Xcloud.id

Tag: Mahyeldi Ansharullah

  • Temui Gubernur Sumbar, Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana

    Temui Gubernur Sumbar, Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana

    Liputan6.com, Padang Pariaman – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah di VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (17/12/2025).

    Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap masyarakat Sumbar yang terdampak bencana. Mendagri mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari Kemendagri sebagai wujud solidaritas dan dukungan kepada warga yang tengah menghadapi musibah.

    “Kami dari Kemendagri memberikan dukungan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan ini antara lain berupa peralatan masak, popok bayi, makanan bayi, dan kebutuhan lainnya,” ujar Mendagri.

    Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam menangani bencana. “Saya memahami bahwa Buya (Gubernur Sumbar-red) dan seluruh tim kerja sangat responsif dan cepat dalam penanganan awal bencana. Bantuan ini adalah bentuk solidaritas dari Kemendagri,” katanya.

    Mendagri juga menyebut, pihaknya akan menyalurkan bantuan tambahan bagi masyarakat yang terdampak. “Besok akan ada tambahan bantuan berupa kain sarung untuk warga terdampak. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban dan mempercepat pemulihan,” ucapnya.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi atau akrab disapa Buya, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Kemendagri kepada masyarakat Sumbar.

    “Terima kasih Pak Menteri. Bantuan ini kami terima dan sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

    Adapun bantuan yang diserahkan mencakup kebutuhan pokok dan logistik pangan, di antaranya beras, mi instan, dan telur. Kemudian perlengkapan bayi, di antaranya susu bayi, bubur, dan popok, serta perlengkapan dapur seperti wajan, piring, sendok, dan pisau.

  • WALHI Bongkar Buruk Kehutanan Sumbar! Gubernur Mahyeldi Dituding Cuci Tangan di Tengah Banjir

    WALHI Bongkar Buruk Kehutanan Sumbar! Gubernur Mahyeldi Dituding Cuci Tangan di Tengah Banjir

    GELORA.CO – Polemik penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat kian memanas.

    Setelah Pemerintah Provinsi Sumbar secara terbuka membantah kritik keras Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

    Respons Pemprov justru dinilai publik sebagai upaya defensif yang terkesan melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat.

    Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui  teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

    Yang mana saat ini penderitaan masyarakat yang terdampak bencana ekologis berulang.

    Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, menyatakan pernyataan Gubernur Mahyeldi Ansharullah terkait tata kelola hutan telah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

    Ia menegaskan bahwa urusan perizinan kehutanan merupakan domain pemerintah pusat.

    Sehingga pemerintah daerah tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kerusakan hutan yang terjadi.

    Pernyataan ini justru memicu kritik lanjutan karena dianggap mengaburkan peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem dan daerah aliran sungai.

    Walhi Sumbar menilai bantahan tersebut sebagai bentuk “cuci tangan” di tengah krisis ekologis yang kian parah.

    Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, secara tegas menyebut Gubernur Sumbar sebagai salah satu aktor negara.

    Yang bertanggung jawab atas hancurnya hutan dan meningkatnya risiko bencana.

    Menurut Walhi, dalih kewenangan pusat tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab moral dan politik.

    Apalagi Pemprov Sumbar tercatat aktif mengeluarkan berbagai rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan.

    Catatan Walhi pada 2021, Pemprov Sumbar merekomendasikan kawasan hutan seluas puluhan ribu hektare di Solok Selatan untuk usaha hasil hutan kayu hutan alam.

    Meski di dalamnya terdapat wilayah perhutanan sosial yang menjadi sumber hidup masyarakat adat.

    Rekomendasi serupa juga pernah diberikan untuk kawasan Pulau Sipora di Mentawai, yang secara ekologis sangat rentan.

    Kebijakan-kebijakan ini dinilai memperparah degradasi lingkungan dan memperbesar potensi bencana.

    Walhi juga mengungkap fakta lama bahwa ratusan ribu hektare hutan di Sumbar telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan wilayah tambang, baik legal maupun ilegal.

    Dampaknya bukan hanya kerusakan ekosistem, tetapi juga konflik sosial berkepanjangan dan hilangnya ruang hidup masyarakat.

    Ironisnya, di saat kerusakan itu belum dipulihkan, Pemprov Sumbar justru kembali mengusulkan ribuan hektare wilayah baru untuk pertambangan di berbagai kabupaten.

    Sementara itu, Pemprov Sumbar bersikukuh bahwa deforestasi di wilayahnya tergolong kecil dan sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan fasilitas umum serta aktivitas masyarakat.

    Pernyataan ini kembali menuai kritik karena dianggap meremehkan dampak kumulatif kerusakan lingkungan.

    Dan menutup mata terhadap maraknya tambang ilegal yang merusak hutan dan sungai.

