Tag: Mahendra Siregar

Sri Mulyani Ungkap Risiko Buruk Perang Tarif Mulai Terjadi di Kuartal II 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I tahun 2025 tetap terjaga, meski di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan sekalian Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (24/4/2025).

“Kami memulai dengan melaporkan bahwa situasi dari sistem keuangan yaitu stabilitas sistem keuangan pada triwulan I 2025 tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa ketidakpastian perekonomian global dipicu oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik perekonomian Amerika Serikat maupun perekonomian Tiongkok yang dianggap sebagai negara berhadapan dengan Amerika dan perekonomian secara global.

“Memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antar negara,” papar dia.

Sri Mulyani bilang, hal tersebut berpotensi memunculkan eskalasi perang dagang yang akan dimulai pada triwulan II tahun 2025.

“Down side risk dari global terpantau masih tinggi, sehingga perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan,” jelas dia.

Karenanya, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK yang kedua untuk tahun 2025.

Sri Mulyani bilang bahwa rapat tersebut diselenggarakan pada hari Kamis 17 April 2025, dan menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK.

“KSSK berupaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global dan sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri,” ungkap Sri Mulyani.

24/04/2025 10:53
Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal), Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Bayu Saputra)

Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 14 April 2025 – 14:55 WIB

Elshinta.com – Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal).

Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Washington DC untuk mempersiapkan proses negosiasi. Besok, Menko Airlangga Hartarto serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga akan menyusul ke AS.

“Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia juga menuturkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi tarif. Sri Mulyani dikabarkan bakal menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan tim negosiasi sebagai respons terhadap penerapan tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintahan Donald Trump.

Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang Presiden AS Donald Trump untuk membahas negosiasi kebijakan tarif impor.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” tuturnya.

Dirinya memastikan sejumlah menteri yang berangkat ke AS tersebut siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump. Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara.

“Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan,” imbuhnya.

Sumber : Antara

14/04/2025 16:31
Danantara Sedang Dikaji Jadi Penyedia Likuiditas Pasar Modal

Jakarta –

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah mengkaji perannya di ekosistem pasar modal, salah satunya sebagai penyedia likuiditas atau liquidity provider (LP). Diketahui, BPI Danantara mencakup 18 saham BUMN yang tercatat dalam perdagangan pasar modal Indonesia.

CIO BPI Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya membuka ruang sebagai penyedia likuiditas pasar modal. Sementara saat ini, pasar modal dibagi menjadi dua unsur yakni bound atau pergerakan harga saham dan ekuitas atau nilai saham yang dimiliki investor.

“Memang kita sedang diskusikan, kita kan melihat pasti kalau pasar modal tuh ada dibagi dua, dari bond sama juga equity. Jadi tentu nanti kita lihat lah dari hasil dividen, kita parking di mana, ya bisa saja salah satunya di sana (pasar modal),” kata Pandu kepada wartawan di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (14/4/2025).

Alokasi dividen, kata Pandu, paling cepat disimpan di pasar modal. Akan tetapi, Danantara juga telah memetakan proyek prioritas untuk mengalokasikan dana investasinya.

“Yang paling cepat pertama, ya, tentu di public market. Tapi nanti kita harus, kan sudah ada proyek-proyek. Kayak tadi malam Pak Prabowo kan sudah bicara juga dengan Qatar untuk memasukkan dana, melakukan investment fund bareng sama Qatar,” jelasnya.

Namun begitu, Pandu tak mengungkap rinci sektor pasar modal apa yang akan dilikuidasi. Ia mengatakan, fokus utama Danantara saat ini untuk menguatkan investasi dan keuntungan bagi BUMN.

“Paling penting fokus, simple, kita kan balik ke return-nya, tapi kita juga sekarang sudah ada memegang semua saham BUMN dan Tbk. Kurang lebih ada 18 ya kalau saya nggak salah yang ada di pasar modal, ya kita lihat di sana,” jelas dia.

Untuk diketahui, pemerintah meluncurkan BPI Danantara pada 24 Februari 2025. Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi akan mengelola aset dari penyertaan modal negara yang berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengingatkan agar BPI Danantara mengedepankan praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

Mahendra menjelaskan pembentukan BPI Danantara merupakan tindak lanjut Undang-Undang No.1 tahun 2025. Pihaknya mendukung optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara yang diharapkan akan memperkuat perekonomian nasional.

Meski begitu, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 adalah UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK tetap berwenang melakukan pengawasan kepada terhadap BUMN di sektor jasa keuangan.

“OJK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk BUMN-BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang menghimpun dana di pasar modal dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4/2025).

