Tag: Mahfud MD

  • Jelang Pelantikan Komite Reformasi Polri, Yusril, Otto, dan Mahfud MD Tiba di Istana

    Jelang Pelantikan Komite Reformasi Polri, Yusril, Otto, dan Mahfud MD Tiba di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tokoh hukum dan pejabat pemerintahan mulai berdatangan menjelang pelantikan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11/2025)

    Menurut pantauan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tiba di Istana sekitar pukul 14.33 WIB.

    Dengan mengenakan jas hitam dan dasi biru muda, Yusril mengatakan dirinya belum mendapat kepastian apakah akan dilantik sebagai anggota komite.

    “Saya belum tahu dilantik atau enggak. Tadi diberi tahu ada acara pelantikan dan diminta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau hanya sebagai undangan, nanti kita tunggu saja lah,” kata Yusril saat tiba di Istana.

    Yusril menyebut pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, saat ditanya jumlah anggota komite, Yusril mengatakan belum mengetahui secara pasti.

    “Belum tahu saya, nanti bisa ditanyakan ke Mensesneg ya, karena yang menangani Keppres Mensesneg,” tambahnya.

    Sekitar 15 menit kemudian, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan juga tiba di Istana pukul 14.50 WIB. Dia mengonfirmasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan pembentukan tim reformasi Polri.

    “Iya, kelihatannya begitu,” ujar Otto ketika ditanya apakah dirinya akan dilantik sebagai anggota komite.

    Meskipun belum mengetahui struktur dan posisi masing-masing anggota, tetapi Otto mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa tim tersebut beranggotakan sekitar sembilan orang.

    “Saya dengar sembilan orang, tapi persisnya bagaimana, kita belum tahu,” ujarnya.

    Otto juga menyebut sejumlah nama yang kemungkinan tergabung dalam tim, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman, dan beberapa tokoh hukum lain. Dia menambahkan bahwa unsur tim akan diambil dari mantan Kapolri, tokoh hukum, dan masyarakat.

    “Waktu dulu Pak Presiden mengatakan akan bentuk tim reformasi ini jumlahnya lebih kurang sembilan orang. Unsurnya ada dari beberapa mantan Kapolri dan tokoh hukum,” ujar Otto.

    Tak lama berselang, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga tiba di Istana sekitar 15.09 WIB. Jimly enggan berkomentar banyak ketika ditanya apakah dirinya akan menjadi ketua tim reformasi Polri.

    Saat ditanya kapan dikabari soal penunjukan, Jimly menjawab telah dihubungi sejak lama.

    “Sudah dua bulan lalu. Tapi ya, tunggulah nanti diumumkan,” ucapnya

    Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kepolisian, meningkatkan profesionalisme, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

    Pelantikan komite tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (7/11/2025) sore di Istana Negara pukul 16.00 WIB.

  • Prabowo Bakal Lantik Tim Reformasi Polri di Istana Hari Ini (7/11)

    Prabowo Bakal Lantik Tim Reformasi Polri di Istana Hari Ini (7/11)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Tim Reformasi Kepolisian di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).

    Pelantikan tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk memperkuat tata kelola dan performa Polri pasca rentetan aksi dan sorotan publik.

    Adapun, nantinya anggota tim telah dipilih dan proses pelantikan tinggal menunggu pengumuman resmi oleh Presiden. Pelaksanaan reformasi ini ditargetkan mengkaji tugas-wewenang Polri, mekanisme akuntabilitas, dan upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

    Langkah ini dinilai sebagai salah satu inisiatif utama pemerintahan Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum dan reformasi kelembagaan dalam kerangka keamanan nasional.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat.

    Hal itu disampaikan usai dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Prasetyo menyebut, pengumuman resmi rencananya dilakukan dalam minggu ini, dengan harapan seluruh anggota komite dapat hadir secara lengkap.

    “InsyaAllah minggu ini lah, jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir dan tidak ada halangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam susunan anggota komite, yang sebelumnya disebut berjumlah sembilan orang.

    “Enggak ada, tidak ada,” tegasnya.

    Saat ditanya mengenai posisi Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dalam struktur komite tersebut, Prasetyo memastikan Mahfud tetap menjadi bagian dari tim.

    “Masih [ada nama Mahfud MD],” katanya singkat.

    Dengan demikian, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi Komite Reformasi Polri, yang disebut akan berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan profesionalisme di tubuh kepolisian.

    “Tinggal diumumkan aja,” pungkas Prasetyo.

  • MRT Cikarang-Balaraja Tahap Awal Dibangun 2026, Ini Rutenya

    MRT Cikarang-Balaraja Tahap Awal Dibangun 2026, Ini Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT MRT Jakarta tengah bersiap untuk membangun proyek MRT lintas timur ke barat dari Cikarang menuju Balaraja. Pada tahun 2026 mendatang, MRT lintas timur barat fase 1 tahap 1 membentang dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Kota Bekasi sepanjang 24,5 Km akan dibangun.

