Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Jenderal Agus Subiyanto Geser 15 Brigjen TNI pada Mutasi 31 Januari 2025, Siapa Saja?

    Jenderal Agus Subiyanto Geser 15 Brigjen TNI pada Mutasi 31 Januari 2025, Siapa Saja?

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigjen TNI pada mutasi 31 Januari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigjen TNI pada mutasi 31 Januari 2025. Sebanyak 15 Pati TNI AD yang dimutasi merupakan bagian dari mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 65 perwira TNI dari tiga matra.

    “Mutasi tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 31 Januari 2025,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Kamis (13/2/2025).

    Dari 65 perwira yang dimutasi, sebanyak 30 di antaranya merupakan perwira TNI AD yang saat ini menduduki sejumlah jabatan strategis.

    Jenderal Agus Subiyanto Geser 15 Brigjen TNI pada Mutasi 31 Januari 20251. Brigjen TNI Kun Wardana, dari Sekretaris Deputi Bid Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

    2. Brigjen TNI Fritz Gerald Manuzun Tua Pasaribu, dari Wadan Seskoad dimutasi menjadi Deputi Bid Intelijen Luar Negeri BIN.

    3. Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, dari Danrem 032/WBR Padang Kodam I/BB dimutasi menjadi Wadan Seskoad.

    4. Brigjen TNI Mahfud, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Danrem 032/WBR Padang Kodam I/BB.

    5. Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra dari Widyaiswara Bid Wilhan Seskoad dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    6. Brigjen TNI Tatang Budiman, dari Danpusdikkav Pussenkav dimutasi menjadi Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad.

    7. Brigjen TNI Khairul Anwar Mandailing, dari Ir Secapaad dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

  • Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perayaan Cap Go Meh di beberapa wilayah di Indonesia berlangsung meriah. Meski kondisi cuaca sedikit ekstrem, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk memeriahkan festival tersebut.

    Begitu juga yang terjadi pada perayaan Cap Go Meh di kawasan Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (12/2). Festival ini berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk Mahfud MD.

    Mahfud menekankan bahwa Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya Tionghoa, tetapi juga simbol keberagaman yang menjadi identitas Indonesia.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multi kultural, multi agama, multi etnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujar Mahfud.

    Mantan Menkopolhukam itu juga mengenang sosok Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berjasa membuka ruang bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dengan keberanian Gus Dur, perayaan dan kegiatan etnis Tionghoa mulai semarak di Indonesia.

    “Dulu kan dilarang tuh kegiatan-kegiatan etnis China (Tionghoa), dianggap bukan Indonesia, tapi kata Gus Dur, China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, China juga bagian dari Indonesia,” ucapnya

    Selain Mahfud MD, sejumlah tokoh lainnya juga hadir. Mereka ialah, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan dan Fauzi Bowo, Pj Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi dan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih, Pramono Anung – Rano Karno.

    Selain itu hadir pula mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. Para tokoh yang hadir dengan menggunakan pakaian baju cheongsam.

  • Mahfud MD Minta Kasus Pagar Laut Dikejar ke Pelanggaran Korupsi dan Kolusi

    Mahfud MD Minta Kasus Pagar Laut Dikejar ke Pelanggaran Korupsi dan Kolusi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, TAMANSARI – Eks Menkopolhukam Mahfud MD mengapresiasi Bareskrim dan Kejaksaan Agung yang telah turun mengusut polemik pagar laut di Tangerang.

    Mahfud pun meminta penegakan hukum dalam kasus pagar laut ini diarahkan ke ranah pelanggaran korupsi dan kolusi.

    “Bagus, bagus. Menurut saya, penyelidikan lebih dulu dan siapapun yang sudah diperiksa ini apakah itu pegawai BPN, apa itu KKP, kades itu fokus kan ke arah korupsi, karena kolusi,” kata Mahfud usai menghadiri perayaan cap go meh di Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (12/2/2025).

    Pasalnya, Mahfud meyakini pasti ada praktik korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut ini.

    “Ini hampir tidak mungkin tidak ada permainan uang, tidak ada kompensasi. Yang sifatnya korupsi sampai sesuatu yang jelas-jelas dilarang bisa diberi sertifikat, dari situ arahnya. jangan ke pemalsuan dokumen, ya itu nanti akan dengan sendirinya. tapi yang di atas itu kan korupsi dan kolusi yang membahayakan negara ini, bukan sekedar kriminil biasa, ini kejahatan terhadap negara,” papar Mahfud.

