Xcloud.id

Tag: Mahendra Siregar

  • Industri asuransi sepakat bertransformasi dukung pembangunan nasional

    Industri asuransi sepakat bertransformasi dukung pembangunan nasional

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Industri perasuransian Indonesia menyepakati perlunya transformasi menyeluruh guna mendukung pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi domestik dan global.

    “Ada potensi sangat besar dalam industri perasuransian karena kontribusi pada produk domestik bruto masih kecil,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di sela Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

    Menurut dia, pertumbuhan industri perasuransian tanah air menunjukkan pertumbuhan positif.

    Namun, ia menjelaskan kinerja itu masih dapat ditingkatkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tembus 5,3 persen pada 2025 hingga mencapai 8 persen pada 2029.

    Adapun indikator jasa keuangan dan asuransi ditargetkan berkontribusi sebesar 6,52 persen pada 2025 dan pada 2029 sebesar 8,30 persen.

    “Kami ada peta jalan pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, merupakan komitmen semua pemangku kebijakan perasuransian yang akan menjadi pegangan pengembangan industri asuransi,” katanya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan pihaknya akan melakukan transformasi perasuransian.

    Caranya, lanjut dia, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan yang diharapkan menggenjot inklusi terkait asuransi yang akan diintensifkan pada semester kedua tahun ini menyasar perguruan tinggi.

    Pasalnya, kata dia, Indonesia memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal misalnya jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, sebanyak 180 juta di antaranya berusia produktif dan bonus demografi.

    “Kami akan mengusulkan (pemerintah) program kurikulum bagaimana sadar asuransi dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi,” ucapnya.

    Sedangkan, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menjelaskan forum itu tidak hanya sebagai konferensi tahunan, melainkan juga wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyatukan visi, mengidentifikasi tantangan, dan memperkuat sinergi industri menghadapi tantangan.

    “Literasi itu kunci meningkatkan penetrasi asuransi dan tanggung jawab meningkatkan literasi itu semua pihak, OJK melakukan banyak hal untuk literasi dan industri asuransi juga melakukan literasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan industri perasuransian memegang peran strategis yang tidak tergantikan.

    Adapun transformasi menyeluruh perlu dilakukan mulai dari tata kelola, penguatan modal, manajemen risiko, hingga digitalisasi layanan serta yang paling utama adalah membangun kembali kepercayaan publik.

    Forum IIS 2025 diinisiasi Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bersama lima asosiasi anggotanya yaitu AAJI, AAUI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo), serta Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI).

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

    Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

    “Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN,” kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

    “Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat,” sambungnya.

    Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

    Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

    Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

    “Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu,” ujar dia.

    Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

    “Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan,” kata Mahendra.

    Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

    “Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ,” jelasnya.

    Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

    (shc/ara)

  • OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan – Halaman all

    OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia selama April 2025 tetap terjaga di tengah tingginya dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, ketidakpastian ekonomi global didominasi oleh kebijakan perdagangan dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sehingga hal tersebut mendorong kenaikan tajam volatilitas di pasar keuangan global. Meski begitu, kondisi ekonomi domestik yang tercatat 4,87 persen pada triwulan I 2025 menunjukkan capaian yang baik.

    “Saat ini sektor jasa keuangan nasional dinilai tetap resilien dengan permodalan yang solid dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko ke depan,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB Bulanan secara virtual, Jumat (9/5/2025).

    Mahendra mengatakan, inflasi April tetap terkendali di level 1,95 persen secara tahunan atau year on year. Inflasi inti juga menunjukkan stabilitas di level 2,5% yang mencerminkan permintaan domestik terjaga.

    Sedangkan dari sisi produksi, kinerja masih cukup baik terlihat dari berlanjutnya surplus neraca perdagangan dan kinerja emiten di mana rilis kinerja 2024 secara umum lebih baik dari tahun 2023.

    “Beberapa indikator permintaan domestik lainnya seperti penjualan retail, semen, kendaraan bermotor mengindikasikan pemulihan yang masih berlangsung sekalipun dengan laju yang moderat,” ujar dia.

    Mahendra bilang, seiring ketidakpastian yang meningkat akibat tarif pedagang Amerika Serikat dan indikator ekonomi global yang cenderung bergerak melemah, OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress trest untuk melihat dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

    “OJK juga meminta lembaga Jasa Keuangan secara proaktif melakukan assessment atas perkembangan terkini dan melakukan asesment lanjutan, atas dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur khususnya yang memiliki exposure langsung pada sektor terdampak,” kata Mahendra.

    “Sehingga mampu mengambil langkah antisipatif dalam memitigasi peningkatan risiko termasuk membentuk pencadangan yang memadai,” imbuhnya menegaskan.

