Tag: Mahfud MD

  • Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan “Mark Up” Whoosh: Agak Aneh Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Cawapres 2024 Mahfud MD mengatakan dirinya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan ‘mark up’ pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Mahfud merasa permintaan KPK itu aneh.

    Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,
    ” ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Mahfud memaparkan, di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan.
    Selain itu, bisa juga aparat itu memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.

    Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,
    ” tuturnya.
    Maka dari itu, kata Mahfud, terkait dengan permintaan agar dirinya membuat laporan, ini merupakan kekeliruan dari KPK.
    Mahfud menegaskan, yang awal berbicara soal kemelut Whoosh sumber awalnya bukan dirinya, melainkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antony Budhiawan di dalam sebuah dialog televisi.
    Sementara, ia hanya membahasnya di dalam siniar (podcast) miliknya.

    Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG
    ,” sambungnya.
    Untuk itu, Mahfud mengatakan, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan darinya.
    Mahfud mempersilakan KPK untuk memanggil saja dirinya, dan dia akan langsung menunjukkan isi siaran tersebut. Baru setelah itu, KPK bisa memanggil pihak-pihak yang membahas mengenai kemelut Whoosh.

    Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,
    ” papar Mahfud.
    Kompas.com telah menghubungi Jubir KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk memintai konfirmasi atas klaim Mahfud.
    Namun, keduanya belum membalas.
    Diketahui, seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.
    Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.
    Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan.
    Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.
    Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
    Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
    Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.
    “Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” beber Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).
    Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.
    “Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud MD Jawab KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Mestinya Langsung Selidiki, Bukan Minta Laporan – Page 3

    Mahfud MD Jawab KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Mestinya Langsung Selidiki, Bukan Minta Laporan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Eks Menko Polhukam Mahfud Md mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dirinya membuat laporan dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh. Menurut Mahfud, seharusnya KPK langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan.

    “Panggil saja saya, bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan. Saya akan tunjukkan,” kata Mahfud melalui akun X pribadinya, seperti dicuplik Minggu (19/10/2025).

    Mahfud menjelaskan, pernyataan awal soal dugaan markup proyek Whoosh bukanlah dari dirinya. Melainkan dari siaran Nusantara TV yang dibawakan Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo.

    “Awal menyiarkan itu adalah NusantaraTV dalam rubrik “Prime Dialog” edisi 13 Oktober 2025 dengan narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan. Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG,” jelas Mahfud.

    Mahfud menilai KPK aneh jika tidak tahu bahwa NusantaraTV sudah menyiarkan masalah dugaan markup proyek Whoosh sebelum dirinya membahas di podcast TERUS TERANG.

    Lebih aneh lagi, lanjut Mahfud, adalah respons KPK yang memintanya membuat aduan. Sebab di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menyelidiki, bukan minta laporan.

    “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor, mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan,” tutur dia.

  • KPK Tak Usah Tunggu Laporan Jika Serius Selidiki Kasus Whoosh

    KPK Tak Usah Tunggu Laporan Jika Serius Selidiki Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dirinya membuat laporan terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh sebagai hal yang janggal.

    Mahfud menegaskan bahwa dalam hukum pidana, aparat penegak hukum seharusnya langsung melakukan penyelidikan jika menerima informasi adanya dugaan tindak pidana, bukan justru menunggu laporan masyarakat.

    “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” ujar Mahfud lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi Minggu, 19 Oktober 2025.

    Ia menambahkan, laporan baru diperlukan jika aparat belum mengetahui adanya peristiwa yang diduga pidana. Namun, bila informasi sudah terbuka di publik, seharusnya KPK bisa langsung menindaklanjuti.

    Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menyebut bahwa KPK melakukan kekeliruan kedua, karena menganggap dirinya sebagai sumber awal isu mark up proyek Whoosh. Padahal, isu tersebut pertama kali diangkat oleh Nusantara TV melalui program “Prime Dialog” edisi 13 Oktober 2025, yang menghadirkan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.

    “Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG, yang awalnya menyiarkan itu adalah Nusantara TV dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan,” jelas Mahfud.

    Mahfud menegaskan, semua yang ia sampaikan di podcast-nya bersumber dari siaran resmi Nusantara TV tersebut. Ia bahkan siap membantu KPK menelusuri informasi itu dengan menunjukkan tayangan aslinya.

    “Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya, dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV. Setelah itu panggil Nusantara TV, Antoni Budiawan, dan Agus Pambagyo untuk dimintai keterangan,” katanya.

    Ia menutup pernyataannya dengan sindiran halus terhadap lembaga antirasuah yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan itu. 

