Tag: Mahfud MD

  • Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengatakan bakal mengatasi banyaknya tambang ilegal dengan cara mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mereka.

    Gibran mengklaim mencabut IUP adalah solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal dan diduga terlibat praktik korupsi.

    Gibran memberi landasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4), juga Pancasila sila keempat serta kelima. Dia beralasan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran ingin sumber daya alam dimanfaatkan maksimal untuk kemakmuran rakyat.

    “Kita juga harus jalankan peraturan menteri investasi nomor 1 tahun 2022 intinya kami ingin perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal dan perusahaan lokal jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan usaha lokal dan UMKM setempat,” ujarnya.

    Gibran melontarkan hal tersebut saat merespons jawaban cawapres nomor urut tiga Mahfud MD terkait strateginya untuk mengatasi tambang ilegal.

    Terkait jawaban Gibran, Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak semudah diucapkan, karena pada praktiknya ada hambatan-hambatan eksternal.

    Lantas apakah tambang ilegal sebenarnya memiliki IUP?

    Pada faktanya, semua pertambangan ilegal tak memiliki IUP. Hal ini diungkapkan oleh aktivis lingkungan hidup Greenpeace Indonesia.

    Melalui cuitan di media sosial X, Greenpeace menyebut tak mungkin mencabut IUP karena para pengusaha nakal tersebut adalah ilegal.

    “Oia, semua pertambangan yang ilegal itu tentunya tidak punya Izin Usaha Pertambangan (IUP), jadi apanya yang mau dicabut? @gibran_tweet #DebatCawapres,” tulis Greenpeace melalui cuitannya.

    [Gambas:Twitter]

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau PETI alias tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 96 lokasi di antaranya merupakan tambang ilegal batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

    Sedangkan sisanya atau sebanyak 2.645 lokasi tambang ilegal mineral yang tersebar merata di hampir seluruh provinsi.

    “Dan melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja tambang tanpa izin dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan 133 lokasi di dalam WIUP, termasuk 2.128 lokasi yang belum diketahui keberadaannya yang akan diidentifikasi,” ujarnya dalam webinar beberapa waktu silam.

    Lebih lanjut ia menyampaikan kegiatan pertambangan tanpa izin itu memiliki banyak dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

    Tidak cuma itu, tambang ilegal juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup, antara lain mengakibatkan banjir, longsor, dan mengurangi kesuburan tanah.

    Aktivitas pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan lahan.

    (del/agt)

  • Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengungkap pemerintah hingga saat ini masih jor-joran impor bahan pangan. Mulai dari kedelai, beras, susu, daging sapi, hingga gula pasir.

    Awalnya, Mahfud menyebut dalam debat Pilpres 2019 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menyalonkan diri, menyatakan di hadapan lawannya, Prabowo Subianto, bahwa ia tak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih menjadi presiden.

    “Sekarang faktanya, per hari ini, ini catatan datanya harus dibacain. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,1 (juta) ton, beras 2,8 (juta) ton, daging sapi 160 juta ton,” ujar Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang 17 Juli (2019) itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak ini angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, terdiversifikasi juga impornya dari data ini,” sambung dia.

    Mahfud memang tak salah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2023, Indonesia memang masih banyak mengimpor bahan pangan.

    Nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi US$13,8 miliar atau sekitar Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan 2022 sebesar US$13,11 miliar.

    Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$3,68 miliar atau sekitar Rp57,44 triliun. Komoditas kedua dengan nilai impor tertinggi adalah gula yakni sekitar Rp45 triliun disusul dengan beras dan kedelai.

    Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Nilai impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen dibandingkan 2022.

    Impor beras juga sangat dilihat dari sisi volume. Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut melesat 613,6 persen dibandingkan pada 2022 yang tercatat 429.207 ton.

    Berikut daftar bahan pangan era Jokowi yang disebut Mahfud masih impor.

    1. Beras

    Beras menjadi salah satu komoditas impor Indonesia dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lainnya. Total nilai impor mencapai US$156,33 juta dengan volume impor sebanyak 302,71 juta kg.

