Tag: Mahfud MD

  • DKI kemarin, Wali Kota Jakbar diperiksa hingga MRT pakai GoPay lagi

    DKI kemarin, Wali Kota Jakbar diperiksa hingga MRT pakai GoPay lagi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (23/1) kemarin, mulai dari Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto hingga pengguna MRT bisa memakai lagi pembayaran daring GoPay.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI.

    “Ada 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    2. RS Polri ambil 32 sampel DNA dari 11 kantong jenazah kebakaran Glodok

    Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah mengambil 32 sampel deoxyribonucleic acid (DNA) dari sebelas kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang terjadi pada Rabu (15/1).

    Sebelumnya, pihak RS Polri sudah mengambil 22 sampel DNA dari delapan kantong jenazah. Lalu, pengambilan sampel kembali dilakukan menyusul bertambahnya temuan kantong jenazah korban di lokasi kebakaran pada Selasa (21/1) dan Rabu (22/1).

    Selengkapnya di sini

    3. Jaktim pasang 339 cermin cembung untuk cegah kecelakaan lalu lintas

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) memasang 399 cermin cembung di persimpangan hingga tikungan di 10 wilayah kecamatan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

    “Cermin cembung sudah kita pasang di 339 titik lokasi sepanjang 2024. Baik di tikungan, simpang jalan, maupun titik lain untuk keamanan dan kenyamanan pengendara,” kata Kepala Seksi Lalu Lintas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Benhard Tobing saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Puluhan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menjalani “ramp check” menjelang libur Imlek tahun 2025, Kamis (23/1/2025). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

    4. Pengguna MRT Jakarta kini bisa pakai pembayaran GoPay kembali

    PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan pengguna kini sudah bisa memakai dompet digital (e-wallet) GoPay kembali melalui aplikasi MyMRTJ untuk memudahkan sistem transaksi pembelian tiket.

    “Beranjak dari masukan warga net (netizen), sekarang GoPay Alhamdulillah ya sudah bisa kembali lagi,” kata Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud dalam Forum Jurnalis MRT di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    5. Jelang Imlek, puluhan bus jalani “ramp check” di Terminal Kalideres

    Puluhan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Kalideres, Jakarta Barat menjalani pemeriksaan keselamatan transportasi (ramp-check) menjelang libur bersama dalam perayaan Imlek 2025, Kamis.

    Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam pelaksanaan “ramp check” itu melibatkan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Kedaung Angke, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan jajaran Polsek Kalideres.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Banyak yang Fanatik Jadi Penyebab Kepuasan Pemilih Anies dan Ganjar Tinggi Terhadap Prabowo-Gibran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Januari 2025

    Tak Banyak yang Fanatik Jadi Penyebab Kepuasan Pemilih Anies dan Ganjar Tinggi Terhadap Prabowo-Gibran Nasional 24 Januari 2025

    Tak Banyak yang Fanatik Jadi Penyebab Kepuasan Pemilih Anies dan Ganjar Tinggi Terhadap Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, mengungkapkan bahwa pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1,
    Anies Baswedan
    -Muhaimin Iskandar, serta nomor urut 3,
    Ganjar Pranowo
    -Mahfud MD, tidak menunjukkan fanatisme yang tinggi.
    Hal ini berdampak pada tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Enggak terlalu fanatik pemilih-pemilih ini,” kata Kristanto, dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (20/1/2025).
    Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa
    kepuasan pemilih
    Anies-Cak Imin mencapai 72,4 persen, sedangkan kepuasan pemilih Ganjar-Mahfud berada di angka 71,2 persen.
    Sementara itu, untuk basis massa
    Prabowo-Gibran
    , Litbang Kompas mencatat bahwa 87,9 persen responden merasa puas dengan pemerintahan saat ini.
    Menariknya, survei juga mencatat bahwa mayoritas pemilih golput atau yang tidak memilih berada pada angka yang tinggi, yakni 76,1 persen.
    Kristanto menjelaskan bahwa selain tidak terlalu fanatik, para pendukung kedua pasangan calon ini mulai mempercayai janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah.
    “Begitu dia sudah memilih lalu kemudian melihat Prabowo yang sosoknya yang memenuhi janji-janji, dia lalu percaya itu,” ucap Kristanto.
    Survei ini merupakan bagian dari penelitian periodik yang dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh Litbang Kompas antara 4 hingga 10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
    Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Survei Litbang Kompas
    ini digelar dengan biaya penuh dari Harian Kompas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengguna MRT Jakarta kini bisa pakai pembayaran GoPay kembali

    Pengguna MRT Jakarta kini bisa pakai pembayaran GoPay kembali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengguna MRT Jakarta kini bisa pakai pembayaran GoPay kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 20:25 WIB

    Elshinta.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan pengguna kini sudah bisa memakai dompet digital (e-wallet) GoPay kembali melalui aplikasi MyMRTJ untuk memudahkan sistem transaksi pembelian tiket.