  • Lembaga Jasa Keuangan Diwanti-wanti Proaktif Pantau Dampak Tarif AS – Page 3

    Lembaga Jasa Keuangan Diwanti-wanti Proaktif Pantau Dampak Tarif AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengingatkan pentingnya kesiapan lembaga jasa keuangan dalam menghadapi potensi risiko yang meningkat akibat ketidakpastian ekonomi global. 

    OJK meminta industri keuangan secara aktif melakukan asesmen terhadap dampak kebijakan internasional, terutama kebijakan tarif dari Amerika Serikat, yang dapat memengaruhi kinerja sektor keuangan domestik.

    “OJK meminta lembaga jasa keuangan secara proaktif melakukan asesmen atas perkembangan terkini dan melakukan asesmen lanjutan atas dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur, khususnya yang memiliki eksposur langsung pada sektor terdampak,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers, Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2025, Jumat (9/5/2025).

    Menurut Mahendra meskipun kondisi sektor jasa keuangan nasional masih dinilai tangguh, lembaga keuangan mampu mengambil langkah antisipatif dalam memitigasi peningkatan risiko, termasuk membentuk pencadangan yang memadai. 

    pencadangan risiko yang memadai agar tidak terdampak secara signifikan jika tekanan global meningkat.

    “Saat ini, sektor jasa keuangan nasional dinilai tetap resilient dengan permodalan yang solid dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko ke depan,” ujarnya.

     

  • Pramono Ungkap Alasan Mau Ganti Nama Bank DKI

    Pramono Ungkap Alasan Mau Ganti Nama Bank DKI

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana mengubah nama PT Bank DKI (Perseroda) usai ibu kota negara resmi dipindahkan ke Kalimantan Timur.

    Dua opsi nama yang disiapkan adalah Bank Jakarta atau Bank Global. Pramono mangatakan alasan perubahan nama Bank DKI karena Jakarta rencananya tidak akan menjadi Ibu Kota Indonesia lagi, setelah nanti resmi pindah ke IKN.

    “Iya pasti akan berubah (rebranding). Jadi nanti kalau ibu kota sudah berubah, Jakarta tidak DKI, salah satu alternatifnya adalah menjadi apakah Bank Global atau Bank Jakarta. Kalau saya sendiri sudah punya pikiran,” kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Pramono berharap Bank DKI bisa memperkuat kinerja, dan dia menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dirinya dalam pemilihan direksi.

    “Untuk itu, benar-benar yang mengelola harus profesional dan sepenuhnya profesional, nggak ada satupun orang yang bisa mendikte saya untuk personil di Bank DKI pada kali ini,” jelasnya.

    Pramono menambahkan Bank DKI ditargetkan mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, langkah menjadi perusahaan terbuka dapat memperkuat pengawasan dan kinerja Bank DKI.

    “Supaya publik yang memberikan pengawasan kepada mereka. Ini kan bank yang cukup menengah dan captive dari Pemda DKI. Semua, termasuk saya sendiri begitu jadi gubernur kan udah menjadi kliennya Bank DKI. Kalau tidak dikelola secara baik dan profesional, yang rugi sebenarnya Bank DKI sendiri. Sehingga dengan demikian saya meminta kepada mereka untuk melakukan perbaikan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan IPO Bank DKI masih terus berproses meski belum ada pengajuan dari Perseroda. Namun begitu, ia turut mendukung rencana IPO tersebut.

    “Belum ada perkembangan tapi memang Pak Gubernur (Pramono Anung) menyampaikan rencana dan keinginan beliau untuk dapat merealisasikan itu. Dan kami mendukung hal itu bisa dilaksanakan,” kata Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    (hns/hns)

  • Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Jadi 4,7%, OJK Bilang Begini

    Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Jadi 4,7%, OJK Bilang Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi Bank Dunia (World Bank) yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. OJK optimistis pertumbuhan Indonesia masih seperti proyeksi pemerintah di atas 5,1%.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan perkiraan pertumbuhan dari pembiayaan, kredit, tingkat kesehatan serta tingkat kinerja dari industri keuangan menjadi perhatian OJK. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan laporan dari lembaga jasa keuangan terkait perkiraan pertumbuhan industri jasa keuangan turun ataupun mengalami perubahan.