    2. Kedelai

    Nilai impor kedelai mencapai US$735,43 juta dengan total volume impor sekitar 1,19 miliar kg. AS, Argentina, Malaysia, Paraguay, Kanada, dan beberapa negara lain menjadi penyuplai kedelai bagi Indonesia.

    3. Gula pasir

    Nilai impor gula pasir mencapai total sebesar US$31,11 juta dengan berat impor mencapai 52,45 juta kg dari beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan negara lainnya.

    4. Jagung

    Jagung diimpor dengan total nilai sebesar US$544,189 juta dari beberapa negara seperti India, Argentina, Brazil, Thailand, Paraguay, dan lainnya, dengan volume mencapai 1,8 miliar kg.

    5. Susu

    Nilai impor susu sepanjang 2023 mencapai US$921,42 juta. Angka tersebut setara dengan volume impor yang mencapai 287 ribu ton. Negara yang paling banyak memasok susu ke Indonesia adalah Selandia Baru dengan nilai US$493 juta.

    6. Daging hewan

    Nilai impor daging hewan mencapai total sebesar US$89,58 juta dengan berat impor mencapai 30,19 juta kg.

    7. Sayur

    Nilai impor sayuran mencapai US$526,8 juta atau sekitar Rp7,25 triliun dengan volume mencapai 603,8 juta kg.

    8. Pupuk

    Indonesia tercatat mengimpor pupuk senilai US$523,8 juta atau sekitar Rp7,21 triliun dari China dengan jumlah sekitar 2,3 juta ton.

    9. Buah

    Buah-buahan impor Indonesia memiliki nilai sebesar US$741,3 juta atau Rp10,2 triliun, dengan China sebagai negara utama yang menyumbangkan sekitar 397,7 juta kg.

    10. Tepung terigu

    Tepung terigu dengan nilai sebesar US$45,29 juta telah diimpor, mencapai total berat 104,21 juta kg. Komoditas ini datang dari Sri Lanka, India, Turki, Ukraina, Jepang, dan negara lainnya.

    (del/agt)

  • Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kutukan impor bahan pangan yang menjerat Indonesia menjadi salah satu topik dan bahan debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) malam kemarin.

    Topik itu mengemuka saat calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD bertanya kepada calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka soal janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye dan debat pemilihan presiden 2019 untuk membebaskan Indonesia dari jerat impor pangan.

    Mahfud mengingatkan Gibran bahwa satu tahun menjelang pemerintahan Jokowi berakhir, Indonesia masih belum bisa lepas dari jerat impor. Data yang dipaparkannya, untuk kedelai saja impornya mencapai 2 juta ton.

    Sementara itu susu, impor mencapai 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 juta ton daging sapi 160 juta ton. Tak hanya itu, Mahfud juga mengklaim saat ini malah makin banyak juga mafia-mafia impor.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga impornya dari data ini. Sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini?,” tanya Mahfud.

    Pertanyaan itu dijawab Gibran dengan mengatakan jerat impor pangan masih belum bisa dilepaskan dari Indonesia karena terhambat oleh masalah El Nino yang menghambat produktivitas tanaman pangan di Indonesia.

    Ia mengklaim bahwa sebelum El Nino terjadi, Indonesia sudah swasembada beras.

    “Masalah impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Pada 2023 ada impor karena El Nino Pak. Ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak,” katanya.

    Gibran melanjutkan bahwa kunci untuk mengatasi masalah itu adalah dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Selain itu, distribusi pupuk juga perlu menjadi perhatian.

    Wali Kota Solo itu juga mengatakan untuk terus mendorong anak muda menjadi petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian juga bisa meningkat.

    “Kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT (internet of things) untuk mengecek kesuburan tanah, PH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida,” imbuh Gibran.

    Lantas, sebenarnya apa masalah pemerintahan Jokowi yang susah lepaskan RI dari jerat impor pangan?

    Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menilai janji Jokowi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dalam negeri memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian yang minim.

    Abra menuturkan pertumbuhan sektor pertanian pada 2022 hanya 2,25 persen. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,31 persen.

