Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Pengamat Sebut Masalah Cak Lontong dan Tom Lembong Terkait Erat dengan Pilihan dan Dukungan pada Pilpres 2024

    Pengamat Sebut Masalah Cak Lontong dan Tom Lembong Terkait Erat dengan Pilihan dan Dukungan pada Pilpres 2024

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan sorotan tajam terkait host dan komedian, Lies Hartono atau Cak Lontong.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Gigin menyoroti terkaot pemblokiran program TV dari Cak Lontong.

    Pemblokiran ini pun dikaitkan dengan kasus Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembon (Tom Lembong).

    Menurutnya hal ini adalah buntut dan peringatan keras untuk semua pihak terkait dukungannya untuk Pilpres di tahun 2029 mendatang.

    “Pemblokiran program TV cak Lontong dan kasus Tom Lembong adalah peringatan keras,” tulisnya dikutip Minggu (6/4/2025).

    “Bagi siapa saja tidak mendukung calon kubu penguasa dalam Pilpres 2029 akan bernasib sama dengan kedua tokoh populer tersebut,” ujarnya.

    Ini dikaitkan dengan dukungan yang diberikan oleh Cak Lontong dan Tom Lembong di Pilpres 2024 kemarin yang tidak berpihak ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Ingat, keduanya mendukung saingan Prabowo dalam Pilpres 2024,” tuturnya.

    Sebelumnya, Cak Lontong mengeluhkan bagaimana pelaku politik di Indonesia itu belum profesional.

    Pasalnya, Cak Lontong merasa di-blacklist ketika dirinya mendeklarasikan sebagai pendukung mantan pasangan calon nomor 03 dalam Pilpres 2024 lalu.

    Seluruh pekerjaannya mendadak dibatalkan hanya karena mendukung paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat itu. (Erfyansyah/Fajar)

  • Berhenti di Cilegon Karena Kaki Bengkak, Pria Madura Hentikan Jalan Kaki ke Makkah – Halaman all

    Berhenti di Cilegon Karena Kaki Bengkak, Pria Madura Hentikan Jalan Kaki ke Makkah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CILEGON- Muhammad Muheb Alfarizi (35) batal melakukan ibadah haji dengan cara jalan kaki Madura – Makkah, Arab Saudi.

    Muheb sebenarnya bersama Anas Mahfud (40) melakukan perjalanan dari Madura sejak 1 Februari 2025.

    Muheb memutuskan kembali ke Madura sekaligus menghentikan langkahnya di Cilegon, Banten.

    Semua terpaksa tidak bisa dilanjutkan karena kaki Muheb bengkak.

    Kisah itu dibagikan akun @informasi_malangraya.

    Dalam postingan tersebut, kabarnya warga tersebut tidak kuat meneruskan niatan mereka karena luka pada kaki.   

    Kaki Muheb mengalami pembengkakan serius. 

    Muheb juga mengaku ada ketidakcocokan dengan rekannya, Anas Mahfud dalam perjalananya ke Mekkah.   

    Muheb juga menyampaikan permintaan maaf  kepada semua relawan yang telah  memberikan dukungan dan bantuan selama  perjalanan. 

    Tidak diketahui apakan rekan Muheb tetap melanjutkan  perjalanan atau juga kembali ke Madura.  

    Reaksi warganet

    Kisah pria jalan kaki dari Madura menuju Mekkah menuai banyak komentar.

    Komentar deras mengalir usai seorang pria memutuskan tak melanjutkan perjalanannya.

    Kembalinya kedua warga tersebut mendapatkan cibiran dari netizen.  

    Sebagian orang memang meragukan perjalanan ke Mekkah murni untuk ibadah, tetapi dinilai sebagai bentuk minta-minta sumbangan selama perjalanan.  

    “Ga apa-apa seng penting donasi sudah  terkumpul, cukup gawe riyoyo wkwkw,”  komentar @hexacurse.  

    “Donasi sudah terkumpul saatnya  pulkam?” kata @setiawanbayu549.  

    “Gitu amat cari uang di balik agama,” komentar @r_fajar_adhi_hartomo.   

    “Haji bila yang mampu, bukan yang nekat,” kata @teguhdwic91

    “Udah dapet duit banyak ya pulang lah ngapain cape-cape jalan ke Mekkah,” kata @r_mahllo.

