seperti biasanya, Dona menyewa ojek pangkalan di desa terdekat.

    Biayanya berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. Saat itu, Dona berangkat dari dusun terdekat sekitar pukul 19.00 WIB.

    Dia menyadari langkahnya kurang tepat. Sebab, bagi sebagian orang menjadi pamali ketika berpergian ke suatu tempat saat waktu magrib.

    Benar saja, di tengah perjalanan kendaraan roda dua yang ia tumpangi berhenti mendadak.

    Bukan rusak atau mogok, sepeda motor pabrikan Jepang itu terpaksa dihentikan si tukang ojek karena di depan matanya seekor harimau sumatra sedang duduk dengan gagahnya.

    Suasana mulai mencekam. Dona dan pengendara ojek khawatir satwa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut akan menerkamnya.

    Bagi sebagian orang, terutama masyarakat Minangkabau, harimau merupakan satwa yang sangat dihormati.

    Bahkan, di beberapa daerah harimau dianggap sebagai jelmaan atau reinkarnasi leluhur.

    Tak heran, cukup banyak orang yang memberanikan diri atau terpaksa berkomunikasi dengan satwa liar tersebut ketika tidak sengaja berpapasan di dalam hutan. Hal serupa juga dilakukan bidan Dona.

    Saat berhadap-hadapan dan hanya berjarak sekitar 10 meter dari harimau, ia meminta maaf dan tidak bermaksud mengganggu.

    “Harimau itu bangun seperti mau menerkam. Saya hanya bilang, saya minta maaf dan hanya ingin pergi mengobati pasien. Tak lama setelah itu, harimau pergi dan kami melanjutkan perjalanan,” kata dia mengenang.

    Tak hanya itu, selama mengabdi sebagai bidan, Dona dua kali membawa bayi yang baru berumur 11 hari dari rumahnya ke sebuah desa terpencil menggunakan kantong plastik.

    Hal itu lagi-lagi terpaksa ia lakukan karena kondisi yang menuntutnya untuk cekatan dan kreatif bertindak dalam situasi genting.

    “Bayi berusia 11 hari itu saya masukkan ke dalam kantong plastik agar tetap hangat,” kata dia.

    Profesi Bidan Sudah Mendarah Daging

    Meskipun acapkali menemukan atau menjumpai hal-hal aneh bahkan bertaruh nyawa demi orang lain, hal itu sama sekali tidak pernah melunturkan semangat, dedikasi, dan pengabdian Dona.

    Justru, beberapa kejadian yang dialaminya semakin membuatnya bersemangat dan mencintai profesi tersebut.

    Tanpa ragu, Dona dengan lantang menyebut profesi bidan sudah mendarah daging dalam dirinya.

    Tanpa bermaksud sombong, Dona mengatakan jika hanya mengobati atau membantu persalinan tanpa adanya tantangan maka hal itu biasa-biasa saja.

    Namun, ketika ia berhasil menjalankan tugas dengan sebuah tantangan, maka akan terselip rasa kebahagian yang tidak ternilai oleh mata uang manapun.

    “Terus terang saja, ketika menerima uang dari peserta BPJS dan saya berhasil melewati tantangan yang sulit tadi, rasanya lebih puas daripada hanya sekadar menerima tanpa ada tantangan,” kata dia sembari tertawa kecil.

    Dona menitipkan sebuah pesan haru kepada para tenaga kesehatan yang baru merintis karier.

    Dedikasi, pengorbanan, melayani tanpa pamrih dan keikhlasan adalah kunci utama yang harus selalu dikedepankan.

    Dona memahami sampai saat ini masih banyak tenaga kesehatan di tanah air yang berstatus sebagai honorer atau tenaga sukarelawan dengan honor yang diterima masih jauh dari kata layak.

    Namun, hal itu diharapkan tidak menjadi hambatan untuk terus melayani bangsa dan negara terutama orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan.

    “Pesan saya, sebagai bidan jangan melihat sesuatu dari materinya. Pasien itu membutuhkan kita (bidan), maka bantu dan obatilah mereka dengan penuh tanggung jawab dan jangan mengharapkan imbalan,” ujar dia.