(kil/kil)

14/04/2025 13:06
OJK Dukung Langkah Negosiasi Pemerintah RI Atas Tarif Resiprokal Donald Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah pemerintah menempuh jalur negosiasi untuk menyikapi tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara virtual, dikutip Sabtu (12/4/2025).

“OJK mendukung langkah-langkah strategis pemerintah melakukan negosiasi dan mitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam upaya untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mahendra.

Mahendra bilang, OJK terus menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait untuk merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan.

“Termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” jelas Mahendra.

Di sisi lain, OJK juga turut mempertimbangkan perkembangan bursa saham global dan regional yang mengalami tekanan pasca pengumuman tarif resiprokal.

Mahendra bilang, OJK juga senantiasa mengantisipasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Karenanya, pada tanggal 7 April 2025 OJK melalui bursa efek menempuh kebijakan berupa penyesuaian batasan trading halt bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Dalam hal IHSG mengalami pelemahan yang signifikan pada satu hari bursa yang sama dan dua penyesuaian batasan auto rejection bawah saham,” tutur Mahendra.

Mahendra menambahkan, OJK terus memonitor perkembangan pasar keuangan. Mahendra berharap beberapa kebijakan yang ditempuh OJK itu bisa memitigasi peningkatan risiko ketidakpastian global.

“Diharapkan dengan berbagai kebijakan yang diambil dan koordinasi yang erat dengan para stakeholder, dapat dilakukan dengan baik agar mampu memitigasi dampak peningkatan risiko ketidakpastian global dari pengadaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat,” papar Mahendra.

12/04/2025 11:51
OJK Minta BPI Danantara Kedepankan Manajemen Risiko dan Tata Kelola – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola dalam menjalankan lembaga investasi pemerintah tersebut.

“OJK terus mempererat koordinasi dan sinergi baik dengan BPI Danantara maupun pihak terkait lainnya, agar BUMN BUMN sebagaimana dimaksud tetap dapat tumbuh berkesinambungan dengan mengedepankan praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB secara virtual, dikutip Sabtu (12/4/2025).

Mahendra menyebut bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor jasa keuangan.

Serta BUMN yang menghimpun dana di pasar modal dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“OJK mendukung optimalisasi pengelolaan BUMN melalui BPI danantara yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional,” jelas Mahendra.

Mahendra menegaskan, OJK dan Bank Indonesia akan memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan serta mendorong intermediasi yang optimal terutama penguatan kerjasama terkait akselerasi proses perizinan.

Kemudian, sinergi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan termasuk pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital, penguatan edukasi literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen dan ketahanan cyber.

“Dalam rangka pengaturan nomor 6 ini dalam rangka pengaturan dan pengelolaan data yang terintegrasi OJK telah menerbitkan POJK 5 tahun ini, tentang profesi penunjang di sektor jasa keuangan serta meluncurkan aplikasi portal data dan metadata Sektor Jasa Keuangan terintegrasi,” tutur Mahendra.

12/04/2025 08:17
Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global dan Indonesia? – Page 3

Mengutip laman DW, Jumat (11/4/2025), pekan lalu, JPMorgan memprediksi peluang terjadinya resesi global mencapai 60 persen pada akhir tahun. Angka ini lebih tinggi dari sebelum pengumuman tarif Trump yang mencapai 40 persen.

“Kenaikan tarif sejak dimulainya pemerintahan Trump kini merupakan kenaikan pajak AS terbesar dalam hampir 60 tahun,” kata ekonom bank tersebut dalam sebuah catatan minggu lalu.

“Hal ini akan berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga dan bisnis serta efek berantai melalui pembalasan, penurunan sentimen bisnis, dan gangguan rantai pasokan.”

Dalam catatan riset Deutsche Bank memperingatkan kalau Trump menggandakan kebijakan tarif baru akan berdampak yang sangat besar pada 2025 dan tahun berikutnya.

Asia dinilai terpukul jauh lebih keras daripada Eropa. Hal ini seiring pungutan lebih dari 40% pada beberapa negara utama yang mendorong negara antara lain Vietnam, Taiwan, dan Indonesia bernegosiasi untuk capai kesepakatan perdagangan baru dengan AS.

Adapun India yang sekarang menghadapi pungutan sebesar 26% atas ekspor ke AS tidak berencana membalas tarif Trump. India dengan cepat memangkas beberapa tarif atas impor AS.

