Xcloud.id

Tag: Mahendra Siregar

  • Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Maret 2025 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perekonomian global.

    “Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat (AS) yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi serta risiko geopolitik yang semakin cenderung meningkat.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan 3,1 persen dan 3 persen pada tahun 2026, utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan.

    “OECD juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen di tahun ini. Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan,” kata Mahendra.

    Untuk PDB AS pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4 persen. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed bahwa PDB AS akan terkontraksi.

    Data aktivitas ekonomi di AS cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2 persen. The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dan akan memangkas Fed Funds Rate (FFR) hanya 1 hingga 2 kali di tahun 2025.

    Untuk prakiraan Tiongkok, pemerintah meluncurkan stimulus mendorong konsumsi dengan sisi demand yang menunjukkan indikasi perbaikan permintaan antara lain peningkatan pada penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor.

    Untuk Indonesia di domestik, pada Maret 2025 kembali terjadi inflasi indeks harga konsumen (IHK) yang terjaga baik sebesar 1,03 persen year on year (yoy).

    Inflasi inti pada Februari cukup terkendali yaitu 2,48 persen yang menunjukkan permintaan domestik cukup baik, namun perlu dicermati beberapa indikator permintaan yang termoderasi.

    Kinerja perekonomian nasional masih solid sejalan juga dengan hasil peninjauan berkala dari lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlook stabil. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

    “Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” kata Mahendra.

    Saat ini, ujar Mahendra, rating Indonesia dan posisi indikator kerentanan eksternal yang biasa digunakan menilai daya tahan perekonomian dan pasar keuangan suatu negara menunjukkan kondisi yang relatif baik dibandingkan peer countries.

    Hal itu tercermin baik dari sisi defisit fiskal Indonesia yang adalah 2,29 persen, kalau dibandingkan dengan India 7,8 persen, Turki 5,2 persen. Lalu rasio utang luar negeri terhadap PDB untuk Indonesia 30,42 persen, India 19,3, persen, Turki 43,9 persen.

    Adapun transaksi neraca berjalan terhadap PDB, untuk Indonesia rasionya surplus 0,63 persen, untuk India defisit atau negatif 1,1 persen, dan Turki negatif 2,2 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danantara Diharapkan Mampu Tahan Dana Asing Cabut dari Pasar Modal

    Danantara Diharapkan Mampu Tahan Dana Asing Cabut dari Pasar Modal

    Jakarta –

    Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan dapat menekan outflow atau arus dana asing keluar dari pasar modal.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kehadiran Danantara menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat sekaligus meningkatkan likuiditas pasar modal.

    “Itu pembahasan yang terus dilakukan karena memang, tadi komitmen bersama untuk pasar modal kita menjadi jauh lebih kuat, menjadi jauh lebih stabil, juga meningkatkan likuiditasnya dan merupakan komitmen bersama,” kata Mahendra kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Mahendra juga berharap Danantara mampu mendongkrak transaksi di pasar modal domestik. Namun begitu, ia mengaku belum mengkaji secara rinci sentimen positif Danantara terhadap pasar modal dalam negeri.

    “Kami harap begitu (memperkuat pasar modal), dalam berbagai jenis transaksinya, tapi saya tidak masuk rinci dulu, mungkin lebih baik kita lakukan tindak lanjut dan operasinya sampai level teknis sebelum kita bisa sampaikan penjelasan lebih detailnya,” ujar Mahendra.

    Sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan BPI Danantara baik bagi kapitalisasi pasar modal. Pasalnya, perusahaan BUMN yang terdaftar sebagai emiten pasar modal mampu menggerakkan kapitalisasi pasar BEI.

    “Tadi sampaikan oleh Pak Presiden, bahwa secara operasional mereka jadi bagus. Nah, operasional mereka ini harusnya kan banyak. Itu kan tujuannya. Ya bagi Bursa artinya market cap-nya bagus,” kata Iman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, Iman menyebut Danantara mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini terjadi lantaran dalam kerja Danantara juga bertujuan untuk fund raising atau menggalang dana investasi.