    Secara terpisah, Asnan, warga Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat mengatakan Dona Lubis merupakan sosok yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat setempat.

    Warga lokal menilai Dona merupakan sosok yang peduli dan baik kepada siapapun.

    Masyarakat setempat juga tidak kaget ketika Dona nekat menyeberangi sungai.

    Sebab, selama ini Dona sudah menunjukkan dedikasi yang begitu luar biasa dalam mengobati orang-orang yang membutuhkannya.

    “Saya rasa memang sudah sepatutnya ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah,” ujar dia.

    Dan benar saja, atas pengabdian dan dedikasinya, Dona menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumbar pada HUT Ke-80 RI.

    Dia dinobatkan sebagai tenaga kesehatan teladan 2025 karena rela bertaruh nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan tindakan yang dilakukan Dona Lubis patut diapresiasi.

    Semangat, pengabdian dan dedikasi tanpa batas itu layak untuk ditiru oleh semua elemen anak bangsa tanpa terkecuali.

    “Beliau rela menyeberangi derasnya arus sungai untuk mengobati pasien dan mempertaruhkan nyawanya sendiri,” kata Mahyeldi.

    Kisah perjuangan bidan Dona tersebut menjadi bukti nyata bahwa pahlawan masa kini itu masih ada.

    Sebab, sejatinya perjuangan tidak selalu tentang bambu runcing atau berperang melawan penjajah. 

  • Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pemerintah daerah itu memutakhirkan sistem digitalisasi pengelolaan pajak menjadi lebih modern, terintegrasi, dan efisien untuk mempermudah wajib pajak, mengurangi beban administratif, serta menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal daerah terbatas. Kami tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Jumat.

    Ia menegaskan keberhasilan dalam digitalisasi tersebut membutuhkan dukungan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan dan masyarakat.

    Saat ini PAD Sumbar masih didominasi pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov terus memberikan stimulus, termasuk program pemutihan PKB, yang sudah menghapus tunggakan lebih dari 106 ribu kendaraan dan menambah pendapatan Rp46,28 miliar sejak 25 Juni 2025.

    Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon menyebut tantangan utama pengelolaan pajak bukan hanya potensi yang belum tergali, tapi juga sistem yang masih konvensional.

    Menurut dia, “High Level Meeting” menjadi forum yang efektif untuk menyatukan langkah lintas sektor, membahas integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan harmonisasi regulasi.

    Ketua DPD Provinsi Sumbar Muhidi menambahkan bahwa pajak adalah bentuk gotong royong modern untuk membangun daerah.

    Sementara Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, menegaskan PKB sebagai sumber PAD strategis yang akan semakin optimal dengan dukungan sistem digital.

    Pada kesempatan itu digelar Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang dihadiri perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danrem 032/ Wirabraja Bukit Barisan, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar.

    Selain itu juga hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, Direktur Utama Jamkrida Sumbar.

    Sebanyak empat wajib pajak beruntung mendapat hadiah paket umrah, disertai 50 hadiah menarik lainnya, dalam Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar.

    Acara ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada instansi dan perangkat daerah yang berprestasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi Bisa Dimulai Akhir 2026

    Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi Bisa Dimulai Akhir 2026

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andre Rosiade, optimistis proyek jalan Tol Sicincin-Bukitinggi bisa segera dimulai pada akhir tahun 2026. Andre meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk segera menuntaskan proses pembebasan lahannya.

    “Kita bergerak cepat. Insyaallah target kita akhir 2026 sudah bisa dimulai. Tentu butuh dukungan seluruh pemerintah, stakeholder Sumbar dan masyarakat untuk bantu pembebasan lahannya. Nanti Pak Wagub yang pimpin langsung pembebasan lahannya,” kata Andre kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

    Andre diketahui telah bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy dan sejumlah pejabat Sumbar pada Rabu (13/8) membahas proyek jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Dalam pertemuan itu, Andre juga menerima surat resmi dari Pemprov Sumbar yang menyatakan dukungannya untuk kelanjutan pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi.

    Politikus Gerindra ini menjelaskan pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi itu diperkirakan menelan anggaran mencapai Rp 18 triliun, termasuk adanya rencana pembangunan terowong. Tol tersebut diperkirakan selesai dalam waktu dua tahun.

