Xcloud.id

Tag: Mahendra Siregar

  • Temuan OJK: Cuma Sedikit KPR Subsidi Terkendala SLIK – Page 3

    Temuan OJK: Cuma Sedikit KPR Subsidi Terkendala SLIK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masalah kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang terkendala sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK hanya sedikit. Jumlahnya bahkan tidak mencapai ratusan ribu.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengaku telah bertukar data dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Akhirnya, jumlah kendala SLIK dalam pengambilan KPR subsidi semakin mengerucut.

    “Jadi kami tadi sudah tukar-menukar data. Yang ada di situ jumlahnya kecil sekali. Yang dimaksudkan bahwa ada yang ditolak karena adanya SLIK. Jadi dari keseluruhan itu yang terdeteksi adalah dari 103.000 aplikan (atau) pemohon itu sekitar 3.000 yang diduga terkait dengan isu SLIK,” tutur Mahendra di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Kamis (23/10/2025).

    Setelah ada data itu, OJK kembali mendalaminya dengan membuat sambungan pengaduan khusus bagi yang merasa aplikasi KPRnya ditolak karena SLIK. Hasilnya, ternyata hanya ada 20 orang yang mengadu dan langsung diselesaikan.

    “Dalam pelaksanaannya ternyata yang betul-betul melakukan hal tadi kecil sekali. Kira-kira lebih dari 20-an dan itu sudah diselesaikan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, disebut ada sekitar 111 ribu aplikan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang ditolak karena terkendala SLIK OJK. Ini dinilai jadi kendala dalam penyerapan KPr Subsidi.

     

  • OJK pastikan kesiapan penerbitan Patriot Bond

    OJK pastikan kesiapan penerbitan Patriot Bond

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kesiapan penerbitan instrumen investasi Patriot Bond milik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

    “(Sudah) siap, saya juga engga tahu secara detailnya, tapi udah siap,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi saat ditemui seusai menghadiri Opening Ceremony dan Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat.

    Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK tengah mendalami proposal terkait dengan Patriot Bond, yang diajukan oleh Danantara Indonesia.

    Ia mengatakan tengah melakukan diskusi dengan Danantara Indonesia, supaya proses yang dilakukan berjalan secara prudent dan memenuhi aspek Good Corporate Governance (GCG).

    “Kami melakukan diskusi dengan pihak Danantara, dan nanti tentu proses yang dilakukan adalah secara prudent dan secara governance yang baik. Sehingga, seluruh persyaratan-persyaratan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mahendra.

    Setelah proses pendalaman, Ia mengatakan OJK pada gilirannya dapat memfasilitasi penerbitan instrumen surat utang perdana Danantara Indonesia tersebut dengan sebaik-baiknya.

    “Sehingga, kami pada gilirannya bisa memfasilitasi penerbitan dari Patriot Bond itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Mahendra.

    Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari CEO Danantara Rosan Roeslani mengenai realisasi pemesanan Patriot Bond yang telah menembus angka di atas Rp50 triliun.

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pendaftaran izin registrasi Patriot Bond ke OJK akan selesai pada Oktober 2025.

    Obligasi yang diharapkan menghimpun dana senilai Rp50 triliun tersebut, akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

    Penerbitan instrumen investasi Patriot Bond menggunakan skema Private Placement yang seyogyanya melalui persetujuan dan mematuhi peraturan OJK.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gadai Ilegal Marak, Bahkan Berdiri Dekat Kantor OJK

    Gadai Ilegal Marak, Bahkan Berdiri Dekat Kantor OJK

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih banyak pergadaian ilegal di Indonesia. Bahkan, kehadiran pergadaian ini tak jauh dari kantor OJK.

    Kepala Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkap praktik ilegal ini masih menjamur di berbagai daerah. Bahkan, ada yang letaknya dua blok bangunan dari kantor OJK.

    “Ini saya saksikan sendiri, masih terdapat gadai-gadai yang ilegal di berbagai tempat. Bahkan di satu kota, gadai yang ilegal ini berdiri kira-kira dua blok jaraknya dari kantor OJK,” ujar Mahendra dalam acara peluncuran roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Mahendra mengaku heran dengan keberadaan usaha gadai tanpa izin tersebut. Ia menduga, operasional pergadaian ilegal ini akibat ketidaktahuan izin mendirikan usaha.

    “Saya sampai bertanya-tanya, mungkin mereka memang tidak tahu. Pertama, itu kantor OJK, dan kedua adalah untuk mendirikan dan berusaha di pergadaian perlu izin. Jadi dia berdiri dulu,” katanya.

    Ia menegaskan, fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan aturan yang lebih kuat dari OJK di tingkat daerah. Mahendra juga mendorong penguatan edukasi dan pelindungan konsumen untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai ilegal.

