Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Ketua KPU RI: Sampang kondusif pasca Insiden

    Ketua KPU RI: Sampang kondusif pasca Insiden

    “Saat ini situasi di Sampang sudah kondusif berkat peran aktif semua pihak,”

    Pamekasan (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin mengatakan, situasi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini telah kondusif pasca ‘Insiden Ketapang’ yang terjadi pada 17 November 2024 dan menyebabkan seorang pendukung calon bupati tewas dalam kejadian itu.

    “Saat ini situasi di Sampang sudah kondusif berkat peran aktif semua pihak,” katanya di sela-sela acara pemantauan persiapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

    Afif mengatakan, insiden yang terjadi di Kabupaten Sampang itu memang sempat mengkhawatirkan semua pihak, karena berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar.

    Akan tetapi, berkat dukungan semua elemen, termasuk para pejabat publik yang ada di Kabupaten Sampang, maka kini situasi di kabupaten itu, sudah terkendali.

    “Kalaupun ada riak-riak itu hal biasa, tapi cepat teratasi,” ujar Afif.

    Peran aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sampang, yang ikut memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna meredam konflik susulan setelah ‘Insiden Ketepang’ yang terjadi pada 17 November 2024 itu juga mampu mendinginkan situasi.

    Insiden Ketapang yang terjadi pada 17 November 2024 bermula saat H Slamet Junaidi (Calon Bupati Sampang nomor 2) berkunjung ke Padepokan Babussalam milik Kiai Mualif sekitar pukul 14:30 WIB.

    Saudara Kiai Mualif, yakni Kiai Hamduddin yang mengetahui kegiatan itu tidak terima dengan kedatangan Calon Bupati H Slamet Junaidi, sehingga menggerakkan sekelompok orang untuk melakukan penghadangan hingga akhirnya terjadi pembacokan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia bernama Jimmy Sugito Putra.

    Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari insiden itu. Masing-masing bernama Moh Suaidi, Fendi Sranum dan Abdul Rohman.

    Sementara itu, Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang akan digelar di 1.344 TPS yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan pada 14 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 737.832 orang, terdiri atas 369.301 pemilih laki-laki dan 378.248 perempuan.

    Ada dua pasangan calon yang berkontestasi, yakni K.H. Muhammad Bin Muafi Zaini-Abdullah Hidayat (Mandat) dengan nomor urut 1 dan Slamet Junaidi-Ahmad Mahfud (Jimad Sakteh) nomor urut 2.

    Pasangan Mandat diusung delapan partai politik, yakni Partai Golkar, PPP, PAN, PDIP, Demokrat, PBB, PSI, dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan Jimad Sakteh diusung enam partai politik, yakni Partai NasDem, Gerindra, PKB, Gelora, PKS, dan Partai Garuda.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jusuf Kalla: Hukum Indonesia Ibarat Penyakit, Harus Dioperasi

    Jusuf Kalla: Hukum Indonesia Ibarat Penyakit, Harus Dioperasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama untuk mendorong kemajuan bangsa.

    Menurutnya, meski Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, proses menuju kesejahteraan rakyat dan penghormatan internasional masih terhambat oleh masalah mendasar di sektor hukum.

    “Kita rasanya agak lambat menuju ke arah negara yang maju dan sejahtera. Masalah yang paling pokok adalah masalah hukum. Sekarang hampir semua sektor hukum dan penegak hukumnya sangat perlu diperbaiki dan dikelola sebaik-baiknya. Kalau diibaratkan penyakit, ini harus dioperasi,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    Ia menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, rencana ekonomi yang baik sekalipun sulit untuk diwujudkan.

    “Mau mengundang investor asing, mereka pasti bertanya dulu soal hukumnya. Indonesia bahkan bukan lagi pilihan pertama untuk investasi di Asia Tenggara. Sekarang Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina lebih menarik bagi investor. Itu kelemahan luar biasa kita, terutama soal kepastian hukum,” tambahnya.

    Jusuf Kalla juga menyoroti bahwa permasalahan ekonomi tidak hanya soal menarik investasi dari luar negeri, tetapi juga bagaimana memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para investor.

    “Misalnya, proses perizinan yang berbulan-bulan itu sangat melelahkan. Kalau hukum kita bagus, semuanya akan ikut menjadi baik,” jelasnya.