    Sebelumnya, Bareskrim Polri telah memeriksa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang.

    Kades yang dianggap kontroversial itu karena memiliki sejumlah kendaraan mewah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    “Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah, kita sudah memeriksa Kepala Desa,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025) malam.

    Hingga saat ini, Bareskrim telah memeriksa 44 orang tekait kasus tersebut. Mereka terdiri dari warga Desa Kohod, kementerian dan lembaga terkait, serta ahli.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Menyebut ada Raja Kecil Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran. Siapa yang Dimaksud? Ini Analisa Pengamat Politik.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung juga menyatakan sudah meminta buku Leter C kepada Kades Kohod Arsin untuk keperluan penyelidikan kasus pagar laut Tangerang.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Mahfud duga ada korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut di Tangerang

    Mahfud duga ada korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut di Tangerang

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut Tangerang, Banten.

    “Ini hampir tidak mungkin tidak ada permainan uang, tidak ada kompensasi yang sifatnya korupsi sampai sesuatu yang jelas-jelas dilarang bisa diberi sertifikat, mulai dari situ arahnya,” kata Mahfud saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia meminta pihak berwajib untuk memfokuskan penyelidikan ke arah korupsi-kolusi karena membahayakan negara.

    “Menurut saya, penyelidikan lebih dulu dan siapapun yang sudah diperiksa ini apakah itu pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional), apa itu KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), kades (kepala desa) itu fokuskan ke arah korupsi, karena kolusi,” paparnya.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menuturkan penyelidikan kasus ke arah pemalsuan dokumen tidak perlu dilakukan lantaran hal tersebut akan terungkap dengan sendirinya jika penyelidikan difokuskan ke arah korupsi-kolusi.

    “Jangan ke pemalsuan dokumen. Itu nanti akan dengan sendirinya. Yang kecil-kecil itu dengan sendirinya, lurah yang bikin keterangan, RT yang bikin keterangan, itu nanti dengan sendirinya (terungkap),” tutur Mahfud.

    Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan telah memeriksa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    “Kami sudah memeriksa Kepala Desa Kohod sebagai saksi. Sesuai haknya, kami akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/2).

    Ia mengatakan apabila alat bukti maupun pemeriksaan-pemeriksaan kasus ini telah rampung, maka akan dilaksanakan gelar perkara.

    “Kami akan segera menggelarkan, apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahfud: Pemerintah harus jelaskan soal efisiensi anggaran

    Mahfud: Pemerintah harus jelaskan soal efisiensi anggaran

    Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah Prabowo Subianto harus dijelaskan kepada publik agar tak menimbulkan kegelisahan.

    Dia menilai bahwa memang efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sudah benar, namun tetap membutuhkan penjelasan serta target kapan situasi bisa kembali stabil.

    “Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan,” kata Mahfud usai menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya kegaduhan di masyarakat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang terjadi di beberapa instansi.

    “Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

    Mahfud pun menyoroti pengurangan anggaran yang jika ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di sisi lain menimbulkan PHK karyawan.

    “Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan. Itu kan yang perlu dipikirkan,” ujarnya.

    Mahfud menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang menimbulkan PHK karyawan bukan lagi wacana melainkan sudah terjadi, sehingga mesti segera diselesaikan.

    “(Efisiensi anggaran) sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat. Tapi, kita harus percaya karena Pak Prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi, maka dia juga kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya,” kata Mahfud.

    Diketahui, Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok Presiden RI Ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta, Barat, Rabu.

    Kenangan itu khususnya terkait gebrakan Gus Dur yang akhirnya membolehkan warga Tionghoa merayakan kegiatan etnisnya.

    “Iya (warisan Gus Dur) memang bagus. Artinya, Gus Dur memang waktu itu menggempur. Dulu kan dilarang kegiatan-kegiatan etnis China, dianggap bukan Indonesia. Tapi, kata Gus Dur (etnis) China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, (etnis) China juga bagian dari Indonesia,” kata Mahfud.

    Menurut dia, Cap Go Meh sebagai perayaan puncak Tahun Baru Imlek 2025 juga mengingatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multikultural, multiagama, multietnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujarnya.

    Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Perarakan tersebut pun menjadi semakin meriah diiringi oleh pertunjukan Barongsai dan musik-musik bertemakan Imlek.

