Tag: Mahfud MD

  • Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
    Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis
    RELASI
    politik Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    bersifat dinamis. Terkadang berdiri pada satu barisan yang sama dan terkadang pula harus berdiri saling berhadapan lalu berkompetisi dalam konteks kekuasaan.
    Namun, satu hal yang statis adalah persahabatan antara keduanya tak lekang oleh waktu dan tak pernah pudar digerus oleh zaman, walau diuji oleh pelbagai skenario politik dalam dua-tiga dekade kebelakang.
    Prabowo sejatinya punya hutang budi pada Megawati atas kontribusinya memulangkan Prabowo ke Indonesia dari Negara Yordania pada 2001 silam.
    Lewat restu Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid-Megawati yang memerintahkan Taufik Kiemas untuk menjamin kepulangan Prabowo ke Indonesia dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya.
    Delapan tahun berselang, pada 2009, Prabowo membalas “kebaikan” masa lampau lewat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk pencapresan Megawati.
    Rekomendasi itu sekaligus menyelamatkan wajah Megawati dan PDI Perjuangan yang kala itu kesulitan mendapatkan kawan koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20 persen pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Pun Partai Gerindra adalah puzzle terakhir pemenuhan kuota
    presidential threshold

    running
    -nya Megawati sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) akhirnya mendaftar ke KPU dan resmi menjadi pasangan calon di Pilpres 2009.
    Meski kalah di Pilpres 2009, relasi Megawati dan Prabowo berlanjut dalam pembangunan koalisi di DPR. Sikap yang sama melihat
    bailout
    Bank Century yang berujung pada terbentuknya Pansus di DPR adalah kerja sama politik lain Megawati dan Prabowo.
    Pada ruang berbeda, Prabowo saat itu juga dikabarkan punya kesempatan menduduki pos Menteri Pertanian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tapi lekas ditampik oleh Partai Gerindra yang memilih berdiri pada barisan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan.
    Kerja sama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berlanjut ke Pilkada DKI 2012, lewat pencalonan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi
    spotlight
    paling ramai dalam pemberitaan politik nasional saat itu.
    Pun keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan tidak lepas dari kolaborasi politik antara Megawati dan Prabowo.
    Hubungan Megawati dan Prabowo sempat memanas jelang Pilpres 2014 saat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden.
    Prabowo menganggap Megawati telah melanggar Perjanjian Batu Tulis. Kala itu, Prabowo secara verbatim mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk dapat dukungan Megawati, tapi PDI Perjuangan justru memilih mencalonkan Jokowi.
    Prabowo kalah atas Jokowi di Pilpres 2014. Lima tahun mengambil posisi di luar pemerintahan, Prabowo kemudian memutuskan menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan pascakekalahan lain di Pipres 2019.
    Relasi antara Prabowo dan Megawati otomatis perlahan membaik dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.
    Pelbagai silaturahmi pribadi antarkeduanya terus berlanjut dengan beberapa kali kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta.
    Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, sebaliknya Prabowo juga beberapa kali mengirimkan hadiah kecil kesukaan Megawati berupa minyak urut dan bunga anggrek.
    Pada rentan waktu 2019 sampai 2023, sebelum masa pencapresan untuk Pilpres 2024, Prabowo sejatinya telah melakukan pendekatan simbolis dengan Megawati.
    Salah satunya adalah ketika Prabowo membangun patung Sukarno menunggang kuda di kantor Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan pada 2021 lalu.
    Prabowo menyebutkan pembangunan patung Sukarno tersebut terinspirasi oleh peristiwa Hari Peringatan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1946 di Yogyakarta.
    Kala itu Presiden Sukarno melakukan inspeksi dengan menunggang kuda untuk memeriksa pasukan angkatan bersenjata Indonesia.
    Prabowo juga menjelaskan secara simbolik peristiwa Sukarno menunggang kuda tersebut sebagai simbol semangat, harapan, keberanian dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air.
    Pun peresmian patung tersebut dilakukan pada 6 Juni 2021, bertepatan pula dengan hari lahir Sang Proklamator.
    Pada saat peresmian, wajah Megawati terlihat sangat sumringah dengan beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan.
    Lebih lanjut, secara khusus Megawati dalam pidatonya juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.
    Secara simbolik sosok Sukarno bukan hanya sebagai ayah biologis bagi Megawati, tapi juga menyatu secara ideologis dan praksis pergerakan politiknya.
    Ini pula yang menjadi alasan, segala hal yang menyangkut simbolisasi tentang Sukarno bagi Megawati adalah sesuatu yang sangat sentimental menyentuh perasaan jiwa dan batinnya.
    Pada Senin, 2 Juni 2025, Megawati dan Prabowo akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta setelah satu setengah tahun lamanya.
    Terakhir keduanya menampakkan kebersamaan kala pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang diselanggarakan oleh KPU RI pada 14 November 2023 lalu.
    Saat itu, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud, sementara Prabowo hadir sebagai Capres 2024.
    Sekitar dua bulan lalu, tepatnya pada 8 April 2025, sebenarnya Prabowo dan Megawati sempat bertemu di Teuku Umar dalam rangka silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri.
     
