Tag: Mahyeldi

  • Pakar: Pindahnya anak Gubernur Sumbar ke PSI tidak pengaruhi suara PKS

    Pakar: Pindahnya anak Gubernur Sumbar ke PSI tidak pengaruhi suara PKS

    Padang (ANTARA) – Pakar politik dari Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra mengatakan pindahnya Taifiqur Rahman yang merupakan anak Gubernur Mahyeldi ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan mempengaruhi suara PKS di Ranah Minang.

    “Saya rasa ditunjuknya Taifiqur Rahman yang merupakan anak Gubernur Sumbar menjadi Ketua PSI Sumbar tidak akan berpengaruh signifikan terhadap konstituen PKS di Ranah Minang,” kata pakar politik dari UNAND Aidinil Zetra di Padang, Sabtu.

    DPP PSI resmi menunjuk Taifiqur Rahman sebagai Plt Ketua DPW PSI Sumbar menggantikan Sukma Trianda. Ia merupakan anak keempat dari Mahyeldi yang merupakan politisi senior di tubuh PKS sekaligus Gubernur Sumbar periode 2024-2029. Pada Pemilu 2024 Taifiqur mencalonkan diri pada pemilihan legislatif dari PKS namun gagal.

    Menurut Aidinil, preferensi politik masyarakat termasuk di Ranah Minang tidak berpengaruh besar kepada ketokohan seseorang kecuali mempunyai kharisma yang kuat, visioner dan mempunyai pengaruh luas di masyarakat.

    “Saya tidak yakin para konstituen PKS akan beralih ke PSI karena pemilih kita lebih cenderung rasional,” ujarnya.

    Aidinil yang juga Sekretaris UNAND tersebut mengatakan fenomena menyeberangnya politisi dari satu partai ke partai lain bukanlah sesuatu yang baru. Sebab, jauh sebelum ini cukup banyak politisi di Tanah Air sudah melakukannya .

    “Perpindahan dari satu partai ke partai lain menunjukkan bahwa ideologi partai memang semakin melemah,” kata dia.

    Terpisah, Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020-2025 Sukma Trianda mengatakan sebelum ditunjuk sebagai Plt DPW PSI Sumbar, Taufiqur Rahman sudah beberapa kali bertemu dengan pengurus pusat sebelum akhirnya menerima SK dari Ketua Umum PSI pada Rabu (15/10/2025).

    “Jadi, Taufiqur merasa cocok sehingga ini atas dasar keinginan kedua belah pihak,” kata dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anak Gubernur Mahyeldi ditunjuk jadi Plt. Ketua PSI Sumbar

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan anak dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yakni Taufiqur Rahman ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sumbar.

    “Benar, beliau (Taufiqur Rahman) sudah menerima surat keputusan sebagai Plt. Ketua DPW PSI Sumbar,” kata Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020–2025 Sukma Trianda di saat dihubungi di Padang, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI rebut kampung yang sebelumnya dikuasai OPM di Intan Jaya

    Prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Habema berhasil merebut kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama, Rabu (15/10).

    Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, menjelaskan operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM.

    “Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI jadikan bekas markas OPM sebagai pos taktis

    Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono menyatakan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya menjadi markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan difungsikan sebagai pos taktis TNI.

    “Menetapkan wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Iwan menjelaskan penetapan pos taktis tersebut dilakukan setelah personel Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut kampung itu dari kekuasaan OPM.

    Selengkapnya klik di sini.

    Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Pemprov Sumbar Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Pembayaran Gaji ASN

    Alasan Pemprov Sumbar Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Pembayaran Gaji ASN

    Bisnis.com, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar mengambil alih dalam hal pembayaran gaji ASN seiring adanya kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKS) pada tahun anggaran 2026.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan telah menyampaikan sikap tegas sekaligus penuh optimisme kepada Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa terkait kondisi anggaran di tahun mendatang. Namun, ada usulan yang disampaikan ke Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yakni terkait pembayaran gaji ASN.

    Menurutnya, usulan tersebut bukan sekadar respons administratif, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepala daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat.

    “Kalau dana transfer ke daerah ini terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, kami mengusulkan agar pusat bisa mengambil alih pembayaran gaji ASN, termasuk PPPK, agar daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat,” katanya, Rabu (8/10/2025).

    Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, alokasi dana TKD tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp650 triliun, atau jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp950 triliun.

    Khusus untuk wilayah Sumbar total pengurangan TKD diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun. Sementara untuk Pemprov Sumbar, pemotongan tersebut mencapai sekitar Rp533 miliar.

    Kemudian untuk belanja pegawai daerah yang sebagian besar bersumber dari dana alokasi umum (DAU) secara nasional mencapai Rp373,8 triliun. Kondisi ini, menurut Mahyeldi, memperkuat alasan perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam menanggung beban gaji ASN dan PPPK

    Mahyeldi menilai angka-angka tersebut bukan sekadar data fiskal, melainkan cerminan tantangan besar yang menuntut inovasi dan solidaritas antar pemangku kepentingan di daerah.

    “Kami tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Justru di saat seperti inilah semangat membangun harus semakin menyala. Jika pusat mengambil alih beban gaji ASN, maka ruang fiskal daerah bisa difokuskan untuk pelayanan publik dan penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.

    Gubernur Mahyeldi juga menegaskan tentang semangat utama yang diusung pemerintah daerah yang bukan hanya sekedar bertahan di tengah tekanan fiskal, tetapi melangkah dengan strategi baru.

    Oleh karena itu, dia mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota di Sumbar untuk memperkuat kolaborasi, menggali potensi lokal, dan mempercepat inovasi dalam pelayanan publik.

    “Kami tidak boleh menunggu peluang datang dari luar. Kami harus menciptakan peluang dari dalam. Sumbar punya potensi besar seperti pertanian, pariwisata, sumber daya manusia unggul. Jika kami kelola dengan sinergi dan semangat, kami bisa tetap tumbuh bahkan di tengah pengurangan anggaran,” ujarnya.

    Mahyeldi melihat kebijakan fiskal nasional harus dimaknai sebagai tantangan untuk memperkuat kemandirian daerah. Sehingga bagi daerah harus menunjukkan bahwa Sumbar bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga pelaku perubahan. 

    “Dengan beradaptasi, berinovasi, dan menjaga semangat kebersamaan, insya Allah semua tantangan bisa kami hadapi,” tegasnya.

    Meski ada tekanan fiskal akibat pengurangan TKD, Mahyeldi tetap mengajak seluruh elemen di Sumbar untuk tidak larut dalam kekhawatiran, melainkan bangkit dengan semangat baru.

    “Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru untuk melahirkan inovasi dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah,” sebutnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian dana transfer dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tantangan ekonomi global.

    “Kami memahami kekhawatiran daerah. Namun, penyesuaian ini perlu agar APBN tetap kuat. Pemerintah pusat juga mendorong agar daerah semakin efisien dan inovatif dalam mengelola anggaran,” jelas Purbaya.

    Purbaya menilai masih banyak ruang untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

  • Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

    Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambahkan anggaran transfer ke daearah (TKD) untuk tahun depan, menyusul banyaknya protes dari berbagai pemerintah daerah (pemda).

    Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

    Meski begitu, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun. Ia pun memastikan, ruang peningkatan TKD 2026 masih terbuka lagi ke depannya.

    “Jadi dia semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes, saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas meng-update,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Kendati begitu, ia menegaskan, ada syarat untuk menaikkan anggaran TKD pada tahun depan lebih lanjut. Salah satunya ialah ekonomi Indonesia kondisinya harus semakin baik dengan dukungan belanja pemda yang lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Kalau ekonomi bagus otomatis ya penerimaan pajaknya naik ya. nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus tepat waktu dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, protes pemangkasan anggaran TKD itu disampaikan Gubenur berbagai wilayah di daerah Indonesia dalam momen audiensi dengan Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (7/10/2025).

    Ada sebanyak 18 gubernur yang hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

    Adapun, dalam audiensi dengan Purbaya, muncul tuntutan utama mereka yakni persoalan pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Semua gubernur meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memangkas transfer ke daerah.

    “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang TKD-nya dipangkas hingga 25%.

    Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang juga hadir dalam pertemuan menambahkan, imbas pemangkasan tersebut pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi.