    Dalam pandangannya, perbaikan hukum adalah langkah strategis untuk membangun kepercayaan internasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Sudah Ukur Baju, Mahfud MD Ungkap Alasan Batal Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

    Sudah Ukur Baju, Mahfud MD Ungkap Alasan Batal Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan di balik batalnya ia menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

    Dalam pernyataannya, Mahfud menyebutkan bahwa keputusan tersebut terkait dengan dinamika politik dan pertimbangan partai-partai pengusung.  

    Mahfud mengungkapkan bahwa awalnya Presiden Jokowi telah memutuskan dirinya sebagai cawapres. 

    “Saya dipanggil Pak Jokowi, dia bilang, ‘Saya sudah memutuskan Pak Mahfud.’ Tetapi menjelang putusan itu, partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai untuk memveto itu,” ujarnya, dalam YouTube, Selasa (26/11/2024).

    Meski begitu, Jokowi tetap meminta Mahfud untuk mendukungnya. “Tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya,” kata Mahfud menirukan pernyataan Jokowi saat itu.  

    Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak merasa kecewa atau dipermalukan dengan keputusan tersebut. Meskipun banyak orang menganggap dia telah dipermalukan.

     “Orang menganggap saya kecewa atau sedih, merasa dipermalukan. Tetapi saya biasa saja ketika diberitahu oleh Pak Jokowi,” jelasnya.  

    Ia juga mengakui sempat terkejut karena sebelumnya sudah diminta mempersiapkan segala sesuatu, termasuk pakaian. Namun, Mahfud menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk menjadi cawapres. 

    “Mungkin saya agak kaget, tetapi tidak kecewa. Karena Bung Karno yang sedang jadi presiden saja bisa dijatuhkan, begitu pula dengan Pak Harto dan Gus Dur. Saya tidak kehilangan apa-apa,” tambahnya.  

  • Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dirinya sempat mengusulkan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal tersebut disampaikan JK saat menceritakan diskusinya dengan Jokowi terkait kriteria pendamping dalam kontestasi tersebut. Bahkan pertemuan itu berlangsung dua jam.

    “Pak Mahfud hampir sama kariernya dengan saya. Jadi menteri, Menko (Menteri Koordinator), tapi Tuhan belum memberikan rezeki untuk menjadi wapres,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    JK menyebut, diskusi berlangsung selama dua jam di kantornya pada 2019. Dalam diskusi tersebut, Jokowi menyampaikan kriteria cawapres yang dibutuhkan, yakni sosok yang pintar, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU), berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang bersih.  

    “Saya bilang kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat. Pintar, orang NU, kariernya baik, dan tidak tercela,” kata JK.  

    Menurut JK, usulan tersebut sempat disepakati oleh Jokowi. Bahkan, mereka sempat berjabat tangan sebagai tanda persetujuan. Namun, keputusan itu ternyata berubah.  

    “Kenapa berubah? Tadi kami sudah berjabat tangan, dua jam bicara dan setuju. Saya kira Pak Mahfud juga sudah dipanggil. Tapi ternyata yang dipilih adalah Pak Kyai Ma’ruf Amin,” jelasnya.  

    Perubahan itu, menurut JK, menunjukkan dinamika dalam pengambilan keputusan politik di tingkat tertinggi. Meski demikian, JK tidak menyebutkan alasan detail mengapa Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019.  

  • Jokowi Bertemu Kiai Khos NU Jawa Tengah Bahas Pilkada Aman dan Damai

    Jokowi Bertemu Kiai Khos NU Jawa Tengah Bahas Pilkada Aman dan Damai

    Liputan6.com, Solo – Sejumlah kiai khos Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah mengunjungi kediaman pribadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Solo pada Senin (25/11/2024). Silaturahmi antara mantan Wali Kota Solo dengan para ulama itu untuk membicarakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 di Jawa Tengah berlangsung dengan damai dan aman.

    Sejumlah mobil yang ditumpangi para kiai mulai berdatangan ke kediaman pribadi Jokowi yang berlamat di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo sekitar pukul 10.45 WIB. Adapun kiai khos NU yang ikut dalam pertemuan itu di antaranya KH Said Asrori yang juta Katib Aam PBNU, KH Anwar Iskandar yang menjabat Ketua Umum MUI Pusat dan Wakil Rais Aam PBNU, KH Ubaidillah Shodaqoh Rais Syuriah PWNU Jawa tengah, KH Wahib Mahfud dan lainnya.

    Selanjutnya kiai-kiai khos NU itu pun melakukan pertemuan secara tertutup di ruang tamu kediaman pribadi Jokowi. Dalam pertemuan itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu memakai kemeja lengan putih yang dipadu dengan celana panjang hitam dan sepatu hitam. Pertemuan antara Jokowi dengan sejumlah kiai khos Jawa Tengah itu berlangsung hampir satu jam.

