Xcloud.id

Tag: Mahendra Siregar

  • Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

    “Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Prabowo.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.

    “Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar.

    Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    Setelah resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram. Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

    (akn/ega)

  • Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank bullion atau bank emas dalam acara peresmian Layanan Bank Emas di Gate Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah indonesia,” kata Prabowo dalam peresmian.

    Ilustrasi emas

    Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama Bank Himbara, Bank BSI, dan Pegadaian. Turut hadir Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sesjab Teddy Wijaya, Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Listyo Sigit, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

    Prabowo berharap bank emas dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut ada beberapa capaian positif yang akan diperoleh dengan keberadaan bank ini.

    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun kemudian akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menekankan bahwa bank emas dapat membantu memperluas dan menghemat devisa negara.

    “Memperluas devisa membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas serta bank transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo.

    Aturan mengenai bank emas telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang diundangkan pada 18 Oktober 2024. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • OJK optimistis minat terhadap usaha bulion semakin meningkat

    OJK optimistis minat terhadap usaha bulion semakin meningkat

    akan banyak yang menaruh minat karena di internasional pelaku industri jasa keuangan yang juga memiliki jasa bank emas ini banyak

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan optimisme pihaknya bahwa minat pelaku jasa keuangan untuk bergabung dalam ekosistem bank emas dan usaha bulion semakin meningkat di masa mendatang.

    Hingga kini baru terdapat dua pelaku jasa keuangan yang mendapatkan izin usaha bulion di Indonesia dari OJK, yakni PT Pegadaian sejak 23 Desember 2024 dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sejak 12 Februari 2025.

    “Pasti akan banyak yang menaruh minat karena di internasional jumlah pelaku industri jasa keuangan yang juga memiliki jasa bulion atau bank emas ini banyak sekali,” kata Mahendra Siregar saat ditemui usai peresmian bank emas Pegadaian dan BSI di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa pendirian usaha bulion atau bank emas merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai upaya pendalaman produk dan industri jasa keuangan.

    Melalui upaya tersebut, ia berharap pemerintah dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat likuiditas pelaku jasa keuangan, serta mendukung aktivitas ekonomi di sektor riil, terutama pada industri emas mulai dari hulu hingga hilir.

    “Tentu hal ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tadi ya (dampak) ikutannya kepada sektor jasa keuangan dan berbagai kegiatan aktivitas lain sebagai multiplier effect (dampak berganda),” ujar Mahendra.

    Ia mengatakan bahwa OJK terbuka terhadap pelaku jasa keuangan manapun yang berminat untuk bergabung dalam ekosistem bulion dalam negeri, selama pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

    OJK pun akan memfasilitasi pelaku jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha bulion untuk dapat melakukan lebih banyak kegiatan usaha.

    Saat ini, izin usaha bulion yang diterbitkan OJK meliputi lima jenis kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas, yakni dalam bentuk penyimpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

    “Jadi, kami harapkan ya memang pada waktunya nanti minat (pelaku jasa keuangan) juga akan lebih meningkat lagi daripada yang ada sekarang di samping juga tentu mereka yang industri dan perusahaan dari dalam negeri,” ucap Mahendra.

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia, sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan pemerintah.

    “Dengan mengucap ‘Bismillahirrahmanirrahim’, pada siang ini hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam acara peresmian di Gade Tower Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Investree Buronan Interpol Nonton Balapan di Qatar, OJK Buka Suara

    Bos Investree Buronan Interpol Nonton Balapan di Qatar, OJK Buka Suara

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal Founder & Eks CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree) Adrian Gunadi yang masih berkeliaran bebas di luar negeri. Foto Adrian di gelaran E1 Series Doha GP 2025 bersama CEO JTA International Holding Amir Ali Salemizadeh, tersebar di internet.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan Adrian yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO) masih terus diburu oleh aparat penegak hukum. Meskipun Mahendra enggan berkomentar banyak soal hal itu.

    “Sedang dalam, jadi mungkin saya tidak mengomentari karena sedang dalam proses,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Mahendra juga menegaskan status Adrian kini sudah masuk red notice interpol. Februari 2025 lalu OJK memang telah mengajukan permohonan red notice terhadap Adrian kepada interpol.