    Penulis: yudistirawanne

  • 4 Cerita Cak Lontong Sempat Sepi "Job" Usai Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 Nasional

    4 Cerita Cak Lontong Sempat Sepi "Job" Usai Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 Nasional

    Cerita Cak Lontong Sempat Sepi “Job” Usai Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komedian Lies Hartono, yang sering dipanggil
    Cak Lontong
    , mengaku sempat sepi
    job
    usai menyatakan dukungannya kepada pasangan
    Ganjar Pranowo
    dan
    Mahfud MD
    pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Kalau saya mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika saya ikut mengantar ke KPU, itu dalam seminggu berikutnya, job saya di-
    cancel
    semua,” ujar Lies, dalam tayangan Ruang Sahabat di kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (29/3/2025).
    Bahkan, beberapa pihak yang sudah melakukan pembayaran di muka juga ikut membatalkan tawaran pekerjaan kepadanya.
    “Bahkan, yang sudah DP tetap di-
    cancel
    juga,” lanjut dia.
    Lies sempat berkelakar, meski harus sepi
    job
    , minimal dirinya masih mendapatkan penghasilan dari sejumlah pembayaran DP dari tawaran yang sudah dibatalkan.
    “Ya untung masih dapat DP. Kan kalau di-
    cancel
    , DP hangus,” kelakar Lies.
    Kepada Mahfud, Lies mengaku kecewa dengan pengalaman yang dirasakannya pada 2024 itu.
    “Pada posisi, saya sebagai warga negara yang punya suara dan hak politik. Tapi, ketika saya menggunakan suara saya yang dilindungi undang-undang, kok saya dimusuhi, kan aneh,” lanjut Lies.
    Menurut dia, sikap orang-orang yang membatalkan tawaran pekerjaan itu adalah hal yang tidak profesional.
    Lies mengatakan, seharusnya politik dipandang sebagai sesuatu yang obyektif, bukan subyektif.
    “Orang politik itu selalu bilang, tidak ada yang namanya lawan dan teman yang abadi karena yang ada kepentingan. Karena ketika ada kepentingan yang sama, mungkin yang dulu lawan jadi kawan dan itu hal yang, itu kan jiwa profesional, sangat obyektif,” kata Lies.
    Menurut dia, politik di Indonesia masih sangat subyektif dan tidak profesional.
    “Ini enggak profesional, tapi baperan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pondok Pesantren di Pandeglang Banten Tetapkan Lebaran Pada 1 April 2025, Ini Tanggapan Wakil Bupati – Halaman all

    Pondok Pesantren di Pandeglang Banten Tetapkan Lebaran Pada 1 April 2025, Ini Tanggapan Wakil Bupati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PANDEGLANG – Iing Andri Supriadi, Wakil Bupati Pandeglang Provinsi Banten menanggapi Pondok Pesantren Riyadus Sholihin yang menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal Selasa, 1 April 2025. 

    Iing mengatakan perbedaan bukan menjadi persoalan terhadap keyakinan. 

    “Perbedaan bukan persoalan, tinggal dikembalikan dengan keyakinan masing-masing,” katanya dalam pesan singkat, Minggu (30/3/2025).

    Meksipun begitu, Iing berharap pada momentum Hari Raya Idulfitri ini bisa dijadikan saran membangun dan menguatkan tali silaturrahmi.

    “Harapan saya, momentum Hari Raya ini kita jadikan sarana bersilaturahmi dengan keluarga dan semua pihak, sekaligus momen untuk saling memaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah,” pungkasnya. 

    Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah memutuskan bahwa Lebaran Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025.

    Hal itu sama seperti yang ditetapkan oleh Muhammadiyah.

    Sebelumnya, Pondok Pesantren Riyadus Sholihin di Kampung Pabuaran, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, memutuskan Lebaran Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Selasa 1 April 2025.

    Demikian hal itu disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Riyadus Sholihin, Muhammad Mahfud. 

    “Kampung Pabuaran cadasari Pandeglang Banten, mengumumkan 1 syawal 1446 Hijriah, jatuh pada hari Selasa 1 April 2025,” ujarnya dalam pesan singkat, Minggu (30/3/2025).

