Tag: Mahfud MD

  • Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku ditelepon oleh salah satu jenderal senior untuk mengisi jabatan sebagai Menko Polkam.

    Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Namun dia mengatakan tidak pernah memberitahu informasi tersebut kepada pihak lain.

    “Karena ini benar. Saya dihubungi. Benar saya dihubungi tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa,” katanya dalam podcast tersebut.

    Mantan Ketua Kompolnas itu menyebut ditelepon oleh jenderal senior pada tanggal 7 September malam atau menjelang reshuffle.

    Sang jenderal, katanya, mengajak bertemu. Namun saat itu Mahfud sedang berada di Yogyakarta. Meski begitu pertemuan tetap terjadi pada 9 September 2025, tetapi Mahfud enggan memberikan jawaban yang pasti mengisi jabatan Menko Polkam.

    Sebab, dia mengaku mempunyai standar etik bahwa pihak yang mengisi pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang secara politik.

    “Yang berkeringat untuk Prabowo kan banyak,  sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya enggak mungkin saya ingin masuk ke situ,” tuturnya.

    Dia berjanji mengabdi kepada negara tanpa harus masuk ke dalam sistem pemerintah.

    Di sisi lain, Mahfud memberikan tanggapan terkait penetapan Djamari sebagai Menko Polkam. Dia menjelaskan Menko Polkam memiliki peran penting dalam pemerintahan. Menurutnya Menko Polkam harus mampu menyelaraskan langkah-langkah pemerintah dalam kebijakan di bidang Polkam.

    “Mungkin chemristry-nya cocok Pak Prabowo dengan Pak Djamari dan mungkin Pak Prabowo cukup hormat dengan Djamari,” terangnya.

    Mengenai Djamari yang merupakan mantan TNI. Mahfud menilai tidak masalah kalau dia harus menjabat sebagai Menko Polkam, pasalnya Djamari telah pensiun dan menjadi sipil serta tidak terikat dengan TNI.

  • 2
                    
                        Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri
                        Nasional

    2 Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri Nasional

    Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang.
    Sosok Mahfud MD hingga eks Kapolri bakal bergabung di komite tersebut.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, komite tersebut berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di internalnya.
    Namun, pemerintah dan Polri disebut memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki institusi kepolisian.
    “Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi, ya kita apresiasi dengan terbentuknya tim reformasi,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
    Menurut Prasetyo, Komite Reformasi Polri kemungkinan akan diumumkan secara resmi setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air.
    Sebab, kepala negara saat ini sedang menghadiri rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden, berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian akan diumumkan,” kata Prasetyo.
    Prasetyo mengungkapkan, komite tersebut kemungkinan akan beranggotakan sembilan orang.
    Dia tidak merinci siapa saja sosok yang bakal duduk di dalamnya, tetapi tidak menampik akan ada mantan Kapolri.
    “Mungkin kurang lebih sekitar sembilan. Ada lah (eks Kapolri). Beberapa nama lah,” ucap Prasetyo.
    Salah satu nama yang sudah pasti bergabung adalah eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
    Prasetyo menyatakan, pemerintah bersyukur Mahfud bersedia ikut serta dalam komite itu.
    “Alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.
    Meski demikian, dia menegaskan bahwa susunan keanggotaan komite belum ditetapkan secara resmi, termasuk siapa yang akan menjadi ketuanya.
    “Tunggu lah,” ujar dia.
    Mahfud MD sendiri menyampaikan kesediaannya bergabung usai bertemu Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pada Selasa (16/9/2025).
    “Saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” kata Mahfud, melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Menurut Mahfud, bergabungnya dia dalam komite merupakan bentuk kontribusi bagi negara.
    Namun, dia belum ingin membicarakan soal posisi dirinya dalam komite.
    “Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” ujar dia.
    Mahfud menilai, ada tiga hal utama yang harus diperbaiki dalam kaitan dengan penegakan hukum, yakni aturan, aparat, dan budaya.
    Dia menekankan bahwa persoalan paling krusial terletak pada aspek kultur di tubuh kepolisian itu sendiri.
    “Masalahnya kultural ini, polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih? sudah ada semua di undang-undang,” kata Mahfud.
    Dia pun menyoroti pandangan negatif masyarakat terhadap polisi, mulai dari praktik pemerasan hingga budaya perbantuan terhadap kepentingan tertentu.
    Menurut Mahfud, absennya meritokrasi menyebabkan orang-orang baik kesulitan mendapatkan posisi, jika tidak dekat dengan pimpinan atau membayar.
    “Kultur buruk dari kepolisian inilah yang harus dibenahi,” ucap Mahfud.
    Diberitakan sebelumnya, Prasetyo menyampaikan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan yang diinginkan Presiden.
    Menurut Prasetyo, reformasi adalah hal yang biasa bagi setiap institusi.
    Kini, anggota Komite Reformasi Kepolisian itu tengah disusun.
    “Keinginan beliau (Presiden Prabowo) adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi,” kata Prasetyo, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025) kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap Motif Pria Asal Malang Dibuang di Bangkalan, Pelaku Terjebak Judol
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        24 September 2025