    “Sudah, sudah (red notice). Tapi saya tidak lebih jauh lagi karena sedang dalam pelaksanaan,” tegasnya.

    Namun saat di-check di situs interpol, nama Adrian belum tercantum di daftar red notice. Tercatat ada 11 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk red notice interpol namun tidak tertera nama Adrian.

    Kasus pengejaran Adrian Gunadi ini bermula pada 2023 saat Investree diterpa isu gagal bayar. Walaupun sempat membantah, namun beberapa bulan berlalu sejak awal 2023, dalam catatan detikcom masuk pengaduan mengenai dana nasabah yang tidak kembali.

    Lalu pada awal 2024 di tengah semakin kencangnya kredit macet perusahaan, Adrian Gunadi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Investree. Kala itu kredit macet tercatat naik signifikan.

    Mengutip data yang tertera di situs resmi perusahaan, TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%. Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

    Semakin runyamnya keadaan Investree, OJK turun tangan untuk memeriksa kasus tersebut. Dugaan awalnya ternyata fraud di Investree, kemudian tak lama perusahaan terbukti gagal bayar.

    Pada 21 Oktober 2024, OJK resmi mencabut izin usaha Investree. Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

    Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

    Tonton juga Video: Interpol Ungkap ‘Gerbang Favorit’ Buron Internasional Masuk ke RI

    (ily/rrd)

  • 74% Anggaran Habis buat Pegawai, Bos OJK Akui Tidak Ideal

    74% Anggaran Habis buat Pegawai, Bos OJK Akui Tidak Ideal

    Jakarta –

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan rasio anggaran untuk sumber daya manusia (SDM) saat ini berada di atas 70% dari total anggaran. Jumlah itu diakui sudah tidak ideal.

    “Rasio dari anggaran untuk SDM menyeluruh mulai dari remunerasi, PPh, untuk iuran pensiun dan sebagainya itu sudah berada di kisaran 73-74% dari total anggaran. Jadi, memang ruang untuk gerak terkait hal ini tidak besar, kalaupun masih ada. Malah kami berpandangan di atas 70% untuk besaran SDM terhadap total anggaran itu tidak ideal, maksimum sebenarnya 65%,” kata Mahendra dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/2/2025).

    Mahendra menyebut pelebaran struktur organisasi dikarenakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini OJK memiliki 9 bidang, 45 satuan kerja, 37 kantor di daerah, dan 1 PMO.

    “Realitanya adalah tuntutan dari apa yang ada di dalam P2SK tadi membutuhkan penguatan,” ucap Mahendra.

    Berdasarkan datanya, saat ini jumlah pegawai OJK 4.443 orang yang tersebar baik di pusat maupun daerah. Tidak hanya menanggung gaji dan pensiun, OJK terus mendukung pegawai meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Dari 2015-2024, OJK telah memberikan izin pendidikan bagi 407 pegawai untuk jenjang pendidikan S2 dan S3. Rinciannya yang menjalankan studi di luar negeri 183 orang untuk S2 dan 12 orang untuk S3, sementara di dalam negeri 201 orang untuk jenjang S2 dan 11 orang jenjang S3.

    “Kami melihat anggaran tadi bertahap harus turun di bawah 67%, di bawah 2/3 itu baru cukup ruang untuk investasi tentunya untuk infrastruktur IT dan sebagainya,” beber Mahendra.

    (aid/ara)

  • OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (tengah) bersama Anggota Dewan Komisioner OJK (dari kiri ke kanan) Agusman, Friderica Wodyasari, Inarno Djajadi, Mirza Adityaswara, Dian Ediana Rae, Ogi Prastomiyono, Sophia Issabella, Hasan Fawzi menghadiri konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa nilai total aset industri perasuransian nasional mencapai Rp1.133,87 triliun pada Desember 2024.

    “Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di Desember 2024 mencapai Rp1.133,87 triliun atau naik 2,03 persen yoy (year on year) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.111,30 triliun,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

    Khusus sektor asuransi komersial, ia mengatakan bahwa total aset sektor tersebut tercatat sebesar Rp913,32 triliun atau naik 2,40 persen yoy. Ia menuturkan bahwa pencapaian tersebut ditopang oleh akumulasi pendapatan premi yang mencapai Rp336,65 triliun pada Desember 2024, atau naik 4,91 persen yoy.

