Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok Presiden RI Ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta, Barat, Rabu.

    Kenangan itu khususnya terkait gebrakan Gus Dur yang akhirnya membolehkan warga Tionghoa merayakan kegiatan etnisnya.

    “Iya (warisan Gus Dur) memang bagus. Artinya, Gus Dur memang waktu itu menggempur. Dulu kan dilarang kegiatan-kegiatan etnis China, dianggap bukan Indonesia. Tapi, kata Gus Dur (etnis) China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, (etnis) China juga bagian dari Indonesia,” kata Mahfud.

    Menurut dia, Cap Go Meh sebagai perayaan puncak Tahun Baru Imlek 2025 juga mengingatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multikultural, multiagama, multietnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujarnya.

    Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Perarakan tersebut pun menjadi semakin meriah diiringi oleh pertunjukan Barongsai dan musik-musik bertemakan Imlek.

    Tepat di lokasi acara, para pejabat menduduki bangku terdepan sambil menikmati mata acara ditampilkan, salah satunya Tarian Betawi.

    Para warga yang ikut berarak dari Gapura Chinatown pun tampak enggan meninggalkan lokasi demi melihat tokoh-tokoh yang hadir dalam perayaan tersebut.

    Para warga tampak memenuhi area sekitar tempat perayaan itu bahwa lebih banyak lagi yang duduk di pinggir sepanjang Jalan Pancoran.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kritik Mahfud MD soal Kesejahteraan Rakyat

    Kritik Mahfud MD soal Kesejahteraan Rakyat

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemerintah memiliki tugas sangat penting dalam menyejahterakan rakyatnya terutama di bidang penegakan hukum. Mantan Menkopolhukam RI, Mahfud MD pun memberikan kritiknya dalam proses penegakan hukum yang masih berlaku sewenang-wenang dan tidak menegakkan prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan.

    ”Yang paling relevan sekarang ini kita harus membangun kesejahteraan rakyat dengan politik dan pemerintahan yang demokratis, tidak berlaku sewenang-wenang, menegakkan hukum dan keadilan dengan prinsip kesamaan didepan hukum dan pemerintahan,” kata Mahfud di ruang Auditorium B Fakultas Hukum UGM saat mengisi Dialog Kebhinekaan dalam rangka Dies ke-79 Fakultas Hukum UGM, Rabu 5 Februari 2025.

    Mahfud memberikan contoh dengan kondisi yang dialami para generasi sekarang ini yang sulit mendapat pekerjaan dan peluang untuk membuka usaha. Hal ini karena masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

    “Mau melamar (kerja) ke pemerintah tapi tidak punya orang dalam, maka kita disingkirkan. Mau daftar polisi, dimintai uang. Pas tidak lulus, saat ditagih, malah yang nagih dilapor karena dianggap fitnah. Malah bisa dipenjara,” katanya.

    Mahfud MD juga mengatakan soal kondisi anak muda yang sulit untuk mendapat izin mendirikan usaha karena birokrasi yang sangat rumit.

    “Anak muda membuka usaha awal atau startup, ambil izin bukan di pemerintah, tapi ambil ke Singapura atau Dubai, sehari dapat. Tentu pajaknya diambil sana, di negeri sendiri didiskriminasi sendiri, diperlakukan tidak adil, kondisi ini bisa melemahkan persatuan,” katanya.

    Menurutnya lemahnya semangat persatuan dan kesatuan juga cinta tanah air generasi muda karena kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Generasi saat ini yang bukan pelaku pejuang perang kemerdekaan maka semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air sangat berbeda jauh dengan para pejuang kemerdekaan.

    ”Kita-kita ini tidak ikut dalam perang. Pelaku sejarah sudah hampir habis. Generasi baru sekarang ini berkomunikasi dengan ide-ide barat. Karenanya generasi baru ini memerlukan kebutuhan baru yang perlu dilayani pemerintah yang pro dengan rakyat,” katanya

    Mahfud menegaskan, dalam membangun negara yang berdaulat maka kunci berhasilnya adalah bersatunya seluruh elemen masyarakat. Maka tugas merawat kebhinekaan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga akan menciptakan keadilan sosial.

    Mahfud MD mengatakan perbedaan atas ikatan primordial yang mana ras, suku daerah sudah seharusnya tidak lagi menjadi masalah yang dapat memecah belah Indonesia. Karena, target program Indonesia emas pada tahun 2045 juga sangat bergantung pada kondisi stabilitas negara.