    Namun pertemuan antara keduanya dilaksanakan tertutup dan publik kala itu hanya terpuaskan dengan disebarnya foto pascapertemuan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial Twitter dan Instagram pribadinya.
    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut sangat cair dan penuh canda.
    “Ibu agak kurus, bu. Luar biasa. Dietnya berhasil,” ujar Prabowo pada Megawati pada jamuan sarapan pagi.
    “Iya, berhasil. Tapi ini bagaimana?” jawab Megawati menunjuk ke meja hidangan tempat disajikannya makanan yang diperkirakan cukup menggoda.
    Pun barang tentu pertemuan Prabowo dan Megawati di hadapan publik tersebut tentu tidak akan terjadi jika keduanya tidak sama-sama berkomitmen atas kesepakatan dua bulan lalu. Kesepakatan yang hanya Prabowo dan Megawati yang tahu.
    Juga Prabowo sangat paham soal budaya politik Megawati yang satu kata antara perkataan dan perbuatan sehingga melanggar kesepakatan bukanlah pilihan yang bijak.
    Apalagi Megawati tipe pemimpin sigma yang memiliki sifat mandiri terhadap pemikirannya, tidak membutuhkan validasi atau persetujuan agar terlihat berharga.
    Bahkan secara historis ia memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populis dengan keluar dari hierarki kemapanan politik walau dianggap tidak populis.
    Setidaknya secara empirik pasca-reformasi, Megawati beberapa kali membuktikannya.
    Pertama, kala DPR melakukan revisi UU MD3 di DPR pada 2014 yang berdampak pada posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg harus kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kala itu ada satu kesempatan agar undang-undang tersebut tidak direvisi dan Puan Maharani bisa jadi Ketua DPR, yaitu Megawati harus bertemu Presiden SBY.
    Hasilnya Megawati tetap pada pendiriannya untuk tidak bertemu dan bernegosiasi dengan Presiden SBY soal revisi UU MD3, walau partainya kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kedua, ketika Megawati dan PDI Perjuangan dikepung oleh koalisi besar KIM Plus di banyak daerah di Pilkada Serentak 2024.
    Megawati seolah tidak peduli. Sikapnya tidak sedikitpun melunak dengan memilih melawan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar di KIM Plus.
    Ketiga atau yang terakhir adalah ketika Megawati melakukan boikot reatret kepala daerah dengan memerintahkan kader-kader terpilih PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Megawati bukanlah tipe pemimpin yang mudah untuk ditundukkkan.
    Prabowo memang benar-benar ciamik membaca pikiran Megawati. Ia memahami betul menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis, simbolis, dan ideologis.
    Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, ada peristiwa lain yang layak mendapatkan sorotan utamanya saat Prabowo beberapa kali memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk dilibatkan dalam diskusi bertiga dengan Megawati.
    Mengapa Prasetyo Hadi? Saya menganalisa setidaknya ada dua alasan.
    Pertama, Prasetyo Hadi adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas Kehutanan UGM.
    Megawati ketika sempat berkuliah di Pertanian UNPAD Bandung juga pernah bergabung bersama GMNI, organisasi mahasiswa yang punya cita-cita luhur membumikan ajaran Marhaenisme Bung Karno.
    Kedua, Megawati punya perasaan yang sangat sentimental dengan GMNI. Suaminya (Alm Taufik Kiemas) adalah alumni GMNI. Ganjar sebagai orang yang dicapreskan oleh Megawati lewat PDI Perjuangan dulunya juga pernah ber-GMNI.
    Termasuk Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Aria Bima hingga Arief Wibowo yang saat ini menjadi pengurus pusat (DPP) PDI Perjuangan sedikit banyaknya bisa menduduki struktur strategis di partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu karena masa lalu pernah aktif di GMNI.
    Pada masa kepresidenan Megawati di tahun 2001-2004, ia mengangkat Bambang Kesowo menjadi Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni GMNI.
    Lalu, jika kita kembali ke 11 tahun lalu, ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Megawati pernah merekomendasikan satu nama alumni GMNI lain pada Jokowi untuk dijadikan Menteri Sekretaris Negara bernama Cornelis Lay.
    Namun, karena alasan kesehatan, kala itu Cornelis Lay menolak “dijadikan” Menteri Sekretaris Negara lalu merekomendasikan satu nama, yaitu Pratikno.
    Nama Pratikno disetujui Megawati dan disetujui pula oleh Presiden Jokowi karena Pratikno punya historis dengan Jokowi ketika jadi Wali Kota Solo.
    Juga soal posisi Mensesneg, Megawati punya kecenderungan politik menempatkan alumni GMNI di posisi tersebut ketika kader partainya diberi amanah menduduki kepemimpinan nasional.
    Kembali ke sosok Menseseg Prasetyo Hadi, Prabowo tentu sangat memahami ada kedekatan ideologis antara Prasetyo Hadi dan Megawati karena berasal dari organisasi kemahasiswaan yang sama, yaitu GMNI.
    Hal ini pula yang mengindikasikan pada pertemuan lanjutan pasca-Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung rapat lain antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi dalam pertemuan dengan Megawati, Puan Maharani dan Yassona Laoly di Teuku Umar.
    Artinya, dengan Prabowo melibatkan jauh sosok Prasetyo Hadi dalam komunikasi politik dengan PDI Perjuangan menjelaskan betapa Megawati sangat senang terhadap Mensesneg kabinet Prabowo tersebut.
    Selain alasan historis, terdapat alasan ideologis yang mentautkan sosok Prasetyo Hadi sebagai Alumni GMNI yang pasti sangat memahami bagaimana harus “memuliakan” Bulan Juni. Bulan Bung Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siti Marwiyah Adik Mahfud MD Kembali Dilantik Jadi Rektor Unitomo