    Angka tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 6,06 persen yoy dengan nilai sebesar Rp188,15 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 3,50 persen yoy dengan nilai sebesar Rp148,5 triliun.

    “Secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 420,67 persen dan 325,93 persen,” lanjut Ogi.

    Ia mengatakan bahwa pencapaian tersebut jauh melebihi ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120 persen. Sementara terkait asuransi nonkomersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri, total aset tercatat sebesar Rp220,55 triliun atau tumbuh sebesar 0,54 persen yoy.

    Sedangkan pada industri dana pensiun, Ogi menyatakan bahwa total aset dana pensiun per Desember 2024 tumbuh sebesar 7,31 persen yoy dengan nilai mencapai Rp1.508,21 triliun. Total aset program pensiun sukarela mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,75 persen yoy dengan nilai mencapai Rp382,54 triliun.

    “Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan Polri, total aset mencapai Rp1.125,67 triliun atau tumbuh sebesar 8,58 persen yoy,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 9-11 Persen pada 2025

    OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 9-11 Persen pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja sektor jasa keuangan pada 2025 akan tetap positif. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11 persen, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 6-8 persen. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan sebesar Rp 220 triliun. 

    Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 8-10 persen. Aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 6-8 persen. Aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 9-11 persen, dan aset penjaminan diperkirakan tumbuh 6-8 persen. 

    OJK juga terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    “Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan dua inisiatif penting, yaitu Indonesia Anti Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku). Kedua inisiatif ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan sekaligus memperkuat integritas sektor jasa keuangan.

    Mahendra menjelaskan, OJK telah menetapkan empat kebijakan prioritas untuk 2025 guna menjaga ketahanan sektor jasa keuangan agar tetap resilient dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pertama, optimalisasi kontribusi SJK dalam mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah. OJK mengarahkan industri jasa keuangan (IJK) mengambil peran mendorong pertumbuhan, antara lain melalui perluasan pembiayaan bagi program prioritas nasional yang juga menjadi bagian dari strategi bisnis IJK.

    Kedua, pengembangan sektor jasa keuangan (SJK) untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, penguatan kapasitas SJK dan penguatan pengawasan. Keempat, meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap SJK.

  • Kredit UMKM Makin Loyo, Begini Penjelasan OJK

    Kredit UMKM Makin Loyo, Begini Penjelasan OJK

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melambat sepanjang 2024. Berdasarkan data sementara Bank Indonesia, kredit UMKM hanya tumbuh 3% secara tahunan menjadi Rp 1.405 triliun.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan dukungan terhadap UMKM di sektor jasa keuangan tidak hanya dapat dilihat dari besaran kredit yang telah disalurkan, tapi secara keseluruhan sektor jasa keuangan.

    “Karena pada saat yang sama kami juga mencatat besar sekali pertumbuhan yang terjadi dari industri pinjaman daring, pindar, begitu juga dengan produk yang relatif baru yaitu buy now pay later yang pertumbuhannya baik di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan itu semua double digit yang tinggi,” kata Mahendra dalam acara Konferensi Pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Mahendra menjelaskan pihaknya juga membuka akses lebih besar kepada berbagai jenis produk keuangan bagi UMKM, termasuk melalui pinjaman daring dan buy now pay later (BNPL). Sejalan dengan itu, pihaknya juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat sehingga pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh UMKM.

    “Nah, di sisi lain lagi adalah upaya kami untuk terus memperkuat industri jasa keuangan terkait. Khususnya misalnya di pinjaman daring yang kami lakukan terus-menerus adalah penguatan dari segi permodalan, dari segi teknologi, dari segi governance, manajemen risiko, dan juga dari segi produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu sendiri,” tambah Mahendra.

    Selain itu, pihaknya juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan tingkat bunga pinjaman daring dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,2% per hari. Tidak hanya itu, OJK juga sedang memfinalisasi suatu peraturan tingkat POJK khusus untuk UMKM yang dilakukan oleh sektor perbankan.

    Mahendra menyebut saat ini prosesnya sedang berlanjut. Dia berharap peraturan itu bisa menjadi payung kebijakan yang lebih lengkap dan memberikan fasilitas akses keuangan yang semakin membaik, termasuk kesiapan dari sektor perbankan dalam melakukan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM.