    “Hampir semua daerah kita mengalami efisiensi,” tambah Anwar. Hal ini sulit bagi pemda karena mengingat banyak janji yang sudah disampaikan kepada publik saat kampanye.

    Sulteng kena pemangkasan sebesar 45%. Menurut Anwar, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara bertahap kebijakan tersebut.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

    Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah kepala daerah kompak mendukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional bersinergi dengan Kementerian Pertanian guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing global.

    Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmen menyukseskan program strategis itu.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kesiapan daerahnya mendukung percepatan hilirisasi, khususnya komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang menjadi unggulan, dengan mengapresiasi program pemerintah tersebut.

    Sherly menekankan dukungan Maluku Utara diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi secara by name by address yang akurat, agar program hilirisasi perkebunan berjalan tepat sasaran dan efektif.

    Menurutnya, hilirisasi penting agar komoditas unggulan tak hanya dijual mentah, tapi juga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing nasional, dan kontribusi devisa negara.

    “Saat ini, kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Sherly.

    Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan dukungan dan kesiapan daerahnya menyukseskan program hilirisasi dan mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memastikan implementasi berjalan nyata.

    Menurut Hendrik, kesiapan kini berada di tangan pemerintah daerah, dengan Kabupaten Maluku Tengah tahun ini menjadi salah satu penerima bantuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna mendukung pengembangan komoditas unggulan pala.

    Ia menegaskan data penerima bantuan sudah lengkap dan siap diimplementasikan, serta memastikan akan mengawasi implementasi program agar hilirisasi berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.

    Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah (tengah) menjawab pertanyaan awak media ditemui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menegaskan dukungan penuh terhadap program hilirisasi perkebunan, khususnya gambir, yang diyakini dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menilai rapat koordinasi Kementerian Pertanian sangat strategis karena kebijakan hilirisasi bisa langsung diterjemahkan ke daerah dengan dukungan anggaran dan pendampingan pemerintah pusat.

    Ia menyebutkan Sulawesi Tenggara fokus pada hilirisasi tebu, mete, dan kakao, dengan berencana membangun dua pabrik tebu di Konawe Selatan senilai Rp10 triliun guna memperluas lapangan kerja.

    Andi menegaskan percepatan koordinasi lintas kementerian sangat penting agar hambatan regulasi, terutama terkait status lahan, dapat segera diselesaikan, sehingga program hilirisasi benar-benar berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi perkebunan bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

    “Anggaran yang kita rencanakan sebesar Rp371 triliun melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana KUR disiapkan Rp189 triliun,“ kata Amran.

    Kementerian Pertanian pada 2025 memperoleh ABT Rp9,9 triliun untuk pengembangan hilirisasi perkebunan, menyediakan benih gratis 800 ribu hektare yang diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang.

    Amran menyebut langkah ini terobosan besar yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.

    Ia menyebut program ini akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan dukungan nyata dari gubernur dan bupati.

    “Dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
    middle income trap
    (jebakan pendapatan menengah).
    Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. 
    “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
    northern hemisphere
    (belahan bumi utara), maupun di selatan,
    southern hemisphere
    , belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers. 
    Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan. 
    Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. 
    Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.

    Nah
    , jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. 
    Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
    “Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
    chip
    , dan lain-lain.
    Nah
    , saya mengatakan
    yes or not. Agree and disagree
    ,” tegas Tito.
    Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. 
    Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
    Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. 
    Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
    Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. 
    Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
    “Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito. 
    Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya. 
    Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. 
    Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Bidan Berenang Menyeberangi Sungai, Meminta Maaf kepada Harimau yang Siap Menerkam

    Kisah Bidan Berenang Menyeberangi Sungai, Meminta Maaf kepada Harimau yang Siap Menerkam

    GELORA.CO – Beberapa waktu lalu aksi heroik seorang bidan berenang menyeberangi Sungai Batang Pasaman viral di media sosial.

    Aksi nekat bidan bernama Dona Lubis (46) itu dilakukan demi mengobati seorang pasien tuberkulosis.

    Ibu lima orang anak itu merupakan warga Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

    Keseharian, Dona Lubis ialah seorang bidan di Puskesmas Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman.