    “Kedua, kalau dia fund raising, ataupun put option kan di pasar modal, salah satu itu akan menghidupkan pasar,” tutur Iman.

    (hns/hns)

  • Bos OJK Bicara Kondisi Ekonomi RI Usai Serangan Tarif Impor Trump

    Bos OJK Bicara Kondisi Ekonomi RI Usai Serangan Tarif Impor Trump

    Jakarta –

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar merespons perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat
    (AS) Donald Trump. Kebijakan Donald Trump tersebut juga berlaku buat produk asal Indonesia yang terkena tarif impor 32%.

    Menurut Mahendra secara fundamental perekonomian Indonesia siap menghadapi tarif tinggi AS. Presiden Prabowo Subianti juga telah melakukan pembahasan untuk negosiasi dengan AS untuk menciptakan kebijakan yang saling menguntungkan.

    “Terkait dengan perkembangan pengenaan tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika, dari Presiden Trump, Indonesia sangat siap. Saya lihat, merespons dengan yang terbaik ya menurut saya yang dapat dilakukan oleh Indonesia,” kata Mahendra ditemui wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Mahendra menilai kondisi perekonomian domestik mencatat pertumbuhan yang baik seperti neraca perdagangan yang tercatat surplus.

    Selain itu, Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi bagi ekosistem investasi. Bahkan, memiliki peluang memperluas pasar ekspor sambil terus memperhatikan regulasi anti-dumping untuk menjaga pasar domestik.

    “Jadi sangat sangat sangat kuat sangat solid dan jelas respon yang akan diambil oleh Indonesia dan saya harap ini juga memberikan pesan yang sama jelasnya dan sama sama detailnya kepada mereka yang juga melakukan perdagangan ataupun memiliki saham yang listed di Bursa (BEI) karena kalau dengar tadi, maka apa yang kita lakukan dalam konteks itu tadi mestinya akan bisa kita respon dengan cepat dan tepat,” ungkapnya.

    Di sisi lain Mahendra menilai tarif yang tinggi tidak akan berdampak langsung pada risiko kredit perbankan. Ia pun meminta para pelaku pasar tidak khawatir dengan hal tersebut sepanjang menerapkan mitigasi risiko yang tepat.

    “Jadi dalam konteks itu masih terlalu awal melihatnya. Tapi kalau cara pandang dan pengukurannya demikian, sebenarnya tidak terlihat akan ada dampak yang real hanya memang karena ini baru memang mesti dilihat dalam beberapa waktu tapi itu satu kalau terkena secara menyeluruh,” jelasnya.

    (hns/hns)

  • Pilih Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump, Ini Strategi Indonesia

    Pilih Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump, Ini Strategi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi diplomatik dalam merespons kebijakan tarif impor Donald Trump yang mulai Belaku Rabu (9/4/2025).

    Alih-alih membalas dengan tarif serupa, Indonesia menyiapkan strategi diplomasi ekonomi demi menjaga stabilitas dan kepentingan jangka panjang.

    Strategi Responsif dan Diplomatis

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pendekatan ini dilakukan demi merumuskan solusi win-win bagi kedua negara.

    “Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan impor dan investasi dari AS,” ujar Airlangga dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) secara virtual, Minggu (6/4/2025).

    Pemerintah menilai pentingnya menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, terlebih menghadapi tekanan terhadap sektor padat karya berorientasi ekspor, seperti apparel dan alas kaki.

    Produk Dikecualikan dari Tarif

    Meski tarif impor Trump mulai diberlakukan, terdapat sejumlah pengecualian atas produk yang dinilai strategis, antara lain:
    1. Produk medis dan kemanusiaan (50 USC 1702 (b)).
    2. Produk baja, aluminium, dan otomotif (Section 232).
    3. Tembaga, semikonduktor, farmasi, produk kayu, bullion, energi dan mineral langka.

    Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan asosiasi industri dan pemangku kepentingan lainnya. Forum konsultasi dengan pelaku industri dijadwalkan pada Senin (7/4/2025) untuk menghimpun masukan dari sektor ekspor.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang, terutama sektor padat karya,” tegas Airlangga.

    Alternatif Pasar Baru: Eropa

    Tidak hanya fokus pada AS, Pemerintah juga melihat peluang dari pembukaan pasar Eropa. Menurut Airlangga, Eropa adalah pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah Tiongkok dan AS.

    “Kita dorong alternatif market yang lebih besar,” imbuhnya.

    Rakortas ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lebaga terkait, seperti:
    1. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
    2. Menteri Keuangan Sri Mulyani
    3. Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani
    4. Menteri Perdagangan Budi Santoso
    5. Ketua OJK Mahendra Siregar

    Pemerintah menegaskan pentingnya pendekatan yang responsif, inklusif, dan berbasis kajian fiskal mendalam terkait tarif impor Trump. Hal itu bertujuan agar setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan daya tahan APBN.

  • Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

    Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Merespons tarif “timbal balik” ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia menegaskan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2024).

    Selain itu Pemerintah juga memperhatikan potensi dampak kebijakan tarif terhadap industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

    Pemerintah mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

    (hsy/hsy)

  • AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

    Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

    Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.

    Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. 

    Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. 

    Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

    Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.

    Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

  • Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat angkat bicara terkait tidak adanya Duta Besar (Dubes) Indonesia di Amerika Serikat (
    AS
    ) selama hampir dua tahun terakhir.
    Roy menekankan, penunjukan dubes merupakan hak prerogatif Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Sesuai UUD, penunjukan duta besar untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujar Roy kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).
    Hanya saja, menurut Roy, tidak ada yang aneh dengan tidak terisinya sebuah pos dubes.
    Sebab, mekanisme di KBRI setempat akan berjalan seperti biasa, dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) atau Chargé d’Affaires.
    “Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI,” imbuhnya.
    Diketahui, kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia.
    Rupanya, posisi Duta Besar yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat, sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Saat ini, posisi
    Dubes Indonesia
    untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A.
    Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian, pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir, pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebijakan
    tarif impor
    yang diumumkan Presiden
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) Donald
    Trump
    membuka fakta lain terkait
    Indonesia
    . Rupanya, posisi
    Duta Besar
    yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Diketahui, saat ini posisi
    Dubes
    Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023. Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Adapun Rosan pada pemerintahan Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    Hal tersebut pun disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho.
    Menurutnya, kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC menyebabkan Indonesia tak memiliki representasi di sana.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Indonesia dan OJK Rapat Bareng Bahas Ekonomi RI, Ada Apa?

    Bank Indonesia dan OJK Rapat Bareng Bahas Ekonomi RI, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai bahwa langkah tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua lembaga menilai bahwa kondisi ekonomi Tanah Air tetap terjaga baik ke depannya.

    “Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang terjaga dengan tingkat permodalan yang tinggi dan pengendalian risiko yang memadai,” kata BI dan OJK dalam keterangan resmi, Jumat (28/3/2025).

    Lebih lanjut, BI dan OJK melakukan koordinasi yang meliputi berbagai aspek, yakni kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, hingga inovasi teknologi sektor keuangan.

    Selain itu, kerja sama juga mencakup peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, perlindungan data, informasi, dan ketahanan siber, serta terkait kelembagaan dan sumber daya. 

    Dalam rapat koordinasi yang berlangsung Senin (24/3/2025), BI dan OJK memperluas sinergi dalam berbagai hal seperti akselerasi proses perizinan/persetujuan terintegrasi pada sektor jasa keuangan.

