Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Mahfud: Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Bukan Politisasi Hukum

    Mahfud: Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Bukan Politisasi Hukum

    Jakarta (beritajatim.com) – Menko Polhukam Mahfud MD meyakini bahwa pemanggilan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI tidak dapat disebut sebagai politisasi hukum. Menurut Mahfud, pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi adalah bagian dari proses hukum yang berlangsung lama.

    “Dalam pandangan saya, tindakan ini tidak dapat dianggap sebagai politisasi hukum. Kami berpegang teguh pada prinsip bahwa hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat tekanan politik,” ungkap Mahfud dalam postingan di media sosialnya, pada Selasa (5/9/2023).

    Mahfud juga percaya bahwa pemanggilan Muhaimin oleh KPK adalah permintaan keterangan standar dalam rangka melengkapi informasi terkait perkara yang tengah berproses.

    “Cak Imin tidak dihadirkan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi pada perkembangan kasus yang sedang berjalan,” tambah Mahfud.

    BACA JUGA:
    KPK: Surat Pemanggilan Cak Imin Dikirim 31 Agustus 2023

    Dia mengingatkan pengalaman pribadinya saat dipanggil oleh KPK ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap oleh KPK.

    “Pada saat itu, pertanyaan yang diajukan hanya berfokus pada hal-hal teknis, seperti apakah Anda pernah bekerja sama dengan Sdr. AM? Tanggal berapa? Bagaimana proses penanganan perkara? Apakah Anda mengetahui tentang penangkapan Pak AM dan sebagainya?,” papar Mahfud.

    “Keseluruhan pertanyaan tersebut telah dirinci dan jawabannya telah disiapkan. Saya hanya diminta untuk membaca dan mengoreksi, lalu memberikan tanda tangan. Waktu yang dibutuhkan pun tidak lebih dari 30 menit,” lanjut Mahfud.

    Mengacu pada pengalaman tersebut, Mahfud berpendapat bahwa dalam kasus ini, Muhaimin hanya diminta memberikan keterangan serupa untuk melengkapi proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

    BACA JUGA:
    Cak Imin Akan Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kemenaker

    Sebagai informasi, KPK telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sejak Kamis, 31 Agustus 2023. Cak Imin dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan sistem protektor TKI di Kementerian Tenaga Kerja terjadi pada tahun 2012, ketika Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja.

    Asep juga mencatat bahwa salah satu tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Reyna Usman.

    KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait kasus ini, termasuk di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kavling 51, Jakarta Selatan.

  • 2 WNI Ditangkap di Singapura karena Bawa Uang Tunai Rp 394 Juta

    2 WNI Ditangkap di Singapura karena Bawa Uang Tunai Rp 394 Juta

    Singapura –

    Dua wanita Indonesia (WNI) ditangkap oleh otoritas Singapura setelah turun dari kapal feri di Singapore Cruise Centre. Kedua WNI itu diamankan aparat berwenang setelah kedapatan berusaha membawa uang tunai dalam bentuk mata uang asing senilai SG$ 35.600 atau setara Rp 394,4 juta ke negara tersebut.

    Seperti dilansir The Straits Times, Selasa (16/5/2023), insiden itu terjadi pada Rabu (10/5) pekan lalu, namun Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA) baru merilis mengungkapkan insiden itu dalam pernyataan via Facebook pada Senin (15/5) waktu setempat.

    Disebutkan ICA dalam pernyataannya bahwa uang tunai itu dibungkus dalam kantong plastik dan dibagi menjadi tiga tumpukan yang ditempatkan di dalam dua koper dan sebuah tas ransel.

    Uang tunai dalam jumlah besar itu ditemukan setelah dilakukan pemindaian sinar X terhadap koper yang dibawa dua WNI itu. Petugas ICA di lokasi kemudian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh barang bawaan mereka.

    Kasus ini kemudian diserahkan kepada Kepolisian Singapura untuk diselidiki lebih lanjut. Identitas dua WNI yang ditangkap tidak diungkap ke publik

    Setiap pelancong yang masuk atau meninggalkan Singapura diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan kepada polisi jika membawa uang tunai dan instrumen pembawa yang bisa dinegosiasikan, seperti cek atau surat wesel, yang nilainya melebihi SG$ 20.000 atau setara dalam nilai mata uang asing.

    Aturan itu berlaku baik untuk individu yang membawa uang tunai atau instrumen lainnya untuk diri mereka sendiri atau atas nama orang lain. Aturan tersebut juga berlaku untuk orang-orang yang bepergian dengan orang lain.