    “Nah dalam konteks itu dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini berdasarkan dialog, berdasarkan diskusi interaksi secara terkini update dari berbagai lembaga jasa keuangan yang ada dan industri keuangan yang ada, kami belum memperoleh prakiraan mengenai pertumbuhan yang akan lebih rendah atau perubahan apapun Jadi berdasarkan itu kami tetap memiliki prakiraan pertumbuhan angka-angka tadi sama seperti di awal tahun. Jadi tidak melakukan revisi apapun sampai saat ini ya,” kata Mahendra di Hotel Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025)

    Untuk kredit perbankan, Mahendra menilai sesuai dengan perkiraan tumbuh 9-11% pada 2025. Pihaknya belum mengubah perkiraan pertumbuhan kredit perbankan, sebab dalam dialog serta rencana bisnis bank belum menunjukkan perubahan.

    “Kalau untuk kredit perbankan kami dari awal tahun ini sudah menyampaikan 9-11%, dan berdasarkan itu kami belum ada perubahan karena dialog dan diskusi juga tidak menunjukkan dalam rencana bisnis bank RBB yang kami terima secara terkini menunjukkan perubahan,” tambah Mahendra.

    Pihaknya akan melihat berdasarkan realisasi kinerja industri jasa keuangan, bukan hanya perkiraan pertumbuhan ekonomi.

    “Tentu kita akan lihat terus ke depan berdasarkan realisasi dari kinerja di angka-angka tadi itu, bukan hanya berdasarkan konteks prakiraan pertumbuhan ekonomi. Nanti kalau ada update lebih lanjut kami akan laporkan,” terang Mahendra.

    Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2025. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yakni 5,1% yang disampaikan pada Oktober 2024.

    Dalam laporan Bank Dunia terbaru bertajuk The Macro Poverty (MPO) Outlook edisi April 2025, pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu disebabkan ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas sehingga akan berdampak pada ketentuan perdagangan Indonesia serta kepercayaan investor.

    “Meskipun sulit untuk mengukur dampak penuh dari langkah-langkah baru-baru ini karena pergeseran kebijakan dapat terus terjadi,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Minggu (27/4/2025).

    (rea/ara)

  • LPS: Likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025

    LPS: Likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025

    Persaingan selalu ada, tetapi tidak seperti sebelumnya yang berada di level mengkhawatirkan. Sekarang sudah amat baik kondisi perbankannya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025.

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis, Purbaya menjelaskan, sejumlah bank menunjukkan kenaikan suku bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan LPS pada Desember tahun lalu.

    Kondisi itu menunjukkan adanya persaingan yang cukup tinggi dalam mencari dana pihak ketiga (DPK).

    Namun, kata Purbaya, situasinya berangsur membaik ketika memasuki 2025.

    Mulai Januari, Februari, hingga Maret 2025, tingkat bunga deposito mulai turun ke level yang lebih rendah, dan kondisi likuiditas perbankan juga membaik sehingga persaingan mendapatkan DPK turut menurun.

    Dalam catatan LPS, rata-rata suku bunga yang dihimpun bank berada di atas 4,25 persen, atau melampaui tingkat bunga penjaminan LPS. Namun, pada Januari hingga Maret, suku bunga ini sudah turun sekitar 13 basis poin (bps) di bawah tingkat bunga penjaminan, yaitu di bawah 4,25 persen.

    “Artinya, kondisi likuiditas perbankan sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujar Purbaya.

    Sementara itu, suku bunga deposito rupiah untuk tenor 1 bulan dan 3 bulan sepanjang 2025 mengalami penurunan masing-masing sebesar 5 dan 9 bps.

    “Persaingan selalu ada, tetapi tidak seperti sebelumnya yang berada di level mengkhawatirkan. Sekarang sudah amat baik kondisi perbankannya,” tutur dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

    Hal itu didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

    Tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Maret 2025 yang berada di level tinggi yakni sebesar 25,43 persen. Sementara likuiditas perbankan pada Maret 2025 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 116,05 persen dan 26,22 persen, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia akan berangkatkan tim negosiasi tarif perdagangan ke AS

    Indonesia akan berangkatkan tim negosiasi tarif perdagangan ke AS

    Senin, 14 April 2025 15:02 WIB

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), didampingi Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu (kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kedua kanan), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir (kanan), memberikan keterangan terkait perkembangan dan persiapan pertemuan antara Indonesia-Amerika Serikat (AS) terkait tarif perdagangan di Jakarta, Senin (14/4/2025). Indonesia akan memberangkatkan tim negosiasi yang beranggotakan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menkeu Sri Mulyani, hingga Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu pada 16-23 Aoril 2025 untuk berunding tentang tarif dagang Indonesia dengan AS. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho/Spt. Gumay/Spt.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno (kiri), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kiri), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu (ketiga kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (ketiga kanan), Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (kedua kanan), dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kanan), memberikan keterangan terkait perkembangan dan persiapan pertemuan antara Indonesia-Amerika Serikat (AS) terkait tarif perdagangan di Jakarta, Senin (14/4/2025). Indonesia akan memberangkatkan tim negosiasi yang beranggotakan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menkeu Sri Mulyani, hingga Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu pada 16-23 Aoril 2025 untuk berunding tentang tarif dagang Indonesia dengan AS. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho/Spt. Gumay/Spt.