Sementara itu, impor dari Uni Eropa ke AS menghadapi pungutan sebesar 20%. Komisi Eropa menuturkan, bea masuk terhadap barang dari AS akan mulai dipungut pada tahap pertama tarif impor berlaku mulai 15 April dengan serangkaian tindakan kedua menyusul pada 15 Mei.

ABN Amro, salah satu bank Belanda memangkas prospek ekonomi untuk negara anggota Uni Eropa. ABN Ambro perkirakan, pertumbuhan kuartalan blok itu akan berkisar di sekitar nol dengan kemungkinan besar kuartal tersebut negatif.

Kondisi Indonesia

Prediksi serupa juga datang dari dalam negeri. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengakui jika ekonomi global saat ini menunjukkan kecenderungan yang tidak seragam atau divergent.

Data ekonomi dari AS menunjukkan performa yang berada di bawah ekspektasi pasar, sementara Eropa dan China justru mencatatkan kinerja ekonomi yang melampaui ekspektasi sebelumnya.

“Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata dia.

Namun demikian, volatilitas di pasar keuangan global masih tinggi. Ketidakpastian kebijakan ekonomi yang terus berlanjut, ditambah dengan meningkatnya risiko geopolitik, menjadi pendorong utama dari fluktuasi pasar yang terus berlangsung hingga awal 2025.

Mahendra menuturkan, OECD merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 3,1%, dan lebih rendah lagi menjadi 3% pada 2026.

Revisi ini disebabkan oleh peningkatan hambatan perdagangan global serta kebijakan ekonomi yang tidak pasti di berbagai negara utama.

Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun turut direvisi oleh OECD menjadi 4,9% pada 2025, seiring dengan tren perlambatan global.

Meski demikian, Mahendra menegaskan, penurunan tersebut masih tergolong wajar dan sejalan dengan kinerja ekonomi negara-negara berkembang lainnya, baik di kawasan Asia maupun luar kawasan.

“Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan kita,” ujarnya.

12/04/2025 00:00
Ekonom mendukung Danantara jadi pemasok likuiditas pasar modal RI

Inisiatif Danantara tersebut bagus sekali, perlu didukung.

Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendukung langkah Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi pemasok likuiditas (liquidity provider) di pasar modal Indonesia.

“Inisiatif Danantara tersebut bagus sekali, perlu didukung,” kata Wijayanto, di Jakarta, Jumat.

Wijayanto berpendapat transformasi pasar modal perlu untuk lebih digalakkan, mengingat segmen ini kerap ‘dianaktirikan’ meski memiliki banyak potensi strategis.

“Insentif perlu digelontorkan, tata kelola diperbaiki, dan regulasi dimutakhirkan,” katanya lagi.

Dia menekankan pasar modal merupakan etalase ekonomi Indonesia, dengan orang masuk dan berbelanja di toko setelah tertarik melihat barang yang dipajang di etalase.

Bila pasar modal sehat, kata Wijayanto, investor akan bersemangat dan ekonomi menggeliat.

“Pasar modal bukan mainan para elite, di negara maju ia menjadi platform untuk menyebarkan kesejahteraan. Masyarakat kebanyakan ikut menikmati berkah, melalui dana pensiun, asuransi dan reksadana yang berinvestasi di bursa efek,” ujar Wijayanto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk mendorong kemungkinan lebih besar lagi bagi lembaga jasa keuangan milik pemerintah untuk melakukan investasi di pasar modal sebagai investor institusional.

Mahendra mengatakan langkah itu akan membuahkan hasil yang lebih konkret serta kemungkinan penguatan sektor riil yang lebih tangguh. Pendalaman sektor keuangan pun bisa dikejar untuk sesuai yang ditargetkan.

“Juga yang kami ingin dorong ke depan adalah penguatan dari investasi domestik di pasar modal kita, khususnya oleh investor institusional, termasuk di dalamnya adalah dari lembaga jasa keuangan milik pemerintah atau BUMN,” ujar Mahendra.

Di samping itu, terkait dengan kondisi pasar modal yang terpengaruh sentimen global, Mahendra mengatakan bahwa OJK juga telah mengambil beberapa langkah kebijakan.

Salah satunya yaitu buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta penyesuaian trading halt dan batasan persentase auto rejection bawah (ARB).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

11/04/2025 21:34
OJK Buka Suara soal RI Kena Tarif Timbal Balik Trump

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait langkah Indonesia dalam merespons pengenaan tarif timbal balik yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS).

“Langkah tersebut dilakukan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar dan daya saing, serta momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Mahendra dalam Konferensi Pers, Jumat (11/4/2025).

