Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Pelapor Kasus Logo ‘Ulama Nambang’ Kader PSI

    Pelapor Kasus Logo ‘Ulama Nambang’ Kader PSI

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelapor kasus pelecehan logo NU menjadi Ulama Nambang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ali Mahfud (50) tercatat pernah mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan legislatif (pileg) Kota Surabaya di pemilu 2024.

    Dari penelusuran Beritajatim.com, Ali Mahfud sempat nyaleg untuk DPRD Kota Surabaya 2024-2029 dan memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Sebelum menjadi kader PSI, Ali Mahfud tercatat sebagai ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya dan dicopot pada Juni 2023 lalu.

    “Iya, iya [sempat jadi Caleg PSI di Pileg 2024],” kata Ali saat dikonfirmasi wartawan.

    Walaupun Ali Mahfud kader PSI, ia mengaku aduannya ke Polrestabes Surabaya merupakan keputusan pribadi bukan atas nama partai. Ia pun memastikan tidak ada unsur kepentingan politik.

    “Bukan, bukan [atas nama partai]. Murni dalam pengaduan, saya murni. Ndak ada unsur kepentingan politik ataupun kepentingan yang lain,” ucapnya.

    Ali mengatakan, laporan itu juga bentuk baktinya sebagai Nahdliyin sekaligus santri dari KH Sholahuddin Azmi, yang merupakan cucu dari ulama pencipta lambang NU, yakni KH Ridwan Abdullah.

    “Laporan saya ini murni kepentingan pribadi, khidmat kepada NU. Saya ini santrinya KH Solahuddin Azmi, cucu pendiri NU sekaligus pencipta lambang NU, KH Ridwan Abdullah,” ucapnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD PSI Surabaya Shobikin membenarkan bahwa Ali merupakan caleg dari PSI untuk DPRD Kota Surabaya, saat Pileg 2024 lalu. Namun, menurut Shobikin, langkah kadernya yang melaporkan dugaan pelecehan logo NU itu bukan merupakan instruksi partai.

    “[Langkah Shobikin] bukan instruksi partai. Kami tidak cukup punya kapasitas untuk ikut menanggapi dinamika di NU,” ujar dia.

    Walaupun begitu, PSI menghargai sikap Ali yang menempuh jalur hukum atas peristiwa itu. Menurutnya, hal itu sebagai tanggung jawab sebagai kader NU.

    “Sebagai Kader NU tulen, Bro Ali Memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan hal itu,” pungkasnya.

    Diketahui, Ali Mahfud mengadukan akun X @pasifisstate karena memposting logo NU yang diedit menjadi UN (Ulama Nambang). Aduan itu teregistrasi dengan nomor LPM/ 236 /VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA. (ang/ian)

  • Logo NU Jadi ‘Ulama Nambang’ Viral di X, Warga Surabaya Lapor Polisi

    Logo NU Jadi ‘Ulama Nambang’ Viral di X, Warga Surabaya Lapor Polisi

    Surabaya (beritajatim.com) – Jagat dunia maya dihebohkan dengan plesetan logo NU (Nahdlatul Ulama) menjadi UN (Ulama Nambang) yang dipost akun X @pasifisstate. Karena dianggap melecehkan organisasi NU, Ali Mahfud (50) warga Surabaya melapor ke Polrestabes.

    “Saya merasa prihatin saja sebagai warga Nahdliyin. Merasa prihatin adanya di media sosial, twitter (X) itu ada logo NU yang diplesetkan menjadi ulama nambang. Itu yang kami sangat prihatin,” kata Ali, Jumat (21/06/2024).

    Menurut Ali, sebagai Nahddliyin ia merasa bertanggung jawab untuk menghormati logo NU. Ia mengaku baru mengetahui unggahan X itu pada Rabu (19/6/2024).