    Dona, begitu masyarakat lokal memanggilnya. Tindakannya yang penuh risiko ketika menjalankan tugasnya mengingatkan banyak orang tentang makna kata pahlawan sebenarnya.

    Jauh sebelum ini, orang-orang mungkin tidak pernah mendengar namanya, apalagi tahu tentang sosok Dona Lubis.

    Namanya mulai bermunculan di mesin pencarian google setelah aksi heroiknya menyeberangi Sungai Batang Pasaman beberapa waktu lalu viral di media sosial.

    Tanpa sedikitpun keraguan, perempuan kelahiran 11 April 1979 itu menyeberangi derasnya air Sungai Batang Pasaman yang berwarna kecoklatan dan penuh dengan batuan besar.

    Tindakan berbahaya itu dilakukan demi menjalankan tugas mulia melayani masyarakat.

    “Hati nurani dan dedikasi yang membuat saya berani menyeberangi sungai untuk mengobati pasien,” kata Dona Lubis.

    Dengan napas yang terengah-engah, Dona bercerita tidak ada pilihan kala itu.

    Satu-satunya cara hanyalah menantang derasnya arus sungai. Dalam pikirannya cuman satu, pasien harus bisa dilayani meskipun nyawa taruhannya.

    Dona mengatakan aksi heroik menyeberangi sungai memang baru kali pertama ia lakukan selama 26 tahun mengabdi sebagai tenaga kesehatan.

    Dulunya, terdapat sebuah jembatan di Jorong (Dusun) Sinuangon, Nagari (Desa) Cubadak Barat yang menghubungkan beberapa desa yang berada di dalam kawasan hutan lindung tersebut. Namun, jembatan itu putus.

    Perjuangan Dona mengobati pasien di perkampungan terpencil bukan hanya sebatas menyeberangi sungai.

    Banyak kisah lainnya yang sudah ia jalani di daerah yang masih jauh dari fasilitas umum layaknya yang ada di negeri yang tengah merayakan Hari Kemerdekaannya ini.

    Dona bercerita, dua tahun lalu ia melintasi lebatnya kawasan hutan lindung di Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat.

    Kala itu, ia mendapat telepon yang mengabarkan ada warga yang membutuhkan pertolongan.

    Seperti biasanya, Dona menyewa ojek pangkalan di desa terdekat.

    Biayanya berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. Saat itu, Dona berangkat dari dusun terdekat sekitar pukul 19.00 WIB.

    Dia menyadari langkahnya kurang tepat. Sebab, bagi sebagian orang menjadi pamali ketika berpergian ke suatu tempat saat waktu magrib.

    Benar saja, di tengah perjalanan kendaraan roda dua yang ia tumpangi berhenti mendadak.

    Bukan rusak atau mogok, sepeda motor pabrikan Jepang itu terpaksa dihentikan si tukang ojek karena di depan matanya seekor harimau sumatra sedang duduk dengan gagahnya.

    Suasana mulai mencekam. Dona dan pengendara ojek khawatir satwa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut akan menerkamnya.

    Bagi sebagian orang, terutama masyarakat Minangkabau, harimau merupakan satwa yang sangat dihormati.

    Bahkan, di beberapa daerah harimau dianggap sebagai jelmaan atau reinkarnasi leluhur.

    Tak heran, cukup banyak orang yang memberanikan diri atau terpaksa berkomunikasi dengan satwa liar tersebut ketika tidak sengaja berpapasan di dalam hutan. Hal serupa juga dilakukan bidan Dona.

    Saat berhadap-hadapan dan hanya berjarak sekitar 10 meter dari harimau, ia meminta maaf dan tidak bermaksud mengganggu.

    “Harimau itu bangun seperti mau menerkam. Saya hanya bilang, saya minta maaf dan hanya ingin pergi mengobati pasien. Tak lama setelah itu, harimau pergi dan kami melanjutkan perjalanan,” kata dia mengenang.

    Tak hanya itu, selama mengabdi sebagai bidan, Dona dua kali membawa bayi yang baru berumur 11 hari dari rumahnya ke sebuah desa terpencil menggunakan kantong plastik.

    Hal itu lagi-lagi terpaksa ia lakukan karena kondisi yang menuntutnya untuk cekatan dan kreatif bertindak dalam situasi genting.