    “Teman-teman dari OJK, ya harus memasukkan itu dalam kerangka perizinan dan pengawasan yang baik.
    Karena bagaimanapun juga kalau bedanya hanya dua blok, nggak bisa yang itu disalahkan semata,” tegas Mahendra.

    Karenanya, OJK meluncurkan roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030. Mahendra menyebut, roadmap ini menegaskan peran industri pergadaian sebagai mitra pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun saat ini, pergadaian yang berizin di Indonesia ada sebanyak 214 pelaku usaha.

    Mahendra menambahkan, terdapat lima strategi kunci dalam roadmap tersebut. Pertama penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM. Kedua, penguatan pengawasan, pengaturan dan perizinan.

    Ketiga, penguatan edukasi dan pelindungan konsumen. Keempat, pengembangan dan penguatan elemen ekosistem. Kelima, penguatan pengembangan produk/jasa, pasar, dan infrastruktur.

    “Saya mengharapkan peluncuran roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Gadai dan Titip Emas Mudah Dengan Layanan Emas dari Rumah

    (acd/acd)

  • Wamendagri Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

    Wamendagri Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas inklusi keuangan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.

    Wiyagus menuturkan TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    “Melalui penguatan kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD,” ujar Wiyagus, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2025 bertema ‘Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah’ di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10).

    Adapun Asta Cita mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari swasembada pangan dan ekonomi biru; pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif; pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; hingga hilirisasi dan industrialisasi ekonomi baru; serta pembangunan dari desa untuk pengentasan kemiskinan.

    Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan sejak dibentuk pada 2016, TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan di daerah. Tim ini juga menjadi wadah penting untuk membangun kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Di sinilah pentingnya untuk kita memastikan akses keuangan yang merata. Pemerataan akses keuangan bukan hanya sekadar program teknis, namun juga merupakan bagian untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial,” tegas Wiyagus.

    Wiyagus juga memaparkan sejumlah praktik baik implementasi TPAKD di berbagai daerah. Di Sumatera Selatan (Sumsel), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil mencatat rekor MURI sebagai rekening disabilitas terbanyak.

    Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Ia berharap TPAKD bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat membentuk suatu program yang nyata.

    “Sehingga pencapaiannya akan lebih maksimal dan terarah, serta terukur untuk masyarakat,” kata Wiyagus.

    Sebagai informasi, Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto; Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi; serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.

    (akd/akd)

  • Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
    Pada kesempatan itu, ia menekankan signifikansi penguatan peran TPAKD dalam memperluas inklusi keuangan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.
    “Penguatan kolaborasi dan sinergisitas penting dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD,” ujar Wiyagus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Program penguatan sendiri mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari swasembada pangan dan ekonomi biru, pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, hilirisasi dan industrialisasi ekonomi baru, hingga pembangunan dari desa untuk pengentasan kemiskinan.
    Wiyagus melanjutkan, sejak dibentuk pada 2016, TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan di daerah.
    Tim itu juga menjadi wadah penting untuk membangun kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
    Menurutnya, langkah ini tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan usaha lokal, tetapi juga memperkuat pembangunan infrastruktur daerah yang berdampak pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
    “Di sinilah pentingnya kita memastikan akses keuangan yang merata. Pemerataan akses keuangan tidak hanya sekadar program teknis, tapi juga merupakan bagian untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial,” ucapnya.
    Pada kesempatan itu, Wiyagus juga turut memaparkan sejumlah praktik baik implementasi TPAKD di berbagai daerah.
    Di Sumatera Selatan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil mencatat rekor MURI sebagai rekening disabilitas terbanyak.
    Di Kalimantan Barat, program Ayo Cerdas Berinvestasi berhasil melibatkan investor dengan jumlah besar.
    Sementara, di Kabupaten Langkat, program Skema Pengembangan Perkebunan Jagung Rakyat (Sejagat) telah memberikan pembiayaan kepada para petani setempat.
    Selain itu, Wiyagus mengingatkan peran penting menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
    Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
    “saya berharap, TPAKD bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat membentuk suatu program yang nyata. Dengan begitu, pencapaiannya akan lebih maksimal dan terarah serta terukur untuk masyarakat,” tuturnya.
    Sebagai informasi, Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Ketua Dewan.
    Hadir juga Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Patriot Bond Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank? Bos OJK Bilang Begini

    Patriot Bond Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank? Bos OJK Bilang Begini

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji penggunaan obligasi atau surat utang Patriot Bond sebagai agunan pinjaman ke bank. Diketahui, Patriot Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengaku pihaknya masih mendalami proposal pengajuan Patriot Bond sebagai agunan kredit. Ia juga terus berdiskusi dengan pihak BPI Danantara terkait hal tersebut.

