Xcloud.id

Tag: Mahyeldi

  • Soal Perusakan Rumah Doa, Gubernur Sumbar Minta Semua Pihak Menahan Diri Regional 29 Juli 2025

    Soal Perusakan Rumah Doa, Gubernur Sumbar Minta Semua Pihak Menahan Diri Regional 29 Juli 2025

    Soal Perusakan Rumah Doa, Gubernur Sumbar Minta Semua Pihak Menahan Diri
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang simpang siur terkait insiden di sebuah rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang, Minggu (27/7/2025).
    Mahyeldi menegaskan, permasalahan tersebut telah diselesaikan pihak berwenang dan tidak seharusnya diperpanjang dengan informasi yang menyesatkan dan provokatif.
    “Kita minta semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak bertanggung jawab. Ini penting untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat,” ujar Mahyeldi kepada wartawan di Padang, Selasa (29/7/2025).
    Gubernur mengungkapkan, seluruh pihak telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam
    penyelesaian insiden
    tersebut.
    Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi, termasuk pihak terkait lainnya seperti Polri dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
    “Semua pihak telah bergerak sesuai fungsinya masing-masing. Alhamdulillah, permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara cepat,” kata Mahyeldi.
    Terkait indikasi pelanggaran hukum, Mahyeldi mengimbau masyarakat mempercayakan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum.
    Sebelumnya, sebuah rumah pendidikan bagi siswa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, dirusak oleh warga pada Minggu sore.
    Kaca-kaca jendela dilaporkan pecah akibat dilempari batu oleh warga, dan dua orang siswa mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi

    Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi

    Presiden RI Prabowo Subianto melalui konferensi video memberikan pidato dalam acara peresmian pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi, di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025). ANTARA/Fathur Rochman.

    Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 26 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi,” ujar Prabowo melalui konferensi video dari Bali, Kamis.

    “Serta peletakan batu pertama atau groundbreaking lima pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia,” sambung Presiden.

    Prabowo meminta maaf tidak bisa hadir langsung ke acara peresmian yang dipusatkan di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur tersebut lantaran kendala cuaca. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan peresmian pengoperasian dan pembangunan PLTP dan PLTS di 15 provinsi sebagai upaya Indonesia menuju swasembada energi.

    Menurutnya, kemerdekaan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk memberi makan rakyatnya dan menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak untuk bangsanya. Terkait hal itu, energi memiliki peran penting untuk kehidupan bangsa di abad ke-21.

    Presiden bersyukur Indonesia dikaruniai potensi kekayaan sumber energi terbarukan yang luar biasa dan potensi kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik.

    Prabowo juga menegaskan bahwa peresmian dan pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan ini merupakan bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian.

    “Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi kepada seluruh bangsa Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” ucap Kepala Negara.

    Peresmian ini meliputi pengoperasian PLTP Blawan Ijen Unit 1 serta proyek energi terbarukan lainnya yang telah memasuki tahap operasi komersial maupun pembangunan awal. PLTP Blawan Ijen Unit 1, yang telah memasuki tahap commercial operation date (COD) pada 9 Februari 2025, memiliki kapasitas pembangkit sebesar 34 megawatt (MW) dengan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp15 miliar per tahun.

    Pengembangan lebih lanjut PLTP Blawan Ijen Unit 1 hingga kapasitas total 110 MW diperkirakan akan meningkatkan potensi PNBP menjadi Rp39 miliar per tahun. Adapun Potensi bonus produksi dari kapasitas 34 MW sebesar Rp2,1 miliar, dan dapat meningkat menjadi Rp6,9 miliar jika kapasitas mencapai 110 MW.

    PLTP Blawan Ijen Unit 1, yang merupakan fasilitas PLTP pertama di Jawa Timur, didukung oleh 83 menara transmisi dan jaringan transmisi 150 kV, yang akan meningkatkan stabilitas sistem kelistrikan Jawa-Bali serta memasok listrik bagi sekitar 85.000 rumah tangga.

    Selain peresmian PLTP Blawan Ijen Unit 1, juga dilakukan peresmian dua PLTP lainnya yaitu PLTP Sorik Marapi Unit 5 dan PLTP Salak Binary. PLTP Sorik Marapi Unit 5 (COD 1 Februari 2025) dengan kapasitas 41,25 MW berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan memiliki nilai investasi sebesar 52,9 juta dolar AS. Potensi tambahan PNBP dan bonus produksi dari proyek ini sebesar Rp12,56 miliar per tahun.