Terkait dukungan tersebut, Mahendra mengatakan OJK akan terus menjalin kerjasama dengan kementerian, lembaga maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif timbal balik AS.

Sebelumnya, utusan pemerintah Indonesia akan bertandang ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi soal tarif Trump. Adanya penundaan tarif impor selama 90 hari memberi waktu lebih bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk bernegosiasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor. Menurutnya, Indonesia masih menunggu waktu yang diberikan oleh pihak AS.

“Indonesia sudah berkirim surat dengan USTR [United States Trade Representative atau Kantor Perwakilan Dagang AS], Secretary Commerce [Howard Lutnick], dan Secretary Treasury [Scott Bessent] dan selanjutnya menunggu jadwal yang diberikan oleh masing masing kementerian,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menjelaskan delegasi pemerintah yang akan terbang ke AS untuk melakukan negosiasi resmi akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Tujuan kami untuk memperjelas cakupan kebijakan tarif resiprokal, mendorong perlakuan yang adil, dan soroti kerugian dari penerapan tarif tersebut—tidak hanya bagi eksportir Indonesia tetapi juga bagi importir dan konsumen AS,” jelas Roro dalam Public Forum yang diselenggarakan CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

11/04/2025 11:06
Trump Bikin Dunia Goyang, Ekonomi Global Loyo, RI Kena Getahnya

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% tahun ini dan 3% di 2026. Proyeksi ini diperhitungkan sebagai dampak dari tantangan perdagangan dan ketidakpastian global.

Salah satu tantangan di bidang perdagangan global adalah kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meski kebijakan itu ditunda 90 hari untuk hampir semua negara, namun Trump terus melakukan serangan tarif kepada China. Trump membuat ekonomi dunia merasakan dampak negatif dari kebijakan yang dia buat.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD, dengan pertumbuhan PDB global diproyeksikan 3,1% dan 3% pada tahun 2026. Utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4/2025).

Gara-gara itu, OECD ikut merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi di bawah 5%, tepatnya menjadi 4,9% di tahun ini. Padahal, dalam asumsi dasar makro 2025 yang dirancang Kementerian Keuangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2%.

Meski begitu, Mahendra mengatakan penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di dalam dan luar kawasan Asia. Di sisi lain perekonomian AS diramal akan terkontraksi pada awal 2025.

“Untuk PDB Amerika Serikat pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4%. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika The Fed bahwa PDB Amerika akan terkontraksi. Data aktivitas ekonomi di Amerika Serikat cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2%” terangnya.

Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian global terutama kebijakan dari Trump, Mahendra menyebut kondisi perekonomian Indonesia masih solid. Inflasi indeks harga konsumen yang terjaga baik sebesar 1,03%, inflasi inti Februari 2,48%, serta kondisi sektor keuangan juga diyakini aman di tengah ketidakpastian.

“Hasil tinjauan berkala dari lembaga pemeringkat Buddhist Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlet stable. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” terangnya.

Terkait dengan pengenaan tarif oleh Trump, Mahendra mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah melakukan negosiasi dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam kaitan itu, OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga, maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” pungkasnya.

(ada/fdl)

11/04/2025 10:15
OJK dukung langkah pemerintah untuk lakukan negosiasi tarif dengan AS

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait pengenaan tarif resiprokal serta memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Langkah ini dilakukan terutama dalam upaya untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam kaitan itu, OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

Sehubungan dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, OJK telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau buyback saham tanpa melalui RUPS.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku enam bulan sejak 18 Maret 2025.

“Kebijakan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertujuan memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas tinggi serta meningkatkan kepercayaan investor yang kami perkirakan akan dilaksanakan program buyback itu dalam waktu dekat,” kata Mahendra.

Selain itu, imbuh Mahendra, OJK juga melakukan penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek yang berlaku sampai dengan enam bulan.

Mempertimbangkan perkembangan bursa saham global dan regional yang mengalami tekanan pasca pengumuman tarif resiprokal serta mengantisipasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,

Ia menambahkan, OJK melalui bursa efek pada 7 April 2025 juga menempuh kebijakan berupa penyesuaian batasan trading halt dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang signifikan pada satu hari bursa yang sama serta penyesuaian batasan auto rejection bawah saham.

“OJK senantiasa memonitor perkembangan pasar keuangan dan diharapkan dengan berbagai kebijakan yang diambil dan koordinasi yang erat dengan para stakeholders dapat dilakukan dengan baik agar mampu memitigasi dampak peningkatan risiko ketidakpastian global dari pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat,” kata Mahendra.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

11/04/2025 10:12