  • Soal tarif Trump, OJK optimis dapat kurangi risiko pembiayaan industri

    Soal tarif Trump, OJK optimis dapat kurangi risiko pembiayaan industri

    Nanti jika negosiasi telah mencapai hasil, justru akan jadilah bertambah tinggi daya saing dan kemampuan dari industri kita

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar optimistis dapat mengurangi atau meniadakan risiko terhadap kondisi pembiayaan yang dihadapi perusahaan-perusahaan akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kami optimis dapat mengurangi atau meniadakan risiko terhadap kondisi pembiayaan yang mereka (perusahaan) hadapi,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual di Jakarta, Kamis.

    Pemerintah Indonesia telah mengutus jajaran pemangku kepentingan yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan negosiasi dengan AS dalam rangka meminimalisir dampak langsung dari persoalan peningkatan tarif sebesar 32 persen.

    Kedua negara tersebut sepakat menyelesaikan negosiasi tarif impor resiprokal dalam waktu 60 hari atau dua bulan sejak Jumat (18/4/2025).

    Dalam negosiasi yang berlangsung, juga telah disepakati kerangka acuan dan cakupan pembahasan, yang meliputi kemitraan perdagangan dan investasi, kemitraan mineral kritis, serta kemitraan terkait reliabilitas atau ketangguhan rantai pasok.

    Hasil-hasil dalam pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan sebanyak satu hingga tiga putaran.

    Selain melakukan negosiasi, Mahendra menerangkan bahwa ketahanan industri yang memiliki risiko terdampak langsung kebijakan tarif tidak kalah penting, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, furnitur, toys (mainan), hingga makanan dan minuman.

    Secara terkoordinir, pemerintah disebut berupaya menjaga iklim berusaha di dalam negeri, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang paling terdampak tarif AS, terus dapat diperbaiki. Selain itu juga mengurangi segala macam bentuk ekonomi biaya tinggi yang mengganggu, serta melindungi pasar domestik dari risiko banjir produk-produk ilegal.

    Apabila berbagai langkah tersebut dilakukan dengan terpadu, Ketua DK OJK menilai kondisi pembiayaan perusahaan bisa berkurang atau hilang sepenuhnya.

    “Walaupun ekspor dan pangsa pasar Amerika itu penting, tapi pasar dalam negeri dan juga pasar di negara-negara lain akan tetap bisa menjadi substitusi dari saat kita melakukan proses negosiasi,” ujar dia.

    “Pada gilirannya, nanti jika negosiasi telah mencapai hasil, justru akan jadilah bertambah tinggi daya saing dan kemampuan dari industri kita itu untuk masuk kembali ke pasar Amerika Serikat,” ucap Mahendra.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJk sambut baik rencana pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih

    OJk sambut baik rencana pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih

    Harapannya, tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyambut baik gagasan dan rencana terkait pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Kami menyambut dengan baik gagasan dan rencana untuk Koperasi Merah Putih itu. Harapannya, tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan,” ujar Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual, di Jakarta, Kamis.

    Dia mengharapkan pula program ini dapat memperkuat ekosistem yang sangat dibutuhkan bagi UMKM untuk selalu bertumbuh secara berkelanjutan.

    Mengenai wacana pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), OJK disebut akan terus memantau langkah-langkah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh bank-bank dimaksud dengan mengupayakan hal terbaik dengan menjamin prinsip manajemen risiko dan tata kelola.

    “Karena dengan itulah, maka penyaluran pembiayaan tadi akan benar-benar dapat mencapai sasarannya. Tentu kami juga siap memberikan dan mendukung program itu untuk hal-hal lain yang diperlukan,” ujar Mahendra pula.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun.

    Budi menyebutkan setiap desa akan mendapat dana untuk koperasi sebesar Rp5 miliar, dengan pengelolaannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Kopdes Merah Putih juga disebut memiliki potensi perputaran uang hingga mencapai Rp2 ribu triliun, yang diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa.

    Angka perputaran uang itu baru mencakup sektor konsumsi, dan jika desa tersebut bergerak di sektor produksi, potensi perputaran uang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, mencapai Rp1.500 triliun hingga Rp2 ribu triliun.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025