    Lihat juga Video ‘Mahfud Sudah Kantongi Sindikat TPPO: Bareskrim Segera Eksekusi’:

  • Bjorka Percepat Pengesahan RUU PDP?

    Bjorka Percepat Pengesahan RUU PDP?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah sah menjadi Undang-undang pada Selasa (20/9) diduga terkait dengan pembocor data Bjorka.

    Pasalnya, pengesahan itu berdekatan waktunya dengan kemunculan Bjorka yang membocorkan data-data sejumlah pejabat publik. Apakah Bjorka mempercepat pengesahan tersebut?

    Pendiri platform analisis media sosial Drone Emprit Ismail Fahmi menyinggung andil Bjorka terhadap proses pengesahan RUU PDP.

    “Thanks to Bjorka, sehingga RUU PDP jadi disahkan segera,” kicau dia, dengan melampirkan emoticon tersenyum, di akun Twitter-nya, Kamis (22/9).

    Sebagai bukti, dia melampirkan tangkapan layar proses pembahasan RUU PDP yang berlarut-larut. 

    Pembahasan RUU PDP ini dimulai dengan pengiriman Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menugaskan Menkominfo, Menkumham, dan Mendagri membahas bersama-sama dengan DPR, 24 Januari 2020.

    Setidaknya delapan Pembicaraan Tingkat I (untuk mencari kesepakatan soal RUU di tingkat komisi dengan wakil pemerintah) dilalui sejak itu.

    [Gambas:Twitter]

    Setelah Pembicaraan Tingkat I terakhir pada 29 Mei 2022, Bjorka beraksi membocorkan data-data dan meledek Pemerintah mulai Agustus. Pada awal September, Komisi I DPR dan Pemerintah sepakat membawa RUU PDP ke Paripurna.

    “Sebagaimana kita dengar semua tadi 9 fraksi menyetujui, pemerintah juga menyetujui agar RUU PDP ini dibawa pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU,” ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

    Pada 20 September, RUU PDP pun naik ke Pembicaraan Tahap II alias pengesahan di Sidang Paripurna DPR.

    Rapat Paripurna pun berlangsung di Gedung DPR RI pada Selasa (20/9). Pada Rapat itu, semua anggota DPR yang hadir setuju RUU PDP menjadi Undang-undang.

    “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dalam rapat tersebut.

    “Kok pas momentumnya,” ucap akun @RTifany18, mengomentari unggahan Ismail.

    Bahkan, akun @ayoo_berlibur berspekulasi, “apakah mungkin bjorka bagian dari ini?”.

    Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah spekulasi itu.

    “UU PDP ini kan sudah lama ditunggu. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kebocoran data, karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (21/9).

    Mahfud menyebut, sebelum disahkan, UU PDP sudah melewati pembahasan panjang dan komprehensif oleh pemerintah dan DPR RI. H itu berlangsung selama dua tahun lebih.

    “Dan ini sudah dua tahun lebih dibahas dan sudah diundangkan kemarin,” kata dia.

    Pengesahan UU PDP ini, kata Mahfud, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia.

    “Jadi itu bagus dan untuk peraturan perlindungan data pribadinya. Peraturan pelaksanaannya itu kami siapkan, jadi tinggal jalan,” klaimnya.

    Seperti diketahui, Bjorka membocorkan data-data yang berkaitan dengan Indonesia. Salah satunya ialah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Akun yang mengaku berbasis di Polandia itu juga membocorkan data-data pribadi pejabat publik mulai dari Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua PSSI Mochammad Iriawan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, hingga Mahfud MD.

    (lth/lth)

  • Pendiri Drone Emprit Anggap Cuitan Mahfud MD Tantangan Buat Bjorka

    Pendiri Drone Emprit Anggap Cuitan Mahfud MD Tantangan Buat Bjorka

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi merespons cuitan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengaku tak mau ambil pusing usai hacker Bjorka membocorkan berbagai data pribadinya ke publik.

    “Maaf pak. Masalahnya bukan di bapak @mohmahfudmd apakah peduli atau tidak. Tetapi pernyataan ini seperti menantang hacker untuk bertindak lebih jauh dan lebih parah,” cuit Ismail dalam akun Twitternya @ismailfahmi, Selasa (13/9).

    Maaf pak. Masalahnya bukan di bapak @mohmahfudmd apakah peduli atau tidak.

    Tetapi pernyataan ini seperti menantang hacker untuk bertindak lebih jauh dan lebih parah.

    Bjorka ini emosinya tersulut krn dianggap hoak, jdnya malah terus menerus bikin sensasi.