    Di tengah saling bantah ini, masyarakat Sumatera Barat menjadi pihak yang paling dirugikan.

    Banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur terus berulang, sementara elite sibuk berdebat soal kewenangan dan narasi.

    Publik pun mulai mempertanyakan keberanian pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dan mengambil langkah pemulihan, bukan sekadar mencari pembenaran administratif.

    Tanpa perubahan kebijakan yang nyata, bencana di Sumatera Barat dikhawatirkan hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang dengan skala yang lebih besar.

    Demikian perkembangan informasi terkait Walhi sebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi cuci tangan dari tanggung jawab.***

  • Gubernur Banten Andra Soni Kunjungi Sumbar Beri Bantuan Rp 1 M

    Gubernur Banten Andra Soni Kunjungi Sumbar Beri Bantuan Rp 1 M

    Serang, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menunjukkan wujud nyata solidaritas antardaerah dengan menyalurkan bantuan langsung kepada korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan bantuan di Sumatera Barat (Sumbar), sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meninjau lokasi terdampak di Aceh.

    Dalam kunjungannya ke Kota Padang, Gubernur Andra Soni menyerahkan bantuan keuangan senilai Rp 1 miliar serta bantuan logistik. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernur Provinsi Sumbar, (13/12/2025).

    “Kami ingin menyampaikan secara langsung kepada bapak gubernur Sumatera Barat belasungkawa kami atas musibah yang dihadapi saudara-saudara di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ini adalah bentuk dukungan masyarakat Banten kepada saudara kita yang terdampak,” ujar Andra Soni.

    Andra menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial dalam menghadapi musibah. Ia meyakini di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi serta kekompakan para kepala daerah, Sumbar dapat segera pulih.

    “Kami juga pernah mengalami musibah seperti ini. Kami masyarakat Banten akan terus menggalang dukungan agar kesetiakawanan sosial ini bisa terus kita pertahankan, karena itu adalah jati diri kita,” tambahnya.

    Turut mendampingi gubernur dalam kunjungan ini antara lain Kepala BPBD Banten Lutfi Mujahidi, Kepala DLHK Wawan Gunawan, Kepala Dinas Perkim M Rahmat Roegianto, Kepala Dinas Sosial Lukman, Kasatpol PP Nana Suryana, serta Ketua TP PKK Banten Tinawati Andra Soni.

    Seusai penyerahan bantuan, rombongan gubernur Banten meninjau lokasi terdampak di Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, untuk menyerahkan paket sembako. Peninjauan dilanjutkan ke dapur umum yang didirikan relawan Banten di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

    Di lokasi tersebut, Andra Soni berdialog langsung dengan warga mengenai pengalaman mereka saat bencana terjadi. Kehadiran Gubernur Banten disambut antusias oleh warga yang tengah bahu-membahu menyiapkan makanan di dapur umum.

    Sekda Banten Tinjau Kerusakan di Pidie Jaya

    Di lokasi terpisah, Sekda Banten Deden Apriandhi mengunjungi Provinsi Aceh untuk melihat kondisi pascabanjir yang melanda akhir November lalu. Didampingi Kepala Bappeda Mahdani dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nasir, Deden meninjau Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

    Sama halnya dengan di Sumbar, Pemprov Banten juga menyerahkan bukti pemindahbukuan bantuan keuangan senilai Rp 1 miliar kepada Pemprov Aceh yang diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Provinsi Aceh, Zulkifli, serta menyalurkan bantuan logistik dari BPBD dan UPZ Baznas Banten.

    “Kedatangan kami selain untuk menyampaikan rasa duka langsung, juga menyampaikan amanat bantuan dari masyarakat Banten. Meski nilainya mungkin tak seberapa dibandingkan musibah yang dialami, kami harap ini dapat meringankan beban,” tutur Deden.

    Deden mengungkapkan keprihatinannya melihat kondisi di Pidie Jaya, di mana banyak infrastruktur tertimbun lumpur, termasuk lahan pertanian.

    “Banyak rumah dan fasilitas masyarakat tertimbun lumpur. Bahkan ada hamparan sawah yang berubah menjadi hamparan lumpur, yang tentunya akan mengganggu ketahanan pangan di sana. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Banten agar saudara-saudara kita di Sumatra segera pulih,” pungkasnya.

  • Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

    Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

    Jakarta –

    Pemerintah daerah diminta memperkuat ekosistem inovasi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing nasional, menyusul turunnya peringkat Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025 dari posisi 27 ke-40.

    Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12).

    “Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Wiyagus menekankan pentingnya dukungan bagi inovator lokal dan UMKM berbasis teknologi melalui insentif, inkubasi, dan skema pembiayaan inovatif. Ia juga mendorong replikasi praktik baik antar-daerah agar inovasi memberi dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat.