    Siti Marwiyah Adik Mahfud MD Kembali Dilantik Jadi Rektor Unitomo

    Surabaya, Beritasatu.com – Prof Siti Marwiyah kembali dilantik sebagai rektor Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya periode 2025–2029. Pelantikan adik kandung mantan Menkopolhukam Mahfud MD itu berlangsung pada hari ini, Senin (2/6/2025).

    Siti Marwiyah menegaskan komitmennya untuk memperkuat riset unggulan di setiap program studi sebagai upaya menjadikan Unitomo lebih berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    Dia menyampaikan perguruan tinggi harus mampu menggali potensi internal secara maksimal dan menjalin kolaborasi yang strategis dalam mewujudkan riset hilirisasi yang berdampak langsung, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan swasembada.

    “Unitomo harus menjadi kampus yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” katanya Siti Marwiyah dalam sambutannya seusai pelantikan.

    Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur Dyah Sawitri menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan perguruan tinggi. 

    Ia menegaskan rektor wajib menandatangani dan menjalankan pakta integritas, serta memastikan lingkungan kampus bebas dari kekerasan.

    “Perguruan tinggi harus menjadi ruang yang aman dan berbudaya akademik yang sehat. Integritas akademik dan etika ilmiah harus menjadi landasan utama,” ujarnya.

    Dyah Sawitri menambahkan pentingnya sinergi antara yayasan, pimpinan universitas, dan seluruh elemen kampus dalam mewujudkan visi besar perguruan tinggi.

  • Burhanuddin: Pendukung Anies Baswedan Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

    Burhanuddin: Pendukung Anies Baswedan Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indikator Politik Indonesia mengungkap temuan hasil surveinya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi menyebut responden pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencatatkan persentase paling tinggi dalam tingkat kepercayaan bahwa Jokowi percaya palsukan ijazah.

    “Sebanyak 40,2% responden pendukung Anies-Muhaimin mengaku percaya ijazah Jokowi palsu,” ungkap Burhanuddin saat konfrensi pers secara daring, Selasa (27/5/2025).