    “Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Andre yang sehari-sehari di Sumbar atas usaha dan dukungan beliau maka hari ini kita serahkan surat untuk membangun lanjutan tol Sicincin-Bukittinggi. Mohon doa masyarakat Sumbar agar pembangunan jalan tol ini berjalan lancar,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.

    “Jadi surat ini akan kami serahkan ke pak Menteri PU untuk diproses. Pihak HK (Hutama Karya) akan menyiapkan FS (Feasibility Study) dan juga desain ditambah dengan surat pak Gubernur sehingga Menteri PU bisa memproses seluruhnya,” terang Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

    Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumbar itu, Andre juga menyampaikan progres sejumlah proyek pembangunan di Sumbar. Seperti pembangunan jalan akses dan jembatan gantung di Kabupaten Pasaman yang menelan anggaran mencapai Rp 26,5 miliar.

    Kemudian, untuk proyek jalan Air Dingin, Kabupaten Solok rencananya tidak jadi menggunakan trase baru tapi tetap dilakukan di trase yang lama dengan pertimbangan agar proyek ini bisa segera dieksekusi. Nilai proyek ini hampir mencapai Rp 300 miliar.

    Andre juga menyampaikan rencana IKM merenovasi dua asrama mahasiswa milik Pemprov Sumbar di Yogyakarta. Termasuk menyampaikan pesan dari IKM Semarang terkait kelanjutan pembangunan asrama mahasiswa yang dulu pernah dijanjikan oleh Pemprov Sumbar.

    Terkait rencana pembangunan asrama mahasiswa di Semarang, Gubernur akan membantu pembangunnya. Ada lagi soal rencana pembangunan investasi di Kabupaten Sijunjung yang nilainya mencapai hampir Rp 1 triliun.

    Pada pertemuan itu, Andre juga menyampaikan bahwa Sumbar mendapatkan dana Inpres Jalan Daerah (IJD) dari pemerintah pusat yang jumlahnya lebih dari Rp 600 miliar.

    (ygs/ygs)

  • Soal Perusakan Rumah Doa, Gubernur Sumbar Minta Semua Pihak Menahan Diri
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Juli 2025

    Soal Perusakan Rumah Doa, Gubernur Sumbar Minta Semua Pihak Menahan Diri Regional 29 Juli 2025

    Soal Perusakan Rumah Doa, Gubernur Sumbar Minta Semua Pihak Menahan Diri
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang simpang siur terkait insiden di sebuah rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang, Minggu (27/7/2025).
    Mahyeldi menegaskan, permasalahan tersebut telah diselesaikan pihak berwenang dan tidak seharusnya diperpanjang dengan informasi yang menyesatkan dan provokatif.
    “Kita minta semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak bertanggung jawab. Ini penting untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat,” ujar Mahyeldi kepada wartawan di Padang, Selasa (29/7/2025).
    Gubernur mengungkapkan, seluruh pihak telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam
    penyelesaian insiden
    tersebut.
    Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi, termasuk pihak terkait lainnya seperti Polri dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
    “Semua pihak telah bergerak sesuai fungsinya masing-masing. Alhamdulillah, permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara cepat,” kata Mahyeldi.
    Terkait indikasi pelanggaran hukum, Mahyeldi mengimbau masyarakat mempercayakan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum.
    Sebelumnya, sebuah rumah pendidikan bagi siswa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, dirusak oleh warga pada Minggu sore.
    Kaca-kaca jendela dilaporkan pecah akibat dilempari batu oleh warga, dan dua orang siswa mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi

    Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi

    Presiden RI Prabowo Subianto melalui konferensi video memberikan pidato dalam acara peresmian pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi, di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025). ANTARA/Fathur Rochman.

    Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 26 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi,” ujar Prabowo melalui konferensi video dari Bali, Kamis.

    “Serta peletakan batu pertama atau groundbreaking lima pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia,” sambung Presiden.

    Prabowo meminta maaf tidak bisa hadir langsung ke acara peresmian yang dipusatkan di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur tersebut lantaran kendala cuaca. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan peresmian pengoperasian dan pembangunan PLTP dan PLTS di 15 provinsi sebagai upaya Indonesia menuju swasembada energi.