     

    Yuk, Singgah di Kampung Inggris Pinggir Kali Purwokerto

  • Pemkab Bondowoso Proses Pemecatan Munandar yang Terjerat Korupsi

    Pemkab Bondowoso Proses Pemecatan Munandar yang Terjerat Korupsi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memproses pemecatan mantan Kepala Dinas Binamarga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), Munandar.

    Munandar resmi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin, 23 Desember 2024 lalu atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

    Berdasarkan putusan dengan nomor perkara 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, Munandar dijatuhi hukuman penjara 2 tahun, denda Rp300 juta, subsider kurungan 3 bulan.

    Munandar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan di Dusun Bata, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin.

    Munandar terbukti bersekongkol jahat dengan dua rekanan, yakni RM dan ES, saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso tahun 2022 dengan total anggaran Rp4,4 miliar.

    Akibat persekongkolan itu, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2,2 miliar atau 50 persen dari pagu anggaran.

    Selain Munandar, PN Tipikor Surabaya juga memvonis bersalah RM dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan ES dengan pidana 1 tahun dan 2 bulan penjara.

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa ASN yang dihukum penjara minimal 2 tahun dapat diberhentikan dari jabatannya.

    Pemberhentian ini dilakukan tanpa permintaan sendiri dan tidak memandang jenis pidananya.

    Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati, saat dikonfirmasi BeritaJatim.com melimpahkan wawancara ke Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi.

    BeritaJatim.com menindaklanjutinya dengan mengonfirmasi Mahfud Junaidi pada Senin (10/2/2025) di ruang kerjanya.

    Yang bersangkutan menyatakan bahwa telah memproses pemberhentian Munandar.

    “Kami sudah mengajukan berkas-berkasnya lewat aplikasi ke BKN. Sejauh ini kami menunggu Pertek (Peraturan Teknis) dari BKN,” katanya.

    Pemkab Bondowoso telah mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Munandar ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Diajukan PTDH. Untuk kapan penetapan dan keputusan resminya, itu wewenang dari BKN,” tegasnya. [awi/beq]

  • Mahfud MD Kritisi Lemahnya Penegakan Hukum: Susah Cari Kerja dan Praktek KKN Tak Terkendali

    Mahfud MD Kritisi Lemahnya Penegakan Hukum: Susah Cari Kerja dan Praktek KKN Tak Terkendali

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Mantan Menkopolhukam RI, Prof. Dr. Mahfud MD., mengkritisi proses penegakan hukum masih berlaku sewenang-wenangan namun tidak menegakkan prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Lemahnya penegakan hukum ini berdampak pada banyak hal di antaranya generasi muda yang susah mencari kerja serta praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang makin tak terkendali.

    ”Yang paling relevan sekarang ini kita harus membangun kesejahteraan rakyat dengan politik dan pemerintahan yang demokratis, tidak berlaku sewenang-wenang, menegakkan hukum dan keadilan dengan prinsip kesamaan didepan hukum dan pemerintahan,” kata Mahfud MD saat menjadi pembicara di Kampus UGM Yogyakarta kemarin.

    Mahfud mencontohkan kondisi yang dialami para generasi sekarang ini yang sulit mendapat pekerjaan dan peluang untuk membuka usaha dikarenakan masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    “Mau melamar (kerja) ke pemerintah tapi tidak punya orang dalam, maka kita disingkirkan. Mau daftar polisi, dimintai uang. Pas tidak lulus, saat ditagih, malah yang nagih dilapor karena dianggap fitnah. Malah bisa dipenjara,” katanya.

    Selain itu, Mahfud juga menyampaikan kondisi bagaimana anak muda juga sulit untuk mendapat izin mendirikan usaha karena birokrasi yang rumit. “Anak muda membuka usaha awal atau startup, ambil izin bukan di pemerintah, tapi ambil ke Singapura atau Dubai, sehari dapat.

    Tentu pajaknya diambil sana, di negeri sendiri didiskriminasi sendiri, diperlakukan tidak adil, kondisi ini bisa melemahkan persatuan,” katanya.

    Kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme ini menurut Mahfud bisa melemahkan semangat persatuan dan kesatuan serta rasa cinta pada tanah air pada generasi muda. Apalagi generasi sekarang ini merupakan bukanlah para pelaku pejuang perang kemerdekaan. Semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air sangat berbeda jauh dengan para pejuang kemerdekaan.

    ”Kita-kita ini tidak ikut dalam perang. Pelaku sejarah sudah hampir habis. Generasi baru sekarang ini berkomunikasi dengan ide-ide barat. Karenanya generasi baru ini memerlukan kebutuhan baru yang perlu dilayani pemerintah yang pro dengan rakyat,” katanya

    Mahfud menegaskan, kebersatuan dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci besar keberhasilan Indonesia membangun negara yang berdaulat. Tugas merawat kebhinekaan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan cara tersebut akan menciptakan keadilan sosial.

    Oleh karena itu, perbedaan atas ikatan primordial yang mana ras, suku, daerah sudah seharusnya bukan menjadi masalah yang bisa memecah belah Indonesia. Sebab, target program Indonesia emas pada tahun 2045 juga sangat bergantung pada kondisi stabilitas negara. [aje]

  • Bom Polrestabes Medan Tanda Radikalisme Masih Merajalela

    Bom Polrestabes Medan Tanda Radikalisme Masih Merajalela

    JAKARTA – Ledakan bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku bom bunuh diri bernama Rabbial Muslim Nasution tewas. Enam orang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.45 WIB. Saat itu, polisi baru saja selesai apel dan banyak warga yang hendak mengurus SKCK.

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda di Medan bukan bentuk kelalaian dari pemerintah dalam mengatasi terorisme. Menurut dia, aksi kali ini harus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa paham radikalisme harus diwaspadai.

    “Bukan kecolongan. Ini mengindikasikan bahwa kita semuanya, harus memiliki pemikiran yang sama. Bahwa memang benar terjadi di tengah-tengah kita,” ujar Moeldoko, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Saat ini paham radikal itu tidak bisa di kesampingkan. Jangan terus menerus dianulir, itu sebagai bukti nyata bahwa kita semua perlu waspada. Persoalan itu tidak bisa diaminkan,” sambungnya.

    Moeldoko mengakui, bahwa semakin hari modus kejahatan terorisme semakin berkembang. Hal tersebut karena para pelaku juga mempelajari kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam keseharian.

    “Saya pikir polri melakukan perbaikan, melihat lagi protap yang ada. Prosedur protap yang ada, jadi perlu ada perubahan-perubahan karena modus-modus kejahatan juga terus berubah,” ucapnya.

    Tak ingin hal seperti ini terulang, Moeldoko mengingatkan protokol di pos-pos objek vital maupun asrama harus diperketat pengamanannya.

    “Mereka juga pasti melihat kebiasaan-kebiasaan dari satuan itu dalam menjalankan kegiatan hariannya. Untuk itu mereka bisa menyamar dan seterusnya. Nah ini juga modus-modus ini harus betul-betul dikenali dengan baik oleh seluruh aparat, agar nanti tidak boleh terjadi ke depannya,” tuturnya.

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Mery Handayani/VOI)

    Perkuat deradikalisasi

    Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penanganan soal bom yang saat ini sudah diketahui pasti korban jiwa ada satu pelaku, empat aparat kepolisian dan satu warga sipil. Namun, masih ada satu orang yang diduga pelaku bom bunuh diri yang berhasil melarikan diri.

    “Yang satu bombernya lari dan masih pengejaran. Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak usah menshare atau bagi, sebar gambar-gambar yang mengerikan itu. Kalau mau bahas materi gapapa tapi kalau gambar jangan. Membuat kesan bangsa kita yang beringas dan bar-bar,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, bahwa kejadian di Medan mengartikan gagalnya program deradikalisasi. Sehingga program tersebut mesti dievaluasi. Menanggapi hal ini, Mahfud membantah hal tersebut.

    “Enggak (perlu dievaluasi). Program deradikalisasi diperkuat saja. Karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya tingkat antisipasi sudah oke. Tapi sekarang terjadi perluasan subjek. Kalau dulu teror orang laki-laki dewasa tapi sekarang ada ibu-ibu. Lalu juga melibatkan anak,” tuturnya.

    “Nah itu berarti kualitasnya semakin meluas, mengerikan lah. Tapi kualitasnya menurun. Berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup. Ya perlu ditingkatkan,” tuturnya.