    Sementara responden pendukung Ganjar-Mahfud sebesar 20,6% mengatakan dan responden pendukung Prabowo-Gibran, hanya 15,2% yang percaya ijazah Jokowi palsu.

    Lebih jauh Burhanunddin menguraikan, hasil itu berbanding lurus dengan mereka yang mengatakan tidak percaya di tiap masing-masing basis pendukung Pilpres 2024.

    “Responden pendukung Anies-Muhaimin yang menyatakan tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 50,9%. Responden pendukung Prabowo-Gibran yang menyatakan tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 71,% dan responden pendukung Ganjar-Mahfud yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 61,9%,” ungkap dia.

    Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 17-20 Mei 2025. Responden survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau HP yang diketahui sekitar 83% dari total populasi nasional.

    Diketahui, sampel dipilih melalui metode double sampling demgan total 1286 responden. Double sampling adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tetap muka yang dilakukan sebelumnya

  • Tiga Besar Kandidat Sekda Bondowoso Masih Dirahasiakan, Menunggu Pertek BKN

    Tiga Besar Kandidat Sekda Bondowoso Masih Dirahasiakan, Menunggu Pertek BKN

    Bondowoso (beritajatim.com) – Tiga besar kandidat terbaik hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso masih dirahasiakan.

    Proses saat ini masih menunggu terbitnya persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum diumumkan ke publik.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap siapa saja tiga kandidat teratas hasil seleksi. Hal itu karena proses verifikasi masih berjalan di BKN.

    “Setelah diverifikasi oleh BKN, ya baru akan kami umumkan siapa saja tiga kandidat besar Sekda Bondowoso. Saat ini masih dalam proses verifikasi, baik nilai, ketentuan, dan sebagainya. Nanti setelah pertek BKN keluar, baru tiga besar itu akan diumumkan,” ujarnya, Jumat (30/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa pemilihan tiga nama terbaik merupakan kewenangan penuh Panitia Seleksi (Pansel), yang berbasis pada hasil penilaian terintegrasi dalam sistem aplikasi.

    “Penentuan itu di tangan Pansel. Karena ini kan berbasis aplikasi, secara otomatis berkaitan dengan nilai. Misalnya si A hasilnya sekian, si B sekian. Pansel sudah mengirim tiga nama, dan yang tahu tiga nama itu ya hanya Pansel. Kami tidak punya kewenangan,” jelas Mahfud.

    Sebelumnya, Ketua Pansel, Prof. Dr. Ach. Halim Soebahar, MA., dalam pengumuman bernomor 11/PANSEL-JPTP-SEKDA/V/2025 tertanggal 29 Mei 2025, menyatakan bahwa seluruh tahapan seleksi, termasuk penulisan makalah dan wawancara, telah digelar pada 26 Mei 2025 di Kantor BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

    “Masih proses di Wasdal BKN, begitu alur perteknya,” ujar Prof Halim saat dikonfirmasi.

    Adapun delapan peserta yang mengikuti tahapan seleksi sejak administrasi hingga wawancara antara lain:
    1. Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. – Kepala Dispendukcapil Bondowoso
    2. Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I – Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo
    3. Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. – Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso
    4. Hendri Widotono, S.Pt., M.P. – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso
    5. Dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso
    6. Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. – Sekretaris DPRD Bondowoso
    7. Drs. Sigit Purnomo, M.M. – Kepala BPBD Bondowoso
    8. Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Setda Bondowoso

    Nama tiga besar masih disimpan hingga terbitnya pertek dari BKN. Setelah itu, Bupati Abdul Hamid Wahid akan memilih satu dari tiga kandidat tersebut sebagai Sekda definitif. (awi/ted)

  • Mahfud MD Ultimatum Menteri Prabowo: Anda Aman Sekarang, Tunggu Nanti

    Mahfud MD Ultimatum Menteri Prabowo: Anda Aman Sekarang, Tunggu Nanti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, mengingatkan para pejabat negara agar tidak terlena dengan kekuasaan yang bersifat sementara.

    Mahfud menyinggung perubahan peta politik yang selalu dinamis dan tak bisa dijadikan pegangan untuk membenarkan praktik yang melanggar hukum.

    “Politik itu kan selalu berubah, ketika majikannya berubah, nah ini tidak ada pegangan tersangka, oleh sebab itu ada yang menjamin dari luar,” kata Mahfud dalam videonya yang beredar, dilansir pada Jumat (30/5/2025).