    Muhammad Mahfud mengungkapkan, tolak ukur pihaknya memutuskan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu dengan cara menggunakan metode Rukyatul Hilal. 

    Dikarenakan, tanggal 1 Hijriah tidak lebih dari 24 derajat pada saat melihat hilal dan harus di antara 11 sampai 24.

    “Itu alasan kami memutuskan 1 Syawal 1446 Hijriah,” katanya. 

    “Karena tidak ada satu elat 2 hukum menurut negara, dan tidak ada satu kasus 2 vonis,” ujarnya. 

     

    Penulis: Misbahudin

     

  • 50+ Lokasi Sholat Idul Fitri Muhammadiyah di Jakarta 2025, Cek Tempat Terdekatmu

    50+ Lokasi Sholat Idul Fitri Muhammadiyah di Jakarta 2025, Cek Tempat Terdekatmu

    PIKIRAN RAKYAT – Jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Muhammadiyah telah mengumumkan lebih dari 50 lokasi sholat Id yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Berikut daftar lengkap lokasi dan nama khatib serta imam yang akan memimpin sholat Idul Fitri tahun ini:

    JAKARTA PUSAT Halaman Parkir Kantor PP. Muhammadiyah Jl Menteng Raya 62
    Khotib/Imam : Dr. H. Muhammad Choirin, Lc. MA.
    Penyelenggara Takmir masjid Attanwir. Lapangan SDN 05 Petamburan
    Khotib/Imam: Dr. H. Faiz Rafdli, S.Kom. M.Kom (Rektor Univ, Sainteks Muhammadiyah Jakarta)
    Penyelenggara PCM tanah Abang IV Halaman Perguruan Muhammadiyah Cabang Tanah Abang II Pejompongan Benhil,
    Khotib : Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I (Wakil Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta)
    Imam: Ust. Drs. H. Ahmad Wafdi (Wakil Ketua PC Muhammadiyah Tanah Abang II) Halaman Parkir Masjid Ar-Rahmah RS Islam Jakarta Cempaka Putih ,
    Khatib : Prof Syafiq A. Mughni ,
    Imam : Ust. Hasib Sofian, SE Jakarta Utara PC Muhammadiyah Tanjung Priuk,
    Lokasi : Masjid Al-Furqon, SD Muhammadiyah 17, Jl. Bahari IV / A3 No. 19 B Rt. 02/10 Kel. Tj. Priuk Jakarta Utara. PC Muhammadiyah Penjaringan,
    Lokasi : Jl. Pluit Raya II, (samping Hotel JP), Jakarta Utara. RSIJ Sukapura,
    Lokasi : halaman masjid Daarusy-Syifa’ RSIJ Sukapura, Jl. Tipar Cakung No. 5 Sukapura Jakarta Utara.
    Khatib Prof Hilman Latief Jakarta Timur Masjid Al huda Utan Kayu -PCM Utan Kayu.
    Alamat : Jl Rambutan RT 2 RW 03 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur.
    Imam Shalat /
    Khatib :Ust Drs Ahmad Syauqi MESy PC Muhammadiyah Penjaringan,
    Lokasi : Jl. Tegalan 1C No.10, RT.8/RW.4, Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140 Masjid Al-Hidayah Alamat: Tanjung Lengkong RT 009/ 07 Bidaracina/ PCM, Jatinegara Jakarta – Timur.
    Imam/Khotib Ustadz .H.M.Satiri Akhfas. S.Pdi Masjid Darul Amal Bumi Bhakti Babelan Bekasi,
    Imam/KhothibUst Drs Darmawan Hamzah Masjid Al Ikhlas Bearland Jalan Kesatrian V, 13150, Kota Jakarta Timur
    Imam/Khotib Ust Ahmad Nashrullah Masjid Assyuhada Jl Rawa Kuning RT 1 RW 016 Pulo Gebang Cakung.
    Imam :H Narman ,
    Khotib : Ust Drs H Tarjuli Firdaus MPd Masjid Attaqwa Matraman Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl KH Ahmad Dahlan Kayu Manis Jakarta Timur.
    Imam :Ust Nurhani SPd I,
    Khotib : Ust Drs H Nandi Rahman MAg Masjid Ruhul Islam – PRM Kampung Melayu Kebon Pala Tanah Rendah.
    Imam/Khotib : Ust HM Hasyir Alaydrus Masjid Ar-Rahman Rawamangun. Alamat : jl. Balai pustaka barat no. 2 perguruan muhammadiyah Rawamangun.
    Imam Shalat : Ust. Arfan, M.Pd.
    Khatib : DR. Gufron Amirullah, M.Pd Masjid Fathimah binti Ahmad Albawazier, Kampung Gubug Balong Tambelang Sukatani Bekasi.
    Imam/Khotib : Ust Drs Oong Ikrom Sumarna MPd Halaman Jakarta International Equestrian Park Pulomas.
    Imam : Ust M Rijal Anshorullah SE.
    Khotib : Prof DR H M Din Syamsuddin MA Masjid Al Furqon Kampung Jembatan RT 9/02 Penggilingan Cakung Jakarta Timur.