    Menurutnya, kemerdekaan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk memberi makan rakyatnya dan menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak untuk bangsanya. Terkait hal itu, energi memiliki peran penting untuk kehidupan bangsa di abad ke-21.

    Presiden bersyukur Indonesia dikaruniai potensi kekayaan sumber energi terbarukan yang luar biasa dan potensi kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik.

    Prabowo juga menegaskan bahwa peresmian dan pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan ini merupakan bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian.

    “Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi kepada seluruh bangsa Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” ucap Kepala Negara.

    Peresmian ini meliputi pengoperasian PLTP Blawan Ijen Unit 1 serta proyek energi terbarukan lainnya yang telah memasuki tahap operasi komersial maupun pembangunan awal. PLTP Blawan Ijen Unit 1, yang telah memasuki tahap commercial operation date (COD) pada 9 Februari 2025, memiliki kapasitas pembangkit sebesar 34 megawatt (MW) dengan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp15 miliar per tahun.

    Pengembangan lebih lanjut PLTP Blawan Ijen Unit 1 hingga kapasitas total 110 MW diperkirakan akan meningkatkan potensi PNBP menjadi Rp39 miliar per tahun. Adapun Potensi bonus produksi dari kapasitas 34 MW sebesar Rp2,1 miliar, dan dapat meningkat menjadi Rp6,9 miliar jika kapasitas mencapai 110 MW.

    PLTP Blawan Ijen Unit 1, yang merupakan fasilitas PLTP pertama di Jawa Timur, didukung oleh 83 menara transmisi dan jaringan transmisi 150 kV, yang akan meningkatkan stabilitas sistem kelistrikan Jawa-Bali serta memasok listrik bagi sekitar 85.000 rumah tangga.

    Selain peresmian PLTP Blawan Ijen Unit 1, juga dilakukan peresmian dua PLTP lainnya yaitu PLTP Sorik Marapi Unit 5 dan PLTP Salak Binary. PLTP Sorik Marapi Unit 5 (COD 1 Februari 2025) dengan kapasitas 41,25 MW berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan memiliki nilai investasi sebesar 52,9 juta dolar AS. Potensi tambahan PNBP dan bonus produksi dari proyek ini sebesar Rp12,56 miliar per tahun.

    PLTP Salak Binary (COD 8 Februari 225) dengan kapasitas 16,15 MW berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan nilai investasi 45,5 juta dolar AS. Proyek ini memiliki potensi tambahan PNBP dan bonus produksi sebesar Rp5,2 miliar per tahun.

    Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan peresmian peletakan batu pertama lima proyek PLTP baru dengan total kapasitas 260 MW, yaitu PLTP Patuha Unit 2 (55 MW) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nilai investasi 211,16 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp95,1 miliar per tahun.

    PLTP Salak Unit 7 (Target COD Desember 2026) berkapasitas 40 MW berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan nilai investasi 153,7 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp58,8 miliar/tahun. PLTP Wayang Windu Unit 3 (target COD Desember 2026) berkapasitas 30 MW berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nilai investasi 120 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp44,1 miliar/tahun.

    PLTP Muaralaboh Unit 2 (target COD April 2027) berkopasitas 80 MW berlokasi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan nilai investasi 417 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp29,5 miliar/tahun. PLTP Ulubelu Gunung Tiga (target COD Desember 2029) berkapasitas 55 MW berlokasi di Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan nilai investasi 36,52 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp34,5 miliar/tahun.

    Peresmian juga mencakup 47 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 27,8 MW yang tersebar di 11 provinsi dan memberikan akses listrik kepada 5.383 rumah tangga.

    Adapun 11 provinsi tersebut yaitu Provinsi Bali (1 PLTS) berkapasitas 25 MW dengan investasi 20,55 juta dolar AS, Jawa Timur (7 PLTS) total kapasitas 0,52 MW dengan investasi Rp29,2 miliar, NTT (11 PLTS) total kapasitas 0,69 MW dengan investasi Rp14,43 miliar, Kalimantan Barat (2 PLTS) total kapasitas 0,14 MW dengan investasi Rp12,88 miliar.