    “Aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa Nusantara TV sudah menyiarkan masalah tersebut sebelum saya 

    membahasnya di podcast TERUS TERANG,” pungkas Mahfud

  • Proyek Kereta Cepat Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data

    Proyek Kereta Cepat Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data

    GELORA.CO –  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, buka suara soal pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS.

    Menanggapi hal itu, Setyo mengatakan KPK belum menerima informasi resmi dari internal maupun eksternal.

    Namun, ia berharap Mahfud MD memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.

    “Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

    “Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.

    KPK Siap Telaah, Mahfud Diminta Serahkan Data

    Setyo meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah akan menyerahkannya kepada KPK atau tidak.

    “Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ujarnya.

    Terkait apakah KPK akan proaktif menjemput bola, Setyo menyebut informasi itu akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.

    “Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.

    Mahfud: KPK Bisa Bergerak Tanpa Tunggu Laporan

    Pernyataan ini merupakan respons terbaru KPK setelah Mahfud MD dalam kanal YouTube-nya membeberkan dugaan mark up proyek Whoosh.

    Ia menegaskan bahwa KPK seharusnya bisa langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan resmi.

    Mahfud juga mengklarifikasi bahwa sumber dugaan mark up tersebut pertama kali diungkapkan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.

    “Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya,” kata Mahfud.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengimbau masyarakat yang memiliki data awal untuk segera menyampaikan laporan resmi agar dapat ditelaah.

    Fakta Proyek: Nilai, Skema, dan Inisiator 

    Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. 

    Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

    Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dan perusahaan Tiongkok, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

    Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

    Mahfud MD menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

    Pernyataan ini memicu respons dari KPK, yang menyatakan belum menerima laporan resmi namun siap menelaah jika data pendukung diserahkan. Kontroversi ini membuka kembali perdebatan soal transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proyek strategis nasional.

  • NasDem Jatim Konsolidasi di Kediri, Target Enam Kursi DPRD pada Pemilu 2029

    NasDem Jatim Konsolidasi di Kediri, Target Enam Kursi DPRD pada Pemilu 2029

    Kediri (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar konsolidasi dan penguatan struktur organisasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, hingga DPRT Partai NasDem Kabupaten Kediri di Kantor DPD NasDem setempat, Sabtu (18/10/2025).

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Lita Mahfud Arifin, dalam rangka memperkuat struktur kepengurusan di tingkat daerah serta memantapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.

    Lita Mahfud Arifin menyampaikan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan seluruh struktur partai di Kabupaten Kediri berjalan optimal.

    “Kami hadir melakukan pengecekan struktur partai dari 26 DPC dan 344 DPRT. Harapan kami, pembentukan struktur ini selesai maksimal pada akhir 2025, sehingga pertengahan 2026 seluruh desa sudah memiliki kepengurusan DPRT yang aktif,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Lita juga menegaskan bahwa kegiatan ini bertepatan dengan HUT ke-14 Partai NasDem yang difokuskan pada kegiatan sosial. Ia menyebut, Partai NasDem melaksanakan donor darah serentak di seluruh Indonesia, mulai dari DPP hingga DPRT.

    “Kami ingin hadir nyata di tengah masyarakat. Kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini sudah melibatkan lebih dari 3.000 pendonor dan terus berlangsung di berbagai daerah,” ujarnya.

    Selain kegiatan donor darah, Partai NasDem juga menggelar bantuan sosial ke sejumlah panti asuhan, panti disabilitas, dan panti sosial lainnya. Lita menegaskan bahwa peringatan HUT tahun ini diisi dengan kegiatan sosial, bukan seremoni mewah.

    Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan generasi muda melalui program “Remaja Bernegara” yang akan digelar secara berjenjang di seluruh Jawa Timur, guna menumbuhkan minat politik di kalangan milenial dan Gen Z.

    Mengenai target politik, Lita menyampaikan optimisme bahwa NasDem mampu memperluas perolehan kursi di Kabupaten Kediri.

    “Saat ini NasDem memiliki empat kursi DPRD Kabupaten Kediri. Kami menargetkan seluruh enam dapil terisi pada Pemilu 2029. Dukungan berupa beasiswa aspirasi dari Komisi X DPR RI juga kami arahkan untuk memperkuat dapil yang masih kosong,” tambahnya.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW NasDem Jatim, Asnawi, mengingatkan agar DPD NasDem Kediri memperkuat infrastruktur pemenangan dan berhati-hati menghadapi Pemilu 2029.

    “Perolehan kursi di 2024 masih stagnan di empat kursi. Maka perlu sinergi antara DPC dan DPD agar suara partai bisa terkonsolidasi dan terkonversi menjadi kursi,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono, menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti arahan DPW. “Kami diinstruksikan agar seluruh enam dapil terisi. Dari empat kursi saat ini, kami targetkan minimal enam kursi di 2029,” tegas Lutfi.