    Usai pertemuan, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh menjelaska bahwa silaturahmi ini penting mengingat peran Jokowi sebagai figur berpengaruh di masyarakat. Ia berharap pengaruh dari mantan Presiden Joko Widodo dapat memastikan Pilkada berlangsung aman dan lancar. 

    “Kita meminta kepada seluruh tokoh-tokoh yang berpengaruh memohon dan membantu supaya pilkada ini tetap aman, lancar tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Jadi masyarakat tetap damai dan pembangunan ini terus bisa berjalan dengan baik,” ujar dia yang didampingi Jokowi di depan kediaman, Senin (25/11/2024).

  • Rapat Perdana dengan DPR, Menhan Sjafrie Kenalkan 2 Pejabat Baru di Kemhan – Page 3

    Rapat Perdana dengan DPR, Menhan Sjafrie Kenalkan 2 Pejabat Baru di Kemhan – Page 3

    Eks Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri serah terima jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dari Prabowo Subianto ke Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (22/10/2024).

    Menurut Mahfud, sosok Sjafri sudah tepat menggantikan Prabowo karena kepakarannya di bidang pertahanan sebagai eks jenderal bintang 3.

    “Sjafrie Sjamsoeddin merupakan sosok yang tepat menggantikan Prabowo Subianto untuk memimpin Kemenhan. Tim dari Prabowo Subianto pastilah sudah memiliki pertimbangan yang matang sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan ke sosok seperti Sjafrie,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (23/10/2024).

    Mahfud mengaku sudah lama mengenal Sjafri dan dirinya sudah sering berkomunikasi pada kala itu. Karena sebelumnya, Sjafri diketahui adalah asisten langsung dari Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai menteri pertahanan.

    “Sudah sering, sudah kenal lama. Jadi saya kira tepat dipilih oleh Presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan,” ungkap Mahfud.

    Soal kedatangannya saat momentum sertijan di Kantor Kementerian Pertahanan kemarin, Mahfud menjelaskan dirinya diundang sebagai sosok yang juga pernah berdinas di sana sebagai menteri pertahanan di era Presiden Gus Dur.

    Apalagi, jabatan tersebut adalah jabatan eksekutif pertamanya di tataran pemerintahan.

    “Kementerian Pertahanan merupakan almamater pertama di pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur,” tandas Mahfud.

  • Mahfud MD Dukung Langkah Prabowo Tingkatkan Kebanggaan Nasional di Kancah Internasional

    Mahfud MD Dukung Langkah Prabowo Tingkatkan Kebanggaan Nasional di Kancah Internasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Prof. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan apresiasi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam meningkatkan kebanggaan bangsa Indonesia di kancah internasional.

    Dalam sebuah pernyataan terbaru, Mahfud menegaskan bahwa meskipun ada beberapa langkah kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya ia setujui.

    “Terlepas dari ada bagian yang mungkin, kita kurang setuju atas langkah-langkah Pak Prabowo,” ujar Mahfud dalam keterangannya di aplikasi X @mohmahfudmd (24/11/2024).

    Dikatakan Mahfud, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, penampilan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke luar negeri telah berhasil membangun rasa percaya diri (self-confidence) dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia sebagai negara merdeka.

    “Tapi satu hal yang pasti, kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara merdeka,” tukasnya.

    Mahfud menambahkan bahwa meskipun berbagai dinamika politik dan kebijakan terus berkembang, dirinya tetap mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam memperkenalkan Indonesia di kancah internasional.

    Sebagai negara yang merdeka, menurut Mahfud, momen tersebut sangat penting untuk membangun citra positif dan kebanggaan nasional.

    “Anyway, kita apreasiasi,” tambahnya, menunjukkan dukungan terhadap langkah-langkah positif yang dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

    Sebelumnya diketahui, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berhasil membawa pulang komitmen investasi yang sangat signifikan dari lawatannya ke enam negara dalam dua pekan terakhir.