    PLTP Salak Binary (COD 8 Februari 225) dengan kapasitas 16,15 MW berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan nilai investasi 45,5 juta dolar AS. Proyek ini memiliki potensi tambahan PNBP dan bonus produksi sebesar Rp5,2 miliar per tahun.

    Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan peresmian peletakan batu pertama lima proyek PLTP baru dengan total kapasitas 260 MW, yaitu PLTP Patuha Unit 2 (55 MW) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nilai investasi 211,16 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp95,1 miliar per tahun.

    PLTP Salak Unit 7 (Target COD Desember 2026) berkapasitas 40 MW berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan nilai investasi 153,7 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp58,8 miliar/tahun. PLTP Wayang Windu Unit 3 (target COD Desember 2026) berkapasitas 30 MW berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nilai investasi 120 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp44,1 miliar/tahun.

    PLTP Muaralaboh Unit 2 (target COD April 2027) berkopasitas 80 MW berlokasi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan nilai investasi 417 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp29,5 miliar/tahun. PLTP Ulubelu Gunung Tiga (target COD Desember 2029) berkapasitas 55 MW berlokasi di Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan nilai investasi 36,52 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp34,5 miliar/tahun.

    Peresmian juga mencakup 47 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 27,8 MW yang tersebar di 11 provinsi dan memberikan akses listrik kepada 5.383 rumah tangga.

    Adapun 11 provinsi tersebut yaitu Provinsi Bali (1 PLTS) berkapasitas 25 MW dengan investasi 20,55 juta dolar AS, Jawa Timur (7 PLTS) total kapasitas 0,52 MW dengan investasi Rp29,2 miliar, NTT (11 PLTS) total kapasitas 0,69 MW dengan investasi Rp14,43 miliar, Kalimantan Barat (2 PLTS) total kapasitas 0,14 MW dengan investasi Rp12,88 miliar.

    Kalimantan Timur (5 PLTS) total kapasitas 0,12 MW dengan investasi Rp1,81 miliar, Kalimantan Utara (2 PLTS) total kapasitas 0,08 MW dengan investasi Rp7,02 miliar, Sulawesi Utara (3 PLTS) total kapasitas 0,54 MW dengan investasi Rp24,15 miliar, Maluku (2 PLTS) total kapasitas 0,1 MW dengan investasi Rp9,2 miliar

    Maluku Utara (21 PLTS) total kapasitas 0,005 MW dengan investasi Rp4,6 miliar, Papua (5 PLTS) total kapasitas 0,26 MW dengan investasi Rp14,51 miliar, dan Papua Barat (8 PLTS) total kapasitas 0,29 MW dengan investasi Rp11,88 miliar.

    Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, dan Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro.

    Sumber : Antara

  • Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak

    Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:49 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempertanyakan komitmen Gubernur Sumbar dalam menyelesaikan urusan kontruksi karena masih ada proyek yang masih mangkrak. 

    Proyek yang masih mangkrak hingga hari ini mulai dari peninggalan zaman Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, juga di zaman Gubernur Sumbar, Mahyeldi periode 2019-2024.  

    “Fraksi Partai Gerindra meminta bagaimana sikap Gubernur terhadap hal ini,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Mukhlis Yusuf Abit dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rabu (28/5). 

    Mukhlis Yusuf Abit menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar mendukung penuh program kegiatan dan kebijakan Gubernur yang pro untuk kepentingan Sumbar dan masyarakatnya. 

    “Namun sebaliknya, apabila kebijakan Gubernur berpotensi gaduh dan merugikan masyarakat serta daerah, maka, Fraksi Gerindra akan berada di barisan depan dalam melakukan kritikan sebagai bentuk kontrol yang konstruktif dan solutif,” tegas Mukhlis Yusuf Abit. 

    Fraksi Partai Gerindra juga meminta Gubernur Sumbar mengambil langkah tegas terhadap aktivitas di daerah rawan bencana, seperti di kawasan Lembah Anai. 

    Mukhlis Yusuf Abit menyebutkan, apabila aktivitas tersebut tidak dilarang, berpotensi menjadi musibah, yang dikhawatirkan menimbulkan banyak korban jiwa. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk memperbaiki persoalan pengendalian Tata Ruang di Harau, Danau Singkarak, Kelok 9 dan di Lembah Anai. 

    “Kami ingin rincian rencana dan langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Mukhlis seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (2/6). 