    Diketahui, Logo NU yang didominasi warna hijau berubah menjadi  warna orange (kemerahan). Lalu, tulisan NU dibalik menjadi UN (Ulama Nambang). Sementara khat atau aksara Arab yang tetap tertulis Nahdlatul Ulama, namun dibuat seolah-olah memiliki arti ulama nambang.

    “Kalau pakai khat itu aja sudah sangat bisa dikatakan sangat melanggar. Itu kan khat itu hak diciptanya NU, tulisan Arab itu, dia artikan bahasa Indonesianya jadi ulama nambang,” ucapnya.

    Ali menceritakan bahwa logo itu merupakan rancangan KH Ridwan Abdullah yang dibuat dari proses istikharah dan pertimbangan spiritual yang panjang serta mendalam. Maka, menurut Ali, apa yang dilakukan akun @pasifisstate itu jelas sudah melecehkan NU.

    “Itu Muassis NU yang buat, itu KH Ridwan Abdullah pencipta lambang itu. Kami sebagai pribadi prihatin,” tuturnya.

    Atas kejadian itu, Ali meminta agar laporannya yang teregistrasi dengan nomor LPM/ 236 /VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA segera ditindak lanjuti. Sebab jika tidak, maka ia khawatir hal serupa bakal terulang ke depan.

    “Kalau tidak ada tindak lanjut aparat kepolisian atau penegak hukum itu ke depan kita khawatir sebagai warga Nahdliyin,“ pungkasnya.

    Terpisah, Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryoko mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan penyidik terkait untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan logo NU itu.

    “Kami segera tindak lanjuti dengan koordinasi lebih lanjut lagi,” kata Haryoko. [ang/but]

  • Logo NU Jadi ‘Ulama Nambang’ Viral di X, Warga Surabaya Lapor Polisi

    Logo NU Jadi ‘Ulama Nambang’ Viral di X, Warga Surabaya Lapor Polisi

    Surabaya (beritajatim.com) – Jagat dunia maya dihebohkan dengan plesetan logo NU (Nahdlatul Ulama) menjadi UN (Ulama Nambang) yang dipost akun X @pasifisstate. Karena dianggap melecehkan organisasi NU, Ali Mahfud (50) warga Surabaya melapor ke Polrestabes.

    “Saya merasa prihatin saja sebagai warga Nahdliyin. Merasa prihatin adanya di media sosial, twitter (X) itu ada logo NU yang diplesetkan menjadi ulama nambang. Itu yang kami sangat prihatin,” kata Ali, Jumat (21/06/2024).

    Menurut Ali, sebagai Nahddliyin ia merasa bertanggung jawab untuk menghormati logo NU. Ia mengaku baru mengetahui unggahan X itu pada Rabu (19/6/2024).

    Diketahui, Logo NU yang didominasi warna hijau berubah menjadi  warna orange (kemerahan). Lalu, tulisan NU dibalik menjadi UN (Ulama Nambang). Sementara khat atau aksara Arab yang tetap tertulis Nahdlatul Ulama, namun dibuat seolah-olah memiliki arti ulama nambang.

    “Kalau pakai khat itu aja sudah sangat bisa dikatakan sangat melanggar. Itu kan khat itu hak diciptanya NU, tulisan Arab itu, dia artikan bahasa Indonesianya jadi ulama nambang,” ucapnya.

    Ali menceritakan bahwa logo itu merupakan rancangan KH Ridwan Abdullah yang dibuat dari proses istikharah dan pertimbangan spiritual yang panjang serta mendalam. Maka, menurut Ali, apa yang dilakukan akun @pasifisstate itu jelas sudah melecehkan NU.

    “Itu Muassis NU yang buat, itu KH Ridwan Abdullah pencipta lambang itu. Kami sebagai pribadi prihatin,” tuturnya.

    Atas kejadian itu, Ali meminta agar laporannya yang teregistrasi dengan nomor LPM/ 236 /VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA segera ditindak lanjuti. Sebab jika tidak, maka ia khawatir hal serupa bakal terulang ke depan.