    Untuk mendukung akselerasi tersebut, BI dan OJK telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan proses perizinan/persetujuan, serta akan melakukan piloting perizinan/persetujuan online secara terintegrasi terhadap bank, baik yang terkait dengan kelembagaan, produk, maupun aktivitas lembaga jasa keuangan.

    Selain itu, sinergi juga dilakukan mengenai pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Hal ini mencakup transisi pengakhiran publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada 31 Desember 2025 dan penggunaan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai pengganti JIBOR, pengaturan dan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) SBN, hingga pendalaman pasar sekuritisasi aset.

    Terdapat pula sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital; serta kerja sama ketahanan dan keamanan siber antara BI dan OJK. Hal ini beriringan dengan kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.

    “Ke depan, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga,” pungkas keterangan tersebut.

  • BI dan OJK komitmen jaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian

    BI dan OJK komitmen jaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian

    Kondisi ekonomi yang stabil dan sektor keuangan yang berdaya tahan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi BI dan OJK

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pernyataan bersama, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya pada Senin (24/3), BI dan OJK menyelenggarakan rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner OJK. Rapat menilai stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.

    Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang terjaga dengan tingkat permodalan yang tinggi dan pengendalian risiko yang memadai.

    “Kondisi ekonomi yang stabil dan sektor keuangan yang berdaya tahan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi BI dan OJK yang sudah terjalin dengan baik dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga,” tulis pernyataan bersama BI dan OJK.

    Kerja sama dan koordinasi BI dan OJK tersebut mencakup seluruh fungsi strategis yang beririsan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kedua lembaga.

    BI dan OJK pun akan melanjutkan kerja sama dan koordinasi pada area-area strategis dan prioritas.

    Pertama, akselerasi proses perizinan atau persetujuan terintegrasi sektor jasa keuangan yang akan dilakukan melalui simplifikasi dari aspek persyaratan, standardisasi proses bisnis, serta digitalisasi proses perizinan dan/atau persetujuan melalui sistem terintegrasi.

    Untuk mendukung akselerasi tersebut, BI dan OJK telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan proses perizinan/persetujuan, serta akan melakukan piloting perizinan/persetujuan online secara terintegrasi terhadap bank, baik yang terkait dengan kelembagaan, produk, maupun aktivitas lembaga jasa keuangan.

    Kedua, sinergi kebijakan dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Terkait hal ini, kedua pihak berkoordinasi dalam transisi pengakhiran publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada 31 Desember 2025 dan penggunaan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai pengganti JIBOR, serta koordinasi dalam pengembangan domestic benchmark reform ke depan.

    Kemudian, koordinasi juga dilakukan dalam hal pengaturan dan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) SBN sebagai transaksi yang memiliki karakteristik pasar uang dan pasar modal, serta koordinasi dalam implementasi infrastruktur pasar uang dan pasar valas.

    BI dan OJK juga bersinergi untuk pendalaman pasar sekuritisasi aset melalui dukungan penguatan ekosistem dan regulasi terkait penerbitan dan likuiditas transaksi sekuritisasi aset, dalam rangka mendukung pembiayaan untuk sektor prioritas, termasuk pada sektor perumahan.

    Ketiga, sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital.

    Keempat, kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen.

    Terakhir atau kelima, BI dan OJK bekerja sama untuk ketahanan dan keamanan siber yang diimplementasikan melalui sinergi pemantauan, pengawasan dan/atau pemberian rekomendasi penanganan insiden siber di sektor keuangan dalam koordinasi Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS-SK),

    Implementasi ketahanan dan keamanan siber juga dilakukan melalui peningkatan resiliensi siber sektor keuangan secara kolektif serta perumusan peta jalan pelindungan infrastruktur informasi vital (IIV) di sektor keuangan.

    Ke depan, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

    Sinergi kebijakan BI dan OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan kementerian/lembaga terkait juga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sektor keuangan, serta mendorong intermediasi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan Program Astacita Pemerintah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025