    Bahkan pada kuartal III 2023 pertumbuhan sektor pertanian hanya 1,46 persen. Ironisnya lagi, pertumbuhan sektor pangan justru terkontraksi atau minus 1,47 persen.

    “Memburuknya kondisi pertanian juga terlihat dari penurunan produksi gabah kering giling (GKG) hingga 2,26 persen pada 2023 lalu,” tutur Abra kepada CNNIndonesia.com.

    Ia berpendapat ketidakmampuan pemerintah menjaga produksi pangan di dalam negeri, pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga-harga pangan. Lonjakan harga ini pun akhirnya diredam dengan kebijakan impor pangan.

    “Bahkan, impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen menjadi 3,1 juta ton. Meskipun pemerintah sudah impor beras secara eksesif, faktanya harga beras di tingkat konsumen masih terlampau mahal,” ujar imbuh Abra.

    Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 sebesar 3,06 juta ton. Nilai ini tertinggi dalam lima tahun terakhir yang tak pernah mencapai 1 juta ton pun.

    Realisasi impor beras yang mencapai 3,06 juta itu pun melesat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Berdasarkan data yang sama, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Adapun impor beras tertinggi adalah golongan semi miled or wholly milled rice sebanyak 2,7 juta ton dan broken rice other than of a kind sebesar 345 ribu ton.

    Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim harga beras sudah naik 21 persen sepanjang 2023. Kenaikan harga itu pun turut menyumbang inflasi.

    Pada akhir 2023 harga beras berada di level Rp13 ribu hingga Rp16 ribu per kg, tergantung kualitas. Sedangkan, harga rata-rata tertinggi beras medium 2022 adalah Rp11.340 per kg.

    Berkaca pada tantangan pangan, Abra mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana efektifitas anggaran ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur pangan dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

    “Termasuk dalam memitigasi risiko perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan nasional,” katanya.

    Sementara itu, Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menuturkan pemerintah selama ini sulit untuk lepas dari impor pangan karena berbagai faktor.

    Namun, yang paling bisa diamati sekarang adalah semakin rawannya kesejahteraan dan tingkat risiko yang diterima petani. Andri memaparkan proporsi rumah tangga miskin paling banyak berasal dari keluarga petani, yang mana porsinya terakhir mencapai 49,89 persen dari seluruh keluarga miskin.

    Ironisnya, kata dia, rumah tangga petani memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi, yakni 10,78 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rumah tangga bukan petani yang mencapai 7,28 persen.

    “Kondisi memprihatinkan di mana para produsen pangan dalam negeri justru yang paling rawan terhadap kekurangan pangan menyebabkan banyak petani menjauhi menanam pangan yang beresiko tinggi,” kata Andri.

    “Seperti hortikultura yang potensi gagal atau harga jatuh ketika panen lebih tinggi dibandingkan padi yang di banyak daerah sudah menjadi tradisi yang tidak bisa diubah,” sambungnya.

    Faktor lain RI masih impor beras adalah China dan Thailand yang dapat menjual beras dengan harga lebih murah dibanding menanam sendiri. Lebih rendahnya harga beras di China dan Thailand itu tak lepas dari capaian pertumbuhan produktivitas yang jauh meningkat dari Indonesia.

    Merujuk data BPS, impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Di sisi lain, kata Andri, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri selama ini gagal memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan.

    “Justru semakin sedikit lahan pertanian yang tersisa akibat alih fungsi lahan dan semakin sedikit generasi muda yang mau menjadi petani,” kata dia.

    Andri menambahkan bahwa faktor keterbatasan pupuk juga sangat berpengaruh atas jumlah produktivitas pangan.

    “Ini yang menyebabkan kita sering kali overestimate hasil pertanian kita karena ternyata produktivitas per hektare yang tidak tentu dan cenderung ketika pupuk semakin sulit terjangkau,” tandasnya.

    (fby/mrh)

  • Benarkah Kerusakan Hutan RI 23 Kali Luas Madura Seperti Kata Mahfud?

    Benarkah Kerusakan Hutan RI 23 Kali Luas Madura Seperti Kata Mahfud?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut aktivitas perusakan hutan atau deforestasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir menyebabkan lahan gundul yang lebih luas 23 kali dari Pulau Madura.

