Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Alasan KPK Baru Umumkan Periksa Arie Ariotedjo Hari Ini tapi Sudah Diperiksa Pekan Lalu Nasional 14 Oktober 2025

    Alasan KPK Baru Umumkan Periksa Arie Ariotedjo Hari Ini tapi Sudah Diperiksa Pekan Lalu Nasional 14 Oktober 2025

    Alasan KPK Baru Umumkan Periksa Arie Ariotedjo Hari Ini tapi Sudah Diperiksa Pekan Lalu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan baru mengumumkan jadwal pemeriksaan mantan Direktur Operasi PT Antam, Tbk, Arie Prabowo Ariotedjo, pada Selasa (14/10/2025), padahal Arie sudah diperiksa sejak pekan lalu.
    Arie Prabowo Ariotedjo diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Loco Montrado.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Arie mestinya diperiksa pada hari ini, namun dia lebih dahulu meminta perubahan jadwal pemeriksaan sehingga ia diperiksa pada Selasa pekan lalu.
    “Terkait dengan saksi saudara APA (Arie Prabowo Ariotedjo). Sedianya dilakukan pemeriksaan hari ini sesuai jadwal pemeriksaan penyidikan. Namun demikian, karena saudara saksi APA ini ada keperluan lain di hari ini, kemudian melakukan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan di penyidikan,” kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.
    Budi mengatakan, penyidik mendalami keterangan Arie Ariotedjo terkait dugaan
    fraud
    dalam perkara ini.
    “Di mana dalam perkembangannya, ataupun dalam pemeriksaan tersebut, dilakukan untuk tersangka korporasinya, yaitu PT LCM (PT Loco Montrado),” ujar dia.
    Budi mengatakan, KPK juga mendalami audit internal di PT Antam, khususnya saat Arie masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Antam.
    “Artinya, tentu ada langkah-langkah juga yang dilakukan pasca ditemukan atau adanya dugaan
    fraud
    terkait dengan audit atau investigasi internal yang dilakukan di sana,” ucap dia.
    Sedianya, KPK memanggil Arie Prabowo Ariotedjo untuk memberikan keterangan sebagai saksi, untuk datang ke gedung KPK, pada Selasa (14/10/2025).
    Arie Prabowo Ariotedjo akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta/Direktur Operasi PT Antam, Tbk (31 Maret 2015–2 Mei 2017).
    KPK menyatakan, bakal menuntaskan perkara dugaan korupsi pada kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Loco Montrado.
    Perkara ini menjerat Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar (SB).
    KPK juga telah menyerahkan banyak data ke Tim Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU).
    Satgas itu dibentuk ketika Mahfud MD masih menjabat Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
    Adapun dugaan korupsi importasi emas menyangkut transaksi ganjil dengan nilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Dugaan korupsi itu menyangkut Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar, yang saat ini berstatus tersangka di KPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prof Mahfud MD Ajak Warga Jatim Hidup Jujur dan Sederhana

    Prof Mahfud MD Ajak Warga Jatim Hidup Jujur dan Sederhana

  • Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Terkait tokoh-tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri, Prasetyo Hadi menyebut salah satunya adalah mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

    Mensesneg mengaku Mahfud MD sudah memberi konfirmasi tentang kesediaanya untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.

    Dia mengatakan anggota komite tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut.

    Diketahui, Mahfud MD beberapa kali aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

    Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Menurut Mahfud MD, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

    Adapun terkait Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Istana menilai bahwa hal tersebut memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia. (fajar)

  • Paripurna Hari Jadi ke-80, DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Membangun Jatim Lebih Maju

    Paripurna Hari Jadi ke-80, DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Membangun Jatim Lebih Maju

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, Minggu (12/10/2025).

    Peringatan ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang Jawa Timur sebagai provinsi yang tangguh dan terus bertumbuh dalam menghadapi berbagai tantangan.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus pimpinan sidang paripurna, Deni Wicaksono, mengatakan Hari Jadi Jawa Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 memiliki makna mendalam bagi seluruh rakyat Jawa Timur. Menurut dia, peringatan hari jadi ini bentuk penguatan identitas dan semangat kebersamaan.