    “Kalau tidak ada tindak lanjut aparat kepolisian atau penegak hukum itu ke depan kita khawatir sebagai warga Nahdliyin,“ pungkasnya.

    Terpisah, Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryoko mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan penyidik terkait untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan logo NU itu.

    “Kami segera tindak lanjuti dengan koordinasi lebih lanjut lagi,” kata Haryoko. [ang/but]

  • Puan: Partai Minta Maaf ke Rakyat Atas Kader yang Langgar Konstitusi

    Puan: Partai Minta Maaf ke Rakyat Atas Kader yang Langgar Konstitusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Seluruh pengurus PDI Perjuangan (PDIP) di seluruh Indonesia, menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. PDIP juga berterima kasih kepada rakyat yang memilihnya di Pemilu Legislatif 2024, sehingga mencapai hattrick kemenangan sejak Pemilu 2014.

    Hal itu menjadi salah satu keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, sejak Jumat (24/5) dan ditutup pada Minggu (26/5/2024) sore.

    Ketua DPP PDIP bidang politik, Puan Maharani, membacakan rekomendasi hasil rakernas V. Ia menyampaikan Rakernas V berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta PDIP hingga berhasil menjadi pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) tiga kali berturut-turut.

    “Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, dan PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut,” ucap Puan sambil meneteskan air mata dan disambut riuh tepuk tangan ribuan kader PDIP.

    Puan mengatakan kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif).

    Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa rakernas V memoho maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader partai berlambang banteng moncong putih, jika telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

    “Sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan Maharani.

    Selanjutnya, Puan menuturkan bahwa Rakernas V PDIP juga merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.

    “Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam Rakernas V Partai. [tok/aje]

  • Puluhan Wartawan Jember Demo Jalan Mundur Tolak RUU Penyiaran

    Puluhan Wartawan Jember Demo Jalan Mundur Tolak RUU Penyiaran

    Jember (beritajatim.com) – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia berunjuk rasa di bundaran depan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (16/5/2024) malam.

    Mereka menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang memberangus praktik jurnalisme investigatif. Para jurnalis dari berbagai media massa ini menganggap RUU Penyiaran mengancam demokrasi di Indonesia.

    Mereka melakukan aksi berjalan mundur sebagai simbol protes. “Jalan mundur ini menyimbolkan bahwa kebebasan pers yang sudah berjalan 25 tahun sejak disahkannya UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tidak akan ada artinya jika RUU ini disahkan,” kata Mahfudz Sunarji, koordinator aksi.

    “Ada beberapa pasal dalam RUU tersebut yang membatasi kebebasan pers. Itu jadi poin utama. Kita harus tolak. Jangan biarkan RUU ini disahkan,” kata Mahfudz

    Mahfud menambahkan, beberapa pasal juga memberangus peran Dewan Pers. “Perannya digantikan lembaga lain yang melakukan koreksi dan penyelesaian sengketa pers. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” katanya.

    Sementara itu, Imam Nawawi, jurnalis salah satu media massa daring, mencurigai adanya operasi kekuasaan yang bertujuan memberangus kebebasan pers. “Revisi UU Penyiaran terang-terangan menyusupkan kepentingan kekuasaan untuk mengendalikan pers,” katanya.

    “Kekuasaan sepertinya merasa terganggu dengan pemberitaan investigasi. Jadi mereka perlu mengekang pers lewat revisi UU Penyiaran, dan menghambat pers menginvestigasi skandal pejabat,” kata lelaki berkepala licin ini. [wir]

  • 2 Komisioner KPU Pamekasan Incumbent Terpental dari 10 Besar Seleksi

    2 Komisioner KPU Pamekasan Incumbent Terpental dari 10 Besar Seleksi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dua dari 5 (lima) anggota KPU Pamekasan, berstatus incumbent gagal lolos 10 besar Seleksi Calon Komisioner KPU Pamekasan, Periode 2024-2029.