    Tepat di lokasi acara, para pejabat menduduki bangku terdepan sambil menikmati mata acara ditampilkan, salah satunya Tarian Betawi.

    Para warga yang ikut berarak dari Gapura Chinatown pun tampak enggan meninggalkan lokasi demi melihat tokoh-tokoh yang hadir dalam perayaan tersebut.

    Para warga tampak memenuhi area sekitar tempat perayaan itu bahwa lebih banyak lagi yang duduk di pinggir sepanjang Jalan Pancoran.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kritik Mahfud MD soal Kesejahteraan Rakyat

    Kritik Mahfud MD soal Kesejahteraan Rakyat

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemerintah memiliki tugas sangat penting dalam menyejahterakan rakyatnya terutama di bidang penegakan hukum. Mantan Menkopolhukam RI, Mahfud MD pun memberikan kritiknya dalam proses penegakan hukum yang masih berlaku sewenang-wenang dan tidak menegakkan prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan.

    ”Yang paling relevan sekarang ini kita harus membangun kesejahteraan rakyat dengan politik dan pemerintahan yang demokratis, tidak berlaku sewenang-wenang, menegakkan hukum dan keadilan dengan prinsip kesamaan didepan hukum dan pemerintahan,” kata Mahfud di ruang Auditorium B Fakultas Hukum UGM saat mengisi Dialog Kebhinekaan dalam rangka Dies ke-79 Fakultas Hukum UGM, Rabu 5 Februari 2025.

    Mahfud memberikan contoh dengan kondisi yang dialami para generasi sekarang ini yang sulit mendapat pekerjaan dan peluang untuk membuka usaha. Hal ini karena masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

    “Mau melamar (kerja) ke pemerintah tapi tidak punya orang dalam, maka kita disingkirkan. Mau daftar polisi, dimintai uang. Pas tidak lulus, saat ditagih, malah yang nagih dilapor karena dianggap fitnah. Malah bisa dipenjara,” katanya.

    Mahfud MD juga mengatakan soal kondisi anak muda yang sulit untuk mendapat izin mendirikan usaha karena birokrasi yang sangat rumit.

    “Anak muda membuka usaha awal atau startup, ambil izin bukan di pemerintah, tapi ambil ke Singapura atau Dubai, sehari dapat. Tentu pajaknya diambil sana, di negeri sendiri didiskriminasi sendiri, diperlakukan tidak adil, kondisi ini bisa melemahkan persatuan,” katanya.

    Menurutnya lemahnya semangat persatuan dan kesatuan juga cinta tanah air generasi muda karena kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Generasi saat ini yang bukan pelaku pejuang perang kemerdekaan maka semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air sangat berbeda jauh dengan para pejuang kemerdekaan.

    ”Kita-kita ini tidak ikut dalam perang. Pelaku sejarah sudah hampir habis. Generasi baru sekarang ini berkomunikasi dengan ide-ide barat. Karenanya generasi baru ini memerlukan kebutuhan baru yang perlu dilayani pemerintah yang pro dengan rakyat,” katanya

    Mahfud menegaskan, dalam membangun negara yang berdaulat maka kunci berhasilnya adalah bersatunya seluruh elemen masyarakat. Maka tugas merawat kebhinekaan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga akan menciptakan keadilan sosial.

    Mahfud MD mengatakan perbedaan atas ikatan primordial yang mana ras, suku daerah sudah seharusnya tidak lagi menjadi masalah yang dapat memecah belah Indonesia. Karena, target program Indonesia emas pada tahun 2045 juga sangat bergantung pada kondisi stabilitas negara.

     

    Yuk, Singgah di Kampung Inggris Pinggir Kali Purwokerto

  • Pemkab Bondowoso Proses Pemecatan Munandar yang Terjerat Korupsi

    Pemkab Bondowoso Proses Pemecatan Munandar yang Terjerat Korupsi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memproses pemecatan mantan Kepala Dinas Binamarga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), Munandar.

    Munandar resmi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin, 23 Desember 2024 lalu atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

    Berdasarkan putusan dengan nomor perkara 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, Munandar dijatuhi hukuman penjara 2 tahun, denda Rp300 juta, subsider kurungan 3 bulan.

    Munandar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan di Dusun Bata, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin.

    Munandar terbukti bersekongkol jahat dengan dua rekanan, yakni RM dan ES, saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso tahun 2022 dengan total anggaran Rp4,4 miliar.