    “Peringatan Hari Jadi Jawa Timur adalah sarana untuk menumbuhkan rasa persatuan, kebanggaan daerah, serta memperkuat semangat memiliki dan membangun daerah. Ini juga menjadi pengingat bahwa Jawa Timur berdiri atas semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat,” ujar Deni.

    Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, penetapan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur merujuk pada momentum sejarah saat Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo resmi dilantik sebagai Gubernur pertama Jawa Timur. Tanggal tersebut ditetapkan melalui kajian mendalam oleh sejarawan, ahli hukum tata negara, dan tokoh masyarakat.

    “Tanggal 12 Oktober menjadi simbol lahirnya semangat pemerintahan daerah yang berdaulat dan berdedikasi untuk rakyat. Semangat itulah yang terus kami jaga hingga hari ini,” kata Deni.

    Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “Jawa Timur Tangguh, Terus Bertumbuh,”. Dia menjelaskan tema tersebut menggambarkan semangat masyarakat Jawa Timur yang tak pernah berhenti berinovasi dan beradaptasi dalam perubahan zaman.

    “Jawa Timur tangguh dalam menjaga persatuan dan kearifan lokal, sekaligus terus bertumbuh dalam inovasi, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Kebanggaan ini harus menjadi energi untuk bekerja lebih keras, lebih sinergis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ucap Musyafak.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut menyampaikan pandangannya mengenai makna tema tersebut. Dia menilai ketangguhan dan pertumbuhan Jawa Timur harus terus dipertahankan melalui sinergi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

    “Nek tangguh itu berarti sudah terbukti, sudah teruji. Tapi kalau tumbuh berarti enggak berhenti. Kita masih akan terus melewati berbagai dinamika dan terus adaptasi,” tutur Khofifah.

    Dia menjelaskan filosofi ‘Jatim Bisa’ sebagai wujud semangat Jawa Timur yang berdaya (B), inklusif (I), sinergis (S), dan adaptif (A). Nilai-nilai itu, kata Khofifah, akan menjadi roh pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    “Enggak ada yang sukses kita capai tanpa sinergi dan kolaborasi. Jawa Timur akan terus menjadi penguat dan lokomotif ekonomi nasional, termasuk melalui semangat Nawa Bhakti Satya,” tutur dia.

    Selain rapat paripurna dan penayangan video “Tribute East Java”, acara juga diisi dengan ceramah ilmiah oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH., SU., M.IP.

    DPRD Jatim berharap peringatan ke-80 ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk membawa Jawa Timur menuju masa depan yang semakin tangguh dan berdaya saing. [asg/beq]

  • 9 KPK Periksa Eks Dirjen Kemenaker, Gali Aliran Uang Kasus Immanuel Ebenezer Nasional

    9 KPK Periksa Eks Dirjen Kemenaker, Gali Aliran Uang Kasus Immanuel Ebenezer Nasional

    KPK Periksa Eks Dirjen Kemenaker, Gali Aliran Uang Kasus Immanuel Ebenezer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan dua saksi terkait penerimaan uang dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) terkait kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    Kedua saksi itu adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Haiyani Rumondang serta Subkoordinator Penjaminan Mutu Lembaga K3 Nila Pratiwi Ichsan.
    “Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penerimaan uang dari pihak PJK3,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Minggu (12/10/2025).
    Budi mengatakan, penyidik juga mendalami keterangan saksi terkait proses penerbitan Sertifikat K3.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (22/8/2025).
    Para tersangka selain Immanuel Ebenezer adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Gerry Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker.
    Kemudian, Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025, Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, Fahrurozi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.
    Lalu, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator, Supriadi selaku Koordinator, serta Temurila dan Miki Mahfud dari pihak PT KEM Indonesia.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, Noel diduga menerima Rp 3 miliar dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    “Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu Saudara IEG (Immanuel Ebenezer) sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” kata Setyo dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025).
    Setyo menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.
    “Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” kata Setyo.
    KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp 3 miliar yang dinikmati oleh Noel.
    Setyo menuturkan, praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Noel belum bergabung ke kabinet.
    Namun, setelah menjadi orang nomor dua di Kemenaker, Noel justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut, bahkan ia ikut meminta jatah.
    “Peran IEG (Immanuel Ebenezer) adalah dia tahu, dan membiarkan bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG,” kata Setyo.
    Akibat perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengikut Jokowi Disebut Termul, Mahfud: Ternak itu Adalah Sehina-hinanya Manusia