    “Kami sedang mendalami lebih lanjut proposal terkait Patriot Bond itu. Kami melakukan diskusi dengan pihak Danantara dan nanti tentu proses yang dilakukan adalah secara prudent, secara governance yang baik,” jelas Mahendra kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Diskusi dan kajian lebih lanjut terkait isu tersebut dinilai perlu untuk memastikan pengajuan kredit dengan agunan Patriot Bond sesuai dengan ketentuan. Namun, ia tak dapat memastikan dampak Patriot Bond sebagai agunan dapat meningkatkan kredit atau tidak.

    “Sehingga juga seluruh persyaratan-persyaratan bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kami pada gilirannya bisa memfasilitasi penerbitan dari Patriot Bond itu dengan sebaik-baiknya. Kita lihat nanti ya, perkembangan lebih lanjut,” tutupnya.

    Sebagai informasi, Patriot Bond merupakan obligasi BPI Danantara yang diterbitkan untuk investasi sektor energi, transisi, dan lainnya. Obligasi ini menawarkan imbal hasil 2% ini tentu di bawah pasar obligasi Indonesia.

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Surat utang itu diterbitkan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

    “Melalui obligasi ini, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah-panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).

    (acd/acd)

  • OJK Soroti Rendahnya Kredit UMKM, Minta Akses Keuangan di Daerah Diperluas

    OJK Soroti Rendahnya Kredit UMKM, Minta Akses Keuangan di Daerah Diperluas

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kesenjangan antara kapasitas penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan potensi permintaan pembiayaan di masyarakat, terutama di daerah-daerah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi dan memperlambat penyerapan kredit.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan berdasarkan data per Agustus 2025, porsi kredit UMKM tercatat hanya 19% dari total kredit yang disalurkan perbankan dengan tingkat pertumbuhan 1,35%. Kondisi ini menurutnya menjadi pengingat betapa pentingnya perluasan akses keuangan bagi UMKM.

    “Agar inklusi keuangan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang saat ini masih terpaksa mengandalkan berbagai pinjaman informal dengan suku bunga tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan,” kata Mahendra dalam acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Mahendra berharap program hapus tagih bagi pelaku UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat diperpanjang. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh.

    “Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait hapus buku, halus tagih di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030 sebagai panduan arah kebijakan dan langkah transformasi ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya bagi pembiayaan UMKM.

    “Melalui implementasi roadmap ini, pelaksanaan program di daerah Ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai peningkatan kapasitas TPAKD, serta pemantauan kinerja yang transparan sehingga setiap intervensi dapat disempurnakan,” katanya.

    Untuk mewujudkan hal itu, OJK mendorong PPAKD melakukan berbagai langkah strategis guna mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional yaitu Pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, sekaligus perluasan titik titik akses keuangan di daerah. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman dan terjangkau.

    Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

    “Dan terakhir, TKAPD juga dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan” katanya.

    (ara/ara)

  • Tetap Kreatif, Laporan Apa Adanya

    Tetap Kreatif, Laporan Apa Adanya

    Jakarta –

    Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan Rabu malam ini (8/10/2025).

    Sertijab ini akan dilakukan oleh Plt. DK Ketua LPS Didik Madiyono kepada Ketua LPS yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Anggito Abimanyu.

    Sertijab disaksikan para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Salah satunya ialah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga merupakan Ketua KSSK dan mantan Kepala DK LPS.

    Terpantau di Kantor LPS di Equity Tower, SCBD, Jakarta, Anggito telah tiba di kantor barunya pada sekitar pukul 19.00. Tidak lama berselang, hadir pula Purbaya di lokasi.

    Sebelum masuk ke ruangan, Purbaya menyempatkan diri untuk menyampaikan sejumlah pesan untuk Ketua DK LPS yang baru.

    “(Pesannya) tetap kreatif, laporan apa adanya, asess (assessment) kondisi perbankan dengan benar,” ujar Purbaya, ditemui di lokasi.

    Purbaya juga memberi peringatan kepada Kepala DK LPS yang baru agar jujur dalam bekerja dan membuat pelaporan yang transparan.

    “Kalau nggak, nanti saya yang lebih tahu soalnya. Awas kalau mereka nggak tahu,” kata Purbaya sembari tersenyum.

    Dalam kesempatan tersebut, juga turut hadir beberapa perwakilan anggota KSSK lainnya, antara lain Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Kemudian juga ada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus ex officio LPS, Dian Ediana Rae, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Fauzih Amro, Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Haika, hingga Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing.

    Sebagai informasi, pada siang hari ini Presiden RI Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah Anggota DK LPS periode 2025-2030 di Istana Negara, setelah dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2025.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner (ADK) LPS yang terdiri dari:

    1. Anggito Abimanyu, sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS
    2. Farid Azhar Nasution, sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS
    3. Doddy Zulverdi, sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank
    4. Ferdinan D Purba, sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis
    5. Aida S Budiman, Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Bank Indonesia
    6. Suminto, Anggota Dewan Komisioner LPS LPS ex-officio Kementerian Keuangan

    Dengan pengangkatan ADK ini maka Dewan Komisioner LPS saat ini berjumlah 7 anggota dimana satu lagi, yaitu Dian Ediana Rae masih menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Otoritas Jasa Keuangan.