    Anggota DPRD Kabupaten Kediri kawakan ini juga mengakui adanya evaluasi dari hasil Pemilu sebelumnya. “Pada 2014 kami dapat lima kursi, tapi sebagian di kursi terakhir. Tahun 2019 suara partai naik jadi 84 ribu, namun hanya empat kursi. Di 2024 suara turun jadi 69 ribu, tapi kursi tetap empat. Ini jadi bahan evaluasi kami agar dapil-dapil gemuk bisa naik jadi dua kursi,” paparnya.

    Terkait tantangan ke depan, Lutfi menyebut kemungkinan perubahan undang-undang pemilu menjadi faktor yang harus diantisipasi.

    “Apapun perubahan sistemnya, kami siap. Dengan kunjungan Ibu Ketua ini, kami akan memperkuat lagi struktur agar enam dapil di Kabupaten Kediri terisi penuh pada Pemilu 2029,” ujarnya menutup. [nm/ian]

  • Respons Mahfud MD usai Diminta KPK Laporkan Dugaan Markup Proyek Whoosh

    Respons Mahfud MD usai Diminta KPK Laporkan Dugaan Markup Proyek Whoosh

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan mark up proyek Kereta Cepat Whoosh yang Mahfud sampaikan dalam akun YouTube miliknya. Menurutnya, laporan tersebut bisa turut dilengkapi data.

    Terkait hal itu, Mahfud MD menilai bahwa KPK seharusnya langsung bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Baginya, tidak masuk akal jika KPK tak memiliki kewenangan dalam memeriksa hal tersebut.

    “Sekarang ini kalau hal seperti itu nggak mesti lapan. Langsung diselidiki, nggak perlu laporan-laporan, nggak masuk akal,” ucap Mahfud di Jakarta dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Lebih lanjut, ia juga meminta agar KPK memanggil Anthony Budiawan dan bukan dirinya. Sebab, yang menyampaikan adanya dugaan mark up dalam proyek Whoosh adalah Anthony.

    “Kalau mau menyelidiki betul ke KPK, panggil Anthony Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan sayang bilang ‘ini Anthony Budiawan bilang begitu’, kan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo meminta agar setiap warga negara yang mengetahui informasi terkait tindak pidana korupsi menyampaikan hal itu kepada KPK melalui saluran pengaduan.

    Budi juga mengingatkan agar laporan tersebut dilengkapi informasi atau data awal. Dengan begitu,proses penelaahan dan verifikasi yang dilakukan KPK menjadi lebih presisi.  

    “Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” ucapnya.  

    Sementara itu, Mahfud MD dalam video yang diunggah di YouTube pribadinya mengatakan proyek Whoosh memakan anggaran 17 juta dolar AS per kilometer (km) di China. Sedangkan saat proyek itu dikerjakan di Indonesia, anggarannya membengkak jadi 52 juta dolar AS per km.

    “Ada dugaan mark up. Dugaan mark up-nya begini, itu harus diperiksa uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS, tapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video yang diunggah channel YouTube Mahfud MD Official

  • KPK Tantang Mahfud MD Buktikan Markup Whoosh, Islah Bahrawi Beri Sentilan

    KPK Tantang Mahfud MD Buktikan Markup Whoosh, Islah Bahrawi Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tokoh Nahdatul Ulama, Islah Bahrawi menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin tantang Mahfud MD.

    KPK menantang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk melaporkan secara resmi dugaan penyimpangan atau markup dalam proyek pembangunan kereta cepat Whoosh.

    Islah menerangkan tanpa perlu dibuktikan juga, hal itu sudah dilihat dari kronologi pemindahan tender dari Jepang ke China.

    Kata Islah, biaya yang ditawarkan sat dipegang oleh Jepang lebih rendah dengan bunga yang kecil dibandingkan dengan China.

    Bahkan, dia menyebut saat dialihkan ke tender China biayanya langsung membengkak berkali-kali lipat.

    “Gimana sih? Kronologi peristiwanya jelas. Dari Jepang yg biaya dan bunganya kecil, tiba-tiba dipindah tanpa tender ke China dengan bunga lebih tinggi dan “cost overrun” yang bengkak,” jelasnya dikutip X Sabtu (18/10/2025).

    Dengan nilai tersebut sebenarnya, potensi kerugian negara sudah bisa diterawang bahkan sebelum proyek dijalankan.

    Untuk itu, Islah berharap agar tak perlu menunggu pengaduan, penyelidikan dudah bisa dilakukan dengan fakta tersebut.

    “Potensi kerugian negaranya sudah jelas ada. Lidik tinggal lidik aja tidak usah nunggu pengaduan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPK menjelaskan penyelidikan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan secara formal dari masyarakat.