    “Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 (juta) hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun,” kata Mahfud dalam debat cawapres kedua di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    Mahfud juga mencatat ada lebih dari 2.500 aktivitas tambang ilegal di sejumlah daerah.

    Lantas benarkah kerusakan hutan di Indonesia mencapai 23 kali Pulau Madura seperti kata Mahfud?

    Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mencatat sepanjang rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi), terjadi deforestasi 3,4 juta hektare selama periode 2015-2023. Ia menuturkan penyebab utamanya adalah dua kali kebakaran hutan yang sangat besar pada 2015 dan 2019.

    “Selain itu, tentunya ekspansi perkebunan sawit yang sebenarnya terus terjadi walaupun sudah ada moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut, maupun moratorium sawit,” ujar Leonard kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/1).

    Tak cuma itu, Leonard menyebut pembangunan infrastruktur yang masif sepanjang hampir 10 tahun rezim Jokowi, termasuk PSN, juga menjadi penyebab deforestasi. Kemudian, kata dia, eksploitasi nikel secara besar-besaran di Indonesia bagian Timur juga menjadi penyebab deforestasi.

    Dirinya menyarankan untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 harus berkomitmen untuk nol deforestasi atau tidak ada sama sekali penebangan pohon, baik deforestasi terencana, maupun memberantas deforestasi ilegal.

    “Juga harus semaksimal mungkin mencegah kebakaran hutan,” kata dia.

    Senada, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menyampaikan data yang disampaikan oleh Mahfud agak kurang tepat.

    Pasalnya, laju kehilangan tutupan hutan primer sejak 2014 telah mengalami penurunan, yang pada 2016 mengalami lonjakan karena terjadi kebakaran hutan yang besar.

    Berdasarkan data Global Forest Watch, tingkat kehilangan hutan primer di Indonesia terus menurun pada 2021 selama lima tahun berturut-turut, yaitu turun 25 persen dibandingkan tahun 2020.

    Pada 2020, Indonesia telah kehilangan 270 ribu hektare lahan hutan primer. Kondisi tersebut setara dengan menyumbang emisi karbon sebesar 208 metrik ton (mt). Kemudian, kehilangan hutan menjadi 200 ribu hektare hutan primer pada 2021.

    Sementara pada 2022 sebagaimana data terakhir, Indonesia kehilangan 230 ribu hektare hutan primer. Luas tersebut setara dengan 177 metrik ton emisi karbon.

    Indonesia paling banyak kehilangan hutan di 2016 dan relatif paling sedikit hilang di 2021. Dapat terlihat dalam grafik bahwa terdapat 929 ribu hektare hutan yang habis pada 2016.

    Apabila ditelaah lebih lanjut, pada 2016, banyak hutan di Pulau Sumatera yang terbakar hebat. Terutama pada Provinsi Riau yang terjadi sepanjang bulan Juli 2016, yang mana disinyalir berkontribusi pada hilangnya hutan Indonesia.

    Namun berdasarkan grafik, Indonesia dinilai berhasil menekan laju hilangnya hutan primer. Hal ini terlihat dari grafik yang relatif turun dari 2016 hingga 2021, sebelum akhirnya kembali naik di 2022. Pada lima periode tersebut, Indonesia terpaksa kehilangan 2,43 juta hektare hutan.

    “Tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi adalah trennya menurun. At least 4-5 tahun terakhir,” kata Andry kepada CNNIndonesia.com.

    Ia berharap presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 dapat meminimalisir kerusakan hutan dan mengutamakan transparansi data. Pasalnya, Andry mengatakan sampai hari ini belum terlihat komitmen pemerintah terhadap transparansi data, terutama di sektor kehutanan dan lahan.

    “Lalu, kedua, penggunaan teknologi atau sistem alias Early Warning System (EWS) yang saya kira mampu menanggulangi kerusakan hutan, salah satunya juga potensi deforestasi dan kebakaran hutan. Ini menurut saya yang belum maksimal penanganan di beberapa daerah di mana kawasan hutan itu banyak berada,” tuturnya lebih lanjut.