    Khusus untuk Kelok 9, sebut Mukhlis agar menjadi perhatian serius karena masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan. Solusi dan langkah penanganan terhadap keberadaan tiang-tiang yang dibuat oleh pemilik warung, perlu dilakukan dan keselamatan mereka. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Foto: Mustofa/Radio Elshinta

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melantik bupati terpilih Kabupaten Pasaman Welly Suheri-Parulian Dalimunte hasil pemungutan suara ulang 2025. Pelantikan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman Kota Padang, Jum’at (30/5). 

    Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengatakan, sektor pertanian harus menjadi perhatian khusus bupati dan wakil Bupati ke depan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Sebagai daerah pertanian yang masyarakatnya sebagian besar petani, perhatian besar bupati harus diarahkan ke sektor tersebut. Apalagi pemerintah provinsi Sumatera Barat menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu program unggulan dengan mengalokasikan 10 persen anggaran ke sektor pertanian.

    Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, apabila perhatian terhadap sektor pertanian dilakukan secara maksimal, tidak hanya mewujudkan kembali kejayaan Pasaman sebagai lumbung beras di Sumbar, juga akan dapat menjadi penyumbang utama di Sumbar. Hal ini sejalan dengan asca cita Presiden RI dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Khairuddin Simanjuntak mengatakan, perhatian khusus terhadap sektor pertanian, bukan berarti perhatian terhadap sektor lain tidak perlu.

    Visi dan misi kepala daerah harus sejalan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perhatian terhadap semua sekolah harus sejalan dengan RPJMD maupun RPJMN.

    Sementara itu, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar 19 April 2025, Paslon nomor urut 1, Welly Suheri-Parulian meraih suara 61,391 atau 43,35 persen. Paslon nomor urut 2, Mara Ondak-Desrizal meraih suara 40.907 atau 35,24 persen. Sedangkan, paslon nomor urut 3, Sabar AS -Sukardi meraih suara 30.319 atau 21,40 persen.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendagri: Pemda harus dukung pembentukan kopdeskel merah putih

    Wamendagri: Pemda harus dukung pembentukan kopdeskel merah putih

    Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar mendampingi pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) merah putih.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, kata dia, telah menerbitkan surat edaran terkait dengan pembentukan satuan tugas (satgas) kopdeskel di daerah yang melibatkan kepala daerah maupun sekretaris daerah (sekda).

    Bima menegaskan bahwa satgas kopdeskel di daerah tidak hanya bertugas memastikan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk biaya pencatatan akta notaris, tetapi juga berperan mengawal hingga koperasi tersebut benar-benar terdaftar, serta membantu memberikan pemahaman kepada pengurus terkait dengan pengelolaan koperasi.

    “Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham,” kata Bima saat acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Kamis.

    Wamendagri mengapresiasi pemda di Provinsi Sumbar yang telah menuntaskan pembentukan kopdeskel melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.

    Menurut dia, pembentukan koperasi tersebut menyangkut kinerja masing-masing kepala daerah, termasuk peran mereka dalam mendampingi pengurus koperasi agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

    Bima menuturkan Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada pengurus, salah satunya melalui balai pemerintahan desa di sejumlah daerah.

    Selain Kemendagri, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki instrumen untuk mendukung pendampingan tersebut.

    Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pengelolaan kopdeskel akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa unit usaha BUMN seperti Pos Indonesia dan Bulog akan turut dilibatkan dalam kolaborasi tersebut.

    Ia juga menekankan kepada pemda maupun pengurus koperasi pentingnya memilih unit usaha yang tepat, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

    “Kita akan pikirkan sama-sama semuanya agar bisa pastikan unit usahanya tepat karena tidak semua bisa sama, di desa-desa tentu sektor tani dan laut itu bisa. Akan tetapi, di perkotaan, di kelurahan mungkin sembako dan sebagainya,” jelasnya.

    Di sisi lain, Bima mengungkapkan pembentukan kopdeskel merupakan upaya Presiden RI Prabowo untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa. Hal ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

    “Supaya melompat ke atas dan menetes ke bawah pertumbuhan ekonominya tadi, pijakannya adalah koperasi,” ujar Bima.

    Sebagai tambahan informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bima Arya: Puluhan kepala daerah terpilih retret di IPDN

    Bima Arya: Puluhan kepala daerah terpilih retret di IPDN

    Padang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ​​​​​​mengatakan bahwa sekitar 50 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan mengikuti retret gelombang kedua pada bulan Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

    “Insyaallah retret gelombang kedua ini akan diikuti kepala daerah yang kemarin tidak mengikuti retret di Magelang maupun yang sudah melewati pemungutan suara ulang dan telah dilantik Kemendagri,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kota Padang, Kamis.