    “Bayi berusia 11 hari itu saya masukkan ke dalam kantong plastik agar tetap hangat,” kata dia.

    Profesi Bidan Sudah Mendarah Daging

    Meskipun acapkali menemukan atau menjumpai hal-hal aneh bahkan bertaruh nyawa demi orang lain, hal itu sama sekali tidak pernah melunturkan semangat, dedikasi, dan pengabdian Dona.

    Justru, beberapa kejadian yang dialaminya semakin membuatnya bersemangat dan mencintai profesi tersebut.

    Tanpa ragu, Dona dengan lantang menyebut profesi bidan sudah mendarah daging dalam dirinya.

    Tanpa bermaksud sombong, Dona mengatakan jika hanya mengobati atau membantu persalinan tanpa adanya tantangan maka hal itu biasa-biasa saja.

    Namun, ketika ia berhasil menjalankan tugas dengan sebuah tantangan, maka akan terselip rasa kebahagian yang tidak ternilai oleh mata uang manapun.

    “Terus terang saja, ketika menerima uang dari peserta BPJS dan saya berhasil melewati tantangan yang sulit tadi, rasanya lebih puas daripada hanya sekadar menerima tanpa ada tantangan,” kata dia sembari tertawa kecil.

    Dona menitipkan sebuah pesan haru kepada para tenaga kesehatan yang baru merintis karier.

    Dedikasi, pengorbanan, melayani tanpa pamrih dan keikhlasan adalah kunci utama yang harus selalu dikedepankan.

    Dona memahami sampai saat ini masih banyak tenaga kesehatan di tanah air yang berstatus sebagai honorer atau tenaga sukarelawan dengan honor yang diterima masih jauh dari kata layak.

    Namun, hal itu diharapkan tidak menjadi hambatan untuk terus melayani bangsa dan negara terutama orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan.

    “Pesan saya, sebagai bidan jangan melihat sesuatu dari materinya. Pasien itu membutuhkan kita (bidan), maka bantu dan obatilah mereka dengan penuh tanggung jawab dan jangan mengharapkan imbalan,” ujar dia.

    Secara terpisah, Asnan, warga Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat mengatakan Dona Lubis merupakan sosok yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat setempat.

    Warga lokal menilai Dona merupakan sosok yang peduli dan baik kepada siapapun.

    Masyarakat setempat juga tidak kaget ketika Dona nekat menyeberangi sungai.

    Sebab, selama ini Dona sudah menunjukkan dedikasi yang begitu luar biasa dalam mengobati orang-orang yang membutuhkannya.

    “Saya rasa memang sudah sepatutnya ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah,” ujar dia.

    Dan benar saja, atas pengabdian dan dedikasinya, Dona menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumbar pada HUT Ke-80 RI.

    Dia dinobatkan sebagai tenaga kesehatan teladan 2025 karena rela bertaruh nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan tindakan yang dilakukan Dona Lubis patut diapresiasi.

    Semangat, pengabdian dan dedikasi tanpa batas itu layak untuk ditiru oleh semua elemen anak bangsa tanpa terkecuali.

    “Beliau rela menyeberangi derasnya arus sungai untuk mengobati pasien dan mempertaruhkan nyawanya sendiri,” kata Mahyeldi.

    Kisah perjuangan bidan Dona tersebut menjadi bukti nyata bahwa pahlawan masa kini itu masih ada.

    Sebab, sejatinya perjuangan tidak selalu tentang bambu runcing atau berperang melawan penjajah. 

  • Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pemerintah daerah itu memutakhirkan sistem digitalisasi pengelolaan pajak menjadi lebih modern, terintegrasi, dan efisien untuk mempermudah wajib pajak, mengurangi beban administratif, serta menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal daerah terbatas. Kami tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Jumat.

    Ia menegaskan keberhasilan dalam digitalisasi tersebut membutuhkan dukungan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan dan masyarakat.

    Saat ini PAD Sumbar masih didominasi pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov terus memberikan stimulus, termasuk program pemutihan PKB, yang sudah menghapus tunggakan lebih dari 106 ribu kendaraan dan menambah pendapatan Rp46,28 miliar sejak 25 Juni 2025.

    Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon menyebut tantangan utama pengelolaan pajak bukan hanya potensi yang belum tergali, tapi juga sistem yang masih konvensional.

    Menurut dia, “High Level Meeting” menjadi forum yang efektif untuk menyatukan langkah lintas sektor, membahas integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan harmonisasi regulasi.

    Ketua DPD Provinsi Sumbar Muhidi menambahkan bahwa pajak adalah bentuk gotong royong modern untuk membangun daerah.

    Sementara Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, menegaskan PKB sebagai sumber PAD strategis yang akan semakin optimal dengan dukungan sistem digital.

    Pada kesempatan itu digelar Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang dihadiri perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danrem 032/ Wirabraja Bukit Barisan, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar.

    Selain itu juga hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, Direktur Utama Jamkrida Sumbar.

    Sebanyak empat wajib pajak beruntung mendapat hadiah paket umrah, disertai 50 hadiah menarik lainnya, dalam Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar.

    Acara ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada instansi dan perangkat daerah yang berprestasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi Bisa Dimulai Akhir 2026

    Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi Bisa Dimulai Akhir 2026

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andre Rosiade, optimistis proyek jalan Tol Sicincin-Bukitinggi bisa segera dimulai pada akhir tahun 2026. Andre meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk segera menuntaskan proses pembebasan lahannya.

    “Kita bergerak cepat. Insyaallah target kita akhir 2026 sudah bisa dimulai. Tentu butuh dukungan seluruh pemerintah, stakeholder Sumbar dan masyarakat untuk bantu pembebasan lahannya. Nanti Pak Wagub yang pimpin langsung pembebasan lahannya,” kata Andre kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

    Andre diketahui telah bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy dan sejumlah pejabat Sumbar pada Rabu (13/8) membahas proyek jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Dalam pertemuan itu, Andre juga menerima surat resmi dari Pemprov Sumbar yang menyatakan dukungannya untuk kelanjutan pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi.

    Politikus Gerindra ini menjelaskan pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi itu diperkirakan menelan anggaran mencapai Rp 18 triliun, termasuk adanya rencana pembangunan terowong. Tol tersebut diperkirakan selesai dalam waktu dua tahun.

    “Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Andre yang sehari-sehari di Sumbar atas usaha dan dukungan beliau maka hari ini kita serahkan surat untuk membangun lanjutan tol Sicincin-Bukittinggi. Mohon doa masyarakat Sumbar agar pembangunan jalan tol ini berjalan lancar,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.

    “Jadi surat ini akan kami serahkan ke pak Menteri PU untuk diproses. Pihak HK (Hutama Karya) akan menyiapkan FS (Feasibility Study) dan juga desain ditambah dengan surat pak Gubernur sehingga Menteri PU bisa memproses seluruhnya,” terang Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

    Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumbar itu, Andre juga menyampaikan progres sejumlah proyek pembangunan di Sumbar. Seperti pembangunan jalan akses dan jembatan gantung di Kabupaten Pasaman yang menelan anggaran mencapai Rp 26,5 miliar.

    Kemudian, untuk proyek jalan Air Dingin, Kabupaten Solok rencananya tidak jadi menggunakan trase baru tapi tetap dilakukan di trase yang lama dengan pertimbangan agar proyek ini bisa segera dieksekusi. Nilai proyek ini hampir mencapai Rp 300 miliar.

    Andre juga menyampaikan rencana IKM merenovasi dua asrama mahasiswa milik Pemprov Sumbar di Yogyakarta. Termasuk menyampaikan pesan dari IKM Semarang terkait kelanjutan pembangunan asrama mahasiswa yang dulu pernah dijanjikan oleh Pemprov Sumbar.

    Terkait rencana pembangunan asrama mahasiswa di Semarang, Gubernur akan membantu pembangunnya. Ada lagi soal rencana pembangunan investasi di Kabupaten Sijunjung yang nilainya mencapai hampir Rp 1 triliun.

    Pada pertemuan itu, Andre juga menyampaikan bahwa Sumbar mendapatkan dana Inpres Jalan Daerah (IJD) dari pemerintah pusat yang jumlahnya lebih dari Rp 600 miliar.

    (ygs/ygs)