    Ia mengingatkan bahwa para Menteri Kabinet Prabowo Subianto yang saat ini merasa berada di zona aman, bisa saja suatu saat nanti menghadapi konsekuensi dari tindakan masa lalu mereka.

    Dikatakan Mahfud, kekuasaan tidak bisa dijadikan tameng abadi dari hukum dan kebenaran.

    “Ini hati-hati nih, saya bilang pada para Menteri nih, anda aman sekarang, tunggu nanti,” ucapnya.

    “Alam akan mengatur bahwa anda akan nerima akibat itu,” tambah Mahfud.

    Teman dekat Muhammad Said Didu ini menyindir dengan contoh kasus hukum yang menjerat elite di masa lalu.

    Mahfud lalu menyinggung kasus Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Waktu zaman SBY gagah sekali kan dia, Garuda dia kuasai, setiap pak SBY mau pergi pakai Garuda,” sebutnya.

    Dibeberkan Mahfud, dulu sangat dekat dengan kekuasaan namun akhirnya harus masuk penjara usai tak ada lagi kekuatan yang menopangnya.

    “Dia selalu ada lebih dulu di tempat di mana pak SBY datang. Begitu pak SBY berhenti, tidak ada, tak ada candolan. Masuk penjara dia,” ungkap Mahfud.

  • Penuh Nilai C dan D di Transkip Nilai, Terkuak IPK Terakhir Jokowi di UGM, Benarkah Kurang dari 2?

    Penuh Nilai C dan D di Transkip Nilai, Terkuak IPK Terakhir Jokowi di UGM, Benarkah Kurang dari 2?

    GELORA.CO –  10 Tahun menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka transkrip nilai setelah adanya tuduhan mendapatkan ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Transkrip nilai itu muncul saat menjadi dokumen bukti dalam konferensi pers Bareskrim Polri terkait kasus ijazah palsu Jokowi.

    Dalam transkrip nilai itu, ada beberapa nilai Jokowi yang disorot publik karena banyak mendapat nilai C, bahkan hingga 13 mata kuliah.

    Baca juga: Ijazah Jokowi Asli, Inilah 6 Mata Kuliah yang Dapat Nilai D Saat 5 Tahun Kuliah di UGM Yogyakarta

    Hal itu diungkap Bareskrim Polri guna menjawab keraguan beberapa pihak soal apakah Jokowi benar-benar kuliah dan lulus dari UGM.

    Bahkan, Jokowi juga mendapat nilai D pada enam mata kuliah.

    Meski demikian, nilai A dan B juga diraih Jokowi selama berkuliah di UGM.

    Melihat nilai Jokowi selama berkuliah itu, warganet dibuat salah fokus karena banyaknya nilai C dan D tersebut.

    Diwartakan TribunnewsBogor.com, berikut adalah rincian nilai Jokowi di beberapa mata kuliah yang diambilnya saat berkuliah di UGM tahun 1980 hingga 1985:

    Nilai A

    KKN

    Filsafat Pancasila

    Fisiologi Pohon

    Nilai B

    Botani II

    Agama I

    Filsafat Ilmu Pengetahuan

    Pancasila

    Kimia II

    Matematika I

    Ilmu Tanah

    Bahasa Indonesia II

    Ekologi Hutan

    Silvikultur

    Nilai C

    Kewiraan

    Botani I

    Taksonomi tumbuh-tumbuhan

    Zoologi

    Ekonomi Umum

    Agama II

    Hukum Agraria

    Kimia I

    Klimatologi

    Klasifikasi Tanah

    Bahasa Inggris I

    Bahasa Inggris II

    Bahasa Indonesia I

    Nilai D

    Matematika II

    Fisika

    Genetika

    Penyakit Tanaman Hutan

    Statistik I

    Ilmu ukur kayuNilai IPK Jokowi Disorot Roy Suryo

    Sebelumnya, nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Jokowi selama berkuliah di UGM juga sempat menjadi sorotan, terutama Pakar telematika Roy Suryo.

    Pasalnya, Jokowi mengatakan nilai IPK dirinya semasa kuliah di UGM di bawah 2.

    Pengakuan Jokowi tersebut dilontarkan pada 2023 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Menkopolhukam.

     

    Roy Suryo pun menganggap pengakuan Jokowi itu perlu diselidiki karena dirasa janggal, karena mahasiswa dengan IPK 2,0 bisa lulus dari UGM.