    Eks Wali Kota Bogor tersebut mengatakan bahwa retret gelombang dua di IPDN Jatinangor tersebut akan diikuti oleh bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota yang sudah dilantik Kemendagri.

    Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Mursalim mengatakan bahwa Gubernur Mahyeldi akan melantik pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery dan Parulian pada hari Jumat (29/5).

    “Jumat (30/5) besok Gubernur akan melantik Welly Suhery dan Parulian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman di Auditorium Gubernur pukul 09.00 WIB,” kata Mursalim.

    Pelantikan tersebut merujuk kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri bernomor: 100.2.1.3/3160/OTDA tertanggal 27 Mei 2025.

    Bersamaan dengan SK pengangkatan tersebut Mahyeldi juga menerima SK pengesahan pemberhentian Bupati Pasaman yang lama dari Mendagri tertanggal 27 Mei 2025 bernomor: 100.2.1.3-2321.

    “Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Biro Pemerintahan sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman mengenai pelantikan besok,” ujarnya.

    Pasangan Welly Suhery dan Parulian terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, setelah memenangi pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2025.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman

    DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 harus bisa menjawab tantangan kebutuhan zaman, serta mampu menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, karena situasi saat ini dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak mudah.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria dalam sambutannya pada Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RPJMD mengatakan, dokumen RPJMD tersebut bukan sekadar formalitas, tapi menjadi arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

    “RPJMD 2025-2029 harus menjawab tantangan kebutuhan zaman. Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat penting dan strategis. Bukan hanya karena menjadi tahun pertama pelaksanaan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2025-2029, namun juga karena situasi saat ini dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak mudah,” sebut Nanda, Selasa (28/5). 

    Nanda menyebutkan, pada tataran global, ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin meningkat, salah satunya dipicu oleh kebijakan tarif pajak, yang berdampak langsung terhadap arus perdagangan internasional, investasi, dan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Sementara itu, dalam lingkup nasional, pada Triwulan I Tahun 2025, target penerimaan negara mengalami defisit yang besar, sehingga berdampak langsung terhadap daerah-daerah, termasuk Sumbar. 

    Belum lagi diperberat dengan diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menuntut untuk mampu memaksimalkan program kerja dengan pembiayaan yang terbatas.

    Lebih lanjut Nanda Satria mengatakan, salah satu tugas dan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2024 adalah menyusun dan mengajukan Perda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2029, kepada DPRD yang disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dengan system perencanaan pembangunan nasional.

    RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan pada waktu kampanye yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerahserta program perangkat daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2025–2029 tuntas awal Juli mendatang. Target itu, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

    Mahyeldi juga menegaskan, isi dari Ranperda itu telah diselaraskan dengan nota kesepakatan awal antara pemerintah provinsi dengan DPRD, hasil Musrembang Provinsi tahun 2025 dan visi misi yang diusungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah bersama Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy.

    “Ranperda RPJMD 2025–2029 ini, telah kami susun berdasarkan nota kesepakatan awal dengan DPRD dan hasil Musrenbang yang digelar pada 19–20 Mei 2025. Itu semua kemudian kami elaborasikan dengan Visi yang kami usung, yakni ‘Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan’,” ujar Mahyeldi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (28/5). 

    Ranperda RPJMD yang telah disusun itu, sambung Mahyeldi, kemudian dijabarkan kedalam delapan misi pembangunan. Itulah yang nantinya menjadi arah kebijakan Pemprov Sumbar untuk lima tahun ke depan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Daftar Lengkap Nama dan Alamat 12 Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang Sumbar – Halaman all

    Daftar Lengkap Nama dan Alamat 12 Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang Sumbar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PADANG PANJANG –  12 penumpang Bus ALS dinyatakan meninggal akibat kecelakaan di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (6/5/2025).