    “Tahap 1 ini rencananya akan mulai dibangun pada 2026 mendatang dengan co-financing Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB),” ungkap MRT Jakarta dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

    Secara keseluruhan, lintas timur barat akan menghubungkan Cikarang, Jawa Barat dan Balaraja, Banten dengan total panjang koridor mencapai 84 Km. PT MRT Jakarta juga akan membangun depo kereta yang berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara.

    “Di antaranya akan dibangun rute sepanjang 5,9 Km menuju depo di Rorotan, Jakarta Utara,” sebutnya.

    Foto: Sejumlah armada bus Transjakarta dan MRT melintas di Jalan ASEAN, Jakarta, Selasa (1/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah armada bus Transjakarta dan MRT melintas di Jalan ASEAN, Jakarta, Selasa (1/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Pada tahapan ini, PT MRT Jakarta juga menggandeng investor swasta PT Deltasari Adipratama untuk pengembangan kawasan Harapan Indah di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu rencananya adalah pembangunan dan pengembangan kawasan berorientasi transit di sepanjang koridor MRT Jakarta.

    Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi studi dan kajian terkait potensi pengembangan lahan dan properti di sekitar jalur lin timur barat fase 1 tahap 1, termasuk pengembangan aksesibilitas dari dan ke stasiun MRT. Selain itu, pemanfaatan lahan juga mencakup identifikasi potensi penempatan stasiun yang efisien dan efektif dari aspek interkoneksi dan integrasi dengan kawasan di sekitarnya. Rencananya, penjajakan awal ini akan berlangsung hingga dua tahun ke depan.

    “Harapannya, kita bisa menghasilkan integrasi antarmoda dengan bangunan di sekitarnya yang akan pada akhirnya akan mempermudah mobilitas masyarakat di Jakarta, bahkan Jabodetabek,” sebut Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Lanjutkan Penyelidikan Whoosh, Meski Prabowo Bakal Tanggung Utang KCIC

    KPK Lanjutkan Penyelidikan Whoosh, Meski Prabowo Bakal Tanggung Utang KCIC

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa tetap menggelar penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), meski Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap bertanggung jawab terhadap polemik utang Whoosh.

    Tanak menegaskan bahwa hal itu tidak mengganggu penyelidikan yang telah berlangsung sejak awal tahun 2025 itu. Menurutnya, Presiden justru mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagaimana menjadi salah satu program asta cita.

    Dia menuturkan jika memang nantinya terbukti terdapat indikasi korupsi dalam proyek Whoosh, KPK juga akan melaporkan kepada Prabowo.

    “Jadi kalau memang hasil penyelidikan memang terindikasi cukup bukti ada perbuatan tindak pidana korupsi, kita akan sampaikan [ke Presiden],” kata Tanak kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Tanak mengatakan sampai saat ini penyelidik masih melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

    “Masih mengumpulkan data dan informasi. Begitu supaya tidak salah dalam menetapkan,” ujarnya.

    Setelah menemukan bukti yang cukup, kata Tanak, tim penyidik melakukan ekspos di hadapan para pimpinan KPK untuk tindak lanjut penelusuran informasi lainnya.

    Sebelumnya, kasus utang Whoosh kembali mencuat setelah Mahfud MD mengatakan adanya dugaan mark-up dalam proyek tersebut kereta cepat tersebut.

    Mahfud MD menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan China biaya per kilometer USD17-18 juta.

    “Dugaan mark up gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu US$52 juta, namun di China sendiri hitungannya hanya US$17 juta sampai US$18 juta. Naik tiga kali lipatkan?” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025).

  • Wajib Miliki SLHS, Dapur MBG di Sampang Evaluasi Standar Kebersihan dan Keamanan Pangan

    Wajib Miliki SLHS, Dapur MBG di Sampang Evaluasi Standar Kebersihan dan Keamanan Pangan

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah melakukan evaluasi terhadap 50 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah tersebut.

    Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap dapur MBG dapat memenuhi standar penyajian makanan bergizi yang optimal. Proses evaluasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari kualitas bahan yang digunakan, kebersihan lingkungan sekitar, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

    Ketua Satgas MBG Sampang, Ahmad Mahfud, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan langkah serius untuk menilai kelayakan operasional dapur MBG yang ada. “Kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, semua aspek kami periksa dengan detail,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (4/11/2025).