    Pengikut Jokowi Disebut Termul, Mahfud: Ternak itu Adalah Sehina-hinanya Manusia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Polarisasi politik di masyarakat pasca Pemilihan Presiden 2024 masih saja terjadi. Kini bukan lagi rivalitas antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ tak lagi relevan. Istilah tersebut ramai didengungkan pada 2014.

    Setelah istilah-istilah tersebut menguap dengan sendirinya seiring bersatunya dua kubu yang tadinya berlawanan, kini muncul lagi istilah lain yang tak kalah fenomenalnya: Termul alias Ternak Mulyono. Nama ‘Mulyono’ merujuk pada Jokowi. Artinya termul diasumsikan sebagai loyalis, pendukung, atau orang dekat Jokowi.

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengaku sedih dengan kembalinya muncul istilah tersebut di kalangan publik.

    “Kampret dan kecebong, dulu itu kan ramai. Pengikutnya Pak Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Ketika terbentuk kabinet baru 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung dalam satu kabinet,” papar Mahfud dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Kamis (9/10/2025).

    Menguapnya sebutan ‘cebong’ dan ‘kampret’ mujarab mendinginkan situasi politik, sehingga kata Mahfud, diskusinya tidak lagi menghinakan satu sama lain.

    Pasca ramai Cebong dan Kampret. Kini dia menyoroti adanya istilah Termul.

    “Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih. Termul. Ternak Mulyono. Ini sungguh. Saya sedih dengan istilah ternak ini,” kata mantan Menkopolhukam itu.

    Mahfud menjelaskan, diksi ternak ibaratnya binatang yang disamakan dengan manusia hina.

    Bagi Mahfud, istilah ternak tersebut keterlaluan. Apalagi disematkan pada pengikut Presiden ke-7 Jokowi.

  • Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG

    Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG

    GELORA.CO –  Eks Menko Polhukam yang juga Profesor Bidang Hukum Tata Negara, Mahfud MD memuji langkah berani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengelola anggaran negara.

    Menurutnya, Purbaya ketat dalam mengawasi penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga, termasuk kepada Badan Gizi Nasional (BGN), penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Purbaya yang seorang lulusan bergelar Doktor bidang Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, tegas menyatakan, anggaran besar yang diberikan ke BGN akan ditarik kembali jika penyerapannya sampai akhir Oktober 2025 tidak maksimal.

    Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Purbaya tidak buru-buru menenggat anggaran BGN dengan ancaman penarikan.

    Namun Purbaya bergeming. Menteri yang baru dilantik sebulan lalu itu tetap tidak mundur dengan kebijakan ketat anggarannya.

    Mahfud MD mendukung penuh sikap Purbaya.

    “Luhut itu terbuka kalau dilawan gitu dan rasional. Kan dulu sering kan kita ketemu Pak Luhut, ‘Pak jangan begitu, iya sudah kalau Pak Mahfud bilang gitu ya gitu.’ gitu kan artinya dia mau mendengar. Nanti mungkin Pak Luhut, ‘Ya sudah kalau memang Menteri Keuangan maunya begitu silakan aja jalan,’ kan gitu kan. Itu biasanya gitu,” papar Mahfud saat bicara di Youtube channelnya sendiri @MahfudMD, tayang Selasa (7/10/2025).

    Menurutnya, permintaan Luhut bukanlah perintah yang tak bisa dibantah. Terlebih, di mata Mahfud, Luhut sosok yang terbuka dengan argumen logis.

    Jika Menkeu Purbaya bisa menerangkan dengan baik, maka Luhut bisa mengerti pemotongan anggaran MBG yang tidak terserap pada tenggat akhir tahun.

    “Kalau Pak Luhut tuh tidak pada harga mati gitu.” 