    “Beranjak dari masukan warga net (netizen), sekarang GoPay Alhamdulillah ya sudah bisa kembali lagi,” kata Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud dalam Forum Jurnalis MRT di Jakarta, Kamis.

    Mahfud mengatakan kerja sama ini telah melewati banyak hal yang salah satu masa pandemi COVID-19. Maka itu, dengan senang hati MRT Jakarta kembali bersama GoPay.

    “Selamat datang GoPay, ayo memulai 2025 dengan kolaborasi lintas public transport (transportasi publik) ini,” ujarnya.

    Sementara, Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius berharap dengan kerja sama MRT Jakarta  bisa memberikan promo bagi  pelanggan.

    “Kami memberikan promo menarik di MRT yakni tiket gratis untuk pengguna GoPay pertama kali atau pengembalian (cashback) 100 persen,” ujar Kelvin.

    Kelvin menjelaskan pengguna MRT hanya perlu mengunduh aplikasi GoPay dan MyMRTJ untuk mendapat promo tersebut.

    Dia berharap ke depan kerja sama ini akan membangun kolaborasi terbaru bagi kedua belah pihak.

    MyMRTJ merupakan aplikasi resmi tiket, informasi, promo dan gaya hidup mobilitas MRT Jakarta yang dirilis pada April 2019.

    Aplikasi MyMRTJ memiliki sejumlah fitur unggulan seperti pembelian dan promo tiket menggunakan kode batang (QR), jadwal perjalanan, peta stasiun, informasi pedagang di stasiun, voucer diskon, promo pengumpan hingga diskon layanan wisata dan perbelanjaan di sekitar stasiun MRT Jakarta.

    Sebelumnya, PT MRT Jakarta mulai 1 Juli 2023 sudah tidak menerima pembayaran tiket kereta melalui empat aplikasi dompet digital, yakni DANA, OVO, GoPay, dan LinkAja.

    Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan hal tersebut karena kerja sama PT MRT Jakarta dengan keempat penyedia jasa alat pembayaran elektronik ini sudah selesai.

    Sumber : Antara

  • MRT Mulai Jajakan Hak Penamaan di Proyek Fase 2A Stasiun Thamrin hingga Kota

    MRT Mulai Jajakan Hak Penamaan di Proyek Fase 2A Stasiun Thamrin hingga Kota

    Bisnis.com, JAKARTA – PT MRT Jakarta (Perseroda) mulai menawarkan hak penamaan (naming rights) beberapa stasiun yang sedang dibangun yaitu fase 2A meliputi Stasiun Thamrin hingga Kota. 

    Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud mengatakan pihaknya terus memaksimalkan aset stasiun sebagai pertumbuhan bisnis non-farebox. MRT masih menawarkan hak penamaan stasiun eksisting maupun stasiun yang belum rampung. 

    “Kita masing mengandalkan ada beberapa stasiun yang masih available, Stasiun Blok A, Stasiun Haji Nawi, Asean, Benhil. Tidak hanya di fase I, ada juga Stasiun Monas, Stasiun Thamrin, dan Stasiun Harmoni dan ini sudah mulai ditawarkan sejak sekarang,” kata Farchad kepada wartawan, Kamis (23/1/2025). 

    Farchad menjelaskan pendapatan dari hak penamaan memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan MRT Jakarta. Kontribusi hak penamaan yang juga masuk dalam segmen non-farebox sendiri disebut tembus hingga 40% dari total keseluruhan pendapatan. 

    Adapun sepanjang 2025, MRT Jakarta membidik pertumbuhan pendapatan non-farebox meningkat 2% hingga 5%. Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan ekonomi yang diprediksi berada di posisi 5%. 

    Sebagai gambaran, sepanjang 2023, MRT Jakarta mencatatkan total pendapatan sebesar Rp1,35 triliun. Pendapatan ini masih didominasi oleh pendapatan subsidi sebesar Rp743,76 miliar.  

    Kemudian pendapatan nontiket sebesar Rp358,42 miliar. Jika mengasumsikan kontribusi sebesar 40%, maka naming right menyumbang sebesar Rp143,36 miliar, sedangkan pendapatan tiket tercatat sebesar Rp250,87 miliar. 

    Di sisi lain, per 25 Desember 2024 pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI hingga Kota mencatatkan kemajuan signifikan dengan progres di seluruh paket kontrak (CP) melampaui target yang ditetapkan untuk akhir 2024.

    Paket CP201 yang mencakup segmen Thamrin hingga Monas telah mencapai progres 84,45%, melebihi target akhir tahun sebesar 83,77%. Pada CP202, yang mencakup Stasiun Harmoni, Sawah Besar, hingga Mangga Besar, progres konstruksi telah mencapai 43,98%, melampaui target akhir tahun sebesar 39,77%. 