    Terungkap Motif Pria Asal Malang Dibuang di Bangkalan, Pelaku Terjebak Judol Surabaya 24 September 2025

    Terungkap Motif Pria Asal Malang Dibuang di Bangkalan, Pelaku Terjebak Judol
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Kasus penganiayaan yang dialami oleh Achmad Habibi (31), warga Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang dibuang di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Senin (15/9/2025), akhirnya terungkap.
    Polisi berhasil meringkus pelaku yang merupakan teman korban. Aksi tersebut terjadi akibat pelaku terjebak judi
    online
    .
    Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono mengatakan, kejadian bermula saat pelaku, yakni Mahfud Murthado (36), asal Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, hendak menggelar acara selamatan untuk almarhum ayahnya.
    “Namun uangnya sudah habis digunakan untuk bermain judi slot oleh pelaku,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
    Pelaku lalu merencanakan niat buruk agar bisa segera mendapatkan uang secara instan. Pelaku berpura-pura mengajak korban untuk kulak sayur di Bangkalan.
    “Lalu korban disuruh untuk menyewa mobil pikap untuk mengambil sayuran ke Bangkalan,” jelasnya.
    Setelah korban menyewa pikap, pelaku lalu mengemudikan mobil pikap itu ke wilayah Bangkalan. Sedangkan korban, tertidur di kursi samping pelaku.
    Melihat korban tertidur, pelaku langsung mengambil tali tambang yang sudah ia siapkan untuk menjerat leher korban.
    Korban lalu terbangun melakukan perlawanan. Pelaku lalu memukul korban menggunakan kunci roda sampai korban pingsan.
    “Pelaku ini sudah memiliki niat untuk membunuh korban,” tuturnya.
    Pelaku lalu mengikat tangan dan kaki korban agar tak bisa bergerak. Korban yang pingsan itu lalu ditutup terpal dan pelaku kabur menggunakan mobil pikap yang disewa oleh korban.
    “Lalu mobil tersebut dibawa kabur oleh pelaku dan digadaikan sebanyak Rp 15 juta,” imbuhnya.
    Polisi lalu berhasil melacak keberadaan pelaku di Kabupaten Blitar. Selain itu, mobil yang digadaikan pelaku juga berhasil diamankan.
    Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melawan dan petugas menembak kaki pelaku.
    “Jadi pelaku ini melakukan perlawanan saat ditangkap sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan pelaku,” pungkasnya.
    Akibat aksi nekatnya tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, DPR terima surpres hingga Ketua DPR tanggapi MBG

    Politik kemarin, DPR terima surpres hingga Ketua DPR tanggapi MBG

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (23/9). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. DPR terima Surpres tentang RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2025 bahwa pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

    “Pimpinan dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Mensesneg: Ada kemungkinan status Kementerian BUMN turun menjadi badan

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa ada kemungkinan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun menjadi badan, seiring bergulirnya revisi undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN di DPR RI.

    Sejauh ini, Prasetyo mengatakan bahwa fungsi operasional atas berbagai BUMN sudah lebih banyak dikerjakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sedangkan Kementerian BUMN saat ini lebih banyak sebagai regulator.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Mensesneg: Mahfud MD bersedia gabung Komite Reformasi Polri

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersedia untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Rapat Paripurna DPR setujui perubahan RUU Prolegnas dan prioritas 2025

    Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui perubahan atas daftar rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029 dan menyetujui daftar RUU prioritas untuk tahun 2025 dan 2026.

    Adapun perubahan itu disetujui oleh seluruh fraksi partai politik dan para Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna. Sejumlah RUU baru dalam perubahan Prolegnas prioritas yang menjadi sorotan di antaranya RUU Perampasan Aset, RUU Pemilu, RUU BUMN, hingga RUU Danantara.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Ketua DPR minta MBG dievaluasi tanpa saling menyalahkan

    Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi tanpa saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, saat merespons pembentukan tim investigasi terkait kasus keracunan akibat MBG.

    Dia mengatakan bahwa DPR RI juga bakal mengawasi secara langsung dapur-dapur program MBG yang bermasalah untuk mengevaluasi penyebab keracunan. Dengan begitu, menurut dia, DPR juga bisa mendapatkan gambaran atas permasalahan yang terjadi.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komite Reformasi Polri Diumumkan Usai Prabowo Lawatan ke Luar Negeri, Mahfud MD Bersedia Gabung

    Komite Reformasi Polri Diumumkan Usai Prabowo Lawatan ke Luar Negeri, Mahfud MD Bersedia Gabung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto dipastikan segera diumumkan tokoh yang terlibat di dalamnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.