    “Dilawan oleh Pak Luhut tidak apa-apa dijelaskan aja,” jelas Mahfud,

  • Gerak Lamban Pembentukan Tim Reformasi Polri

    Gerak Lamban Pembentukan Tim Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk rencana membentuk Tim Reformasi Polri berjalan lambat.

    Pasalnya, Tim Reformasi Polri besutan Prabowo tak kunjung dibentuk meski telah melewati targetnya yang hanya dipatok 3 pekan sejak pertengahan bulan lalu. Di sisi lain, Kapolri Listyo Sigit bergerak lebih progresif dengan telah membentuk tim besutannya lebih dulu.

    Tim tersebut dibentuk lewat Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

    Dalam Sprin tersebut Kapolri sendiri merupakan pelindung tim, sedangkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo adalah penasihat. Kemudian, tim reformasi Polri internal ini dipimpin oleh Kalemdikpol Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

    Kemudian, Koorsahli Polri Irjen Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II. Adapun, tim ini terdiri 52 anggota yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian.

    Sementara itu, Istana Negara mengungkap tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto bakal dilantik pekan depan.

    Menteri Sekretaris Jenderal (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pelantikan dan pengumuman tim tersebut bakal dilakukan oleh Prabowo.

    “lya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak presiden,” ujar Prasetyo di sela HUT ke-80 TNI di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

    Hanya saja, Prasetyo enggan menjelaskan secara detail terkait dengan tim reformasi Polri tersebut, termasuk dengan bocoran anggotanya. Dia hanya mengungkap bahwa tim tersebut bakal diumumkan pekan depan.

    “Minggu depan ya,” pungkasnya.

    Tim Reformasi Polri Versi Prabowo yang Utama

    Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan tim reformasi bentukan Prabowo Subianto akan bekerja sama dengan tim reformasi bentukan Polri.

    Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim reformasi Polri yang diisi oleh jajaran kepolisian.

    “Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” jelas Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (26/9/2025).

    Bambang menyebut ada sekitar 7 sampai 9 orang yang akan masuk dalam jajaran komite reformasi Polri bentukan Prabowo. Dia belum bisa memastikan rincian nama-nama yang masuk dalam tim reformasi polri, tetapi salah satunya adalah Mahfud MD.

    Dia mengatakan pembentukan tim reformasi Polri masih menunggu Prabowo kembali ke Indonesia setelah kunjungan kerja di luar negeri.

    “Nunggu presiden datang aja dari luar negeri,” sambungnya.

    Pembentukan komite reformasi Polri, katanya, bersifat Ad Hoc yang bekerja selama enam bulan.

    Di lain pihak, Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku menerima tawaran dari istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya untuk membantu pelaksanaan Reformasi Polri.

    Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan akan membantu pemerintah jika dirasa sanggup untuk dikerjakan. 

    “Saya bantu itu urusan Polri, Reformasi Polri,” katanya dalam podcast tersebut. 

    Mulanya Teddy mengabari Mahfud pada 15 September 2025. Kala itu Mahfud sedang mengajar di Yogyakarta sehingga tidak bisa bertemu. Pertemuan baru terlaksana pada 16 September, sore. 

    Lalu, Mahfud rencananya akan bertemu Prabowo di Istana Negara pada 19 September atau hari Jumat minggu lalu. Namun pertemuan batal karena Prabowo harus menghadiri sidang PBB.

    Mahfud menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai posisi atau jabatan di Komite Reformasi Polri. 

    “Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu, membantu tetapi juga ngasih bahan,” jelasnya.

  • Dua Nelayan Tenggelam di Perairan Wawaran Pacitan, Satu Hilang

    Dua Nelayan Tenggelam di Perairan Wawaran Pacitan, Satu Hilang

    Pacitan (beritajatim.com) – Dua nelayan asal Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, dilaporkan tenggelam setelah perahu jukung yang mereka tumpangi dihantam gelombang tinggi di Pantai Wawaran, Rabu (8/10/2025) dini hari. Satu orang berhasil selamat, sementara satu lainnya masih dalam pencarian.