  • Liburan Hemat ke Pantai Karang Anom Probolinggo, Cuma Rp 5 Ribu Surabaya 24 November 2024

    Liburan Hemat ke Pantai Karang Anom Probolinggo, Cuma Rp 5 Ribu Surabaya 24 November 2024

    Liburan Hemat ke Pantai Karang Anom Probolinggo, Cuma Rp 5 Ribu
    Tim Redaksi
    PROBOLINGGO, KOMPAS.com
    – Ratusan warga desa berbondong-bondong mengunjungi
    Pantai Karang Anom
    , destinasi wisata baru yang baru saja dibuka untuk umum, Minggu (23/11/2024).
    Pantai ini terletak di Desa Karanganyar Paiton, Kabupaten
    Probolinggo
    , dan telah menjadi salah satu tempat favorit baru bagi para pelancong.
    Konsep wisata yang ditawarkan di Pantai Karang Anom adalah keindahan alam yang masih alami, dengan pasir bersih dan air laut yang jernih.
    Warga desa setempat dan desa-desa sekitarnya memanfaatkan momen liburan akhir pekan untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati kuliner lokal yang disajikan di sekitar area pantai.
    “Pantai Karang Anom sangat menawan. Saya datang bersama keluarga dan kami sangat menikmati suasana di sini. Pantainya bersih dan pengelolaannya juga sangat baik,” ungkap Siraj (41), salah satu pengunjung.
    Pantai Karang Anom juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti area parkir yang luas, gazebo, dan spot foto
    Instagramable
    , yang membuat pengunjung semakin betah berlama-lama di sana.
    Banyaknya warung makan yang menawarkan hidangan laut segar dan minuman khas lokal turut menambah daya tarik bagi pengunjung.
    Agus, warga Desa Randutatah, desa tetangga Karanganyar, juga memilih untuk berlibur ke Pantai Karang Anom, yang hanya berjarak ratusan meter dari rumahnya.
    Dengan membayar parkir sebesar Rp 5 ribu, dia dan keluarganya bisa mandi dan bersantai di pantai, duduk di atas pasir beralas baliho bekas.
    “Dari pada jauh-jauh liburan ke pantai luar kota, di sini saja. Kalau liburan ke laut tidak cukup Rp 250 ribu. Makanan dan minuman bisa bawa dari rumah. Yang penting liburan, meski murah,” tandas Agus.
    Pihak pengelola pantai juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam, dengan mengimbau pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan.
    Beberapa aksi sosial, seperti penanaman pohon di sekitar area pantai, juga dilakukan untuk mendukung program pelestarian lingkungan.
    Dengan keindahan yang ditawarkan, Pantai Karang Anom diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Probolinggo dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
    Pantai ini baru saja diresmikan, dan Kepala Desa Karanganyar, Mahfud, mengungkapkan bahwa pantai tersebut merupakan bagian dari program Desa Berdaya.
    “Desa Karanganyar sedang membangun desa wisata berupa Pantai Karang Anom. Selain untuk memberdayakan masyarakat dusun Karang Anom, pantai ini juga bertujuan meningkatkan perekonomian warga.”
    “Infrastruktur masih perlu banyak penyempurnaan. Mudah-mudahan bisa dibantu Pemkab Probolinggo dan Pemprov Jawa Timur.”
    “Uang parkir Rp 5 ribu nanti digunakan untuk penambahan fasilitas pantai yang saat ini masih ala kadarnya,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben Nasional

    1 Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben Nasional

    Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menyebut bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati Soekarnoputri
    adalah politikus yang sangat objektif dan demokratis.
    Hal itu dikatakan JK berkaca pada pengalamannya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 dan 2014.
    JK mengatakan, pada
    Pilpres 2004
    ,
    Megawati
    sebagai Presiden mempersilakannya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) mengundurkan diri dan ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden (capres).
    Padahal, Megawati saat itu juga maju sebagai calon presiden (capres) inkumben berpasangan dengan Hasyim Muzadi.
    “Beliau bilang, silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya melanjutkan.
    Tak berhenti sampai di situ, JK menyebut bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004.
    “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben tetapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.

