Xcloud.id

Tag: Mahendra Siregar

  • Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen

    Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:44 WIB

    Elshinta.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan di atas 5 persen pada 2025.

    Hal itu merupakan hasil rapat KSSK pada 25 Juli 2025, yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.

    Menurut Sri Mulyani, tiap instansi akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK.

    Salah satunya juga termasuk menjajaki potensi kerja sama secara aktif, baik kerja sama bilateral maupun multilateral.

    Sri Mulyani menyebut keberhasilan negosiasi Pemerintah Indonesia terhadap tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) diproyeksikan mendorong kinerja sejumlah sektor di Indonesia.

    Tarif resiprokal yang turun dari 32 persen menjadi 19 persen, misalnya, diperkirakan berdampak positif terhadap sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki dan furnitur.

    Kemudian, tarif impor 0 persen untuk produk AS diprediksi dapat mendorong harga produk minyak dan gas (migas) dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah.

    Di sisi lain, KSSK juga terus mencermati perkembangan rambatan risiko global, termasuk dampak terhadap kinerja sektor manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke posisi 46,9 pada Juni 2025 akan menjadi perhatian.

    KSSK pun mendorong peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dorongan itu akan dilakukan melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang makin optimal.

    “Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier effect (efek berganda) yang lebih besar,” tutur Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Menteri Bahlil tak ingin bea keluar bebankan pengusaha batu bara

    Menteri Bahlil tak ingin bea keluar bebankan pengusaha batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak ingin bea keluar menjadi beban bagi pengusaha batu bara, mengingat harga batu bara sedang mengalami penurunan.

    “Jangan juga kita memberatkan pengusaha di saat harga batu bara masih sangat rendah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan bea keluar akan diterapkan jika harga batu bara sudah memiliki nilai keekonomian yang layak. Hal tersebut juga memperhatikan keuntungan yang diperoleh para pengusaha batu bara, yang nantinya akan disetorkan kepada pemerintah.

    “Kalau harga batu baranya sudah tinggi, untungnya banyak, boleh bagi dengan pemerintah,” tutur dia.

    Sebelumnya, pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara yang dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (7/7).

    Atas hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu bara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho meminta bea keluar untuk komoditas tambang diterapkan secara bertahap dan memperhatikan daya saing industri.

    Saat ini, lanjut dia, sektor pertambangan nasional sedang menghadapi tekanan turunnya permintaan dan harga komoditas di pasar internasional.

    Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, seperti bea keluar, berpotensi memengaruhi arus produksi, harga jual, hingga keputusan ekspor jangka pendek.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya masih meninjau skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap piloting.

    “Nanti, kita lihat dulu, karena (kopdes) masih tahap piloting. Justru ini (masa piloting) kesempatan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling interaksi agar model bisnis yang sedang disusun dan dicontohkan ini benar-benar bisa menghasilkan yang baik dan pada gilirannya berkelanjutan,” kata Mahendra saat dijumpai di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, Mahendra mengatakan bahwa OJK mendukung langkah pengembangan kopdes merah putih.

    Inisiatif ini dinilai membuka peluang bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desa-desa, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    OJK akan terus mencermati perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

    Di samping itu, ujar Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau dukungan fasilitas lainnya dari lembaga jasa keuangan dijalankan secara prudent dengan tata kelola yang baik (good governance).

    Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk mendiskusikan strategi pembiayaan kopdes merah putih.

    Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

    Menkeu menjelaskan apabila suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

    Namun, bank kerap menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

    Menkeu pun menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berperan sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

    “Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehatian-kehatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

    Adapun peluncuran kopdes merah putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

    Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Pastikan Tarif Impor Indonesia Sebesar 32 Persen, OJK Angkat Suara

    Trump Pastikan Tarif Impor Indonesia Sebesar 32 Persen, OJK Angkat Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Negosiasi dagang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, tampaknya tidak banyak mengubah sikap awal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Betapa tidak, Donald Trump telah memastikan bahwa Indonesia tetap dikenai tarif impor 32 persen. Kebijakan ini ditetapkan akan mulai berlaku mulai 1 Agustus 2025 di tengah proses negosiasi yang masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS.

    Kepastian ini disampaikan Trump melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto tertanggal Senin (7/7) waktu Amerika Serikat.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih yang diunggahnya di Truth Social, dikutip Selasa (8/7).

    “Barang yang dikirim ulang untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih tinggi tersebut,” tambahnya.

    Merespons hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara dan menyampaikan bahwa penerapan tarif impor Indonesia ke AS sebesar 32 persen, berdampak pada reaksi di pasar keuangan yang relatif lebih terbatas.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan bahwa seluruh pihak masih mencerna dan wait and see terhadap perkembangan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS.