    (skt/del)

  • Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi-Prabowo Gagal?

    Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi-Prabowo Gagal?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MD kompak menyebut proyek food estate gagal dalam debat, Minggu (21/1) malam.

    Cak Imin mengaku prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate yang gagal. Ia pun menegaskan program lumbung pangan itu harus dihentikan lantaran merugikan petani hingga memicu konflik agraria.

    “Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

    Setali tiga uang, Mahfud mengatakan food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Ia menilai program seperti ini dapat merugikan negara.

    “Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” katanya.

    Melalui akun media sosial X, Mahfud juga melontarkan kritik bersifat satir terhadap food estate.

    Ia mengatakan Indonesia seperti kolam susu; menanam jutaan hektare singkong untuk food estate, yang tumbuh jagung.

    “Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas (Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah). Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung,” kata dia.

    [Gambas:Twitter]

    Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estate memang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

    “Saya tegaskan sekali lagi, pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong,” ungkap Gibran.

    Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek senilai Rp 1,5 triliun itu masuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

    Pemerintah telah menetapkan tugas lintas sektor dalam proyek ini untuk periode 2021-2023. Pembagian tugas itu yakni, Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

    Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berperan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

    Di pucuk pimpinan, Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

    Lantas, apakah benar program food estate yang digagas Jokowi dan dilaksanakan Prabowo gagal?

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

    Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

    Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

    “Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

    Uli juga menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

    Uli berkata food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut.

    Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal.

    Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab, kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

    “Jadi sebenarnya berikan saja ruang untuk masyarakat bisa aktivitas pertanian pangan dengan aman. Yang penting jangan mengambil itu dan mengubahnya menjadi konsesi ekstraktif lainnya seperti food estate,” jelas dia.

    Kritik terhadap food estate juga datang dari Greenpeace. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas menilai proyek itu terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat. Imbasnya, masyarakat di beberapa wilayah yang masuk proyek tersebut tak mendapatkan manfaat.

    Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak.

    “Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” kata dia.

    Dalam keterangan terpisah, Greenpeace menyebut proyek lumbung pangan berpotensi menggunduli 3 juta hektare hutan. Menurutnya, pemerintah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas lewat proyek ini.

    “Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan,” dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Greenpeace Indonesia.

    Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menilai program food estate sebagai pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.

    “Sering kali saya sebut,food estate ini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi,” katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn tahun lalu.

    Para politisi pun menyebut food estate proyek gagal. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut proyek food estate di Kalimantan yang membabat jutaan hektare hutan telah gagal.

    “Food estate, di mana ada jutaan hektare dibabat, terus gagal. Padahal sudah habis. Nah, ini mau gimana? Sedangkan Kalimantan adalah paru-paru dunia,” kata AHY di acara Fisipol Leadership Forum, UGM, Sleman pada JUli 2023.

    Partai yang menaungi Jokowi sendiri juga melemparkan kritik terhadap proyek itu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek di bawah tanggung jawab ketum Partai Gerindra itu sebagai kejahatan lingkungan.

    Ia menilai proyek itu mangkrak, diduga disalahgunakan, dan hanya berimbas penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.

    “Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor.

    Bantah gagal

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pasang badan dan membantah food estate merupakan proyek gagal. Menurutnya diperlukan waktu untuk melihat manfaat food estate dalam ketahanan pangan dalam negeri.

    “Persoalan gagal itu tidak bisa di-judge dalam tempo yang dekat. Jadi belum bisa dikatakan gagal, tapi perlu waktu” katanya di The Westin Hotel, Jakarta, pertengahan tahun lalu.

    Ia mencontohkan food estate di Kalimantan Selatan yang disebut memerlukan penanganan khusus. Kemudian food estate di Keerom, Papua yang merupakan lahan sawit dijadikan budidaya jagung. Hasilnya produktivitas food estate itu mencapai enam ton dan diperkirakan akan bertambah menjadi 12 ton.

    Ia menyebut hasil food estate memang baru bisa terlihat dalam enam hingga tujuh musim panen.

    “Jadi jangan langsung dikatakan gagal, tidak,” katanya.