    Satu korban tewas bus rute Medan-Bekasi itu diantaranya merupakan balita. Sementara 22 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka

    Berikut daftar nama 12 korban meninggal:

    1. Rema Anuini Pane (2), Perempuan asal Bekasi.

    2. Naupal Rehan Pane (6), Laki-laki asal Bekasi.

    3. Riski Agustini Lubis (32), Perempuan, asal Jabar/Bekasi.

    4. Melaikielaiki Sinaga (74), Laki-laki asal Simalungun (Sumut).

    5. Karmina Gultam (74), Perempuan asal Simalungun (Sumut).

    6. Sarudin Nainggolan (74), Laki-laki asal Pematang Sidamanik, Simalungun (Sumut).

    7. Desrita Nainggolan (50), Laki-laki asal Simalungun (Sumut).

    8. Sri Rejeki (38), Perempuan asal Pekanbaru.

    9. Raomaida Sitanggang (74), Perempuan asal Simalungun (Sumut).

    10. Etrick Gustaf Wenas (26), Laki-laki asal Jakarta.

    11. Aryudi (38), Laki-laki asal Deli Serdang.

    12. Atas Silaen (30), Laki-laki asal Toba (Sumut).

    Sementara itu, berdasarkan keterangan Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan untuk data sementara total korban sebanyak 35 orang.

    “Total korban sementara 35 orang, dengan rincian  23 orang luka-luka dan saat ini sedang ditangani, kemudian 12 orang korban meninggal dunia,” jelasnya saat diwawancarai.

    “Kemudian 12 orang yang meninggal ini terdiri dari 7 orang laki-laki, salah satunya balita dan 5 orang perempuan, salah satunya balita juga,” sambungnya.

    Untuk tindakan selanjutnya, polisi masih melakukan evaluasi terhadap korban selamat dan dipusatkan di RSUD Padang Panjang.

    “Kita saat ini sedang melalukan evaluasi terhadap korban selamat maupun yang meninggal. Semuanya kita kumpulkan satu di RSUD Padang Panjang,” katanya.

    Kartyana menyebutkan, bagi keluarga korban yang hendak mengecek atau mengambil jenazah korban bisa mendatangi RSUD Padang Panjang atau posko terpadu yang disiapkamn di halaman RSUD.

    Polisi juga menyiapkan tim trauma healing untuk membantu psikologi korban.

    Nantinya, lanjut Kartyana, jika hingga malam nanti jenazah korban belum dijemput pihak keluarga, maka akan dibawa ke RS Bhayangkara untuk disimpan terlebih dahulu.

    “Karena penyimpanan yang ada kulkas hanya ada di RS Bhayangkara Padang,” pungkasnya.

    Gubernur Sumbar berduka

    Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan maut Bus ALS di kawasan dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Selasa (6/5/2025) pagi.

    “Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini,” kata Mahyeldi dalam keterangannya kepada wartawan.

    Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang layak.

    Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap keselamatan armada transportasi umum.

    “Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Kami telah memerintahkan Dinas Perhubungan Sumbar untuk berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) guna mengoptimalkan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan, baik AKDP maupun AKAP,” ungkapnya.

    Mahyeldi meminta seluruh penyedia jasa transportasi lebih memperhatikan aspek keselamatan sebelum kendaraan dioperasikan.

     

    Penulis: Fajar Alfaridho Herman

    dan

    12 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang, Gubernur Mahyeldi Sampaikan Belasungkawa

     

  • Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan siap mengawal pembangunan kembali Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Kehadiran pasar tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyrakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja Bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Bukittinggi, Sabtu (3/5/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, dan sejumlah pejabat di Kementerian PU disambut Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

    “Insyaallah Pak Wali Kota, sesuai janji bersama Pak Menteri akan dibangunkan Pasar Bawah. Makanya kita bawa Pak Menteri PU ke sini. Jadi meskipun Pak Prabowo kalah di Bukittinggi, komitmen Pak Prabowo membangun Bukittinggi jelas. Tolong masyarakat Bukittinggi jangan sampai kena ‘omon-omon’ lagi,” kata Andre dalam keterangan, Senin (5/5/2025).

    Andre Rosiade menceritakan, rencana pembangunan Pasar Bawah ini pernah direkomendasikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) era Jokowi yakni Muhammad Lutfi. Selain Pasar Bawah, Mendag waktu itu juga merekomendasikan pembangunan Pasar Raya Padang yang rusak sejak 2009 akibat gempa.

    Namun setelah melalui pertimbangan, Presiden Jokowi hanya menyetujui satu pasar. Lalu diputuskanlah untuk membangun kembali Fade VII Pasar Raya Padang dengan pertimbangan belum diperbaiki sejak 2009.

    “Mendag Muhammad Lutfi waktu itu merekomendasi kepada Menteri PU pak Basuki untuk membangun dua pasar di Sumbar yakni Pasar Bawah Bukittinggi dan Fase VII Pasar Raya Padang. Setelah dilaporkan oleh Pak Basuki ke Presiden Jokowi, Presiden memutuskan hanya satu pasar saja dulu,” ujar Andre.