    (rrd/rrd)

  • OJK Proyeksikan Pertumbuhan Kredit Capai 11% di 2025

    OJK Proyeksikan Pertumbuhan Kredit Capai 11% di 2025

    Jakarta, FORTUNE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis kinerja sektor keuangan di tahun 2025 masih dalam tren positif. Kinerja positif itu didukung oleh sejumlah sektor industri seperti perbankan, Multifinance hingga asuransi.

    “Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, OJK memproyeksikan Kredit perbankan tumbuh sebesar 9 hingga 11 persen,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025. 

    Ia menyebut kinerja intermediasi itu dukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank yang diproyeksikan naik sebesar 6 hingga 8 persen. Untuk industri pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan sebesar Rp220 triliun.  

    Lesunya penjualan motor ganggu pembiayaan multifinance

    ilustrasi pom bensin (wikimedia commons/Darmas SB)

    Sementara itu, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (multifinance) juga diproyeksikan tumbuh 8 hingga 10 persen dengan mencermati kondisi penjualan kendaraan bermotor yang menurun. 

    Sedangkan pada aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 6-8 persen. Aset Dana Pensiun diperkirakan tumbuh 9-11 persen dan Aset Penjaminan diperkirakan tumbuh 6-8 persen.  

    Mahendra menekankan pentingnya sinergi kebijakan dengan berbagai pihak baik Pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. 

    “Hal itu dibutuhkan tidak hanya dalam konteks pencapaian outlook kinerja sektor jasa keuangan (SJK), namun dalam memaksimalkan kebermanfaatan SJK bagi perekonomian nasional,” kata Mahendra.

    Cegah fraud, OJK bentuk Sipelaku

    Ilustrasi fraud. (Pixabay/Alexas_Fotos)

    Dalam PTIJK ini, OJK meluncurkan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku) dan Indonesia Anti Scam Center (Pusat Pelaporan Penipuan Transaksi Keuangan). 

    “Sipelaku adalah aplikasi yang memuat informasi rekam jejak pelaku pada lingkup sektor jasa keuangan yang dikelola oleh OJK untuk mendukung peningkatan integritas di sektor jasa keuangan,” jelas Mahendra. 

    Aplikasi Sipelaku memuat informasi rekam jejak diantaranya profil pelaku, riwayat alamat, riwayat pekerjaan dan riwayat fraud. 

    Data dan atau informasi yang dimuat pada Sipelaku bersumber dari Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) yang disampaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada OJK sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan data dan/atau informasi yang ditetapkan oleh OJK.

  • OJK Luncurkan Indonesia Anti-Scam Center dan SIPELAKU, Basmi Penipuan di Sektor Keuangan – Halaman all

    OJK Luncurkan Indonesia Anti-Scam Center dan SIPELAKU, Basmi Penipuan di Sektor Keuangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan atau SIPELAKU.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, IASC dibentuk dalam rangka melakukan penanganan penipuan atau scam yang terjadi di sektor keuangan.

    Melalui IASC, korban penipuan disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pengembalian dana dengan langkah penanganan yang lebih cepat.

    Berdasarkan bahan paparan Mahendra, IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, anggota SATGAS PASTI, asosiasi perbankan, jasa pembayaran, dan e-commerce.

    IASC bisa melakukan penundaan transaksi, pemblokiran rekening, mengidentifikasi pelaku penipuan, pengembalian dana korban yang tersisa, dan penindakan hukum.

    “Ke depan penanganan scam akan diperkuat dengan rencana pembentukan Global Anti-Scam Alliance Indonesia Chapter,” katanya saat acara pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Untuk melengkapi ekosistem penegakan integritas di sektor jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku penipuan di sektor jasa keuangan, OJK juga membentuk database fraudster terintegrasi yang disebut SIPELAKU.

    SIPELAKU menjadi sarana diseminasi pelaku penipuan keuangan kepada lembaga jasa keuangan.

    SIPELAKU juga dapat mempersepit ruang greak penipuan serta memberikan efek jera dan meminilaisasi kerugian.

    Mahendra berharap SIPELAKU dapat menjadi bagian dari manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan.

    “Ke depan interkoneksi SIPELAKU terus akan dikembangkan dengan sumber data dan sumber informasi lain,” ujarnya.