    Pengangkatan ADK ini untuk menggantikan pejabat yang sudah selesai masa tugasnya, yaitu Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, dan Luky Alfirman, Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.

    Didik Madiyono juga merangkap sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS sejak pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa dari Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden Prabowo menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 8 September 2025.

    (shc/hns)

  • OJK dorong ekonomi daerah lewat digitalisasi ekosistem sapi perah

    OJK dorong ekonomi daerah lewat digitalisasi ekosistem sapi perah

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan Enterprise Resource Planning (ERP) sebagai bagian dari digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah, bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas dukungan ILO serta Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) dalam memperkuat ekosistem keuangan bagi UMKM di Indonesia.

    “Salah satu program unggulan OJK adalah pengembangan ekonomi daerah melalui pembangunan ekosistem keuangan yang kondusif dan berkelanjutan. OJK bersama pemerintah daerah mendorong agar produk dan komoditas unggulan di daerah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Pada Kamis (2/10), Wakil Presiden Swiss Guy Parmelin meninjau peternakan sapi milik Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Bandung.

    Kunjungan tersebut menandai keberhasilan kerja sama OJK dan ILO dalam membangun digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah sebagai bagian tindak lanjut program Promise II Impact Project.

    Melalui program ini, peternak rakyat, koperasi susu, dan industri dapat terhubung dalam rantai ekosistem yang saling menguntungkan.

    Mahendra menekankan bahwa kehadiran Wakil Presiden Swiss menjadi kehormatan sekaligus penguatan komitmen bersama dalam membangun kerja sama yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “OJK berharap kolaborasi dengan Pemerintah Swiss, ILO, dan SECO dapat terus diperkuat. Digitalisasi ekosistem seperti yang dilakukan di sektor sapi perah dapat direplikasi juga pada sektor lain seperti pertanian ataupun peternakan lain sehingga semakin banyak masyarakat dan UMKM yang merasakan manfaat nyata dari inovasi keuangan digital,” kata Mahendra.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

    Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

    “Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses dan layanan keuangan bagi masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih minim.

    “Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sinergi tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). SE ini diterbitkan untuk mempercepat akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Adapun tujuan TPAKD di antaranya meliputi perluasan akses keuangan, penggalian potensi ekonomi daerah, optimalisasi sumber dana, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

    TPAKD dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi maupun kabupaten/kota, dengan pengarah terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, Kepala OJK, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI). Tugas TPAKD antara lain melakukan monitoring dan evaluasi, merumuskan rekomendasi kebijakan, memberikan masukan kepada pemerintah daerah (Pemda), serta menyusun program percepatan akses keuangan.

    Mendagri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai akses dan sistem keuangan yang baik dan legal. Ia juga mendorong adanya pemetaan tingkat inklusi keuangan di tiap daerah agar intervensi lebih terukur. Menurutnya, perlu ada data daerah mana yang tingkat inklusinya rendah maupun tinggi, seperti halnya data inflasi.

    Dia menambahkan, ketika data tersedia di level kabupaten/kota, kepala daerah bisa lebih cepat bergerak. Pendidikan keuangan juga penting agar sistem perbankan yang dianggap rumit bisa lebih sederhana dibanding praktik rentenir atau pinjaman online ilegal. Pihaknya juga mendorong kolaborasi dengan sektor perbankan dan asosiasi Pemda untuk memperluas literasi keuangan.

    “Kita bisa memanfaatkan mesin yang lain untuk targetnya, targetnya literasi mungkin bisa kerja sama dengan dunia perbankan lain. Kita membuat jaringan [dengan] pemerintah daerah, kan ada asosiasinya,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga menjadi motor penggerak literasi dan inklusi keuangan.

    TPAKD penting untuk memastikan manfaat jasa keuangan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. OJK juga berkomitmen mendukung business matching antara pelaku industri utama di daerah dengan sektor jasa keuangan.

    “Kita melakukan program meningkatkan inklusi keuangan melalui TPAKD,” ujarnya.

    Selain itu, Mahendra menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mencegah praktik investasi ilegal. Literasi keuangan menjadi kunci yang membuat masyarakat lebih waspada terhadap risiko maupun manfaat dari layanan keuangan.

    Oleh sebab itu, OJK sendiri telah melakukan penguatan, termasuk melalui Anti-Scam Center yang dapat menelusuri transaksi mencurigakan. Semua perangkat ini harapannya bisa diakses Pemda hingga masyarakat.

    ”Sehingga mereka yang kita berikan pemahaman-pemahaman literasinya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.