  • Mahfud MD Sebut yang Ditindak di Kasus Pagar Laut Hanya Pejabat Kecil, Sentil Dirjen hingga Menteri

    Mahfud MD Sebut yang Ditindak di Kasus Pagar Laut Hanya Pejabat Kecil, Sentil Dirjen hingga Menteri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Mahfud MD menyebut kasus pagar laut di Tangerang, Banten ada bekingan. Ia menyoroti penegakan hukumnya.

    Menurutnya, yang dicopot dalam kasus ini hanya pejabat-pejabat kecil. Bukan aktor utama.

    “Ah itu kecil, pejabat-pejabat kecil. Itu pun (yang dicopot) yang sudah dipindah,” kaya Mahfud di  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (04/2/2025).

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, disebut hanya mencopot pejabat kecil.

    Ia pun menyebut-nyebut sejumlah jabatan. Seperti menteri, Dirjen, dan Kakanwil.

    “Ini pengambil kebijakannya yang mengawal (pagar laut), di tempat-tempat penentu kebijakan. Mulai dari menteri, dirjen, kakanwil,” terangnya.

    Menurutnya, delapan pejabat itu tidak mungkin berani bertindak. Tanpa perintah dari atas.

    Ia menerangkan, para pejabat tersebut, hanya mengurusi administrasi. Bukan aktor utama.

    “Ndak mungkin dia melakukan apa-apa kalau tanpa ada beking perintah dari atas atau pembiaran dari atas karena intervensi dari luar, karena kolusi dan sebagainya,” pungkasnya. (Arya/Fajar)

  • Tuku membutuh waktu enam tahun agar bisa kolaborasi dengan MRT

    Tuku membutuh waktu enam tahun agar bisa kolaborasi dengan MRT

    Cipete Raya TUKU menjadi Stasiun hak penjualan nama (naming rights) kedelapan MRT Jakarta, Jakarta, Jumat (31/1/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Tuku membutuh waktu enam tahun agar bisa kolaborasi dengan MRT
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – PT Karya Tetangga Tuku, selaku pemegang merek Toko Kopi Tuku (TUKU) mengaku membutuhkan waktu enam tahun dengan menabung agar bisa berkolaborasi dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) di bidang hak penamaan (naming rights).

    “Rasanya tabungan pendapatan enam tahun sudah lebih dari cukup buat kami yang akhirnya pada saat kemarin kita coba eksplorasi, ternyata Alhamdulillah kesempatan itu bisa terwujud di hari ini,” kata CEO & Founder TUKU Andanu Prasetyo di Stasiun Cipete Raya TUKU Jakarta, Jumat.

    PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Karya Tetangga Tuku, selaku pemegang merek Toko Kopi Tuku (TUKU) mengumumkan kemitraan melalui penamaan (naming rights) pada Stasiun Cipete Raya TUKU. Andanu mengatakan impiannya bekerja sama dengan MRT Jakarta sudah tertanam sejak tokonya masih kecil dan bahkan sebelum MRT diresmikan.

    Terlebih, kini pelopor bisnis kopi lokal itu telah berkembang hingga 10 tahun lamanya dengan memiliki lebih dari 50 gerai.

    “Karena kita memiliki imajinasi  bagaimana kita punya sebuah toko kopi di tempat yang terintegrasi dan yang kita suka lihat di luar negeri ini,” ujarnya.

    Dia berharap bisnisnya akan semakin global dengan kerja sama penamaan bersama MRT Jakarta. Diharapkan MRT Jakarta akan terus terbuka untuk berkolaborasi dengan UMKM lainnya.

    “Kami di Tuku tidak melakukan promosi atau pemasaran (marketing) yang gencar. Ini adalah marketing terbesar kami yang mana kami harus nabung enam tahun tersebut,” ucapnya.

    Sementara, Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud menyatakan ingin terus menghadirkan banyak pelayanan publik di stasiun demi bisa menjangkau banyak pelanggan terutama anak muda.

    “Ke depannya, pembicaraan untuk terkoneksi dan sebagainya itu akan diadakan demi membudayakan gaya hidup sehat, gaya hidup jalan kaki, dan menggunakan transportasi publik demi mengurangi kemacetan di Jakarta,” ujarnya.

    Dengan demikian, MRT Jakarta juga mempertimbangkan program kawasan berbasis transit (Transit Oriented Development/TOD) di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

    Sumber : Antara

  • Perairan Subang Juga Diduga Disertifikatkan, Tagar Copot Kapolri Trending

    Perairan Subang Juga Diduga Disertifikatkan, Tagar Copot Kapolri Trending

    Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap aset negara, terutama wilayah perairan, perlu diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

    Sebelumnya, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mengambil langkah hukum terkait kasus pagar laut di Tangerang.

    Mahfud menegaskan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pelanggaran pidana, terutama dalam hal penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas wilayah perairan.

    “Kalau sudah keluar sertifikat resmi di atas laut, pasti ada permainan antara dunia usaha dan pejabat terkait,” ujar Mahfud dalam keterangannya.

    Ia menilai hal tersebut sebagai bukti adanya praktik penipuan atau penggelapan, mengingat laut seharusnya tidak dapat disertifikatkan.

    “Itu kejahatan, dan kalau ada unsur suap kepada pejabat, maka KPK, Kejaksaan Agung, serta Polri bisa langsung bertindak,” sebutnya.

    Ia juga menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk menangani kasus ini tanpa perlu menunggu pihak lain bertindak lebih dahulu.

    Menurutnya, sikap saling menunggu hanya akan menghambat penyelesaian perkara.

    “Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu tidak boleh diganggu oleh institusi lain. Tapi ini malah saling takut, saya heran, kenapa aparat kita takut menangani kasus seperti ini? Ini mencurigakan,” timpalnya.

    Mahfud menyoroti bahwa dalam birokrasi Indonesia, bawahan sering kali ragu bertindak tanpa instruksi atasan.

  • TUKU Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Cipete Raya – Halaman all

    TUKU Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Cipete Raya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Karya Tetangga Tuku dengan brand Toko Kopi Tuku (TUKU) membeli penamaan (naming rights) pada Stasiun MRT Cipete Raya.

    Mulai Jumat (31/1/2025) Stasiun tersebut menyandang nama Cipete Raya TUKU.

    Bergabungnya TUKU dalam naming rights tersebut, membuat PT MRT Jakarta (Perseroda) sekarang memiliki delapan stasiun yang telah bermitra dalam aspek penamaan.

    Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud, mengatakan Stasiun Cipete Raya TUKU menjadi stasiun ke delapan di fase 1 ini yang dikerjasamakan dalam hal penamaan.

    “Ini merupakan bagian upaya kami dalam memberikan pengalaman perjalanan bagi pelanggan MRT Jakarta. Ke depannya, kami membuka lebih banyak lagi kesempatan bermitra dengan berbagai pihak terkait penamaan stasiun yang merupakan salah satu inisiatif MRT Jakarta dalam hal pendapatan nontiketnya,” tutur Farchad, dalam keterangan, Jumat (31/1/2025).

    Sejauh ini, MRT Jakarta terus mendorong kerja sama dan kolaborasi dalam memajukan sistem transportasi publik untuk mendukung gaya hidup masyarakat di berbagai bidang.

    “Kemitraan antara MRT Jakarta dan TUKU ini melengkapi dan menunjukkan bahwa MRT Jakarta merangkul dan terbuka dengan siapa saja dalam hal mengembangkan Jakarta sebagai episentrum ekonomi dan bisnis nasional. Tentu saja, kami berharap lebih banyak lagi kerja sama dan inovasi yang dapat dikolaborasikan dengan untuk meningkatkan pengalaman penumpang MRT Jakarta,” ucap Farchad.

    CEO dan Founder TUKU Andanu Prasetyo, menyebut makna mendalam Cipete sebagai tempat berdirinya dan berkembangnya TUKU.

    “Cipete adalah rumah bagi TUKU. Menjadi bagian dari mobilitas masyarakat melalui MRT Jakarta adalah sebuah kebanggaan. Kami ingin lebih dekat dan menjadi bagian dari keseharian mereka,” kata Andanu.

    Andanu menerangkan, pihaknya butuh waktu enam tahun untuk merealisasikan kemitraan ini. Ia juga berharap penamaan baru Stasiun MRT Cipete Raya dapat memberikan dampak positif.

    “Semoga kolaborasi ini dapat memberikan pengalaman menyenangkan bagi para penumpang,” ungkap Andanu.

    Sekarang ada delapan stasiun MRT Jakarta yang telah mendapatkan penamaan, yaitu Stasiun Fatmawati Indomaret, Cipete Raya TUKU, Blok M BCA, Senayan Mastercard, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI dan Bundaran HI Bank DKI.