Xcloud.id

Tag: Mahfud MD

  • Prabowo Ulang Tahun ke-74, Netizen Ramai-ramai Kirim Doa Ini

    Prabowo Ulang Tahun ke-74, Netizen Ramai-ramai Kirim Doa Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-74 tahun pada hari ini, Jumat (17/10/2025). Prabowo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951.

    Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Siregar. Kakak pertamanya adalah Biantiningsih Miderawati, kemudian kakak keduanya adalah Maryani Ekowati.

    Adapun adik laki-laki satu-satunya adalah Hashim Djojohadikusumo yang merupakan Ketua Satgas Perumahan, sekaligus kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

    Menginjak usia ke-74, banyak pejabat dan figur publik yang mengucapkan selamat kepada Prabowo. Pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024 juga memberikan doa bagi sang Presiden.

    Anies Baswedan dan Mahfud MD kompak mengunggah ucapan selamat ulang tahun di akun X personal masing-masing.

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    Masyarakat umum juga berbondong-bondong mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo, disertai banyak doa dalam memimpin Indonesia. Berikut dirangkum CNBC Indonesia di platform X:

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, di masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons pernyataan Mahfud MD yang menyebut ada potensi markup dalam proyek Whoosh tersebut.

    “KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi seperti dikutip RMOL di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Budi menyebut bahwa, masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke KPK dengan dilengkapi informasi dan data awal agar pada saat proses telaah dan verifikasi menjadi lebih presisi.

    “Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis,” terang Budi.

    Budi menyebut bahwa, jika memang ada unsur kerugian keuangan negara, maka harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

  • KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, di masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons pernyataan Mahfud MD yang menyebut ada potensi markup dalam proyek Whoosh tersebut.

    “KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi seperti dikutip RMOL di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Budi menyebut bahwa, masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke KPK dengan dilengkapi informasi dan data awal agar pada saat proses telaah dan verifikasi menjadi lebih presisi.

    “Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis,” terang Budi.

    Budi menyebut bahwa, jika memang ada unsur kerugian keuangan negara, maka harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

  • Mahfud MD Endus Pelanggaran Hukum Proyek IKN, Pemerintah Diminta Ungkap Dugaan Penyimpangan

    Mahfud MD Endus Pelanggaran Hukum Proyek IKN, Pemerintah Diminta Ungkap Dugaan Penyimpangan

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berpotensi mengandung pelanggaran hukum. Ia menduga ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran, terutama setelah proyek yang awalnya diklaim tanpa dana APBN, kini justru banyak menggunakan dana negara.

    “Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor,” kata Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025) malam.

    Namun, lanjut Mahfud, kenyataannya hingga kini tidak ada satu pun investor yang benar-benar menanamkan modalnya di proyek tersebut. Akibatnya, pemerintah akhirnya mengandalkan APBN untuk menutup kebutuhan pembangunan.

    “Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre,” ujarnya.

    Mahfud menilai, pola seperti ini mengulang masalah yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menilai kesalahan dalam manajemen dan transparansi bisa berujung pada pelanggaran hukum, baik secara pidana maupun perdata.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu menuntaskan persoalan ini bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya, melainkan agar tidak ada lagi preseden buruk antar pemerintahan.

    “Sekarang kita berharap Whoosh ini di-backup habis oleh Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN,” kata Mahfud.

    Mahfud menegaskan, meski keputusan politik terkait IKN sudah sah lewat undang-undang, pelaksanaannya tetap harus transparan dan sesuai hukum.

    “Bukan untuk bermusuhan, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya, tapi agar problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu, supaya diungkap. Agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah,” ujarnya.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Berdasarkan dokumen RAPBN yang dikutip dari Bloomberg Technoz, total dana untuk infrastruktur IKN mencapai Rp15,87 triliun, terdiri dari Rp6,3 triliun untuk Otorita IKN (OIKN) dan Rp9,6 triliun untuk proyek strategis nasional (PSN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

    Secara keseluruhan, dana APBN yang telah dialokasikan untuk proyek IKN mencapai hampir Rp90 triliun, guna membangun jalan tol, perumahan ASN, sarana air minum, sanitasi, hingga perkantoran pemerintahan.

    Selain itu, OIKN juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp21,1 triliun untuk tahun 2026, terdiri atas Rp5,05 triliun pagu indikatif dan Rp16,13 triliun untuk pembangunan tahap II. Dalam jangka panjang hingga 2028, kebutuhan dana proyek IKN diperkirakan mencapai Rp48,8 triliun.

    Mahfud berharap pemerintah Prabowo dapat mengawal transparansi penggunaan dana tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru di masa depan.***

  • Respons KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Respons KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo meminta kepada masyarakat melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti.

    “KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silahkan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Budi menjelaskan setiap laporan harus dilengkapi data awalan sehingga dalam proses kajian serta verifikasi menjadi lebih presisi. Setiap laporan akan dianalisis oleh tim KPK untuk mengetahui apakah perkara yang diajukan termasuk unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.

    Begitupun tindakan yang diambil KPK dapat berupa penindakan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi kepada pihak-pihak terkait.

    “Apakah kemudian nanti masuk ke ranah penindakan, pencegahan, pendidikan atau koordinasi dan supervisi yang kemudian bisa juga dilimpahkan kepada satuan pengawas di internal untuk perbaikan sistem atau tindak lanjut berikutnya,” ujarnya.

    Budi menyebut terkait kerugian keuangan negara harus dihitung oleh auditor negara, seperti BPK atau BPKP. Dugaan ini diungkapkan oleh Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD.

    Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.

    “Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Namun, di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).

  • Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

    Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

    Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

    Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

    Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

    Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

    Ia juga mengingatkan bahaya jika Indonesia gagal membayar utang kepada China.

    Mahfud mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategis karena gagal melunasi pinjaman ke negara tersebut.

    “Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” tegasnya.

  • Mahfud Ungkap Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung

    Mahfud Ungkap Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menyebut ada dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.

    “Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Dalam catatan Bisnis, biaya pembangunan Whoosh per kilometernya menelan biaya Rp780 miliar dan dinilai lebih murah dibanding proyek MRT yang mencapai Rp1,1 triliun.

    Kendati demikian, dia meminta pihak terkait berupaya menyelidiki dugaan tersebut sehingga mengetahui sosok yang diduga melakukan mark up.

    Pembahasan ini tidak lepas dari utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai Rp4 triliun pada tahun 2025.  Mahfud menyinggung bahwa beban Whoosh disebabkan oleh biaya bunga yang membengkak.

    “Indonesia disepakati pada waktu itu berdasar hitung-hitungannya dari ahli UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%, tiba-tiba 2% dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4%,” ujar Mahfud.

    Naiknya bunga pinjaman mengakibatkan Indonesia kesulitan membayar utang kepada Cina. Adapun dia mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

    Meski begitu, dia meminta pemerintah segera mengambil kebijakan progresif membayar utang agar beban tidak semakin bertambah dan terhindar dari gagal bayar.

  • Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat: Naik 3 Kali Lipat, Uangnya ke Mana?

    Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat: Naik 3 Kali Lipat, Uangnya ke Mana?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD, kembali menghebohkan publik.

    Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyinggung dugaan adanya markup besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

    Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

    Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

    Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

    Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

  • Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana?!

    Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana?!

    GELORA.CO – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali bikin publik tercengang. Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu.

    Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%.

    Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip cerita dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

    Yang lebih mengejutkan, kata Mahfud, beban utang proyek ini terus menumpuk.

    Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegasnya.

    Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak agar proyek kereta cepat Whoosh dibiayai oleh APBN.

    Risiko Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan Wilayah

    Mahfud juga memperingatkan bahaya jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut.

    Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China.

    “Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” kata Mahfud.

    Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat bisa masuk ranah pidana korupsi.

    “Kalau betul ada markup, itu pidana. Harus diselidiki ke mana uangnya mengalir,” tegasnya.

    “Jangan biarkan bangsa ini terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan begitu saja.”

    Di bagian lain, Mahfud juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.

    “Prabowo mulai merangkak memberantas korupsi. Dari kasus Riza Chalid sampai timah, ini langkah yang bagus,” ujarnya.

  • PIK 2 ‘Ditendang’ dari Proyek Strategis Nasional, Mahfud Dukung Prabowo: Sikat, Harus Tegas!

    PIK 2 ‘Ditendang’ dari Proyek Strategis Nasional, Mahfud Dukung Prabowo: Sikat, Harus Tegas!

    GELORA.CO –  Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang menghapus proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Proyek tersebut akhirnya harus “ditendang” setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Wah itu bagus sekali. Artinya bagian dari Pak Prabowo merangkak ini. Karena ini dikeluarkan Permenko (Bidang Perekonomian) Nomor 16 tahun 2025, baru saja, bertepatan dengan Hari Agraria Nasional,” ujar Mahfud dikutip dari saluran YouTube Mahfud MD Official, Rabu, 15 Oktober 2025.

    Menurut Mahfud, penghapusan PIK 2 dari PSN semakin menegaskan bahwa proyek itu sudah seharusnya dilepas dan dikembalikan pengelolaannya kepada negara.

    “Itu menyatakan bahwa PIK-2 itu bukan lagi PSN. Oleh sebab itu pengelolanya tidak bisa lagi dilakukan penguasaan hak, tetapi bisa dilakukan pengusahaan. Dan itu sudah dilepaskan, artinya dari program yang selama ini dikelola oleh Aguan itu dilepas sekarang,” paparnya.

    Dihapusnya proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Aguan menurut Mahfud, lebih dilatari oleh penegakan keadilan.

    “Karena begini, pertama persoalan konstitusional bahwa menurut Pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan tidak boleh dikuasakan kepada swasta. Boleh dilakukan pengusahaan. Pengusahaan, bukan penguasaan. Boleh dilakukan pengusahaan,” terangnya.

    Ia pun memuji langkah tegas Prabowo mencabut proyek tersebut yang tentunya sudah didahului oleh kajian menyeluruh. Terlebih kata Mahfud, kasus pencaplokan laut ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    “Sikat, bagus. Jadi harus tegas begitu, Pak Prabowo, ndak apa-apa, dikritik banyak, Bapak ini kok omong aja, enggak apa-apa Pak, jalan. Bapak merangkak, karena tidak mudah. Bapak kembali aja, Pak Prabowo, ke buku Paradoks Indonesia itu. Saya baca di situ, ketika Bapak mendirikan partai itu kan ingin memenggal leher bajingan-bajingan ini,” tegas pria asal Madura ini.

    “Memenggal leher itu dalam arti merampas kembali hak negara lah. Karena itu Pak Prabowo mengatakan, saya

    mendirikan partai, masa negara dikuasai oleh preman. Hasilnya apa bagi bangsa ini? Kan itu pernyataan Pak Prabowo. Nah sekarang beliau ada di situ. Terus aja kita dukung. Langkah Pak Prabowo yang dari tahap ke tahap ini harus kita dukung,” tutupnya.***