    Kedua anggota komisioner yang dinyatakan gagal lolos, yakni Fathor Rachman dan Moh Manshur. Sedangkan tiga nama lainnya, yakni Ibnun Hasan Mahfud, Moh Amiruddin, dan Mohammad Halili berpeluang untuk kembali menjabat.

    Sementara untuk 7 (tujuh) nama lainnya yang dinyatakan lolos dari tahap seleksi berupa tes kesehatan dan wawancara, merupakan kandidat baru.

    Ketujuh kandidat baru tersebut, masing-masing A Tajul Arifin, Achsin Kumar Bani Adam, Hanafi, Imam Khairullah, M Shiddiq, Mahdi, dan Syamsul Rijal.

    Penetapan 10 besar kandidat anggota KPU Pamekasan, berdasar pengumuman dalam surat bernomor 32/TIMSELKK-GEL 13-Pu/04/35-2024, tertanda tangani Ketua Tim Seleksi KPU Jatim I Zona Madura, Bambang Sigit Widodo dan Sekretaris Ansori, tertanggal 25 April 2024.

    Berdasar surat tersebut, mereka dinyatakan lolos dari tes kesehatan yang berlangsung sejak 16-23 April 2024, serta tes wawancara sejak 17-24 April 2024 lalu.

    Para kandidat tersebut dinyatakan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya berdasar perangkingan nilai sebagaimana tertuang dalam Pasa 31 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. [pin]

  • Ini 10 Besar Calon Anggota KPU di Madura

    Ini 10 Besar Calon Anggota KPU di Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 10 orang pendaftar dinyatakan masuk 10 besar Seleksi Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Periode 2024-2029.

    Hal tersebut berdasar pengumuman dalam surat bernomor 32/TIMSELKK-GEL 13-Pu/04/35-2024, tertanda tangani Ketua Tim Seleksi KPU Jatim I Zona Madura, Bambang Sigit Widodo dan Sekretaris Ansori, tertanggal 25 April 2024.

    Berdasar surat tersebut, mereka dinyatakan lolos dari tes kesehatan yang berlangsung sejak 16-23 April 2024, serta tes wawancara sejak 17-24 April 2024 lalu.

    Dari 10 nama yang tercatat dalam daftar 10 besar untuk kandidat komisioner KPU Pamekasan, tiga orang di antaranya merupakan nama calon dari unsur incumbent, yakni Ibnun Hasan Mahfud, Moh Amiruddin, dan Mohammad Halili.

    Sedangkan dua nama calon berstatus incumbent, yakni Fathor Rachman, dan Moh Manshur, gagal lolos dari menuju 10 besar dan digeser 7 nama baru yang dipastikan lolos ke tahapan selanjutnya.

    Para kandidat tersebut dinyatakan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya berdasar perangkingan nilai sebagaimana tertuang dalam Pasa 31 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. [pin]

    Berikut 10 Besar Calon Anggota KPU di Madura, periode 2024-2029:
    Kabupaten Bangkalan
    1. Ahmad Fauzi
    2. Bahiruddin
    3. Elmi Abbas
    4. Erlitasari
    5. Ismail Marzuki
    6. Mohammad Ruji
    7. Pramuhitha Aditya Mubdi
    8. Qomaruddin
    9. Sairil Munir
    10. Wasil

    Kabupaten Sampang
    1. Aliyanto
    2. Ari Kunto
    3. Fadil
    4. Luddin
    5. M. Roqib
    6. Moh. Karimullah
    7. Mohammad Amin
    8. Siti Aisah
    9. Suhariyanto
    10. Supriyadi

    Kabupaten Pamekasan
    1. A Tajul Arifin
    2. Achsin Kumar Bani Adam
    3. Hanafi
    4. Ibnu Hasan Mahfud
    5. Imam Khairullah
    6. M. Shiddiq
    7. Mahdi
    8. Moh. Amiruddin
    9. Mohammad Halili
    10. Syamsul Rijal

    Kabupaten Sumenep
    1. Abdul Azis
    2. Deki Prasetia Utama
    3. Farid
    4. Ludfi
    5. Malik Mustafa
    6. Muhlis
    7. Mustafid
    8. Nurussyamsi
    9. Syaifullah
    10. Syaiful Rahman

  • Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo memberikan analisanya terkait peta politik ke depan pasca Pemilu 2024.