    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9).

    Terkait tokoh-tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri, Prasetyo Hadi menyebut salah satunya adalah mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

    Mensesneg mengaku Mahfud MD sudah memberi konfirmasi tentang kesediaanya untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.

    Dia mengatakan anggota komite tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut.

    Diketahui, Mahfud MD beberapa kali aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

    Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

  • 2
                    
                        Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri
                        Nasional

    10 Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Istana: Alhamdulillah… Nasional

    Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Istana: Alhamdulillah…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Istana mengaku bersyukur bahwa eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD setuju bergabung dengan Komite Reformasi Polri.
    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat merespons kabar Mahfud bersedia bergabung di komite yang segera dibentuk tersebut.
    “Alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” ujar Prasetyo saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
    Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa susunan keanggotaan Komite Reformasi Polri belum ditetapkan secara resmi.
    “Ya bersama-sama lah, belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua,” kata Prasetyo.
    Dia pun meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi mengenai siapa saja sosok yang akan bergabung di dalam komite, selain Mahfud MD.
    “Tunggu lah,” singkat Prasetyo.
    Prasetyo menegaskan bahwa pengumuman pembentukan Komite Reformasi Polri kemungkinan akan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia.
    Diketahui, Prabowo sedang berada di New York, Amerika Serikat untuk mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    “Kalau dari istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden, berkenaan dengan Komisi Reformasi Kepolisian akan diumumkan,” pungkas Prasetyo.
    Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
    Kesediaannya itu disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menemui Mahfud pada Selasa (16/9/2025).
    “Nah, di situlah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” ujar Mahfud di kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Mahfud mengaku dapat membantu Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri dan memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara.
    Kendati sudah setuju bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo, Mahfud tidak ingin membahas soal posisinya.
    “Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” ujar Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana: Mahfud MD dan Mantan Kapolri Bersedia Gabung Tim Komite Reformasi Polri – Page 3

    Istana: Mahfud MD dan Mantan Kapolri Bersedia Gabung Tim Komite Reformasi Polri – Page 3

    Namun, dia belum menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut. Dia pun meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.

    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” katanya.

    Di sisi lain, dia pun menilai Tim Reformasi Polri lainnya yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia.

  • Mensesneg: Mahfud MD bersedia gabung Komite Reformasi Polri

    Mensesneg: Mahfud MD bersedia gabung Komite Reformasi Polri

    Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersedia untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan anggota komite tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut. Dia pun meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.

    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” katanya.

    Di sisi lain, dia pun menilai Tim Reformasi Polri lainnya yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Mahfud MD beberapa kali aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik. Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Menurut Mahfud, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5
                    
                        Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam
                        Nasional

    5 Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam Nasional

    Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, membenarkan bahwa dirinya ditawari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) untuk kabinet bentukan Presiden Prabowo Subianto.
    Pada Minggu (7/9/2025) malam, seorang jenderal senior yang tidak diungkapkan namanya menelepon Mahfud untuk memintanya ke Jakarta.
    “Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman
    reshuffle
    , ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta)’ katanya oleh sang jenderal,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Diketahui, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan melantik sejumlah nama untuk posisi di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Mahfud pun mengungkapkan, ia bertemu secara langsung dengan jenderal senior tersebut pada Selasa (9/9/2025) dan menawarkan kursi Menko Polkam.
    “Dia bilang begini, ‘Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” ujar Mahfud.
    Pada saat itu, Mahfud mengaku tidak menjawab ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengisi posisi Menko Polkam.
    Mahfud menyampaikan, jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan itu tidak ia berikan karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya.
    “Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud.
    “Standar etik saya sudah diumumkan 22 April (2024) ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya, ‘Bapak mau masuk ndak?’ Ini standar etik,” sambungnya.
    Menurut Mahfud, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    Sedangkan pada kontestasi tersebut, Mahfud merupakan lawan politiknya dengan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.
    “Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya ‘saya ingin masuk ke situ’ tidak etis,” tegas Mahfud.
    Sebagai informasi, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Akhirnya pada Rabu (17/9/2025), Prabowo menunjuk dan melantik nama Djamari Chaniago untuk menjabat sebagai Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi soal penunjukan Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI (Menkopolkam) yang baru.