    Kalimantan Timur (5 PLTS) total kapasitas 0,12 MW dengan investasi Rp1,81 miliar, Kalimantan Utara (2 PLTS) total kapasitas 0,08 MW dengan investasi Rp7,02 miliar, Sulawesi Utara (3 PLTS) total kapasitas 0,54 MW dengan investasi Rp24,15 miliar, Maluku (2 PLTS) total kapasitas 0,1 MW dengan investasi Rp9,2 miliar

    Maluku Utara (21 PLTS) total kapasitas 0,005 MW dengan investasi Rp4,6 miliar, Papua (5 PLTS) total kapasitas 0,26 MW dengan investasi Rp14,51 miliar, dan Papua Barat (8 PLTS) total kapasitas 0,29 MW dengan investasi Rp11,88 miliar.

    Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, dan Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro.

    Sumber : Antara

  • Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak

    Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:49 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempertanyakan komitmen Gubernur Sumbar dalam menyelesaikan urusan kontruksi karena masih ada proyek yang masih mangkrak. 

    Proyek yang masih mangkrak hingga hari ini mulai dari peninggalan zaman Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, juga di zaman Gubernur Sumbar, Mahyeldi periode 2019-2024.  

    “Fraksi Partai Gerindra meminta bagaimana sikap Gubernur terhadap hal ini,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Mukhlis Yusuf Abit dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rabu (28/5). 

    Mukhlis Yusuf Abit menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar mendukung penuh program kegiatan dan kebijakan Gubernur yang pro untuk kepentingan Sumbar dan masyarakatnya. 

    “Namun sebaliknya, apabila kebijakan Gubernur berpotensi gaduh dan merugikan masyarakat serta daerah, maka, Fraksi Gerindra akan berada di barisan depan dalam melakukan kritikan sebagai bentuk kontrol yang konstruktif dan solutif,” tegas Mukhlis Yusuf Abit. 

    Fraksi Partai Gerindra juga meminta Gubernur Sumbar mengambil langkah tegas terhadap aktivitas di daerah rawan bencana, seperti di kawasan Lembah Anai. 

    Mukhlis Yusuf Abit menyebutkan, apabila aktivitas tersebut tidak dilarang, berpotensi menjadi musibah, yang dikhawatirkan menimbulkan banyak korban jiwa. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk memperbaiki persoalan pengendalian Tata Ruang di Harau, Danau Singkarak, Kelok 9 dan di Lembah Anai. 

    “Kami ingin rincian rencana dan langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Mukhlis seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (2/6). 

    Khusus untuk Kelok 9, sebut Mukhlis agar menjadi perhatian serius karena masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan. Solusi dan langkah penanganan terhadap keberadaan tiang-tiang yang dibuat oleh pemilik warung, perlu dilakukan dan keselamatan mereka. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Foto: Mustofa/Radio Elshinta

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melantik bupati terpilih Kabupaten Pasaman Welly Suheri-Parulian Dalimunte hasil pemungutan suara ulang 2025. Pelantikan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman Kota Padang, Jum’at (30/5). 

    Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengatakan, sektor pertanian harus menjadi perhatian khusus bupati dan wakil Bupati ke depan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Sebagai daerah pertanian yang masyarakatnya sebagian besar petani, perhatian besar bupati harus diarahkan ke sektor tersebut. Apalagi pemerintah provinsi Sumatera Barat menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu program unggulan dengan mengalokasikan 10 persen anggaran ke sektor pertanian.

    Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, apabila perhatian terhadap sektor pertanian dilakukan secara maksimal, tidak hanya mewujudkan kembali kejayaan Pasaman sebagai lumbung beras di Sumbar, juga akan dapat menjadi penyumbang utama di Sumbar. Hal ini sejalan dengan asca cita Presiden RI dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Khairuddin Simanjuntak mengatakan, perhatian khusus terhadap sektor pertanian, bukan berarti perhatian terhadap sektor lain tidak perlu.

    Visi dan misi kepala daerah harus sejalan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perhatian terhadap semua sekolah harus sejalan dengan RPJMD maupun RPJMN.