    Suko melihat adanya perubahan peta politik usai gelaran pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Menurutnya, penetapan presiden dan wakilnya menyisakan persoalan sikap politik pendukung pasangan calon (paslon).

    “Tampaknya PDIP ke depan bakal mengambil peran di luar kabinet. Indikasi ini terlihat dari sikap PDIP yang masih akan persoalkan Pemilu 2024 lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Suko, Kamis (25/4/2024).

    Situasi berbeda justru tampak dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pendukung paslon nomor urut 01 ini terlihat lebih kompromi. Hal itu bisa dilihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Joko Widodo.

    “Tampak lebih kompromi, terlihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Demikian juga sinyal nyata terlihat dari kunjungan Prabowo ke kantor PKB. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet,” ungkap Suko.

    Suko mengatakan bahwa tindakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ataupun Jokowi ke sejumlah tokoh dapat dijadikan patokan melihat kemungkinan peta politik ke depan.

    Sedangkan PDIP sendiri, lanjut Suko, tampak konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan. “Peta ini sangat berbeda dengan peta politik, khususnya di DPR RI dengan peta tahun 2019-2024,” katanya.

    Meski demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah selama ini Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan histori yang bagus. Sehingga, bisa jadi peta tersebut perlahan berubah.

    Suko membeberkan, apapun kemungkinan sikap-sikap dari kandidat Pilpres 2024 yakni Cak Imin bakal bergabung dengan kabinet Prabowo, dan Anies lebih memilih gerakan perubahan.

    Sedangkan Mahfud MD bakal kembali kepada aktivitas kampus. Dan Ganjar Pranowo akan terus berjuang melalui jalur politik yang berseberangan, jika itu merujuk pada sikap Megawati yang masih belum terima dengan hasil Pilpres 2024. [ipl/ted]

  • Hidayat Nur Wahid Berharap Ada Perbaikan Pemilu ke Depan

    Hidayat Nur Wahid Berharap Ada Perbaikan Pemilu ke Depan

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berharap ada perbaikan dalam Pemilu berikutnya. Harapan itu berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan sengketa pemilihan presiden (pilpres) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi dengan mempertimbangkan konstitusi serta harapan masyarakat termasuk para guru besar, terutama fakta adanya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

    Angggota DPR dari Fraksi PKS ini mengatakan, adanya tiga hakim yang menyatakan adanya berbagai masalah hukum dan etika seperti kecurangan pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut, seharusnya dianggap serius dan tidak dipandang remeh, bahkan perlu menjadi pelajaran bagi setiap pihak, baik peserta pilpres, penyelenggara pemilu dan juga pemerintah.

    “Adanya tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion dari total delapan hakim yang memutus perkara itu jumlahnya cukup banyak, sehingga menunjukkan bahwa ada banyak hal bermasalah yang perlu diperbaiki, demi peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu ke depan, termasuk pilkada serentak beberapa bulan yang akan datang,” ujarnya.

    HNW, sapaan akrab Hidayat, berharap agar ke depan para hakim MK untuk lebih progresif dengan berani memperjuangkan keadilan substantif, dan tidak terjebak pada jenis keadilan prosedural saja. Maka wajar bila banyak pihak mengapresiasi tiga hakim MK, yakni Prof Saldi Isra, Prof Arief Hidayat, dan Prof Enny Nurbaningsih yang berani menyatakan pendapat berbeda sesuai Konstitusi dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, dan itu dipentingkan untuk menjaga kepercayaan Rakyat terhadap MK, dan menjaga agar Konstitusi tetap jadi rujukan, dan hukum serta demokrasi (Pemilu dan hasilnya) tetap bisa berjalan dengan baik dan benar di Indonesia.