    Diketahui bahwa pengakuan Jokowi soal nilai IPK tersebut, juga menjadi pemicu kasus ijazah palsu itu mencuat.

    “Yang memicu (kasus ijazah) sebenarnya Pak Jokowi sendiri ketika tahun 2013, dia bercanda dengan Prof. Mahfud MD tentang IP atau Indeks Prestasi.”

    “Singkat kata, waktu itu Pak Mahfud cerita IP-nya 3,8, Pak Jokowi cerita di bawah 2. Nah, publik lalu bertanya, kok IP di bawah 2 bisa lulus dari UGM, padahal lulusnya lima tahun,” ujar Roy Suryo dikutip dari YouTube Cumi-cumi, Minggu (18/5/2025).

    Dari sanalah, Roy Suryo Cs jadi penasaran hingga akhirnya melakukan penelusuran dan mengulik soal skripsi hingga ijazah Jokowi.

    Ditambah lagi ijazah SD hingga SMA milik mantan presiden itu juga pernah dilaporkan Bambang Tri, yang hingga kini kasusnya pun masih bergulir di Pengadilan.

    Namun, belakangan ini fakta nilai IPK Jokowi itu terungkap setelah sejumlah dokumen bukti sang presiden pernah kuliah di UGM, ditampilkan ke publik oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.

    Nilai IPK Jokowi pun terlampir pada transkrip nilainya saat kuliah di UGM dan terlihat IP Jokowi untuk kredit wajib di Fakultas Kehutanan UGM adalah 3,25

    Adapun, IP untuk kredit pilihan, Jokowi mendapatkan IP 2,61. 

    Sehingga total IP untuk kredit wajib ditambah pilihan adalah 3,05.

    Dari penayangan daftar nilai Jokowi semasa kuliah di UGM itu, terkuak bahwa IPK Jokowi adalah 3,05, bukan di bawah 2.

    Fakta dari Kasmudjo

    Tak cuma bukti dari daftar nilai Jokowi sendiri, IP sang presiden ke-7 juga pernah diungkap oleh dosen pembimbingnya sendiri yakni Kasmudjo.

    Di tahun 2019 lalu, Kasmudjo sempat menceritakan sosok Jokowi semasa kuliah di UGM seperti apa.

    Kasmudjo menyebut Jokowi memiliki prestasi gemilang yakni IPK mencapai 3,2.

    “Prestasinya (Jokowi) di atas rata-rata, sangat bagus tidak, jelek atau kurang juga tidak,” ungkap Kasmudjo, dalam artikel Tribun Jogja tayang pada 20 Oktober 2019.

    Lebih lanjut diungkap Kasmudjo, ia dulunya tidak banyak membimbing Jokowi saat skripsi.

    Karena yang paling banyak berkontribusi untuk kelulusan Jokowi adalah dosen pembimbing skripsinya yakni Achmad Sumitro.

    “Waktu Pak Jokowi ambil skripsi itu saya termasuk masih menjadi dosen muda. Hubungannya dengan skripsi, saya hanya membantu saja, pembimbing utama Prof Ahmad Sumitro,” kenang Kasmudjo.

    “Jokowi termasuk salah satu yang kita pilih untuk berpartisipasi, sehingga boleh mengajukan judul yang berkaitan dengan pengerjaan penelitian itu. Skripsinya tentang situasi kondisi mebel di Surakarta. Kadang-kadang (Jokowi) memerlukan saya untuk membantu (skripsi), tapi resminya dengan Prof Ahmad Sumitro,” sambungnya.

  • Si Gemoy, Sapi Kurban Presiden Prabowo Asal Lumajang Berbobot 900 Kg

    Si Gemoy, Sapi Kurban Presiden Prabowo Asal Lumajang Berbobot 900 Kg

    Lumajang (beritajatim.com) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto memilih seekor sapi jumbo asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai hewan kurban pada perayaan Hari Raya Iduladha 2025. Sapi jenis Simental yang diberi nama “Si Gemoy” tersebut memiliki bobot mencapai 900 kilogram dan berasal dari peternakan Farel Jaya Farm milik Andi Rohman di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono.

    “Ini Alhamdulillah, sapi saya dipercaya untuk menjadi hewan kurban Presiden. Tentu ini juga menjadi kebanggaan bagi kami untuk memberikan perawatan terbaik untuk sapi lainnya,” ujar Andi, Senin (26/5/2025).