    Terlebih, kata Mahendra, tanggal 1 Agustus 2025 adalah waktu yang ditetapkan untuk penerapan tarif impor Indonesia ke AS. Namun ia menilai bahwa keputusan itu masih bisa berubah seiring dengan proses negosiasi yang terus berlanjut.

  • DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar telah menyelesaikan rapat kerja yang berlangsung hingga tengah malam ini, Selasa (3/7/2025), sekitar pukul 11.05 WIB.

    Rapat yang berlangsung mulai pukul 19.53 WIB itu membahas asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Namun, hingga akhir rapat ditutup belum ada hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh pemimpin rapat, yakni Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” kata Misbakhun saat menutup rapat.

    Selama rapat itu, Sri Mulyani telah memaparkan kondisi perekonomian global, domestik, hingga kinerja APBN sampai Semester I-2025, di samping proyeksi sampai akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan APBN sampai 2026.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga memberikan data-data pendukung terkait itu. Disertai dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para anggota Komisi XI DPR.

    Foto: Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)
    Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)

    Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.

    Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu barrel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

    Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

    Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

    Sedangkan, untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai dengan 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada si rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi Nasional 25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi Nasional 25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah disebut telah mengantongi nama bakal calon Duta Besar (
    Dubes
    ) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan, nama-nama bakal calon
    Dubes Indonesia
    untuk AS memiliki latar belakang diplomat hingga politikus.
    “Ada yang dari diplomat, ada yang dari politik. Ada beberapa lah,” ujar Bambang di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Kendati demikian, ia juga enggan mengungkap nama-nama yang sudah dikantongi pemerintah untuk mengisi posisi Dubes di AS.
    Bambang hanya menyampaikan, pihaknya menunggu arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menetapkan satu nama sebelum diserahkan ke DPR.
    “Kita tunggu arahan presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama cuma sedang kita proses,” ujar Bambang.
    Sementara itu, posisi Dubes Indonesia yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC sudah pernah diisi oleh 21 nama.
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pada periode pemerintahan Presiden Soekarno setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, dan Roesmin Noerjadin.
    Kemudian ada Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi
    Dubes Indonesia untuk AS
    di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan
    Rosan Roeslani
    .
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Setelah Rosan, Jokowi pasa sisa kepemimpinannya belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS. Namun, Prabowo disebut sudah mengantongi nama-nama bakal calon Dubes Indonesia untuk AS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI-OJK Hackathon 2025 bantu ‘matchmaking’ innovator-industri keuangan

    BI-OJK Hackathon 2025 bantu ‘matchmaking’ innovator-industri keuangan

    Hackathon diharapkan menjadi program strategis untuk pengembangan digital talent, peningkatan kompetensi, dan penyaluran inovasi.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) resmi membuka kompetisi inovasi layanan keuangan digital BI-OJK Hackathon 2025, yang juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara para inovator teknologi dengan pelaku jasa keuangan melalui sesi matchmaking.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa sesi matchmaking tersebut akan mempertemukan inovator dengan regulator, pengguna layanan, serta komunitas agar solusi teknologi keuangan yang dikembangkan dapat langsung diterapkan untuk menjawab tantangan di lapangan.

    “Hackathon diharapkan menjadi program strategis untuk pengembangan digital talent, peningkatan kompetensi, dan penyaluran inovasi. Program ini juga mendorong matchmaking agar karya para inovator dapat terhubung dengan regulator, pengguna layanan, dan ekosistem keuangan yang membutuhkan,” ujar Mahendra Siregar di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa saat ini tantangan utama dalam sektor jasa keuangan di Indonesia antara lain fragmentasi layanan keuangan, akses yang masih terbatas bagi sebagian masyarakat, serta kebutuhan akan produk inovasi digital yang efisien dan transparan.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, ia menyampaikan bahwa diperlukan pengembangan sistem keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital.

    Melalui upaya tersebut, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan yang dapat mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pasar, serta memperkuat daya saing.

    Mahendra mengungkapkan bahwa teknologi Web3 dan blockchain dapat dikembangkan untuk diterapkan pada ekosistem keuangan digital Indonesia karena menawarkan banyak solusi inovatif terkait verifikasi data, audit transaksi, dan keamanan sistem digital.

    Namun, ia mengakui bahwa penerapan teknologi tersebut masih memiliki sejumlah tantangan utama, yakni menjaga integritas data, memastikan akurasi audit, serta memenuhi standar keamanan dan regulasi.