    Ia menjelaskan bahwa regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi sesuai kewenangan dan kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

    Wiyagus menambahkan bahwa inovasi inklusif berperan penting dalam memperluas pemerataan akses dan kesempatan. Karena itu, pemetaan potensi daerah harus dilakukan secara proaktif agar program inovasi lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Ia mengungkapkan jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, inovasi masih didominasi daerah Indonesia bagian barat serta terpusat pada sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat 15 kabupaten di Papua yang belum menyampaikan laporan inovasi.

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah pejabat lainnya.

    (akn/ega)

  • Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)  yang rela mengalihkan biaya resepsi 3 putranya untuk membantu korban banjir di Sumatera.

    Aksi kemanusiaan yang dilakukan keluarga Mahyeldi Ansharullah diketahui dari foto-foto yang beredar di media sosial. 

    Tampak istri Mahyeldi Ansharullah, Harneli, ditemani ketiga putranya, yakni Taufiq, Fathan, dan Masykur, beserta menantu, menyerahkan langsung bantuan tersebut ke Posko Bantuan Komplek Griya Permata 1, Kota Padang, Minggu (7/12/2025).

    Keluarga Mahyeldi Ansharullah memberikan bantuan 1.000 kilogram (kg) beras dan 2.830 kotak nasi siap santap.

    Harneli menjelaskan, logistik tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk menjamu tamu undangan resepsi ketiga putranya yang awalnya akan digelar di Auditorium Gubernuran.

    “Kami merencanakan tanggal 6-7 Desember adalah pesta pernikahan anak-anak kami, tetapi Allah berkehendak lain.”

    “Oleh sebab itu, pesta kami pindahkan ke tempat musibah ini,” ujarnya saat mengunjungi tujuh titik lokasi terdampak banjir bandang yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Padang, dikutip SURYA.CO.ID dari laman Pemprov Sumbar. 

    Di akhir kunjungannya, Harneli juga memohon doa dari masyarakat.

    “Kami mendoakan agar Bapak dan Ibu diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini.”

    “Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,” tutupnya.

    Sosok Mahyeldi Ansharullah

    Dilansir SURYA.CO.ID dari laman sumbarprov.go.id, Mahyeldi Ansharullah memiliki gelar adat Datuak Marajo.

    Ia lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 25 Desember 1966.

    Mahyeldi dikenals ebagai  mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Gubernur Sumbar.

    Sebelum menduduki posisi nomor 1 di Sumbar, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

    Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.

    Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.  

    Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.

    Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig.

    Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

    Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

    Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.

    Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024. Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    Berdasarkan laman e-LHKPN, Mahyeldi terakhir melaporkan kekayannya pada 23 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Mahyeldi tercatat memiliki kekayaan dengan total senilai Rp6.941.692.537. 

    Berikut rincian kekayaan Mahyeldi Ansharullah.

    Harta kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    1. Tanah dan bangunan

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkannya, Mahyeldi Ansharullah tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4.828.024.000.

    2. Alat transportasi dan mesin

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi Ansharullah dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp286.500.000, meliputi:

    3. Harta bergerak lainnya

    Dalam catatannya di bagian harta bergerak lainnya, kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi, senilai Rp32.883.680.

    4. Surat berharga: Tidak ada catatan atau laporan.

    5. Kas dan setara kas

    Untuk laporannya di penyesuaian kas dan setara kas, Mahyeldi memiliki harta kekayaan, senilai Rp2.344.284.857.

    6. Harta lainnya: Tidak ada catatan atau laporan.

    7. Hutang

    Mahyeldi Ansharullah tercatat dalam laporannya di LHKPN bahwa Ia memiliki tanggung jawab atas sejumlah hutang sebesar Rp550.000.000.

    Mahyeldi Ansharullah masih memiliki kewajiban terkait sejumlah utang.

    Dengan demikian, total harta kekayaan bersih yang dimilikinya setelah laporan tersebut diterima, harta kekayaannya terhitung mencapai Rp6.941.692.537.

  • Pemprov Sumbar Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

    Pemprov Sumbar Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

    Jakarta –

    Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) memperpanjang masa status tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari. Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait.

    “Masih ada korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Karena itu, masa tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh. (Perpanjangan) 14 hari, sampai 22 Desember mendatang,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam keterangan tertulis yang diterima, seperti dilansir detikSumut, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan rekapitulasi data sementara yang terbaru pada Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12) pukul 18.00 WIB, bencana itu berdampak pada 16 kabupaten kota. Tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

    Mahyeldi menyebut dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

    Ia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    (lir/lir)

  • Perpanjangan status tanggap darurat Sumbar diputuskan 8 Desember

    Perpanjangan status tanggap darurat Sumbar diputuskan 8 Desember

    ANTARA – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah pada Minggu, (7/12) di Kota Padang, menyebut status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Barat berpotensi diperpanjang, mengingat sebagian besar kabupaten dan kota masih menjalani penanganan darurat. Keputusan perpanjangan status tanggap darurat bencana akan diumumkan Pemprov Sumatera Barat pada Senin, 8 Desember 2025. (Melani Friati/Soni Namura/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana Banjir

    Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) berhasil memulihkan 100% kelistrikan di Sumatra Barat pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu.