    Selain komitmen menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah, Andre berjanji akan menyelesaikan persoalan air bersih yang selama ini belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Bukittinggi.

    “Termasuk soal penyediaan air bersih yang sebelumnya disampaikan Wako Bukittinggi kepada Pak Prabowo. Alhamdulillah sesuai janji kami Gerindra komit membangun bersama pak wali kota Ramlan Nurmatias. Pilkada sudah selesai, kita saatnya gandengan tangan bangun Sumbar. Basamo mako manjadi. Jadi kita dukung Pak Gubernur Mahyeldi dengan Wagub Vasko untuk gerak cepat pembangunan Sumbar bersama seluruh bupati dan wali kota yang ada di Sumbar,” kata Andre.

    “Kondisi pasar ini masih bangunan Belanda. Ini kami ajukan kepada Pak Menteri agar dibangunkan bangunan baru yang berbentuk modern. Pasar ini terdiri dari empat lantai, ada basement di bawahnya. Ini gambaran Pasar Bawah yang sudah kami ajukan, sudah ada DED-nya dan tanahnya juga sudah bersertifikat,” jelas Ramlan.

    Selain soal Pasar Bawah, Ramlan juga menyampaikan kendala air bersih di Bukittinggi yang selama ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.

    “Termasuk kendala kami soal PDAM. Jadi sumber air kami dari Kabupaten Agam, sumbernya dari Gunung Singgalang. Kebutuhan air kita itu 400 liter per detik. Satu liter itu bisa mengaliri 80-100 KK,” kata Ramlan.

    “Dengan jumlah hotel ditambah lagi kebutuhan masjid dan lain sebagainya, kita kekurangan air sangat besar. Kami sudah punya DED dan tanahnya juga sudah dibebaskan. Tergantung anggaran lagi. Kami berharap Pak Menteri juga bisa bantu ini,” tambahnya.

    Menurut Ramlan, sebagai kota wisata, keberadaan Pasar Bawah dan ketersediaan air yang mencukupi akan sangat mempengaruhi orang berkunjung ke Bukittinggi. Karena itu, dia berharap, penunjang pariwisata seperti air, pasar dan lainnya itu harus dalam kondisi baik.

    “Kalau Bukittinggi, kota wisatanya rusak, Sumbar juga jadi masalah. Tentu harapan kita penunjang pariwisata ini perlu kita pikirkan bersama,” tutur Ramlan.

    Sementara itu, Dody Hanggodo memastikan bakal menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah dan persoalan air bersih di Kota Bukittinggi. Dia meminta proposalnya diserahkan kembali ke Kementerian PU.

    “Tolong proposalnya diserahkan lagi nanti,” tutup Dody.

    (mpr/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

    Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

    Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan
    infrastruktur pendidikan
    melalui program
    Sekolah Rakyat
    .
    “Kami memastikan infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan berkualitas,” kata Dody dalam siaran pers, Minggu (4/5/2025).
    Pernyataan itu disampaikan Dody saat meninjau lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (3/5/2025). Peninjauan dilakukan untuk mengecek kesiapan lahan dan sarana prasarana penunjang.
    Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden Prabowo yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. 
    Di Kabupaten Solok, program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan lahan seluas 20.480 meter persegi (m²) persegi milik UPT Balai Latihan Kerja (BLK). 
    Pembangunan akan dilakukan melalui rehabilitasi bangunan eksisting oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
    Kementerian PU
    dengan total anggaran Rp 7,8 miliar.
    Proyek tersebut mencakup perbaikan 19 ruang asrama, tujuh rumah dinas, empat ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, mushola, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah.
    “Program Sekolah Rakyat harus didukung semua pihak, baik kementerian, lembaga terkait, maupun pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Solok,” ujar Dody.
    Ia menyebut pembangunan tersebut merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses.
    Rehabilitasi BLK Solok merupakan bagian dari tahap pertama pengembangan Sekolah Rakyat di Sumbar. 
    Selain Solok, dua lokasi lainnya yang akan dibangun adalah di BBPPKS Kota Padang dengan luas lahan 20.480 m² dan Kampus 3 Universitas Negeri Padang seluas 9.733 m².
    Untuk tahap kedua, telah dilakukan survei di tujuh lokasi tambahan, meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. 
    Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat.
    Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul dan mandiri.
    “Terima kasih kepada
    Menteri PU
    . Program ini sangat strategis untuk
    pemerataan pendidikan
    , terutama di daerah dataran tinggi yang selama ini terkendala akses dan fasilitas,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.