    Sementara itu, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar 19 April 2025, Paslon nomor urut 1, Welly Suheri-Parulian meraih suara 61,391 atau 43,35 persen. Paslon nomor urut 2, Mara Ondak-Desrizal meraih suara 40.907 atau 35,24 persen. Sedangkan, paslon nomor urut 3, Sabar AS -Sukardi meraih suara 30.319 atau 21,40 persen.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendagri: Pemda harus dukung pembentukan kopdeskel merah putih

    Wamendagri: Pemda harus dukung pembentukan kopdeskel merah putih

    Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar mendampingi pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) merah putih.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, kata dia, telah menerbitkan surat edaran terkait dengan pembentukan satuan tugas (satgas) kopdeskel di daerah yang melibatkan kepala daerah maupun sekretaris daerah (sekda).

    Bima menegaskan bahwa satgas kopdeskel di daerah tidak hanya bertugas memastikan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk biaya pencatatan akta notaris, tetapi juga berperan mengawal hingga koperasi tersebut benar-benar terdaftar, serta membantu memberikan pemahaman kepada pengurus terkait dengan pengelolaan koperasi.

    “Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham,” kata Bima saat acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Kamis.

    Wamendagri mengapresiasi pemda di Provinsi Sumbar yang telah menuntaskan pembentukan kopdeskel melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.

    Menurut dia, pembentukan koperasi tersebut menyangkut kinerja masing-masing kepala daerah, termasuk peran mereka dalam mendampingi pengurus koperasi agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

    Bima menuturkan Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada pengurus, salah satunya melalui balai pemerintahan desa di sejumlah daerah.

    Selain Kemendagri, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki instrumen untuk mendukung pendampingan tersebut.

    Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pengelolaan kopdeskel akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa unit usaha BUMN seperti Pos Indonesia dan Bulog akan turut dilibatkan dalam kolaborasi tersebut.

    Ia juga menekankan kepada pemda maupun pengurus koperasi pentingnya memilih unit usaha yang tepat, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

    “Kita akan pikirkan sama-sama semuanya agar bisa pastikan unit usahanya tepat karena tidak semua bisa sama, di desa-desa tentu sektor tani dan laut itu bisa. Akan tetapi, di perkotaan, di kelurahan mungkin sembako dan sebagainya,” jelasnya.

    Di sisi lain, Bima mengungkapkan pembentukan kopdeskel merupakan upaya Presiden RI Prabowo untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa. Hal ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

    “Supaya melompat ke atas dan menetes ke bawah pertumbuhan ekonominya tadi, pijakannya adalah koperasi,” ujar Bima.

    Sebagai tambahan informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bima Arya: Puluhan kepala daerah terpilih retret di IPDN

    Bima Arya: Puluhan kepala daerah terpilih retret di IPDN

    Padang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ​​​​​​mengatakan bahwa sekitar 50 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan mengikuti retret gelombang kedua pada bulan Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

    “Insyaallah retret gelombang kedua ini akan diikuti kepala daerah yang kemarin tidak mengikuti retret di Magelang maupun yang sudah melewati pemungutan suara ulang dan telah dilantik Kemendagri,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kota Padang, Kamis.

    Eks Wali Kota Bogor tersebut mengatakan bahwa retret gelombang dua di IPDN Jatinangor tersebut akan diikuti oleh bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota yang sudah dilantik Kemendagri.

    Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Mursalim mengatakan bahwa Gubernur Mahyeldi akan melantik pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery dan Parulian pada hari Jumat (29/5).

    “Jumat (30/5) besok Gubernur akan melantik Welly Suhery dan Parulian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman di Auditorium Gubernur pukul 09.00 WIB,” kata Mursalim.

    Pelantikan tersebut merujuk kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri bernomor: 100.2.1.3/3160/OTDA tertanggal 27 Mei 2025.

    Bersamaan dengan SK pengangkatan tersebut Mahyeldi juga menerima SK pengesahan pemberhentian Bupati Pasaman yang lama dari Mendagri tertanggal 27 Mei 2025 bernomor: 100.2.1.3-2321.

    “Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Biro Pemerintahan sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman mengenai pelantikan besok,” ujarnya.

    Pasangan Welly Suhery dan Parulian terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, setelah memenangi pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2025.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025