    Kedua nelayan tersebut diketahui bernama Abu Mahfud (55), warga Dusun Wawaran, dan Basuki Rahmat (29), warga Dusun Besar, Desa Sidomulyo. Mereka berangkat melaut sekitar pukul 04.00 dini hari menggunakan perahu jukung menuju Pantai Sadeng, Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, untuk mencari gurita yang sedang musim.

    Namun, sebelum sampai ke area teluk, mesin perahu yang mereka tumpangi mendadak mati. Dalam waktu bersamaan, ombak besar menghantam perahu hingga terbalik.

    “Keduanya sempat berusaha bertahan. Abu Mahfud melemparkan jerigen kepada rekannya untuk menyelamatkan diri, tapi karena panik, Basuki Rahmat tidak tertolong,” ujar Kepala Desa Sidomulyo, Makhrus Ali kepada beritajatim Rabu (8/10/2025).

    Abu kemudian berusaha berenang menuju daratan yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Ia berhasil selamat, sementara rekannya dinyatakan hilang terseret ombak.

    Usai kejadian, para nelayan bersama warga setempat langsung melakukan pencarian. Sedikitnya enam nelayan ikut menyisir lokasi tenggelamnya korban. Namun, karena kondisi ombak di perairan Wawaran cukup besar, pencarian sementara dihentikan dan akan dilanjutkan setelah situasi memungkinkan.

    “Perahu jukung yang terbalik sudah berhasil dievakuasi. Barang bawaan dan bekal korban juga ditemukan di sekitar lokasi kejadian,” jelas Makhrus.

    Hingga berita ini diturunkan, upaya pencarian terhadap Basuki Rahmat masih terus dilakukan oleh warga dan para nelayan di Desa Sidomulyo dengan dibantu aparat setempat. [tri/aje]

  • Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri Nasional 8 Oktober 2025

    Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri Nasional 8 Oktober 2025

    Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding meminta Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk menyingkirkan praktik militeristik dan politik praktis yang masih tersisa di tubuh kepolisian.
    Sudding menilai, sejatinya ada tiga hal penting yang perlu segera menjadi prioritas kerja Komite Reformasi Polri.
    Pertama, transparansi dan akuntabilitas internal agar publik memiliki akses terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, dan mekanisme penindakan.
    “Kedua, demiliterisasi dan depolitisasi. Polri perlu menyingkirkan praktik militeristik dan keterlibatan politik praktis yang masih tersisa sejak era ABRI,” ujar Sudding dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
    Selain itu, lanjut Sudding, perubahan budaya organisasi juga harus menjadi fokus dalam agenda reformasi Polri.
    Perubahan budaya tersebut mencakup pola pendidikan, etika pelayanan publik, dan sikap aparat terhadap masyarakat.
    “Reformasi harus menyasar pola pendidikan, etika pelayanan publik, serta sikap aparat terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan,” terang Sudding.
    Politikus PAN itu mengingatkan, reformasi hanya bisa terwujud jika komite diberi kewenangan mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi, dan praktik operasional Polri, bukan sekadar menjadi simbol formalitas.
    “Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” kata Sudding.
    Menurut Sudding, keberhasilan reformasi Polri tidak boleh hanya diukur dari laporan administratif atau pencitraan politik, tetapi juga dampak nyata terhadap perlindungan hak warga dan kepastian hukum.
    “Komite Reformasi Polri harus menjadi instrumen kontrol yang efektif, menutup celah sejarah reformasi 1998 yang belum tuntas,” kata Sudding.
    “Dan tentunya harus memastikan Polri mampu menjalankan fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara profesional,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan meresmikan Komite Reformasi Polri dan melantik sembilan orang anggotanya pada pekan ini.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden.
    “Minggu depan. Iya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” ujar Prasetyo, usai Upacara HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Sejumlah nama disebut akan bergabung dalam komite tersebut, di antaranya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, eks Menko Polhukam Mahfud MD, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
    Prasetyo menegaskan, komite bentukan presiden berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang telah dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di internal kepolisian.
    Namun, keduanya akan bekerja dengan semangat yang sama untuk memperbaiki institusi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.