    Imam/Khothib Ust Mahfudin Mahfud S Sos I Masjid Darun Ni’mah Perumnas Klender.
    Imam/Khotib : Ust Yovi Husaini Masjid Darul Ulum FKIP Uhamka Tanah Merdeka Pasar Rebo.
    Imam : Rizky Amrillah, M Ed.
    Khotib : Ust Dzulfikar Ahmad Tawalla (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) Perguruan Muhammadiyah Cisalak
    Imam/Khothib : Ust Mahfan Masjid Attaqwa Penggilingan. Jl. Komarudin II RT 015 RW 05 Penggilingan.
    Imam Ust Akhrul Ramdhani SAg.
    Khotib Ust H Parlagutan Dongoran, SAg Masjid Al Hasanah Meruya Lapangan Taman Blok B 13 Meruya Utara
    Imam/Khothib Dr.H Yahya Abdul Rasyid Masjid Attaqwa Islamic Center. Duren Sawit.
    Imam/Khotib : Ust Afdhal Zikri H Building Bambu Apus Cipayung
    Imam/Khotib : Ust Abdul Rahman Tinambunan SAg MM Masjid Almuslimun Utan Kayu, PRM II Jeruk Utan Kayu,
    Imam/Khotib : Ust HM Hidayatullah Lc Masjid Al Mujaddid Pulomas,
    Imam/Khotib :Ust Rahmat Suryadi Masjid Baitusy-Syifa, Rumah Sakit Islam Jakarta Pd. Kopi, Jl. Raya Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur Masjid Bambu Apus Raya (Yayasan Masjid Bambu Apus Raya Al-Ishlah).
    Khatib : Dr. M. Farid Hamzens, M.Si (Dosen FIKES UIN Jakarta) Jakarta Barat Masjid Raya Al Isra Tanjung Duren, Jl. Tanjung Duren Raya No.1, RT.7/RW.5, Tj. Duren Utara,
    Khotib : Ustadz Nurhadi, MA.g,
    Imam : Ustadz Rasyidin PCM SLIPI KOTA BAMBU, KS. Tubun II RW 01 Slipi
    Khotib /Imam : Ust. Usman Al Farisi, SH. I, Mag Masjid Al – Muhajirin Anggrek Rosliana No.5, RT.5/RW.2, Kemanggisan, Palmerah,
    Khotib : Ust Drs. H. Ahmad Nazamuddin,
    Imam : Ust Rahmadian A. SQ Masjid Ustwatun Hasanah. Daan Mogot Km 10. No.100, Pesing Poglar RT.01 RW.05, Kel. Kedaung Kaliangke, Kec Cengkareng, Jakarta Barat .
    Khotib : H. Nurhadi Musawir, MBA.
    Imam : Ustadz, Abdul Rojak Mesjid Nurul Falah Jatipulo, Jl. B 1 Saimi RT.009/08, RT.9/RW.8,
    Khotib & Imam : Ustad Sifu Rian Masjid Nurul Amal– PCM Palmerah,
    Khotib dan imam :Drs. Iwan salam Masjid Al Barokah
    Khotib/Imam : Ust Drs H Tjuandi Masjid Baitul Hikmah/ PCM Tomang Jl Gelong Baru no 23A.
    Khotib / Imam : H. Jajang Ibnu Hajar Jakarta Selatan Masjid Al Jihad Muhammadiyah Karet – Setiabudi. Jl. BB No.9A, RW.5, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi.
    Khotib Ustadz Solihin Bunyamin Lc. MA.,
    Imam : Ust Muhammad Fikri Depo Kereta Api Bukit Duri. Penyelenggara : Muhammadiyah Bukit Duri,
    Khotib/Imam : Ust Fazlul Rahman, M,Si (Wakil Dekan Psikologi Uhamka) Lapangan SD. Muhammadiyah 28 Kebayoran Lama. Jl. Panjang’ Cipulir Kebayoran Lama.
    Imam/Khotib: Drs. H.M. Abid Fauzi, MM.
    Penyelenggara Kebayoran Lama. Masjid At Taqwa Komplek Jalan Limau Baru,
    Imam / Khotib : Ustadz Dr H. Edy Sukardi M.Pd.
    Penyelenggara : PCM Kebayoran Baru Masjid Nurul Haq Asembaris Ray No.37 Kebon Baru Tebet.
    Imam : Syekh Abdurrahman Al Misri. Khotib : Ir. H. Satriawan Tanjung.
    Penyelenggara PCM Kebon Baru. Masjid Abu BakarAsh Shiddiq Syukur No.54 Lenteng Agung.
    Imam / Khotib: Ustad. M. Reza Prima M.E.
    Penyelenggara PCM Pasar Minggu Masjid Jami Al Huda Tebet Timur Raya No. 584.
    Khotib : Ustadz Moh. Ridwan, M.Pd. Imam : Ust. Fariq, S.Kom.
    Penyelenggara: PCM Tebet Timur Masjid Baiturrahmah Muara Ranco Indah Kel. Tanjung Barat Jak.Selatan.
    Khotib: Ust. Ahmad Said Matondang, ME,Sy.
    Penyelenggara PCM Pasar Minggu Masjid Al-Muhajirin Tebet Barat 10c no.9.
    Khotib : Ust.Rusydi Sabhani, Lc. Ma.
    Penyelenggara PCM Tebet Barat Lapangan Al BayyinahRM.Kahfi II Kel.Cipedak,
    Imam/Khotib : KH.Abdullah Muadz, S.Pd.I., M.Sc.
    Penyelenggara PCM Jagakarsa Halaman Masjid Al Amin, Petukangan Selatan.
    Khotib: Dr Mukhaer Pakkanna (Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmah Dahlan)