    “Dalam keuangan digital, transparansi dan keamanan transaksi sangat krusial. Dalam konteks itulah, pengembangan solusi untuk peningkatan risk management and consumer protection (manajemen risiko dan pelindungan konsumen) menjadi tema yang menarik dalam BI-OJK Hackathon 2025 ini,” imbuhnya.

    BI-OJK Hackathon 2025 bertemakan “Empowering the Future: Innbertemakanovating Digital Services and Financial Solutions for Inclusive Growth and Resilient Economy”.

    Kompetisi tersebut terbuka bagi masyarakat umum, dengan kategori profesional maupun mahasiswa, dengan periode pendaftaran mulai 5 Juni hingga 11 Juli 2025.

    BI-OJK Hackathon 2025 merupakan pembuka rangkaian Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 yang akan digelar 24-26 September 2025.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK: 6 Paket Insentif Ekonomi Langkah Strategis Dongkrak Pertumbuhan – Page 3

    OJK: 6 Paket Insentif Ekonomi Langkah Strategis Dongkrak Pertumbuhan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyatakan dukungan penuh OJK terhadap rencana Pemerintah yang akan menggulirkan enam paket insentif ekonomi pada Juni 2025. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun enam insentif tersebut mencakup diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, bantuan sosial tambahan, bantuan subsidi upah, serta bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “OJK mendukung upaya dimaksud yang akan memperkuat daya beli yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kkkata Mahendra dalam RDKB Mei 2025, di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, OJK terus berkolaborasi dengan kementerian, lembaga terkait, serta pelaku industri jasa keuangan guna mengoptimalkan fungsi intermediasi.

    Salah satu fokus utama adalah pendalaman pasar keuangan serta pengembangan sektor-sektor industri yang prospektif, termasuk dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “OJK bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait dan industri jasa keuangan terus berkolaborasi melakukan upaya-upaya mendorong intermdiasi yang optimal,” ujarnya.

    Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan pembiayaan yang lebih inklusif agar potensi ekonomi nasional dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

     

  • Industri asuransi sepakat bertransformasi dukung pembangunan nasional

    Industri asuransi sepakat bertransformasi dukung pembangunan nasional

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Industri perasuransian Indonesia menyepakati perlunya transformasi menyeluruh guna mendukung pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi domestik dan global.

    “Ada potensi sangat besar dalam industri perasuransian karena kontribusi pada produk domestik bruto masih kecil,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di sela Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

    Menurut dia, pertumbuhan industri perasuransian tanah air menunjukkan pertumbuhan positif.

    Namun, ia menjelaskan kinerja itu masih dapat ditingkatkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tembus 5,3 persen pada 2025 hingga mencapai 8 persen pada 2029.

    Adapun indikator jasa keuangan dan asuransi ditargetkan berkontribusi sebesar 6,52 persen pada 2025 dan pada 2029 sebesar 8,30 persen.

    “Kami ada peta jalan pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, merupakan komitmen semua pemangku kebijakan perasuransian yang akan menjadi pegangan pengembangan industri asuransi,” katanya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan pihaknya akan melakukan transformasi perasuransian.

    Caranya, lanjut dia, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan yang diharapkan menggenjot inklusi terkait asuransi yang akan diintensifkan pada semester kedua tahun ini menyasar perguruan tinggi.

    Pasalnya, kata dia, Indonesia memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal misalnya jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, sebanyak 180 juta di antaranya berusia produktif dan bonus demografi.

    “Kami akan mengusulkan (pemerintah) program kurikulum bagaimana sadar asuransi dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi,” ucapnya.

    Sedangkan, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menjelaskan forum itu tidak hanya sebagai konferensi tahunan, melainkan juga wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyatukan visi, mengidentifikasi tantangan, dan memperkuat sinergi industri menghadapi tantangan.

    “Literasi itu kunci meningkatkan penetrasi asuransi dan tanggung jawab meningkatkan literasi itu semua pihak, OJK melakukan banyak hal untuk literasi dan industri asuransi juga melakukan literasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan industri perasuransian memegang peran strategis yang tidak tergantikan.

    Adapun transformasi menyeluruh perlu dilakukan mulai dari tata kelola, penguatan modal, manajemen risiko, hingga digitalisasi layanan serta yang paling utama adalah membangun kembali kepercayaan publik.

    Forum IIS 2025 diinisiasi Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bersama lima asosiasi anggotanya yaitu AAJI, AAUI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo), serta Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI).

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

    Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

    “Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN,” kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

    “Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat,” sambungnya.

    Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

    Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

    Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

    “Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu,” ujar dia.

    Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

    “Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan,” kata Mahendra.

    Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

    “Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ,” jelasnya.

    Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

    (shc/ara)