    Akibat persekongkolan itu, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2,2 miliar atau 50 persen dari pagu anggaran.

    Selain Munandar, PN Tipikor Surabaya juga memvonis bersalah RM dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan ES dengan pidana 1 tahun dan 2 bulan penjara.

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa ASN yang dihukum penjara minimal 2 tahun dapat diberhentikan dari jabatannya.

    Pemberhentian ini dilakukan tanpa permintaan sendiri dan tidak memandang jenis pidananya.

    Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati, saat dikonfirmasi BeritaJatim.com melimpahkan wawancara ke Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi.

    BeritaJatim.com menindaklanjutinya dengan mengonfirmasi Mahfud Junaidi pada Senin (10/2/2025) di ruang kerjanya.

    Yang bersangkutan menyatakan bahwa telah memproses pemberhentian Munandar.

    “Kami sudah mengajukan berkas-berkasnya lewat aplikasi ke BKN. Sejauh ini kami menunggu Pertek (Peraturan Teknis) dari BKN,” katanya.

    Pemkab Bondowoso telah mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Munandar ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Diajukan PTDH. Untuk kapan penetapan dan keputusan resminya, itu wewenang dari BKN,” tegasnya. [awi/beq]

  • Mahfud MD Kritisi Lemahnya Penegakan Hukum: Susah Cari Kerja dan Praktek KKN Tak Terkendali

    Mahfud MD Kritisi Lemahnya Penegakan Hukum: Susah Cari Kerja dan Praktek KKN Tak Terkendali

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Mantan Menkopolhukam RI, Prof. Dr. Mahfud MD., mengkritisi proses penegakan hukum masih berlaku sewenang-wenangan namun tidak menegakkan prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Lemahnya penegakan hukum ini berdampak pada banyak hal di antaranya generasi muda yang susah mencari kerja serta praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang makin tak terkendali.

    ”Yang paling relevan sekarang ini kita harus membangun kesejahteraan rakyat dengan politik dan pemerintahan yang demokratis, tidak berlaku sewenang-wenang, menegakkan hukum dan keadilan dengan prinsip kesamaan didepan hukum dan pemerintahan,” kata Mahfud MD saat menjadi pembicara di Kampus UGM Yogyakarta kemarin.

    Mahfud mencontohkan kondisi yang dialami para generasi sekarang ini yang sulit mendapat pekerjaan dan peluang untuk membuka usaha dikarenakan masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    “Mau melamar (kerja) ke pemerintah tapi tidak punya orang dalam, maka kita disingkirkan. Mau daftar polisi, dimintai uang. Pas tidak lulus, saat ditagih, malah yang nagih dilapor karena dianggap fitnah. Malah bisa dipenjara,” katanya.

    Selain itu, Mahfud juga menyampaikan kondisi bagaimana anak muda juga sulit untuk mendapat izin mendirikan usaha karena birokrasi yang rumit. “Anak muda membuka usaha awal atau startup, ambil izin bukan di pemerintah, tapi ambil ke Singapura atau Dubai, sehari dapat.

    Tentu pajaknya diambil sana, di negeri sendiri didiskriminasi sendiri, diperlakukan tidak adil, kondisi ini bisa melemahkan persatuan,” katanya.

    Kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme ini menurut Mahfud bisa melemahkan semangat persatuan dan kesatuan serta rasa cinta pada tanah air pada generasi muda. Apalagi generasi sekarang ini merupakan bukanlah para pelaku pejuang perang kemerdekaan. Semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air sangat berbeda jauh dengan para pejuang kemerdekaan.

    ”Kita-kita ini tidak ikut dalam perang. Pelaku sejarah sudah hampir habis. Generasi baru sekarang ini berkomunikasi dengan ide-ide barat. Karenanya generasi baru ini memerlukan kebutuhan baru yang perlu dilayani pemerintah yang pro dengan rakyat,” katanya

    Mahfud menegaskan, kebersatuan dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci besar keberhasilan Indonesia membangun negara yang berdaulat. Tugas merawat kebhinekaan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan cara tersebut akan menciptakan keadilan sosial.

    Oleh karena itu, perbedaan atas ikatan primordial yang mana ras, suku, daerah sudah seharusnya bukan menjadi masalah yang bisa memecah belah Indonesia. Sebab, target program Indonesia emas pada tahun 2045 juga sangat bergantung pada kondisi stabilitas negara. [aje]