    Listrik wilayah Sumatra Barat pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, pihaknya berupaya merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumatra Barat.

    Dia menyebut, seluruh personel bekerja 24 jam di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali.

    “Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” ucap Darmawan melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat.

    “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pasca bencana di Sumatra Barat,” ujarnya.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar.

    Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

    “Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” tutur Ajrun.

    Dia menyebut, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatra Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

    “Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” katanya.

    Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatra Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    “Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi. 

  • Pascabencana di Sumbar, PLN Berhasil Pulihkan 100% Sistem Kelistrikan

    Pascabencana di Sumbar, PLN Berhasil Pulihkan 100% Sistem Kelistrikan

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumbar aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana.

    “Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

    Berkat kerja keras tim di lapangan, listrik wilayah Sumbar pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12) pukul 17:53 WIB.

    Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menegaskan hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka sejak awal, pihaknya all out untuk merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumbar.

    “Sesuai arahan Pemerintah, melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Pak Bahlil Lahadalia, seluruh personel bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali. Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%,” ucap Darmawan.

    “Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” sambungnya.

    Darmawan juga menyampaikan pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurut Darmawan, sinergi Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumbar.

    “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pascabencana di Sumatera Barat,” ujar Darmawan.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar Ajrun Karim menyampaikan proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar.

    Menurut Ajrun, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

    “Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” ujar Ajrun.

    Ajrun melanjutkan untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumbar pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

    “Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” pungkasnya.

    Informasi lainnya tentang PT PLN (Persero) yang saat ini di bawah Danantara Indonesia bisa diakses di link ini https://www.danantaraindonesia.co.id/

    (anl/ega)

  • Gubernur Sumbar Apresiasi Kerja PLN Pulihkan Listrik Pasca Bencana

    Gubernur Sumbar Apresiasi Kerja PLN Pulihkan Listrik Pasca Bencana

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) terus berupaya melakukan percepatan penormalan jaringan listrik pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu bertujuan agar mempercepat pemulihan pasca bencana.

    Di Sumatra Barat kerja keras tim PLN di lapangan menunjukkan progres signifikan dengan tingkat penyalaan pelanggan telah mencapai 99,8 persen per Selasa, (2/12). Upaya ini mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

    Mahyeldi menyampaikan bahwa langkah cepat PLN sangat membantu percepatan pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak. Dengan pulihnya kelistrikan, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    “Insyaallah sistem kelistrikan ini akan clear semuanya sehingga seluruh daerah sudah tersambung, listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ujar Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Foto: PLN

    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pemulihan jaringan menjadi prioritas utama PLN dengan menurunkan seluruh sumber daya yang tersedia.

    “Kami terus bekerja 24 jam di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak segera mendapatkan suplai listrik kembali. Fokus kami satu, masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal secepat mungkin,” kata Darmawan.

    Hal senada turut diungkapkan oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim. Dia menyampaikan bahwa capaian ini terwujud berkat kerja bersama berbagai pemangku kepentingan.

    “Pemulihan kelistrikan ini adalah buah dari kolaborasi lintas instansi. Dukungan pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, dan para pemangku kepentingan lainnya mempercepat stabilisasi kelistrikan di Sumatera Barat,” ujar Ajrun.

    Ajrun merinci dari total 270.148 pelanggan yang sempat terdampak padam, listrik untuk 268.853 pelanggan telah berhasil dipulihkan. Saat ini, tersisa 1.295 pelanggan yang masih dalam proses penormalan bertahap, menyesuaikan kondisi medan dan akses yang masih harus dipastikan aman bagi petugas.

    Foto: PLN

    Pihaknya berkomitmen untuk terus mengupayakan penormalan secepatnya, agar seluruh masyarakat di Sumatera Barat bisa kembali menikmati listrik.

    Selain fokus pada pemulihan teknis, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko-posko bencana di wilayah terdampak. PLN juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bahaya kelistrikan pascabencana dan segera melaporkan kondisi jaringan yang berisiko melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

    “Kami tidak hanya hadir untuk memulihkan kelistrikan, tetapi juga memastikan masyarakat merasa terbantu. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kami distribusikan untuk meringankan beban warga,” tutup Ajrun.

    (akn/ega)