    Sebelum dibeli dengan harga Rp65 juta, bobot awal Si Gemoy tercatat 880 kilogram. Setelah menjalani perawatan intensif sejak tahun 2023, bobotnya kini mencapai 900 kilogram. Perawatan harian dilakukan dengan pemberian pakan hijauan dan campuran konsentrat secara rutin setiap pagi dan sore.

    “Untuk harganya ini dibeli Rp65 juta, dulu awalnya ditelpon terus ada tim yang datang ke sini untuk pemeriksaan, barulah sampai akhirnya deal,” tambah Andi.

    Si Gemoy telah melewati proses seleksi ketat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang. Saat ini, sapi tersebut masih dalam masa perawatan di kandang sebelum dikurbankan.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengonfirmasi bahwa penyembelihan Si Gemoy akan dilakukan di Masjid Agung KH Anas Mahfud, Alun-alun Lumajang pada Hari Raya Iduladha mendatang.

    “Jadi Pak Presiden minta sapi yang paling berat, akhirnya kita cari bersama Dinas Pertanian dan kita temukan Si Gemoy ini,” ungkap Bupati Indah. [has/beq]

  • Ratusan ASN Bondowoso Masih Menanti SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BPKAD dan BKPSDM

    Ratusan ASN Bondowoso Masih Menanti SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BPKAD dan BKPSDM

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 457 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso masih menunggu kepastian penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, meskipun telah mengikuti ujian dinas pada akhir 2024 lalu.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, Teguh Setyo Wijanarko, menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima nota dinas resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai dasar perhitungan anggaran.

    “Sudah kami lacak, tidak ditemukan surat nota dinas dari BKPSDM. Yang ada hanya surat tembusan. Jadi kami belum bisa melakukan simulasi penghitungan anggaran,” kata Teguh saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa BPKAD tidak memiliki wewenang dalam memutuskan kenaikan pangkat ASN, melainkan hanya bertugas menghitung hak pembayaran seperti gaji pokok dan tunjangan setelah data resmi diterima.

    “Jangan disimpulkan kami yang memutuskan. Segala hal menyangkut APBD dibahas bersama tim anggaran. Kami hanya menghitung hak ASN seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras,” jelasnya.

    Teguh menyebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) idealnya sudah mengantisipasi potensi kenaikan pangkat dalam perencanaan anggaran. Namun, jika terjadi kekurangan, solusi alternatif tetap tersedia.

    “Kalau satu dinas kekurangan anggaran karena banyak ASN yang lulus ujian dinas, bisa dilakukan perpindahan alokasi dari dinas lain,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Kepala BKPSDM Bondowoso, Mahfud Junaidi, membenarkan adanya keterlambatan proses administrasi. Ia menyatakan bahwa SK baru bisa diajukan setelah proses telaah dan kesiapan anggaran rampung.

    “Pengajuan SK kemungkinan mulai bulan depan setelah telaah selesai,” ujar Mahfud saat dikonfirmasi pada Kamis (22/5/2025).

    Ia juga mengklaim bahwa nota dinas sebenarnya telah dibuat. Namun, penerbitan SK masih menunggu kepastian dari sisi pembiayaan.

    “Kami sudah buat nota dinas. Tinggal melihat apakah bisa dipenuhi sesuai kemampuan APBD,” ungkapnya.

    Mahfud menambahkan bahwa kenaikan pangkat ke golongan lebih tinggi, seperti dari II ke III atau dari III ke IV, mensyaratkan masa kerja minimal empat tahun dan kelulusan ujian dinas. Tidak semua peserta ujian dinas otomatis naik pangkat tahun ini.

    “Tidak semua peserta ujian otomatis memenuhi syarat. Ada yang masa kerjanya belum cukup. Tapi setidaknya mereka sudah punya tiket ke jenjang berikutnya,” tandasnya. [awi/beq]

  • Bupati Bondowoso Penentu Akhir, 3 Besar Calon Sekda Bakal Diumumkan 29 Mei 2025

    Bupati Bondowoso Penentu Akhir, 3 Besar Calon Sekda Bakal Diumumkan 29 Mei 2025

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso terus berjalan sesuai jadwal.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menyampaikan bahwa tahapan seleksi selanjutnya digelar pada 23 Mei 2025.