    Adapun Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menkopolkam RI dalam reshuffle (perombakan) Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Sebelumnya, kursi Menkopolkam RI diduduki Budi Gunawan yang dicopot dalam reshuffle kabinet jilid II pada Senin (8/9/2025) dan sempat dirangkap oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

    Selain ditunjuk sebagai Menkopolkam RI, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago juga dianugerahi kenaikan pangkat berupa Jenderal Kehormatan (Hor), sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjangnya di TNI.

    Djamari Chaniago sendiri sudah pensiun pada 2004 silam, serta dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi pada 1997–1998 dan Wakil Kepala Staf TNI AD (1999–2000).

    Mahfud MD menilai, Djamari Chaniago adalah sosok yang tepat sebagai Menkopolkam RI.

    Sebab, purnawirawan TNI yang kini berusia 76 tahun tersebut adalah tokoh senior yang bisa menempati posisi senior pula sebagai Menteri Koordinator yang membawahi berbagai kementerian dan lembaga.

    “Menurut saya, tepat ya,” kata Mahfud MD, sebagaimana dikutip dari tayangan Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).

    “Tepat dalam pengertian senioritas karena Menkopolkam itu kan membawahi beberapa kementerian, ada 14 kementerian lembaga yang di bawah itu,” jelasnya.

    “Jadi dia harus berada di atas, harus bersuara sehingga memberi warna yang sama kebijakan pemerintah terhadap kementerian yang dia bawa,” tambahnya.

    Mahfud MD juga menyebut Djamari Chaniago cocok jadi Menkopolkam RI karena lebih senior daripada Prabowo.

    Diketahui, Djamari Chaniago yang lahir di Padang, Sumatra Barat pada 8 April 1949 dan berusia 76 tahun, lebih tua dua tahun daripada Prabowo yang lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951.

    Menurut Mahfud MD, tugas sebagai Menkopolkam tidak sulit, hanya butuh keberanian untuk menyatukan opini yang beragam menjadi satu suara yang mewakili pemerintah.

    “Dan itu menurut saya, Pak Djamari Chaniago oke. Dia seorang Letjen pada saat pensiun dan menjadi jenderal ketika diangkat. Dan dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Iya, dia lebih senior dari Presiden Prabowo,” papar Mahfud.

    “Jadi menurut saya oke, nggak sulit kok Menkopolkam itu, tinggal keberanian untuk berada di atas opini yang berserakan dan dia membuat opini yang mewakili keseluruhan opini pemerintahan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, saat ini ada delapan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenkopolkam RI pada Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

    Menurut Pasal 24 ayat (1) Perpres RI Nomor 139 Tahun 2024, delapan kementerian/lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 

    Kementerian Dalam Negeri;Kementerian Luar Negeri;Kementerian Pertahanan;Kementerian Komunikasi dan Digital;Kejaksaan Agung Republik Indonesia;Tentara Nasional Indonesia;Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan instansi lain yang dianggap perlu.

    Kemudian pada Pasal (2) disebutkan, instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menkopolkam RI dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan.

    Chemistry yang bagus dengan Prabowo

    Mahfud MD juga menyebut bahwa sosok Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam RI penting untuk menyerasikan langkah pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

    Pakar hukum tata negara yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008–2013 ini juga menilai, chemistry (perasaan saling terhubung) antara Djamari dan Prabowo cocok.

    Sehingga, Djamari dapat merepresentasikan Prabowo dalam kebijakannya.

    “Sangat penting ya. Pertama untuk menyerasikan langkah-langkah pemerintahan kita yang mewakili wajah Pak Prabowo sebagai presiden. Representasi Pak Prabowo dalam kebijakannya,” ujar Mahfud MD.

    “Dan untuk itu mungkin chemistry-nya cocok [dengan] Pak Prabowo, karena lebih kepada persoalan chemistry,” tambahnya.

    “Jadi bisa dan mungkin Pak Prabowo cukup hormatlah kepada Djamari karena kan lebih senior sedikit,” katanya.

    “Oleh sebab itu ya kita lihat saja bahwa kita ingin melihat Menkopolkam itu seperti elang yang ada di atas semua yang dibawahinya itu,” imbuhnya.

    “Lalu suarakan, ‘Ini loh Kominfo begini, kejaksaan begini, polisi begini, kasus ini kalau menimbulkan kontroversi penyelesaiannya begini, penjelasan publiknya begini.’ Nah, saya kira Pak DJamari oke,” tandas Mahfud.

    Sosok Djamari Chaniago

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 8 April 1949 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971.

    Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen).

    Sepanjang perjalanan kariernya, Djamari pernah menempati sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI AD.

    Djamari tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak Mei 1998 hingga November 1999.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 1999 hingga Maret 2000.

    Karier Djamari makin moncer kala ia menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Maret 2000 hingga Maret 2004.

    Djamari diketahui juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998.

    Selain Djamari Chaniago, DKP tersebut terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua, lalu ada juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat.