Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Mahfud MD Ungkap Dua Cucunya Keracunan MBG di Yogyakarta

    Mahfud MD Ungkap Dua Cucunya Keracunan MBG di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengemukakan dua cucunya mengalami keracunan usai menyantap MBG di sekolah, Yogyakarta.

    Mahfud mengatakan terdapat sejumlah siswa di sekolahan cucunya tersebut muntah setelah memakan menu MBG. “Cucu saya juga keracunan MBG di Jogja,” ujarnya di YouTube Mahfud MD, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Dia menjelaskan, kedua cucunya itu langsung dilarikan ke rumah sakit setempat, namun satu di antaranya langsung dipersilakan pulang dan dirawat di rumah. Sementara cucu lainnya tengah dirawat di rumah sakit.

    “Habis muntah sehari disuru pulang dan dirawat dirumah. Tapi yang ini sampai empat hari. Ada dua beda kelas, di sekolah yang sama,” tutur Mahfud.

    Di samping itu, Mahfud menilai bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini memang mulia. Namun, masih perlu ada sejumlah perbaikan.

    Dia juga mengkritisi pernyataan Prabowo terkait dengan perbandingan pelajar yang keracunan sebesar 0,00017%. Menurutnya, meskipun angka itu masih kecil dengan keberhasilan program, tetapi tetap tidak bisa diabaikan apabila menyangkut nyawa.

    “Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan jadi bukan persoalan angka ini harus diteliti masalahnya apa. Tapi begini program MBG adalah salah satu program paling bagus dan mulia,” pungkasnya.

  • Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Dasar Hukum untuk Program MBG

    Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Dasar Hukum untuk Program MBG

    Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Dasar Hukum untuk Program MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dasar hukum yang jelas dalam implementasinya, seperti peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (Perpres).
    “Mari kita lihat tata kelolanya dulu. Tata kelolanya itu, pertama, kalau kita cari di mana pun, apa sih dasar hukum dari MBG ini? Perpres, PP, atau undang-undang? Kalau ditarik secara umum, sejauh ini kita tidak temukan,” kata Mahfud, dalam podcastnya, Selasa (30/9/2025).
    Tanpa dasar hukum yang kuat, lanjut Mahfud, program sebesar MBG akan sulit dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
    “Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses harus ada tata kelolanya yang diatur, misalnya dengan PP atau Perpres. Sejauh ini tidak ada semua,” ujar dia.
    Ia mengatakan, asas kepastian hukum menjadi hal penting agar semua pihak memahami batas tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan.
    “Kalau saya melakukan ini, kalau benar akibatnya ini. Kalau salah, saya akan menerima akibat ini. Akibat perdatanya ini, akibat pidananya ini. Kan bisa, kalau ada kepastian hukum,” ujar Mahfud.
    Mahfud juga mengingatkan, tanpa landasan hukum yang jelas, program MBG bisa menimbulkan persoalan akuntabilitas di kemudian hari.
    “Tentu kalau secara konstitusi, nanti kan ujungnya ke KPK, ke BPKP kan. Tetapi tetap, BPKP pun kalau memeriksa itu kan selalu menanyakan nomenklatur dan dasar hukumnya mengacu ke mana. Ke Perpres kah, atau ke PP? Nomenklaturnya apa, cantolan ke undang-undang apa,” ujar Mahfud.
    Ia menegaskan pentingnya aturan yang menjamin ketepatan waktu, sanksi, dan standar operasional agar pelaksanaan program bisa berjalan sesuai prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
    “Jadi, dengan kepastian hukum itu akan menjamin di situ. Diatur tentang ketepatan waktu. Kalau waktunya tidak tepat, apa sanksinya?” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cucu Jadi Korban, Mahfud MD Kritik Program Makan Bergizi Gratis: Itu Menyangkut Nyawa

    Cucu Jadi Korban, Mahfud MD Kritik Program Makan Bergizi Gratis: Itu Menyangkut Nyawa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyoroti serius kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, masalah ini tidak bisa dianggap sekadar angka statistik karena menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak.

    Dalam kanal YouTube miliknya, Terus Terang Mahfud MD, yang tayang Selasa (30/9/2025), Mahfud mengungkapkan bahwa cucu keponakannya turut menjadi korban keracunan MBG di Yogyakarta.

    “Cucu saya juga keracunan MBG di Jogja. Cucu ponakan, jadi saya punya keponakan, keponakan saya punya anak namanya Ihsan,” kata Mahfud.

    Ia menceritakan, usai menyantap menu MBG siang hari, delapan siswa termasuk cucunya mengalami muntah-muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari delapan korban, tujuh siswa diperbolehkan pulang setelah sehari sebelumnya sakit, sementara satu di antaranya, yang juga cucunya, harus menjalani rawat inap selama empat hari.

    “Jadi 6 (orang) dan kakaknya, habis muntah-muntah sehari, lalu disuruh pulang bisa dirawat di rumah. Tetapi yang satu ini harus dirawat 4 hari,” ujarnya.

    Mahfud menilai pernyataan presiden yang menyebut angka keracunan MBG masih kecil tidak bisa dijadikan pembenaran. Ia membandingkannya dengan kecelakaan pesawat yang meskipun angkanya kurang dari 0,1 persen tetap menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat.

    “Itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Ini bukan persoalan angka. Ini harus diteliti lagi,” tegas Mahfud. (bs-zak/fajar)

  • 2 Mahfud: Cucu Saya Keracunan MBG di Yogyakarta Nasional

    2 Mahfud: Cucu Saya Keracunan MBG di Yogyakarta Nasional

    Mahfud: Cucu Saya Keracunan MBG di Yogyakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres 2024 Mahfud MD mengungkapkan, cucunya juga menjadi korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Cucu Mahfud itu mengalami keracunan MBG di sekolahnya yang berada di Yogyakarta.
    Hal tersebut Mahfud sampaikan dalam video bertajuk “Bereskan Tata Kelola MBG” dalam YouTube Mahfud, seperti dikutip pada Rabu (1/10/2025).
    “Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja,” ujar Mahfud.
    Mahfud menyampaikan, ada dua cucunya yang menjadi korban keracunan MBG.
    Dia mengatakan, mereka keracunan MBG ketika memakan makan siang yang disediakan sekolah.
    “Cucu ponakan ya. Saya punya ponakan, ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah,” jelasnya.
    Mahfud mengatakan, salah satu cucunya bahkan sampai dirawat di rumah sakit imbas keracunan MBG.
    Sedangkan cucunya yang satu lagi hanya mengalami muntah-muntah, lalu boleh pulang ke rumah.
    “Nah yang enam itu, enam dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu, habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini (cucu kedua) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, iya bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama,” papar Mahfud.
    Mahfud menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang menyebut korban keracunan MBG hanya 0,0017 persen dari total 30 juta MBG yang sudah disalurkan selama ini.
    Dia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya persoalan angka semata.
    “Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,0017 persen, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,001 persen, orang ribut. Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan,” katanya.
    “Ini bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya,” imbuh Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Longsor Pacet Mojokerto, Sopir Panik, Mobil Terperosok ke Jurang

    Longsor Pacet Mojokerto, Sopir Panik, Mobil Terperosok ke Jurang

    Mojokerto (beritajatim.com) – Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kambengan, Desa Cempoko Limo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto longsor, Minggu (28/9/2025). TPT setinggi delapan meter ambrol dan menutup total jalan penghubung dua kecamatan yakni Pacet–Trawas.

    Peristiwa tersebut juga menyebabkan sebuah mobil Honda Jazz yang melintas terperosok ke jurang sedalam lima meter. Sang sopir panik saat kejadian dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga terperosok ke dalam jurang. Korban hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke Puskesmas Pacet.

    Kepala Desa (Kades) Cempoko Limo, Mahfud Sulaiman mengatakan, TPT rumah milik Prasetyo Budi longsor sekira pukul 15.00 WIB yang dipicu konstruksi pondasi yang tidak mampu menahan tanah uruk. “Di atas ada pengurukan. Diduga pondasi tidak kuat sehingga terjadi longsor,” ungkapnya.

    Material longsor menutup jalan Pacet-Trawas. [Foto : Misti/beritajatim.com]Material berupa tanah dan pondasi menutup jalan penghubung Pacet-Trawas. Akibatnya jalan ditutup sementara sampai proses evakuasi material longsor selesai dilakukan. Selain menutup akses jalan, material longsoran juga menimpa mobil yang nahas tersebut.

    “Sopir panik saat kejadian, kemudian atret (berjalan mundur), hingga akhirnya masuk jurang sedalam 5 meter. Beruntung hanya luka ringan tapi mobilnya terkena material longsor juga. Iya jalan ditutup sementara karena tidak bisa dilewati kendaraan baik roda dua maupun roda empat,” katanya.

    Untuk mempercepat penanganan, alat berat dikerahkan ke lokasi. Jalan Pacet–Trawas sementara ditutup total hingga proses evakuasi material selesai. Tampak sejumlah petugas dari BPBD, Dinas PUPR, Polsek Pacet, Koramil Pacet dan relawan di lokasi kejadian. [tin/but]

  • Komite Reformasi Polri: Bakal Bekerja 6 Bulan, Pelantikan Tunggu Prabowo Nasional 27 September 2025

    Komite Reformasi Polri: Bakal Bekerja 6 Bulan, Pelantikan Tunggu Prabowo Nasional 27 September 2025

    Komite Reformasi Polri: Bakal Bekerja 6 Bulan, Pelantikan Tunggu Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak akan menjadi lembaga permanen pemerintahan.
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyadi mengatakan, komite itu bersifat
    ad hoc
    .
    Adapun lembaga
    ad hoc
    merupakan lembaga yang dibentuk tanpa perencanaan karena alasan mendesak.
    “Reformasi Polri itu
    ad hoc
    ,” ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
    Menurut Bambang, Komite Reformasi Polri hanya akan bekerja selama sekitar enam bulan.
    Kemudian, dia menyebut, Komite Reformasi Polri akan diisi sekitar tujuh hingga sembilan orang, termasuk eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
    Namun, Bambang mengaku, belum mengingat siapa saja sosok yang bakal bergabung dalam komite tersebut selain Mahfud.
    “Saya nanti cek lagi, saya takutnya salah kalo saya ngomong. Saya belum cek lagi daftarnya seperti apa ya,” kata Bambang.
    Meski nama-nama komisioner sudah dikantongi, mereka belum akan dilantik hingga Presden Prabowo pulang dari perjalanan dinas luar negeri.
    “Nunggu presiden datang saja,” ujar Bambang.
    Terpisah, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut, Komite Reformasi Polri akan diumumkan pada pertengahan Oktober 2025.
    Menurut Yusril, sebagaimana dikatakan Bambang, komite itu akan disahkan setelah Prabowo pulang dari luar negeri.
    “Kita tunggu beliau kembali dari luar negeri, dan saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan Oktober (2025) sudah akan diumumkan komisi reformasi kepolisian itu,” kata Yusril di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat.
    Komite itu akan diisi sejumlah orang termasuk dirinya sendiri, Mahfud, dan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie.
    Meski Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, menurut Bambang, komite bentukan Presiden yang akan menjadi tim utama dalam reformasi institusi kepolisian.
    “Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan presiden,” ujar Bambang.
    Namun, menurut Bambang, Komite Reformasi Kepolisian dan Tim Transformasi Reformasi Polri akan saling bekerja sama.
    Tim bentukan Kapolri yang terdiri dari 47 jenderal dan lima perwira menengah akan membantu komite bentukan Presiden Prabowo.
    “Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga kemudian nanti, di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ,” kata Bambang.
    Yusril juga menyebut bahwa tim bentukan Presiden dan Kapolri tidak akan saling bertabrakan.
    Dia menjelaskan, Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri akan mendukung komite yang dibentuk Presiden.
    “Jadi jangan khawatir ada tabrakan, ini pasti akan bekerja itu saling bantu-membantu begitu,” ujar Yusril.
    Tim itu akan menggelar kajian guna mengevaluasi Undang-Undang Kepolisian.
    “Jadi saya kira, setelah lebih 20 tahun, memang ada baiknya kita review undang-undang yang kita buat tahun 2002 itu menyesuaikan dengan perkembangan sekarang,” kata Yusril.
    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri bukan dibentuk untuk menandingi Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo.
    Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam wawancara khusus pada program Rosi di Kompas TV yang tayang pada Kamis, 25 September 2025.
    “Justru ini bentuk respons cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi bentukan Presiden,” kata Listyo Sigit.
    “Sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat,” ujarnya lagi.
    Kapolri juga menyatakan Tim Transformasi Reformasi Polri akan melibatkan pihak eksternal dalam mengevaluasi kepolisian.
    “Jadi sebenarnya kita tetap melibatkan teman-teman dari eksternal, dari pakar untuk memberikan masukan kepada kami,” ujar Listyo Sigit.
    Dia menegaskan, tim transformasi itu dibentuk juga sebagai upaya memperbaiki internal kepolisian.
    Pihaknya harus menyiapkan anggota-anggota dengan semangat yang sama untuk membuat Korps Bhayangkara lebih baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Istana: Yang Utama Bentukan Presiden

    Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Istana: Yang Utama Bentukan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan tim reformasi bentukan Prabowo Subianto akan bekerja sama dengan tim reformasi bentukan Polri.

    Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim reformasi Polri yang diisi oleh jajaran kepolisian.

    “Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” jelas Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (26/9/2025).

    Bambang menyebut ada sekitar 7 sampai 9 orang yang akan masuk dalam jajaran komite reformasi Polri bentukan Prabowo. Dia belum bisa memastikan rincian nama-nama yang masuk dalam tim reformasi polri, tetapi salah satunya adalah Mahfud MD.

    Dia mengatakan pembentukan tim reformasi Polri masih menunggu Prabowo kembali ke Indonesia setelah kunjungan kerja di luar negeri.

    “Nunggu presiden datang aja dari luar negeri,” sambungnya.

    Pembentukan komite reformasi Polri, katanya, bersifat Ad Hoc yang bekerja selama enam bulan.

    Dalam konferensi pers Jumat (19/9/2025), Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebut Mahfud MD salah satu calon pengurus komite reformasi polri.

    “Termasuk salah satunya,” kata Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan pembentukan tim reformasi polri merupakan komitmen Presiden Prabowo menjawab tuntutan massa dan meningkatkan kualitas di tubuh Polri.

    “Jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden dan sekarang sedang proses untuk meminta kesediaan para tokoh-tokoh yang berkenaan,” ucapnya

  • Cucu Jadi Korban, Mahfud MD Kritik Program Makan Bergizi Gratis: Itu Menyangkut Nyawa

    Mahfud MD: Pemilu 2024 Sebenarnya PSI Tidak Lolos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, membeberkan cerita di balik lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai peserta Pemilu 2024.

    Mahfud menyebut bahwa awalnya PSI tidak diloloskan oleh KPU. Namun, ia turun tangan setelah mendapat permintaan langsung dari Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Pemilu tahun 2024, sebenarnya dia tidak lolos. Tidak lolos ikut pemilu. Saya yang turun tangan,” ujar Mahfud dikutip pada Jumat (26/9/2025).

    Mahfud mengatakan, kedatangan Raja Juli kepadanya sekitar 10 November 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

    Raja Juli mengadu bahwa keputusan KPU dianggap tidak adil karena kondisi PSI dan Partai Gelora sama, tetapi hanya Gelora yang dinyatakan lolos.

    “Ini partai PSI ini tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Kalau tidak lolos karena syarat kan tidak apa-apa. Tidak, Pak. Ini tidak adil,” Mahfud menirukan keluhan Raja Juli.

    “Kenapa? Itu partai Gelora sama situasinya, tapi partai Gelora lolos, kami tidak,” tambahnya.

    Mendengar hal itu, Mahfud langsung berkoordinasi dengan jajaran KPU, termasuk Ketua KPU saat itu.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mencampuri keputusan KPU, namun bila ada kejanggalan, publik akan menuding pemerintah ikut bermain.

    “Saya tidak ikut campur ya. Saya ini pemerintah. Tapi kalau KPU itu tidak benar, yang dituduh pemerintah,” ucap Mahfud.

    Kata Mahfud, setelah melakukan analisis, PSI dinyatakan bisa kembali masuk sebagai peserta Pemilu 2024.

  • Mahfud MD Blak-blak Soal Terima Tawaran Istana untuk Bantu Reformasi Polri, Masuk Posisi Apa?

    Mahfud MD Blak-blak Soal Terima Tawaran Istana untuk Bantu Reformasi Polri, Masuk Posisi Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menerima tawaran dari istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya untuk membantu pelaksanaan Reformasi Polri.

    Hal itu dia sampaikan di podacst Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan akan membantu pemerintah jika dirasa sanggup untuk dikerjakan. 

    “Saya bantu itu urusan Polri, Reformasi Polri,” katanya dalam podcast tersebut. 

    Mulanya Teddy mengabari Mahfud pada 15 September 2025. Kala itu Mahfud sedang mengajar di Yogyakarta sehingga tidak bisa bertemu. Pertemuan baru terlaksana pada 16 September, sore. 

    Lalu, Mahfud rencananya akan bertemu Prabowo di Istana Negara pada 19 September atau hari Jumat minggu lalu. Namun pertemuan batal karena Prabowo harus menghadiri sidang PBB.

    Mahfud menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai posisi atau jabatan di Komite Reformasi Polri. 

    “Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu, membantu tetapi juga ngasih bahan,” jelasnya.

    Saat dirinya menjabat sebagai Menkopolhukam, dia sudah mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki dalam struktural Polri, sehingga hanya perlu waktu yang singkat untuk membenahi berbagai permasalahan.

    Dia menyebut ada tiga aspek dalam menegakan hukum. Pertama, isinya atau aturannya. Kedua, struktur atau aparatnya. Ketiga, kultur atau budaya. Kendati berdasarkan temuannya, Polri hanya memiliki masalah kultural.

    “Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah sehingga enggak banyak yang perlu dirombak karena aturan apapun yang dicari di Polri yang bagus itu gimana sih? Sudah ada semua di Undang-Undang,” terangnya

    Salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah kuktur. Dia menjelaskan saat ini masyarakat telah melegitimasi polisi sebagai pihak yang kerap memeras dan membengking ketika ada masalah.

    Dia mengaku tidak masalah dan telah mengetahui risiko mendapatkan cibiran dari publik saat menerima bantuan tersebut. 

  • Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku ditelepon oleh salah satu jenderal senior untuk mengisi jabatan sebagai Menko Polkam.

    Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Namun dia mengatakan tidak pernah memberitahu informasi tersebut kepada pihak lain.

    “Karena ini benar. Saya dihubungi. Benar saya dihubungi tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa,” katanya dalam podcast tersebut.

    Mantan Ketua Kompolnas itu menyebut ditelepon oleh jenderal senior pada tanggal 7 September malam atau menjelang reshuffle.

    Sang jenderal, katanya, mengajak bertemu. Namun saat itu Mahfud sedang berada di Yogyakarta. Meski begitu pertemuan tetap terjadi pada 9 September 2025, tetapi Mahfud enggan memberikan jawaban yang pasti mengisi jabatan Menko Polkam.

    Sebab, dia mengaku mempunyai standar etik bahwa pihak yang mengisi pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang secara politik.

    “Yang berkeringat untuk Prabowo kan banyak,  sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya enggak mungkin saya ingin masuk ke situ,” tuturnya.

    Dia berjanji mengabdi kepada negara tanpa harus masuk ke dalam sistem pemerintah.

    Di sisi lain, Mahfud memberikan tanggapan terkait penetapan Djamari sebagai Menko Polkam. Dia menjelaskan Menko Polkam memiliki peran penting dalam pemerintahan. Menurutnya Menko Polkam harus mampu menyelaraskan langkah-langkah pemerintah dalam kebijakan di bidang Polkam.

    “Mungkin chemristry-nya cocok Pak Prabowo dengan Pak Djamari dan mungkin Pak Prabowo cukup hormat dengan Djamari,” terangnya.

    Mengenai Djamari yang merupakan mantan TNI. Mahfud menilai tidak masalah kalau dia harus menjabat sebagai Menko Polkam, pasalnya Djamari telah pensiun dan menjadi sipil serta tidak terikat dengan TNI.