    Dengan lebih dari 50 lokasi yang telah diumumkan di berbagai wilayah Jakarta, umat Muslim Muhammadiyah kini dapat memilih tempat sholat Idul Fitri yang terdekat. Setiap lokasi telah ditunjuk imam dan khatib yang akan memimpin ibadah, sehingga masyarakat dapat merasakan kekhusyukan dalam perayaan hari kemenangan ini.

    Semoga daftar ini membantu Anda menemukan lokasi yang paling sesuai untuk sholat Idul Fitri 2025. Jangan lupa untuk datang lebih awal dan mematuhi protokol yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mahfud MD: Kasus Pagar Laut Lebih dari Sekadar Pemalsuan

    Mahfud MD: Kasus Pagar Laut Lebih dari Sekadar Pemalsuan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD menanggapi langkah Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas perkara kasus Pagar Laut ke Bareskrim Polri.

    Dikatakan Mahfud, tindakan tersebut sudah tepat karena sejak awal kasus ini lebih mengarah pada dugaan korupsi daripada sekadar pemalsuan dokumen.

    “Kejaksaan Agung benar, mengembalikan berkas Pagar Laut dengan tersangka Arsin. Sejak awal sudah dibilang, kasus ini lebih merupakan kejahatan korupsi daripada sekadar pemalsuan,” ujar Mahfud di X @mohmahfudmd (27/3/2025).

    Mahfud menegaskan bahwa dengan ditemukannya ratusan sertifikat ilegal dalam kasus ini, tidak mungkin hanya satu orang, yaitu kepala desa, yang bertanggung jawab.

    Ia menduga kuat adanya skenario korupsi dan gratifikasi yang melibatkan pejabat tingkat tinggi serta oligarki.