    “Agar Pemilu baik Pileg/Pilpres maupun Pilkada ke depan, tidak mengulangi masalah yang terjadi pada Pemilu termasuk Pilpres dan Pileg 2024. Dan agar Pemilu/Demokrasi dapat dilakukan lebih berkualitas baik dari sisi penyelenggaraannya maupun hasilnya. Sehingga cita-cita proklamasi dan reformasi yang sesuai dengan Konstitusi itu, dapat terus diwujudkan,” kata HNW.

    Dia juga berharap, perlu ada sejumlah catatan, demi perbaikan kualitas pemilu, termasuk, pilkada ke depan, agar tidak terulang berbagai materi yang menjadi rujukan terjadinya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

    “Sesuai ketentuan Konstitusi, putusan MK dari para hakim yang dipersyaratkan sebagai negarawan itu, sehingga putusannya berkelas terbaik, sehingga wajar bila bersifat final dan mengikat, maka wajar pula bila demikian maka putusan MK tentu harus diterima, dihormati dan dilaksanakan. Walaupun, sejak MK ada di Indonesia, dalam putusannya, baru pertama kali para hakim konstitusi tidak bulat sepakat terkait dengan adanya kecurangan pilpres. Terbukti ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda,” ujarnya. [hen/but]

  • Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan, Bersama Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berakhir dan berjalan lancar, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.

    Penetapan tersebut dilakukan KPU, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menolak seluruh gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan dua kubu paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Senin 22 Mei lalu.

    Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah pun mengajak semua elite partai politik bersatu kembali untuk membangun negeri menjadi lebih baik. “Mari kita mengajak semuanya bersatu, menatap ke depan. Itu yang paling penting saya kira,” kata Fahri Hamzah, Rabu 24/4/2024).

    Fahri berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bisa bersatu kembali. Namun (pertemuan Prabowo dan Megawati), Fahri yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, menyerahkan hal ini kepada elite-elite partai terkait.

    Karena ia yakin para elite sudah mempunyai pandangan terkait rekonsiliasi dan pertimbangannya sendiri. “Saya kira platform rekonsiliasi tetap menjadi komitmen pak Prabowo dan rekonsiliasi. Itu artinya adalah mari kita konsolidasi kembali semuanya, hal-hal yang selama ini (terjadi) tidak harus membuat kita bertengkar. Mari kita rumuskan karena pada dasarnya alasan untuk bersatu jauh lebih banyak dari pada perbedaan-perbedaan,” katanya.

    Bahkan, Fahri juga mengajak elite partai agar bersatu dalam pemerintahan, untuk bersama-sama menunaikan janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia.

    Hal itu mengingat kondisi global sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak dalam membangun bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekarang.

    “Ada perang yang berpotensi jadi perang dunia ketiga, Indonesia harus mengkonsolidasi diri, elitenya harus sadar bahwa kita gak waktunya bertengkar sekarang, kita waktunya bersatu,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

    Apalagi Indonesia, masih menurut Fahri, mempunyai peluang memimpin situasi global sekarang ini, dengan presiden terpilih Prabowo yang mempunyai riwayat militer. Ia melihat ada peluang Indonesia memimpin situasi baru ini, dan tentunya kalau seluruh elemen yang ada saat ini kuat dan solid.

    “Dan kita bersyukur yang terpilih ini adalah pak Prabowo, seorang figur yang mempunyai latar belakang militer yang cukup senior di Asia Tenggara dan bahkan global. Saya kira ini kesempatan sekarang untuk Indonesia bersatu dan mengambil bagiannya, kita sudah terlalu lama tidak menjadi bagian dari pemain global, saya kira ini waktunya Indonesia jadi pemain. Dengan kepemimpinan dan setting global yang ada sekarang, nampaknya sekarang waktu Indonesia,” ujar Fahri Hamzah. [kun]