    Sementara itu, CP203, yang melibatkan pembangunan Stasiun Glodok dan Kota, berhasil menyelesaikan kedua terowongan penghubungnya. Secara keseluruhan, paket ini telah mencapai 66,23% dari target akhir tahun sebesar 65,72%.

  • Megawati Nyanyi Cinta Hampa dan My Way di Ultah ke-78: Bayar Dong

    Megawati Nyanyi Cinta Hampa dan My Way di Ultah ke-78: Bayar Dong

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyanyikan dua lagu di acara Hari Ulang Tahunnya ke-78 di Istana Batu Tulis. Foto/Dok PDIP

    BOGOR – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyanyikan dua lagu di acara Hari Ulang Tahunnya ke-78 di Istana Batu Tulis , Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025). Sebelum bernyanyi, acara terlebih dahulu memanjatkan doa yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng.

    Megawati memberi tumpengnya ke Guntur Soekarnoputra, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan makan siang bersama.

    Di sela-sela kegiatan ini, Megawati turut menyumbang dua lagu favoritnya yakni Cinta Hampa karya D’Lloyd dan My Way karya Frank Sinatra. Sesekali Megawati menyelipkan kelakar di bait lagu yang dinyayikannya.

    Usai bernyanyi, keluarga hingga sahabat memberi tepuk tangan. “Bayar dong,” ujar Megawati sambil tertawa.

    Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana. Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M.Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya.

    Tak hanya itu, putri Megawati yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut hadir dengan kedua anaknya. Sejumlah sahabat Megawati terlihat hadir di antaranya; Wapres ke-11 RI Boediono, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo, Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono.

    Jajaran pengurus DPP PDIP juga tampak hadir dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Ada Wasekjen Sadarestuwati, Adian Napitupulu, dan Y.Aryo Adhi Dharmo. Hadir Bendahara Olly Dondokambey dan Wakil Rudianto Tjen.

    Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Komaruddin Watubun, Yasonna Laoly, Ahmad Basarah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sri Rahayu, dan Wiryanti Sukamdani. Ada juga Kepala Baguna PDIP Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito.

    (rca)

  • Megawati rayakan ulang tahun ke-78 secara sederhana di Batu Tulis

    Megawati rayakan ulang tahun ke-78 secara sederhana di Batu Tulis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

    Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

    Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya. Lalu, tampak juga putri Megawati, Puan Maharani dengan kedua anaknya.

    Sejumlah sahabat Megawati juga hadir, di antaranya Wapres ke-11 RI Boediono, mantan Mensesneg Bambang Kesowo, Mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

    Jajaran pengurus DPP PDIP juga tampak hadir dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, antara lain hadir Wasekjen Sadarestuwati, Adian Napitupulu, dan Y.Aryo Adhi Dharmo.

    Selain itu bendahara partai Olly Dondokambey dan wakil Rudianto Tjen. Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Komaruddin Watubun, Yasona Laoly, Ahmad Basarah, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sri Rahayu, dan Wiryanti Sukamdani.

    Ada juga Kepala Baguna PDIP Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito.

    Tidak ada acara perayaan khusus yang diadakan lantaran sejak awal Megawati memang hanya ingin merayakan hariulang tahunnya secara sederhana. Usai melangsungkan doa, acara dilanjutkan makan siang bersama.yang diawali pemotongan tumpeng.

    Megawati memberi potongan tumpeng ke Guntur Soekarnoputra, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo.

    Guntur terlihat dua kali mencium kening Megawati saat tiba dan usai menerima tumpeng.

    Megawati juga menyumbang dua lagu favoritnya yakni Cinta Hampa yagn dipopulerkan grup musik D’lloyd dan My Way yang dipopulerkan Frans Sinatra. Sesekali Megawati menyelipkan kelakar di bait lagu yang dinyayikannya.

    Usai Megawati bernyanyi, semua ang hadir memberikan tepuk tangan.

    “Bayar dong,” ujar Megawati seraya tertawa.

    Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Badan Kebudayaan Nasional PDIP menggelar acara “Hari Bahagia Ibu Rakyat; Harmoni Dalam Nada dan Rupa”.

    Kegiatan itu menampilkan stand up comedy, Komunitas Seniman Pasar Seni Ancol, dan Svara Nusantara.

    Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyatakan kader partai seluruh Indonesia ikut merayakan HUT ke-78 Megawati di tempatnya masing-masing. Hadiah yang diberikan para kader adalah Gerakan Menanam Pohon dan Merawat Bumi.

    Kegiatan itu mengejawantahkan ajaran Megawati bahwa berpolitik itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Gerakan merawat bumi mengekspresikan cinta kasih Megawati terhadap pertiwi.

    “Beliau bukan hanya Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden kelima RI. Bagi kami semua, Ibu Megawati sudah seperti Ibu kami sendiri. Kami bounded secara ideologi, spiritual, kesejarahan, dan juga dengan seluruh alam pikir, alam rasa, dan rekam jejak Ibu Mega yang dikenal sangat kokoh menjaga konstitusi dan demokrasi,” ujar Hasto Kristiyanto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sengkarut Pagar Laut Tangerang: SHGB-SHM Kini Dicabut, Kecurigaan Mahfud soal Ulah Orang Dalam – Halaman all

    Sengkarut Pagar Laut Tangerang: SHGB-SHM Kini Dicabut, Kecurigaan Mahfud soal Ulah Orang Dalam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah akhirnya mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, mengatakan, SHGB dan SHM cacat prosedural dan material. 

    Nusron menjelaskan, dari 266 SHGB dan SHM di area tersebut yang dicocokkan dengan data peta yang ada, telah diketahui berada di luar garis pantai, alias berada di atas laut.

    Sehingga, tidak bisa disertifikasi dan tidak boleh menjadi privat properti. 

    “Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti.

    “Maka ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar (garis pantai) adalah cacat prosedur dan cacat material,” ungkap Nusron di Tangerang, Rabu (22/1/2025). 

    SHGB dan SHM bisa secara otomatis dicabut tanpa proses pengadilan, karena sertifikat tersebut rata-rata terbit pada 2022-2023, atau kurang dari lima tahun. 

    “Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum lima tahun, maka Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,” jelasnya.

    Kecurigaan Mahfud Ada Orang Dalam ‘Bermain’

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, curiga ada andil nakal dari orang dalam yang terlibat dalam menerbitkan HGB dan SHM di area pagar laut Tangerang. 

    Mahfud pun mendesak pemerintah untuk menyelidiki dugaan penerbitan sertifikat tersebut secara jalur hukum. 

    Mahfud meyakini bahwa penerbitan sertifikat itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran oknum tertentu, baik dari aparat atau birokrasi yang terlibat dalam prosesnya.

    Ia menduga ini lebih dari sekadar masalah administrasi.

    Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam wawancara dengan Rizal Mustary pada program Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official.

    “Pasti itu pekerjaan oknum aparat. Atau birokrasilah, yang mengurus ini. Nah, untuk itu sekarang yang ini nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum,” ujar Mahfud, Rabu (22/1/2025).

    Diketahui, ada 263 bidang tanang dalam bentuk HGB yang diterbitkan. 

    Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang juga terbit di area pagar laut di Tangerang ini. 

    Dengan jumlah tak sedikit itu, Mahfud pun menduga penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut memiliki tendensi ke arah pidana terkait kolusi. 

    “Kalau kayak gini, ini tendensinya pidana, tendensinya kolusi. Sampai begitu banyak, eh, ratusan (bidang). Bukan semata salah tik atau apa. Ada kongkalikong. Oleh sebab itu ini harus diusut,” tambah Mahfud.

    Menurut Mahfud, pengusutan masalah sertifikat pagar laut ini juga tak begitu sulit.

    Karena pemerintah bisa langsung menelusuri siapa pihak yang menandatangani HGB dan SHM tersebut, sekaligus Kantor BPN yang menerbitkan.

    “Karena ada kantor yang disebut Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263, itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti. Ada yang tanda tangan. Iya kan? Di semua itu. Nah mulai dari situ,” imbuh Mahfud.

    Kementrian ATR Periksa Pejabat BPN Tangerang 

    Terkait hal ini, Kementrian ATR/BPN tengah memeriksa sejumlah pihak yang terlibat penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut. 

    Termasuk di antaranya yang diperiksa adalah sejumlah kepala seksi hingga mantan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang. 

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menegaskan bahwa pemeriksaan mencakup petugas juru ukur dan petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat HGB dan HM tersebut untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penerbitannya.

    “Pemeriksaan ini oleh pengawas internal pemerintah dalam hal ini Inspektorat Jenderal mengenai atau menyangkut pelanggaran kode etik dan disiplin,” jelas Nusron, di Tangerang, Rabu (22/1/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Selain itu, Nusron juga memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya untuk memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

    Pasalnya, KJSB diduga terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penerbitan SHGB terkait proyek pagar laut tersebut.

    Kementerian ATR/BPN akan memastikan apakah prosedur yang berlaku telah diikuti dan dijalankan dengan benar dalam proses pengukuran oleh KJSB tersebut.

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com) 

  • Sosok Menteri Terkaya di Kabinet, Harta Rp 5,4 Triliun Setara APBD Kabupaten, Ini Profesi Sebelumnya

    Sosok Menteri Terkaya di Kabinet, Harta Rp 5,4 Triliun Setara APBD Kabupaten, Ini Profesi Sebelumnya

    TRIBUNJATIM.COM – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana termasuk menteri Prabowo Subianto yang ternyata sangat kaya raya.

    Harta kekayaan Widiyanti Putri Wardhana tembus triliunan rupiah.

    Jika dilihat dari nominal dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 9 Desember 2024, Widiyanti Putri Wardhana punya harta Rp 5,4 Triliun.

    Angka tersebut tentu saja sangat luar biasa.

    Angka ini hampir setara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 Kota Makassar sebesar Rp 5,7 triliun dan Kabupaten Berau senilai Rp 5,2 triliun. 

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memiliki 109 anggota di Kabinet Merah Putih.

    Mereka terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah 56 wakil menteri. 

    Dari 109 ‘pembantunya’ di kabinet itu, ada sosok menteri Prabowo-Gibran yang memiliki harta kekayaan dengan angka fantastis, dan inilah si menteri cantik Widiyanti Putri Wardhana.

    Apa sebenarnya pekerjaan Menteri Widiyanti sebelum akhirnya diangkat menjadi Menteri Pariwisata?

    Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana merupakan pengusaha di bidang energi dan agrobisnis.

    Adapun perusahaannya terafiliasi dengan PT Teladan Prima Agro Tbk (TPA).

    Bisnis utama perusahaan dengan kode emiten TLDN ini adalah perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO.

    Melalui anak usahanya, PT Daya Lestari, TPA mengolah limbah sawit menjadi bahan bakar turbin listrik (biomassa) dan menjual listriknya ke PLN.

    Widiyanti Putri Wardhana merupakan Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih, yang dipimpin pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Ia merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group, sebuah perusahaan besar yang aktif di berbagai sektor, termasuk agribisnis dan pertambangan.

    Widiyanti Putri Wardhana lahir di Singapura, 8 Desember 1970.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (Instagram)

    Dikutip dari Tribun Tangerang, Widiyanti merupakan istri dari Wishnu Wardhana yang merupakan mantan direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY), salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.

    Widiyanti memiliki karier gemilang di sektor bisnis dan filantropi, dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di berbagai industri.

    Ia juga menjadi salah satu pendiri Teladan Group dan telah berperan aktif dalam pengembangan perusahaan tersebut. 

    Untuk latar belakang pendidikannya, Widiyanti meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California pada 1993.

    Pengalamannya di dunia pendidikan internasional ini memperkuat wawasan dan kemampuan bisnisnya dalam mengelola perusahaan.

    Riwayat pekerjaan Direktur PT Teladan Prima Agro sejak 2012 hingga 2021

    Komisaris di PT Teladan Prima Agro sejak 2021

    Komisaris di beberapa anak usaha TPA sejak 2013

    Komisaris PT Teladan Agro Resources dari 2007 hingga 2012

    Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk periode 2018-2024\

    Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani yang fokus pada kesejahteraan masyarakat.

    Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Widiyanti berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 152 miliar.

    Ia tercatat memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan.

    Widiyanti juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 19,4 miliar.

    Ia tercatat memiliki 7 unit mobil dari berbagai merek, seperti Mercedes Benz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Land Rover Range Rover, Bentley Flying Spur, Lexus LM350H, dan Lexus LS500H.

    Selain itu, Widiyanti juga memiliki surat berharga sebesar Rp 5 triliun, harta bergerak lainnya sebesar Rp 43,8 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 67,1 miliar.

    Kemudian, harta lainnya mencapai Rp 77,7 miliar.

    Dengan demikian, total kekayaan Widiyanti sebesar Rp 5,4 triliun

    Menteri Pariwisata (Tribunnews.com)

    Sementara itu, pada 100 hari pertama melakukan pekerjaan sebagai pelaksana negara, pemerintahan Prabowo dan Gibran, sosok pejabat negara ini membuat ulah.

    Aksinya viral di media sosial sampai didemo oleh pegawainya sendiri.

    Tak hanya itu, salah satu dari empat pejabat negara ini mengundurkan diri setelah mendapat tekanan dari publik.

    Lantas, siapa saja sosok empat pejabat negara ini?

    Mereka diketahui menjabat sebagai utusan khusus presiden hingga menteri.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    4 pejabat negara berulah selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran

    1. Yandri Susanto

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (Istimewa)

    Pertama, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto.

    Yandri diketahui membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi Kementerian PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto untuk acara pribadi.

    Acara tersebut merupakan peringatan haul kedua almarhumah ibunya, Hj Biasmawati dan undangannya mencakup perayaan Hari Santri tahun 2024 serta Tasyakuran

    Apa yang dilakukan Yandri tersebut lantas menuai sorotan dan kritikan. Termasuk dari eks Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebarkan informasi tersebut ke publik. 

    Mahfud MD menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi.

    Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu segera mengklarifikasi. Ia mengakui penggunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi murni kesalahan administrasi.

    Ia juga berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menegaskan, tidak menggunakan uang kementerian untuk acara tersebut, meskipun undangan menggunakan kop kementerian. 

    “Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan, demi Allah, demi Rasul, enggak ada,” ujar Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

    Tindakan Yandri tersebut juga berujung teguran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Mayor Teddy memberi peringatan kepada seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih agar berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri.

    Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, peringatan serius dari Mayor Teddy disampaikan melalui pesan WhatsApp group.

    “Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” kata Budi Arie Setiadi, menirukan pesan peringatan itu kepada awak media di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

    2. Gus Miftah

    Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah(tangkap layar kompas TV)

    Kedua, ada Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah yang sempat menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Merah Putih.

    Miftah tersandung masalah setelah menghina Sunhaji, seorang penjual es teh saat berdakwah di Magelang.

    Dari atas panggung, Miftah melontarkan ucapan tak pantas kepada Sunhaji yang berjualan di tengah-tengah hadirin. 

    “Es tehmu sih akeh (masih banyak)? Ya, sana jual g*****. Jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir,” ujar Miftah. 

    Ucapan Miftah itu membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak, sedangkan Sunhaji hanya berdiri terdiam. 

    Setelah video itu viral di media sosial, warganet ramai-ramai mengecam. Ujungnya, Miftah membuat video klarifikasi guna menyampaikan permintaan maaf. 

    Usut punya usut, Miftah baru meminta maaf setelah ditegur Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Ia lantas menemui Sunhaji dan meminta maaf secara langsung.

    Meski demikian, publik sudah terlanjur jengkel dengan kontroversi yang dibuat Miftah. Terlebih muncul lagi video lain di mana Miftah menghina seniman legendaris, Yati Pesek.

    Di tengah desakan dan kecaman publik, Miftah pun memilih mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden.

    “Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang. 

    Miftah menegaskan, keputusan mundur itu diambil tanpa desakan dari pihak mana pun, melainkan didasarkan atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya kepada Presiden serta kepada bangsa dan negara. 

    “Keputusan ini saya ambil atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” kata dia.

    Sambil menahan tangis, Miftah juga menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas kontroversi yang telah dibuat. 

    3. Raffi Ahmad

    Raffi Ahmad. (Instagram @raffinagita1717)

    Kemudian ada artis Raffi Ahmad yang kini juga menjadi pembantu Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Raffi Ahmad membuat kontroversi terkait penggunaan mobil dinas dengan pelat RI 36.

    Mobil pelat RI 36 menuai kontroversi setelah sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang petugas patroli dan pengawalan (patwal) di jalanan Jakarta viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, petugas patwal bersepeda motor terlihat membelah kemacetan untuk memberikan jalan bagi mobil pelat RI 36. 

    Aksi petugas itu menuai kritik karena dianggap arogan, terutama ketika terlihat menunjuk-nunjuk sopir taksi eksekutif yang berada di jalur yang sama.

    Sosok pemilik mobil pelat RI 36 itu sempat menjadi teka-teki. Bahkan ada 3 nama menteri yang terseret lantaran disebut sebagai penggunanya.

    Yaitu Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi; Menteri Komunikasi dan Digital (Menkodigi), Meutya Hafid; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.

    Namun, ketiga menteri kompak membantah. Mereka bukanlah pemilik mobil berpelat RI 36.

    Tak lama, Raffi Ahmad mengakui, mobil berpelat RI 36 adalah kendaraan yang digunakan dalam keperluan dinas kenegaraan.

    Keterangan itu dikirimkan asistennya ke kalangan wartawan, Sabtu (11/1/2025).

    Raffi Ahmad menjelaskan pada saat kejadian dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut karena kendaraan tesebut sedang dalam perjalanan menjemputnya.

    Mobil dinas itu sebelumnya mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan.”

    “Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berpelat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi.

    Sebagai pengguna mobil berpelat RI 36, Raffi Ahmad menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

    Kronologi kejadian yang sebenarnya di depan rangkaian, terdapat taksi Alphard berwarna hitam di mana di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

    Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen.

    Petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi dengan mengatakan, “Sudah, Maju pak” dengan gestur yang terlihat di video.

    Terkait hal ini, lagi-lagi pihak Istana melalui Seskab, Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan teguran.

    Namun, ia enggan merinci identitas pejabat negara yang memakai mobil berpelat RI-36 tersebut.

    “Sudah, sudah kita tegur,” ujar Teddy, Sabtu (11/1/2025).

    4. Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Adryan Yoga Paramadwya/Kompas)

    Terbaru, ada Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang baru saja didemo pegawainya di Kementerian Saintekdikti, Senin (20/1/2025).

    Demo tersebut digelar untuk mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian. 

    Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes yang ditujukan Satryo Soemantri.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

    Seorang ASN Kementerian Saintekdikti yang dipecat yaitu Neni Herlina mengungkapkan, pemecatannya itu dilakukan secara tidak etis.

    Pemecatan tersebut diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satryo.

    Neni menyebut pejabat eselon I juga menjadi korban pemecatan Satryo. Dia adalah Abdul Haris yang sempat menjabat sebagai Dirjen Kemendiktisaintek.

    Isu lain yang dibawa para pegawai Kementerian Saintekdikti adalah perilaku Satryo yang sempat menganiaya pegawai vendor yang bekerja sama dengan Kemendiktisaintek.

    Satryo pun telah buka suara terkait aksi demo para pegawainya di Kemendiktisaintek.

    Menurutnya, aksi tersebut dipicu masalah mutasi yang ada di Kemendiktisaintek.

    Mengingat Satryo memiliki kebijakan untuk melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran pada pegawainya.

    Satryo mengungkap, mutasi ini dilakukannya karena ingin membenahi Kemendiktisaintek sesuai dengan anjuran Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran pemerintah.

    Ia menilai, kebijakan mutasi besar-besaran yang diambilnya ini membuat beberapa pihak tidak berkenan.

    Sehingga berujung pada aksi demo yang dilakukan pegawai Kemendiktisaintek hari ini.

    “Kita ingin membenahi. Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Ada mutasi cukup besar dan karena memang ada pihak-pihak yang tidak berkenan dimutasi,” kata Satryo.

    Lebih lanjut, dia juga membantah adanya tuduhan bahwa dirinya menampar pegawainya.

    Dia mengatakan aksi penamparan pada pegawai Kemendiktisaintek ini tak ada sama sekali.

    “Penamparan? Tidak ada sama sekali,” tegas Satryo.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Sengkarut Pagar Laut Tangerang: SHGB-SHM Kini Dicabut, Kecurigaan Mahfud soal Ulah Orang Dalam – Halaman all

    Mahfud MD Duga Ada Orang Dalam Dibalik Sertifikat Pagar Laut Tangerang, Desak Pemerintah Mengusutnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Menko Polhukam sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD ikut menanggapi soal masalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut yang ada di perairan Tangerang, Banten. 

    Mahfud menduga ada orang yang bermain-main dibalik penerbitan sertifikat pagar laut ini.

    Untuk itu Mahfud mendesak pemerintah untuk mengusut masalah sertifikat ini secara hukum.

    “Pasti itu pekerjaan oknum aparat. Atau birokrasilah, yang mengurus ini. Nah, untuk itu sekarang yang ini nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum,” kata Mahfud dilansir Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

    Lebih lanjut Mahfud menduga, penerbitan sertifikat pagar laut ini bukan hanya pelanggaran karena kesalahan administrasi semata.

    Melainkan ada dugaan perbuatan kolusi dibalik penerbitan sertifikat pagar laut ini.

    Mengingat sudah sudah muncul kavling-kavling dalam HGB dan SHM yang diterbitkan.

    Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga telah menyebutkan bahwa ada 263 bidang tanah dalam bentuk HGB yang diterbitkan.

    Selain HGB, terdapat SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.

    “Kalau kayak gini ini tendensinya, tendensinya ini pidana, tendensinya kolusi. Sampai begitu banyak eh, ratusan (bidang).”

    “Bukan semata salah tik atau apa. Ada kongkalikong. Oleh sebab itu ini harus diusut,” ungkap Mahfud. 

    Menurut Mahfud, pengusutan masalah sertifikat pagar laut ini juga tak begitu sulit.

    Karena pemerintah bisa langsung menelusuri siapa pihak yang menandatangani HGB dan SHM tersebut, sekaligus Kantor BPN yang menerbitkan.

    “Karena ada kantor yang disebut Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263, itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti. Ada yang tanda tangan. Iya kan? Di semua itu. Nah mulai dari situ,” imbuh Mahfud.

    Ombudsman Bakal Meminta Keterangan Perusahaan Pemilik Sertifikat Pagar Laut di Tangerang  

    Ketua Ombudsman RI, Mochammad Najih memastikan pihaknya akak memintai keterangan pihak swasta atau perusahaan yang terkait dengan pagar laut hingga memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) dari Kementerian ATR/BPN.

    Hal itu dikatakan Najih usai ditanya terkait apakah ada kemungkinan perusahaan yang terlibat bakal diminta keterangan Ombudsman. 

    “Iya, itu termasuk pihak-pihak yang kita akan minta keterangan,” kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2024).

    Najih menambahkan saat ini Ombudsman masih terus mendalami informasi dan kemungkinan adanya dugaan maladministrasi soal polemik pagar laut di pesisir Tangerang, Banten.

    Jika ditemukan maladministrasi, maka Ombudsman bakal merekomendasikan pembatalan terbitnya HGB dan SHM tersebut.

    “Implikasinya ya sertifikat itu harus dibatalkan karena disusun atau diterbitkan dengan prosedur yang tidak sesuai administrasinya. Tapi kalau di dalam proses penerbitan itu ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum yaitu nanti penegak hukum yang akan menindaklanjuti, bukan lagi Ombudsman,” kata dia.

    “Batasnya kalau itu di dalam proses penerbitannya itu memang ada maladministrasi ya harusnya penerbit dari sertifikat itu mencabut bahwa sertifikat itu ternyata disusun dengan cara yang ilegal. Jadi kan harus dibatalkan oleh ATR/BPN,” kata Najih lagi.

    Najih mengaku butuh waktu lebih dari satu bulan, karena polemik pagar laut ini terus berkembang dari hari ke hari.

    “Karena kemarin mestinya kami ini perlu waktu 30 hari ini mungkin ya perlu tambahan waktu mungkin sekitar 45 hari sampai 60 hari ya, karena isu baru tentang penerbitan sertifikat ini, enggak bisa cepat gitu karena kami akan telusuri di tingkat yang paling bawah di desa sampai di tingkat ATR/BPN,” tandasnya.

    SHGB-SHM Pagar Laut di Tangerang Dicabut

    Pemerintah mencabut SHGB dan SHM atas pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten. 

    Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. 

    Nusron mengatakan, SHGB dan SHM cacar prosedural dan material.

    Menurut Nusron, dari 266 SHGB dan SHM di area tersebut yang dicocokkan dengan data peta yang ada, telah diketahui berada di luar garis pantai, alias berada di atas laut.

    Sehingga, tidak bisa disertifikasi dan tidak boleh menjadi privat properti. 

    “Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti.

    “Maka itu ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar (garis pantai) adalah cacat prosedur dan cacat material,” ungkap Nusron di Tangerang, Rabu (22/1/2025) dikutip dari Kompas.com. 

    SHGB dan SHM itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan status hak atas tanahnya tanpa proses pengadilan.

    Sebab, sertifikat tersebut rata-rata terbit pada 2022-2023, atau kurang dari lima tahun. 

    “Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum lima tahun, maka Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Milani Resti Dilanggi/Reza Deni)(Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

    Tangerang”>Baca berita lainnya terkait Pagar Laut 30 Km di Tangerang.

  • 10
                    
                        Yakin Orang Dalam Bermain, Mahfud MD Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Hukum Usut HGB Pagar Laut
                        Nasional

    10 Yakin Orang Dalam Bermain, Mahfud MD Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Hukum Usut HGB Pagar Laut Nasional

    Yakin Orang Dalam Bermain, Mahfud MD Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Hukum Usut HGB Pagar Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar Hukum Tata Negara
    Mahfud MD
    meminta pemerintah mengusut masalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di perairan Tangerang, Banten, lewat jalur hukum.
    Pasalnya, ia meyakini ada orang dalam yang bermain-main atau melakukan praktik kolusi hingga terbit sertifikat tersebut.
    Dia menekankan, tidak mungkin sertifikat tersebut dimiliki tanpa bantuan oknum tertentu.
    Hal ini dikatakan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar Terus Terang pada kanal YouTube Mahfud MD Official.
    Kompas.com sudah memperoleh izin untuk mengutipnya.
    “Pasti itu pekerjaan oknum aparat. Atau birokrasilah, yang mengurus ini. Nah, untuk itu sekarang yang ini nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum,” kata Mahfud, dikutip Rabu (22/1/2025).
    Menurut Mahfud, ia tidak berpendapat bahwa ini hanya pelanggaran administrasi karena kesalahan administrasi semata.
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meyakini, tendensi masalah ini adalah perbuatan kolusi yang bisa dijerat pidana.
    Pasalnya, sudah muncul kaveling-kaveling dalam HGB dan SHM yang diterbitkan.
    Berdasarkan penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, ada 263 bidang tanah dalam bentuk HGB yang diterbitkan.
    Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.
    Selain HGB, terdapat SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.
    “Kalau kayak gini ini tendensinya, tendensinya ini pidana, tendensinya kolusi. Sampai begitu banyak eh, ratusan (bidang). Bukan semata salah tik atau apa. Ada kongkalikong. Oleh sebab itu ini harus diusut,” tuturnya.
    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menuturkan, tidak sulit untuk mengusut kasus sebesar ini.
    Pemerintah bisa mulai menelusuri siapa pihak yang menandatangani HGB dan SHM tersebut, sekaligus Kantor BPN yang menerbitkan.
    “Karena ada kantor yang disebut Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263, itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti. Ada yang tanda tangan. Iya kan? Di semua itu. Nah mulai dari situ,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, penemuan pagar laut ini bermula dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024.
    Pagar laut ini menjadi sorotan karena diketahui tidak memiliki izin.
    Belakangan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).
    Namun, Nusron Wahid mengatakan, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material, karena itu batal demi hukum.
    “Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material,” jelas Nusron dalam konferensi pres di Tangerang, Rabu (22/1/2025), dikutip dari Antara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.