    “Sebenarnya, Kejaksaan Agung bisa langsung menangani ini. Dengan ditemukannya ratusan sertifikat ilegal, maka tak mungkin kasus ini hanya berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh satu orang kepala desa,” lanjutnya.

    Mahfud juga menyinggung petunjuk dari Kejaksaan Agung yang menunjukkan indikasi keterlibatan pejabat yang lebih tinggi dalam skandal ini.

    Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pemalsuan dokumen, tetapi harus diusut tuntas hingga ke akar permasalahan.

    “Dugaan kuatnya pasti ada korupsi-gratifikasi yang melibatkan oligarki dan pejabat yang lebih tinggi, seperti dalam petunjuk Kejakasaan Agung,” kuncinya.

  • PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sindiran. Salah satunya dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. 

    Dia menyentil PKS yang kini hilang bak ditelan bumi. Setelah sebelumnya gencar menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Said Didu menyatakan, PKS diam setelah diberikan jatah seperdua menteri.

    “Betul-betul hilang setelah diberikan jatah 1/2 Menteri,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Rabu, (26/3/2025). 

    Unggahan Said Didu ini merespons salah satu postingan pemilik akun X @Tan_Mar3m. Dia juga menyentil PKS. “Baru ngeh PKS ga pernah lagi lewat temlen. Apa sudah tenggelam itu partai,” ujar pemilik akun.

    Diketahui, PKS memiliki satu kursi di Kabinet Merah Putih saat ini yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. 

    Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan Nasdem bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. 

    Sedangkan Prabowo – Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. PRIMA Berkarya PKR Parsindo PKP PA merupakan partai pendukung. 

    Adapun Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura kala itu. 

    Belakangan, setelah Prabowo – Gibran menang, NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Buruh Ummat bergabung dengan KIM Plus. 

    Kembali dengan PKS, memang pada era Joko Widodo PKS getol melakukan kritikan. Berbeda dengan saat ini. 

  • Jokowi Buka Suara, Kemungkinan Akan Bertemu Megawati

    Jokowi Buka Suara, Kemungkinan Akan Bertemu Megawati

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal kemungkinan bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Mengutip CNN Indonesia, Jokowi mengakui saat ini belum membuat janji bertemu dengan Megawati yang merupakan RI yang juga merupakan Ketua Umum PDIP.

    Walau demikian, Jokowi menyatakan hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Ini disampaikannya usai bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang juga merupakan putri Megawati, di acara buka bersama NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

    “Ya belum, tapi akan, akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ucap Jokowi.

    Pada acara itu, ia duduk bersama Puan. Jokowi mengklaim hubungannya dengan Puan tetap hangat. “Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” ujarnya.

    Sebelum acara itu dimulai, Puan mengatakan hal yang senada. Puan memastikan hubungan dengan Jokowi, yang merupakan mantan kader PDIP, tetap hangat. “Hangat dong. Orang enggak ada apa-apa. Hangat,” kata Puan. “Selalu, selalu, selalu hangat.”

    Mengingatkan saja, hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP nampaknya retak karena Pilpres 2024. Itu disebabkan oleh manuver anak dan mantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

    Gibran mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Sementara itu, Bobby menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran. Bobby juga pada akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra.

    PDIP telah memutuskan memecat Jokowi dan keluarga. Mereka tak lagi berstatus kader PDIP saat ini.

    (pgr/pgr)

  • Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas)
    Yusril Ihza Mahendra
    menyebut
    Navayo International AG
    melakukan wanprestasi dalam proyek satelit
    Kementerian Pertahanan
    (Kemhan).
    Yusril mengatakan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS atas proyek satelit tersebut kepada Kemenhan.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka,” kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).
    Sengketa proyek satelit
    ini pun memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.
    “Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Yusril.
    Yusril mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan
    arbitrase internasional
    sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Nasional

    1 Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Nasional

    Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Sengketa proyek satelit
    Kementerian Pertahanan (
    Kemhan
    ) dengan
    Navayo International AG
    memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai
    putusan arbitrase ICC
    dibayarkan.
    “Di dalam persidangan
    dispute
    mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Yusril mengatakan, persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah di Prancis.
    Ia menjelaskan, aset properti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, unuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Lebih lanjut, Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.
    Ia menyatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjaannya sejumlah Rp 1,9 miliar.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar,” ucap dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.