    Yg rugi publik. 🙏 https://t.co/Gt3ncCm79N

    — Ismail Fahmi (@ismailfahmi) September 13, 2022

    Menurut Ismail, emosi Bjorka tersulut karena dirinya dianggap hoaks. Oleh karena itu, Bjorka terus menerus membuat sensasi yang mana merugikan publik.

    CNNIndonesia.com telah mendapat izin Ismail untuk mengutip unggahan tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD buka suara setelah hacker Bjorka membocorkan berbagai data pribadinya ke publik. Ia mengaku tak mau ambil pusing.

    “Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu,” kata Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Selasa (13/9).

    Menurut Mahfud, data pribadinya itu bukan lagi jadi rahasia publik. Ia menyebut data pribadinya dapat diakses oleh publik dengan mudah di Wikipedia hingga di dokumen Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK.

    “Sebab data pribadi saya bukan rahasia. Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan,” kata Mahfud.

    Bjorka sebelumnya meledek Mahfud yang mengklaim data yang dibagikannya tak penting.

    “how r u sir? are you sure no important databases is leaked? (bagaimana kabar Anda tuan? Yakin tidak ada data penting yang bocor?, red),” tulis Bjorka.

    Bjorka pun membocorkan data pribadi milik Mahfud MD berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasi.

    Sebagai informasi, Mahfud memang mengakui ada data negara yang bocor.

    Namun, Mahfud mengklaim pelbagai data negara yang bocor ke publik itu bukan tergolong dokumen dengan klasifikasi rahasia. Karena data-data tersebut bisa diambil dari berbagai sumber terbuka dan kebetulan isinya sama.

    Sejumlah tokoh telah masuk daftar serangan Bjorka. Sebelumnya Mahfud, ada Ketua DPR Puan Maharani, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur DKI, Anies Baswedan.

    Selanjutnya, ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, aktivis politik media sosial Denny Siregar, dan Permadi Arya alias Abu Janda.

    (pop/lth)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mahfud MD Bodo Amat Datanya Dibocorkan Bjorka: Sudah Ada di Wikipedia

    Mahfud MD Bodo Amat Datanya Dibocorkan Bjorka: Sudah Ada di Wikipedia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak mau ambil pusing usai hacker Bjorka membocorkan berbagai data pribadinya ke publik.

    “Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu,” kata Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Selasa (13/9).

    Menurut Mahfud, data pribadinya itu bukan lagi jadi rahasia publik. Ia menyebut data pribadinya dapat diakses oleh publik dengan mudah di Wikipedia hingga di dokumen Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK.

    Bnyk yg japri sy bhw data pribadi sy dibocorkan oleh bjorka hacker. Sy tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi sy bkn rahasia. bs diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi sy terbuka, tak perlu dibocorkan.

    — Mahfud MD (@mohmahfudmd) September 13, 2022

    “Sebab data pribadi saya bukan rahasia. Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan,” kata Mahfud.

    Bjorka sebelumnya meledek Mahfud yang mengklaim data yang dibagikannya tak penting.

    “how r u sir? are you sure no important databases is leaked? (bagaimana kabar Anda tuan? Yakin tidak ada data penting yang bocor?, red),” tulis Bjorka.

    Bjorka pun membocorkan data pribadi milik Mahfud MD berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasi.

    Sebagai informasi, Mahfud memang mengakui ada data negara yang bocor. Namun menurutnya, data-data itu tidak penting.

    “Soal bocornya data negara lah. saya pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi VII saya. Terjadi di sini di sini di sini,” ujar Mahfud saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9).

    Mahfud mengklaim pelbagai data negara yang bocor ke publik itu bukan tergolong dokumen dengan klasifikasi rahasia. Sebab, data-data itu bisa diambil dari berbagai sumber terbuka dan kebetulan isinya sama.

    Bocornya data pribadi Mahfud kian menambah daftar pejabat yang masuk dalam serangan Bjorka. Sebelumnya ada Ketua DPR Puan Maharani, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur DKI, Anies Baswedan.

    Ditambah pula dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, aktivis politik media sosial Denny Siregar, dan Permadi Arya alias Abu Janda.

    (pop/lth)

  • Disertai Sindiran, Bjorka Bocorkan Data Milik Cak Imin dan Mahfud MD

    Disertai Sindiran, Bjorka Bocorkan Data Milik Cak Imin dan Mahfud MD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bjorka membagikan beberapa data pribadi pejabat lewat akun telegramnya. Kali ini, giliran Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menkopolhukam, Mahfud MD.

    Data-data Cak Imin dan Mahfud MD dibagikan di akun telegram @bjorka. Data-data yang dibagikan yakni nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, hingga data vaksinasi.