    “Yaitu pembuatan makalah dan wawancara,” ucap Mahfud Junaidi pada BeritaJatim.com, Kamis (22/5/2025).

    Ia menjelaskan bahwa metode pelaksanaan wawancara sepenuhnya akan ditentukan oleh tim panitia seleksi (pansel).

    Pada hari yang sama, pansel juga dijadwalkan langsung melakukan rapat untuk menyampaikan hasil akhir seleksi.

    “Jadi tanggal 26 itu paralel, wawancara dan rapat penyampaian hasil akhir. Lalu, pada 29 Mei 2025, sesuai jadwal, akan diumumkan tiga besar hasil akhir seleksi,” jelasnya.

    Setelah tiga nama terpilih diumumkan, tahapan seleksi dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pengajuan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Bondowoso.

    “Nanti dari tiga nama itu, Bupati akan memilih satu orang yang dikehendaki untuk menduduki jabatan tersebut. Itu sudah di luar tahapan pansel,” terang Mahfud.

    Terkait adanya isu salah satu dari delapan kandidat yang masih berada pada golongan IV/B, Mahfud menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan secara administratif.

    “Secara prinsip tidak masalah. Persyaratan minimalnya adalah IV/B, dan jika sudah lolos administrasi, berarti syarat itu sudah terpenuhi,” dalihnya.

    Tapi memang, kata Mahfud, tim pansel punya kewenangan untuk mencermati perbedaan-perbedaan. “Seperti antara golongan IV/B dan IV/C, sebagai bagian dari penilaian terukur,” tandasnya. [awi/aje]

  • Ratusan ASN Bondowoso Belum Terima SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BKPSDM

    Ratusan ASN Bondowoso Belum Terima SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BKPSDM

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, meskipun telah mengikuti ujian dinas pada akhir 2024 lalu. Mereka terdiri dari ASN yang akan naik dari golongan II ke III, serta dari golongan III ke IV.

    Dari jumlah tersebut, diketahui terdapat 20 ASN yang mengajukan kenaikan pangkat dari golongan III ke IV. Salah satu ASN yang mengikuti ujian dinas mengaku kecewa karena belum juga mendapatkan SK meski telah memenuhi syarat masa kerja.

    “Saya sudah ikut ujian dinas akhir tahun lalu. Saya juga sudah 4 tahun bekerja sesuai kepangkatan saya, seharusnya sudah naik pangkat. Tapi sampai sekarang tidak dapat SK,” ujar ASN yang enggan disebut namanya, Kamis (22/5/2025).

    Ia menambahkan, informasi yang diterimanya menyebutkan SK kenaikan seharusnya sudah keluar sejak April lalu. Namun, hingga Mei ini belum ada perkembangan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaidi, membenarkan bahwa SK kenaikan pangkat memang belum diterbitkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya proses verifikasi persyaratan dan kesiapan anggaran.

    “Untuk penerima SK itu disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Ini kan kenaikan ke jenjang yang lebih tinggi, dari 2D ke 3A dan 3D ke 4A,” jelas Mahfud.

    Ia menegaskan, meski ASN telah mengikuti ujian dinas, belum tentu semua dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Faktor seperti masa kerja minimal empat tahun dan status keikutsertaan ujian dinas menjadi pertimbangan utama.

    BKPSDM, menurut Mahfud, hanya berperan memfasilitasi secara administrasi. Soal penggajian dan penerbitan SK, menjadi kewenangan tim anggaran daerah.

    “BKPSDM pada prinsipnya hanya memfasilitasi secara administrasi, sesuai regulasi. Tapi kami tidak punya kewenangan terhadap hal-hal yang berimplikasi pada penggajian. Itu kewenangan tim anggaran,” jelasnya.

    Ia juga menyebut, dari sekitar 400 ASN yang ikut ujian dinas, tidak semuanya langsung bisa diajukan karena masa kerja mereka berbeda-beda. Beberapa ASN masih dalam tahun pertama golongan saat ini sehingga belum memenuhi syarat untuk naik.

    Namun demikian, Mahfud memastikan bahwa proses pengajuan SK kenaikan pangkat akan mulai dilakukan pada bulan depan setelah proses telaah administrasi dan evaluasi anggaran rampung.

    “Kami sudah buat nota dinas, tinggal melihat apakah pengajuannya bisa dipenuhi sesuai APBD yang ada,” pungkas Mahfud. [awi/beq]