    Hasil evaluasi yang dilakukan akan menjadi bahan untuk perbaikan lebih lanjut, baik dari sisi teknis pengolahan makanan maupun administrasi pelaksana program. Ahmad Mahfud juga menegaskan pentingnya setiap dapur untuk memiliki standar yang seragam agar terjamin kelayakannya. Dapur yang belum memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diwajibkan untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.

    “Kami ingin seluruh dapur MBG memiliki standar yang sama dan benar-benar layak. Ini program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.

    Program MBG ini merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting, khususnya di kalangan anak sekolah. Di Sampang, pengawasan dilakukan secara berkala dan terstruktur agar seluruh dapur MBG konsisten dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan. [sar/suf]

  • Jhon Sitorus Bilang Solo Ketar-ketir: Dulu Jonan Dipecat karena Tolak Whoosh, Sekarang Dipanggil Prabowo ke Istana

    Jhon Sitorus Bilang Solo Ketar-ketir: Dulu Jonan Dipecat karena Tolak Whoosh, Sekarang Dipanggil Prabowo ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, kembali menyentil pendukung setia Presiden ke-7 RI, Jokowi, usai kabar eks Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana.

    Publik semakin penasaran lantaran pemanggilan itu di tengah polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Jhon, langkah Prabowo memanggil Jonan yang dulu dikenal sebagai sosok yang menolak proyek Whoosh hingga akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Jokowi, menjadi sinyal kuat adanya perubahan arah kebijakan di pemerintahan saat ini.

    “Solo ketar-ketir, yang dipecat karena menolak Whoosh dipanggil oleh Presiden Prabowo,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (3/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia juga menaruh perhatiannya pada manuver politik sejumlah loyalis Jokowi, termasuk Budi Arie Setiadi.

    Seperti diketahui, Ketum Projo itu terang-terangan mengatakan ingin mendekat ke kubu Gerindra.

    “Kalo Budi Arie udah mau gabung Gerindra, lalu siapa dong yang belain Jokowi lagi?,” timpalnya.

    Jhon bilang, para pendukung Jokowi yang acapkali disebut Termul terkesan kehilangan induk.

    “Termul-termul udah mulai kehilangan induk, beras raskin juga udah habis di gudang,” tandasnya.

    Sebelumnya, Mahfud MD menyinggung dugaan adanya markup besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

  • Ketua KPK Buka Suara Soal Whoosh, Said Didu: Selalu Pasang Badan untuk Geng SOP

    Ketua KPK Buka Suara Soal Whoosh, Said Didu: Selalu Pasang Badan untuk Geng SOP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sekaligus mantan Sekertaris BUMN, Said Didu punya kecurigaan terkait Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Setyo Budianto.

    Kecurigaan Said Didu ini berkaitan dengan adanya back up yang dilakukan Ketua KPK itu dalam polemik Kereta Cepat Jakarta- Bandung (whoosh).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut ini sudah terlihat jelas.

    Dimana, menurutnya Setyo Budianto selalu pasang badan untuk Geng SOP yang ditujukan pada Jokowi dan kroninya.

    “Makin jelas bahwa ketua KPK selalu pasang badan untuk geng SOP,” tulisnya dikutip Senin (3/11/2025).

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, akhirnya angkat bicara merespons pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD.

    Ini terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Menanggapi isu yang berkembang, Setyo menegaskan bahwa hingga saat ini KPK belum menerima laporan resmi terkait dugaan mark up tersebut.

    Lebih jauh, ia mengungkap lebih baik dari pihak internal maupun eksternal.

    “Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” ujar Setyo

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jokowi Sulit Lari dari Kasus Whoosh

    Jokowi Sulit Lari dari Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Melihat perkembangan yang begitu cepat dalam beberapa pekan terakhir, kelihatannya mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan sangat susah bisa lolos dari jerat hukum. Terutama kasus penggelembungan harga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

    “Kasus dugaan korupsi Whoosh buktinya sudah sangat terang benderang,” kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari dari akun Facebook pribadinya, Senin 3 November 2025.

    Meski begitu, menurut Buni Yani, proses terhadap Jokowi, sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto.

    “KPK menunggu lampu hijau Presiden Prabowo untuk menyeret Jokowi ke meja hijau,” kata Buni Yani.

    Menurut Buni Yani, skandal dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh menjadi pintu masuk untuk menyingkap tabir dugaan korupsi selama 10 tahun Jokowi berkuasa secara serampangan dan ugal-ugalan. 

    “Tanpa kemauan yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas publik, Indonesia akan terus terjerembap ke dalam kubangan lumpur keterbelakangan,” pungkas Buni Yani.

    KPK mengungkapkan sudah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Whoosh yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu diungkapkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut tidak perlu ada laporan masyarakat bagi KPK untuk mengusut dugaan markup protek Whoosh.

    “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep kepada wartawan, Senin 27 Oktober 2025.

  • Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta untuk membentuk tim independen dengan menunjuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk memimpin tim yang bertujuan mengusut dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo alias Jokowi.

    Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025. Namun sampai saat ini, KPK tidak mengumumkan apa saja yang sudah dilakukan dalam mengusut proyek tersebut.

    “KPK lamban dan melempem dalam mengusut kasus Whoosh tersebut, sedangkan publik mendesak agar KPK menetapkan Jokowi dan Luhut tersangka sebagai penanggung jawab utama proyek tersebut, karena bagi publik kasus ini mudah dibaca dan mudah ditelusuri,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Namun, Muslim melihat bahwa, pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi tersandera akibat utang budi. Akibatnya, KPK seperti dirudung ketakutan kalau harus mengusut kasus Whoosh secara transparan, profesional dan penuh kejujuran.

    “Diperlukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut. Karena dugaan mark up tiga kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat itu sangat terang benderang. Di bandingkan dengan Arab Saudi yang bangun proyek kereta cepatnya dengan jarak 1.500 Km, biayanya Rp112 triliun. Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun,” jelas Muslim.

    Dengan perbandingan yang sederhana saja kata Muslim, publik mengetahui proyek Whoosh di mark up gila-gilaan. Bahkan menurut Prof Anthony Budiawan kata Muslim, kerugian Whoosh mencapai Rp73,5 triliun.

    “Dengan lambannya dan kagoknya KPK usut Whoosh secara cepat dan transparan, maka diperlukan tim independen untuk selamatkan keuangan negara segera dibentuk. Tim ini segera saja dipimpin oleh Mahfud MD sebagai mantan Hakim MK untuk ngebut mengusut tuntas kasus tersebut,” tutur Muslim.

    Untuk itu kata Muslim, Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan Keppres untuk bagi Mahfud MD dkk untuk segera bekerja mengusut kasus tersebut.

    “Dan untuk sementara ide untuk Whoosh Jakarta-Surabaya nggak perlu dipikirkan dulu. Whoosh yang sekarang saja bermasalah dan larut-larut penyelesaiannya. Kok mau bikin lagi masalah baru untuk Whoosh Jakarta-Surabaya. Ditunggu gebrakan Prabowo dan Mahfud MD untuk selamatkan keuangan negara dan invasi terselubung rezim PKC-Xi Jinping,” pungkas Muslim.

  • Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

    Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

    GELORA.CO -Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mencuri perhatian publik. Dalam dua bulan terakhir menjabat, kinerjanya yang dinilai solid membuat namanya masuk dalam radar politik nasional dan bahkan mulai diperhitungkan sebagai calon potensial di Pilpres 2029.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, fenomena ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan sejumlah survei terbaru, popularitas dan elektabilitas Purbaya menunjukkan kenaikan signifikan.

    “Melampaui nama-nama beken lain yang selama ini hilir mudik sebagai tokoh nasional yang memenuhi unsur yang dinilai cocok sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu, 2 November 2025.

    Menurut Adi, dalam survei yang menanyakan top of mind calon presiden dan wakil presiden—dengan pertanyaan spontan kepada responden siapa yang layak dijagokan jika pemilu digelar hari ini, nama Purbaya muncul cukup dominan.

    “Yang paling tinggi memang masih nama Prabowo Subianto, tentu ini tidak terlepas karena Prabowo adalah Presiden RI saat ini. Tapi di bawah nama Prabowo ada nama yang disebut yaitu Purbaya. Menggeser nama-nama seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Dedi Mulyadi, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo,” jelas Adi.

    Adi menambahkan, hasil itu menunjukkan bahwa Purbaya kini menjadi salah satu figur baru yang patut diperhitungkan di bursa calon pemimpin masa depan. 

    “Artinya, bicara tentang calon presiden 2029, salah satu bonus yang dimiliki oleh Purbaya berkat popularitasnya adalah masuk sebagai runner up,” sambungnya.

    Menariknya, lanjut Adi, ketika survei bergeser pada pertanyaan tentang calon wakil presiden, nama Purbaya justru menempati posisi teratas. 

    “Kalau ditanya top of mind siapa yang paling layak menjadi calon wakil presiden, yang paling tinggi adalah Pak Purbaya, lalu Dedi Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gibran Rakabuming,” paparnya.

    Dari temuan survei-survei tersebut, Adi menyimpulkan bahwa lonjakan elektabilitas Purbaya tidak lepas dari sorotan publik atas kiprahnya sebagai Menteri Keuangan. 

    “Efek pembicaraan dan popularitas Purbaya dalam dua bulan terakhir cukup luar biasa. Wajar kalau kemudian publik spontan menyebut namanya ketika ditanya siapa yang layak maju di Pilpres 2029,” pungkas Adi.