    Terhadap Cak Imin, Bjorka menganggap mantan Menteri Ketenagakerjaan itu memanfaatkan dirinya untuk kampanye. “yea you’re seeking attention by using my name for your shitty campaign? ok now its time to check your notifications (ya, Anda cari perhatian dengan memanfaatkan nama saya untuk kampanye Anda. Sekarang, waktunya untuk mengecek notifikasi Anda)” tulis Bjorka.

    Sementara itu, Bjorka meledek Mahfud yang mengklaim data yang dibagikannya tak penting. “how r u sir? are you sure no important databases is leaked? (bagaimana kabar Anda tuan? Yakin tidak ada data penting yang bocor? tulis Bjorka.

    Sama seperti Cak Imin, Bjorka membocorkan data pribadi milik Mahfud MD berupa nama, NIK, alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasi.

    Sebelumnya,Mahfud memang mengakui ada data negara yang bocor. Namun menurutnya, data-data itu tidak penting. “Soal bocornya data negara lah. saya pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi VII saya. Terjadi di sini di sini di sini,” kata Mahfud saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9).

    Mahfud mengklaim pelbagai data negara yang bocor ke publik itu bukan tergolong dokumen dengan klasifikasi rahasia. Sebab, data-data itu bisa diambil dari berbagai sumber terbuka dan kebetulan isinya sama.

    Cak Imin dan Mahfud menambah daftar pejabat yang masuk dalam serangan Bjorka. Sebelumnya, ada Ketua DPR, Puan Maharani; Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir; Gubernur DKI, Anies Baswedan.

    Bjorka juga membocorkan data dari aktivis politik media sosial yakni Denny Siregar dan Permadi Arya alias Abu Janda.

    Dalam keterangannya, Bjorka mengaku menyerang sejumlah pejabat agar masyarakat bisa mengontak para pemimpinnya. “Misi saya adalah membantu siapa pun yang membutuhkan, termasuk warga Indonesia yang ingin mengontak dan menanyakan para pemimpinnya. Paling tidak, para pejabat itu merasakan ketika mereka menerima spam,” tulis Bjorka di akun Twitter dalam Bahasa Inggris.

    (lth/lth)

  • Abu Janda Susul Denny Siregar, Kena Serang Bjorka

    Abu Janda Susul Denny Siregar, Kena Serang Bjorka

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Aktivis media sosial Heddy Setya Permadi atau Abu Janda menyusul Denny Siregar sebagai korban rangkaian doxing yang dilakukan peretas Bjorka.

    “yea i don’t know about this guy, but since so many people are asking about this permadi arya guy, here for u (ya saya tidak tahu apa pun tentang orang ini, tetapi karena banyak orang yang meminta permadi arya ini, maka saya berikan untuk kalan)” tulisnya di channel Telegram, Selasa (13/9).

    Bersama narasi tersebut, Bjorka juga melampirkan gambar yang berisi data-data pribadi Abu Janda, , seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga nomor vaksin.

    Bjorka juga menilai Abu Janda serupa dengan Denny Siregar yang hidup dari pajak negara. “ah i see, permadi arya is denny siregar’s friend. both of them have been living from Indonesian tax money but using internet to polarize people (ah iya, permadi arya itu teman denny siregar. Keduanya hidup dari pajak negara tetapi menggunakan internet untuk mempolarisasi masyarakat)” tulis Bjorka.

    Sebelumnya, doxing yang dilakukan Bjorka juga terjadi pada pegiat media sosial lain Denny Siregar.

    Saat melakukan doxing terhadap Denny Siregar, Bjorka bahkan menuduh Denny hidup dari uang pajak, tetapi malah menggunakan internet untuk polarisasi.

    “Hai @Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?” dalam kicauan di akun Twitter @bjorkanism sebelum ditangguhkan.

    Kasus doxing yang dialami Denny sendiri cukup berbeda dibandingkan dengan korban doxing lain. Pada kasusnya, Denny sempat menantang Bjorka untuk membocorkan data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    “Coba suruh si Bjorka itu untuk spill datanya Anies Baswedan. Pasti enggak berani,” cuitnya diikuti dengan emoticon tertawa.

    Bjorka menjawab tantangan Denny dan langsung melakukan doxing pada orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut.

    Kini total terdapat 11 korban doxing yang dilakukan Bjorka, di antaranya Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, lalu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua PSSI Mochamad Iriawan, hingga Menkopolhukam Mahfud MD.

    (lom/lth)

    [Gambas:Video CNN]