    “Sebab treatment awal misalnya kadar keasaman masih tinggi, kita treatment lagi. Nanti pelan-pelan turun dan terbangun dengan baik sehingga tanaman akan bertumbuh dengan baik,” imbuhnya.

  • Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

    Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Istilah inflasi hijau atau greenflation mencuat dalam debat calon wakil presiden yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam. Istilah ini dilontarkan oleh cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka saat mencoba ‘menyerang’ cawapres nomor urut tiga Mahfud MD.

    “Bagaimana cara mengatasi greenflation?” tanya Gibran ke Mahfud.

    Menjawab pertanyaan Gibran, Mahfud mengatakan inflasi hijau selaras dengan ekonomi hijau. Ia menjelaskan ekonomi hijau adalah ekonomi sirkuler di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi diproduksi, kemudian didaur ulang, bukan dibuat.

    “Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kebijakan-kebijakan, diatur saja jatahnya,” ujar Mahfud.

    Namun jawaban ini ditepis oleh Gibran. Dia kemudian heran Mahfud malah menjawab soal ekonomi hijau saat ditanya cara mengatasi inflasi hijau.

    “Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari, di mana ini jawabannya kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau,” balas Gibran sambil meledek jawaban Mahfud dengan bahasa tubuh mencari jawaban dari ujung kepala sampai ujung kaki mantan ketua MK tersebut.

    Ia kemudian mencontohkan soal demo rompi kuning di Prancis yang sudah memakan korban dan mengatakan kejadian yang sama tak boleh terjadi di Indonesia.

    “Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D (riset dan pengembangan) yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat pada rakyat kecil. Itu maksud saya, inflasi hijau,” lanjut Gibran.

    Lantas sebenarnya apa bedanya inflasi hijau dengan ekonomi hijau?

    Greenflation merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi).

    Berdasarkan Blog Kamus Cambridge, greenflation diartikan sebagai “kenaikan harga akibat peralihan ke ekonomi hijau”.

    Mengutip Ekonom Iklim dari Columbia Business School Gernot Warner yang menukil pernyataan Direktur Executive European Central Bank Isabel Schnabel pada The New York Times, greenflation merujuk pada kenaikan harga dan krisis tenaga kerja yang terjadi seiring dengan transisi ramah lingkungan.

    Kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih untuk melakukan transisi energi mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap masih lebih mahal dibandingkan fosil.

    Faktanya, fenomena greenflation ini telah memicu demo di negara-negara Eropa. Salah satunya adalah demo rompi kuning di Prancis seperti yang disebut oleh Gibran.

    Sementara itu, ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

    Ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berusaha mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya alam secara hemat, mengurangi limbah dan polusi, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih.

    Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan program Green Growth sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim. Langkah ini meliputi bauran kebijakan baik secara substansi, kelembagaan maupun pembiayaan.

    Salah satu bentuk dari langkah tersebut adalah tersubstitusinya aspek perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial (RPJMN) 2020-2024.

    Adapun upaya yang ada di dalamnya, meliputi peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta penggunaan rendah karbon.

    Melalui pertumbuhan ekonomi hijau, diharapkan sektor industri ekonomi dapat terintegrasi untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi serta menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau.

    (del/agt)

  • Ragam Istilah Gibran di Debat: Green Jobs, Smart Farming & Pentahelix

    Ragam Istilah Gibran di Debat: Green Jobs, Smart Farming & Pentahelix

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut sejumlah istilah dalam debat cawapres kedua yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    Sejumlah istilah yang ia lontarkan di antaranya green jobs, smart farming, dan pentahelix.

    Green jobs

    Terkait green jobs, Gibran berjanji akan membuka 5 juta peluang kerja green jobs jika ia bersama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terpilih memimpin Indonesia.

    Gibran menjelaskan arti dari Green Jobs tersebut. Ia mengatakan, peluang kerja Green Jobs berada di bidang lingkungan hidup.

    “Peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan,” ucap putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Pentahelix

    Sementara terkait pentahelix bermakna multipihak di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas. Menurut Gibran itu  dibutuhkan untuk mengelola sumber daya energi di Indonesia.

    Gibran mengatakan potensi energi baru-terbarukan Indonesia mencapai 3.686 gigawatt. Menurutnya, perlu ada kerja sama khusus untuk mengolahnya.

    “Meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Oleh karena itu, kerja sama pentahelix wajib untuk didorong,” katanya.

    Melansir situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, konsep pentahelix disebut juga multipihak di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis.

    Smart Farming

    Terkait smart farming, Gibran mendorong anak muda untuk masuk sektor itu. Dengan smart farming, produktivitas pertanian diharapkan meningkat.

    Melansir situs, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), smart farming adalah merupakan sistem pertanian pintar guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas pertanian.

    Utamanya, pertanian pintar adalah konsep yang lahir dari pendekatan teknologi digital, mekanisasi pertanian, hingga sistem pemasaran berbasis digital.

    KPU menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu dua moderator perempuan yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar. Rangkaian debat keempat Pilpres 2024 kali ini merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (fby/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gibran Singgung Kerja Sama Pentahelix untuk Kelola Sumber Daya Energi

    Gibran Singgung Kerja Sama Pentahelix untuk Kelola Sumber Daya Energi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal kerja sama pentahelix untuk mengelola sumber daya energi di Indonesia saat debat keempat Pilpres 2024.

    Gibran mengatakan potensi energi baru-terbarukan Indonesia mencapai 3.686 gigawatt. Menurutnya, perlu ada kerja sama khusus untuk mengolahnya.

    “Meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Oleh karena itu, kerja sama pentahelix wajib untuk didorong,” kata Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1).

    Gibran mengatakan transisi menuju energi hijau sebenarnya punya dampak ekonomi. Dia menyebut akan ada 19 juta lapangan kerja terbuka jika kebijakan ini berjalan.

    Dia menyebut ada 5 juta pekerjaan “green jobs” yang akan terbuka. Menurut Gibran, kebijakan tentang lingkungan akan menciptakan lahan-lahan pekerjaan masa depan.

    “Ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus kesediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah,” ucapnya.

    Debat Cawapres Pilpres 2024 malam ini mempertemukan tiga kandidat. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD tampil di acara ini.

    Mereka memperdebatkan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan, yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali Ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (dhf/pra)

  • Mahfud – Cak Imin Kompak Serang Food Estate ala Prabowo di Debat

    Mahfud – Cak Imin Kompak Serang Food Estate ala Prabowo di Debat

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyerang program lumbung pangan (food estate) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (21/1) malam.

    “Di sisi lain kita prihatin pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate mengabaikan petani kita merugikan masyarakat adat kita. Hasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin dalam debat cawapres kedua di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

    Tak hanya itu, Cak Imin juga mengatakan kini serang terjadi krisis iklim dan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Baginya, negara harus serius mengatasinya.

    “Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasinya. krisis iklim harus dimulai dengan etika, sekali lagi etika, etika lingkungan. keseimbangan antarmanusia dan alam,” kata dia.

    Sementara, Mahfud menyebut food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Menurutnya, hal tersebut merugikan negara.

    “Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” kata Mahfud.

    Program food estate sendiri saat ini berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan capres nomor urut 1.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan, yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali Ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (ikw/sfr)

  • Gibran di Debat Cawapres: RI Punya Cadangan Nikel Terbesar di Dunia

    Gibran di Debat Cawapres: RI Punya Cadangan Nikel Terbesar di Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dalam Debat Cawapres pada Minggu (21/1).

    Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi timah terbesar kedua secara global.

    “Indonesia ini negara besar, kita harus bersyukur Indonesia memiliki sudah kaya, di antaranya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor dua,” ujar Gibran dalam debat tersebut.

    Karenanya, menurut Gibran, hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya.

    “Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, maritim, dan hilirisasi digital. Intinya kita tidak boleh lagi mengirim bahan baku mentah,” katanya.

    Gibran juga menyebut Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Karenanya, ia ingin mendorong transisi energi hijau seperti bioavtur, biodiesel, dan bioetanol.

    Apalagi, katanya, potensi energi baru dan terbarukan (EBT) RI sangat luar biasa hingga mencapai 3.686 gigawatt.

    “Yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali Ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (fby/sfr)