    Kemudian, pada Pilpres 2024, JK menyebut bahwa Megawati selaku Ketua Umum PDI-P yang menentukan dirinya sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
    Menurut JK, dia tidak pernah meminta agar bisa maju sebagai cawapres. Tetapi, Megawati saat itu memintanya bertanggung jawab karena yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta adalah dirinya.
    “Saya tidak pernah ketemu Ibu Mega. Hanya terakhir dia undang bahwa karena Pak Jokowi kan saya yang bawa dari solo ke Jakarta, dari menjadi wali kota menjadi Gubernur DKI, saya yang ngatur kan, Pak Jokowi terima beres saja kita yang selesaikan,” ujarnya.
    “Setelah mau pencalonan, Ibu Mega tiba-tiba minta saya untuk jadi cawapres karena (dibilang) ‘Pak JK yang tanggung jawab ini, Pak JK yang paling senior punya pengalaman. Pak Jokowi kan belum ada pengalaman jadi harus bapak dampingi karena bapak yang bawa’. Jadi, ya karena itu saya terima tanpa negosiasi tanpa apa langsung saja,” katanya lagi.
    Atas dasar itulah, JK menyebut bahwa Megawati adalah politikus yang sangat demokratis sekaligus objektif.
    “Jadi, saya akui Ibu Mega itu politisi yang paling objektif dan demokratis,” ujarnya.
    Meskipun, saat itu, JK sempat berpandangan bahwa Jokowi belum cocok untuk diusung maju sebagai calon presiden (capres) karena baru dua tahun memimpin Kota Jakarta.
    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2004 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pertama yang diselenggarakan secara langsung atau rakyat yang memilih.
    Saat itu, ada lima pasangan calon (paslon), yakni Wiranto-Salahuddin Wahid; Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudo Husodo;
    SBY-JK
    ; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Pilpres langsung pertama itu berlangsung dua putaran. Hasilnya, pasangan SBY-JK mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi.
    Dari hasil penghitungan suara, Megawati-Hasyim Muzani mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Lalu, SBY-JK memeroleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen.
    Sementara itu, pada
    Pilpres 2014
    , pasangan
    Jokowi-JK
    berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
    Berdasarkan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-JK mendapatkan 70.997.85 suara atau 53,15 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat Nasional

    2 Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat Nasional

    Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menyebut bahwa hubungannya baik dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati
    Soekarnoputri pada 2004.
    Meskipun, pada Pemilihan Presiden (
    Pilpres
    ) 2004, JK maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) dan berhadapan dengan Megawati yang maju sebagai calon presiden (capres) incumben.
    Diketahui, pada 2004, Megawati masih menjabat sebagai Presiden RI. Sedangkan JK adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dalam kabinet yang dibentuk Megawati, Kabinet Gotong Royong.
    Demikian juga, SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Kabinet Gotong Royong.
    Menurut JK, hubungannya masih baik dengan Megawati karena saat itu dia telah izin untuk mengundurkan diri dari kabinet dan maju pada kontestasi
    pilpres
    .
    JK menceritakan, awalnya dia diminta oleh Pak SBY untuk mendampingi maju pada
    Pilpres 2004
    .
    “Pak SBY kirim utusan Rahmat Witular untuk meminta, baru bicara per telepon dengan Pak SBY,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).

    Setelah itu, JK menyebut, dia menghadap kepada Megawati selaku Presiden untuk minta izin berhenti karena akan maju pada Pilpres 2004. Sebab, saat itu aturan jelas bahwa pemerintah harus netral dalam pemilihan umum (pemilu).
    “Saya datang ke Bu Mega minta izin. Minta izin bahwa ‘Bu, saya ini ingin juga naik pangkat’, saya bilang begitu. Saya minta izin untuk diizinkan berhenti jadi menteri dulu,” ujarnya.
    “Beliau (bilang), silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK melanjutkan.
    Oleh karena meminta izin tersebut, menurut JK, hubungannya dengan Megawati tetap baik walaupun mereka berhadapan pada Pilpres 2004. Bahkan, pasangan SBY-JK keluar sebagai pemenang.
    Atas dasar itu juga, JK menyebut Megawati sebagai politikus yang sangat demokratis dan objektif.
    “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya.
    Bahkan, JK juga memastikan bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004.
    “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben teapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.
    Berbeda dengan dirinya, JK menyebut bahwa mungkin SBY tidak melakukan apa yang dilakukannya yakni meminta izin langsung. Sehingga, hubungan keduanya seperti sedikit renggang.
    “Kalau Pak SBY karena tidak minta restu, minta izinlah akhirnya Ibu Mega sedikit mungkin merasa kurang etiklah,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2004 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pertama yang diselenggarakan secara langsung atau rakyat yang memilih.
    Saat itu, ada lima pasangan calon (paslon), yakni Wiranto-Salahuddin Wahid;
    Megawati Soekarnoputri
    -Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudo Husodo; SBY-JK; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Pilpres langsung pertama itu berlangsung dua putaran. Hasilnya, pasangan SBY-JK mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi.
    Dari hasil penghitungan suara, Megawati-Hasyim Muzani mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Lalu, SBY-JK memeroleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.