    “KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Elva/Fajar)

  • KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Perpanjangan masa tahanan karena penyidik KPK masih memerlukan informasi dalam perkara dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 

    “Dalam perpanjangan kedua kali ini, yaitu 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan 18 November,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Budi mengatakan penyidik masih terus mendalami, menelusuri dengan menggali keterangan-keterangan para saksi. Selain itu, penyidik masih menelusuri terkait dengan pihak-pihak yang diduga mendapatkan aliran uang dalam proses penerbitan sertifikasi K3 tersebut.

    Dalam perkara ini penyidik KPK menyita 32 kendaraan yang terdiri dari roda empat dan roda dua dari para tersangka. Namun, Noel membantah kendaraan yang disita tidak ada satupun miliknya. Dia juga membantah bahwa terjerat operasi tangkap tangan (OTT) sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

    “Yang jelas gini, dari KPK ga pernah menyebutkan saya OTT. Kedua, dari KPK juga ga ada menyebutkan bahwa itu mobil saya. Itu yang paling penting, artinya siapa yang bermain framing kotor ini,” tegas Noel.

    Noel mengungkapkan bakal menempuh jalur hukum, tetapi dirinya tidak menjelaskan rinciannya.

    Sekadar informasi, para tersangka diduga bekerja sama menaikkan harga penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. KPK juga telah memindahkan 32 kendaraan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025). 

    Adapun 10 tersangka lainnya, yaitu:

    1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025

    2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang

    3. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025

    4. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang

    5. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang

    6. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025

    7. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator

    8. Supriadi selaku Koordinator

    9. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia

    10. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Tak Perlu Laporan, Langsung Selidiki

    Tak Perlu Laporan, Langsung Selidiki

    GELORA.CO – Penanganan kasus dugaan mark up biaya pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, dinilai tak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat ditemui di Paramadina Graduate Studies School of Islamic Studies, di Trinity Tower Lt. 45, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Dia menjelaskan, kasus dugaan mark up pembiayaan Woosh sudah diungkap sejumlah pakar, sebelum dirinya ikut berkomentar.

    “Yang bilang kan Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan. Bukan saya. Saya justru mengulas. Bahwa yang terjadi seperti itu,” ujar Mahfud.

    Dugaan mark up dari 17 juta Dolar AS menjadi 52 Dolar AS per kilometer jalur Woosh yang telah disampaikan Anthony Budiawan selaku pakar ekonomi politik dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), seharusnya menjadi materiil penyelidikan dari KPK.

    Sehingga dengan begitu, menurut Mahfud, KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan Woosh di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi kalau mau menyelidiki betul, KPK panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang di situ, sebelum saya. Saya kan bilang ini Anthony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu,” ucapnya.

    “Dan sekarang ini, mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Enggak perlu laporan-laporan,” demikian Mahfud menambahkan.

  • Tersangka Kasus Sertifikat K3, Noel Mau Tempuh Upaya Hukum

    Tersangka Kasus Sertifikat K3, Noel Mau Tempuh Upaya Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel mengatakan bakal menempuh upaya hukum atas penetapan tersangka terhadap dirinya di kasus dugaan pemerasan Sertifikat K3.

    Pernyataan itu dia sampaikan usai dipanggil penyidik KPK untuk menandatangani perpanjangan masa penahanan selama 40 hari. Ini merupakan perpanjangan kedua karena sebelumnya masa penahanan Noel diperpanjang selama 20 hari. 

    “Kita akan melakukan upaya hukum,” kata Noel kepada wartawan saat hendak masuk mobil tahanan, Jumat (17/10/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Noel yang mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan balutan kopiah belum merincikan kapan dan apa saja upaya hukum dilaksanakan.

    Selain itu, Noel mengaku dari puluhan kendaraan yang disita KPK, tidak ada satupun miliknya. Dia juga membantah ditangkap dalam kegiatan operasi tangkap tangan.

    “Yang jelas gini, dari KPK tidak pernah menyebutkan saya OTT. Kedua, dari kpk juga ga ada menyebutkan bahwa itu mobil saya. Itu yang paling penting, artinya siapa yang bermain framing kotor ini,” tegas Noel.

    Sebagai informasi, Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya merupakan tersangka terkait dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    Mereka melakukan penggelembungan dana penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. KPK juga telah memindahkan 32 kendaraan ke Rupbasan KPK di Cawang

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025). 

    Berikut 10 tersangka kasus sertifikasi K3 yaitu:

    1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025

    2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang

    3. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025

    4. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang

    5. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang

    6. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025

    7. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator

    8. Supriadi selaku Koordinator

    9. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia

    10. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.