Tag: Mahendra Siregar

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Jakarta

    Para Bos Bank BUMN hari ini, Jumat (21/3/2025), dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana, Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Prabowo bank-bank BUMN dapat tugas untuk melakukan percepatan inklusivitas keuangan atau angka melek keuangan di Indonesia.

    Airlangga memaparkan sejauh ini masyarakat Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan mencapai 89%. Namun Prabowo ingin agar angka itu bisa jadi lebih tinggi.

    “Jadi jelaskan terkait literasi keuangan. Maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Airlangga Prabowo memberikan tugas khusus kepada bank-bank BUMN untuk mendorong literasi keuangan.

    “Bank BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan. Ini ke arah literasi keuangan ditingkatkan capaiannya,” sebut Airlangga.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat soal perluasan akses keuangan atau inklusivitas keuangan di tengah masyarakat Indonesia

    Para pejabat di Kabinet Merah Putih merapat ke Istana, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Beberapa direktur utama bank-bank BUMN juga hadir di Istana. Mulai dari Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar.

    (hal/hns)

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Minta Maksimalkan Penerimaan Negara

    Presiden Prabowo Minta Maksimalkan Penerimaan Negara

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk memaksimalkan penerimaan negara.

    “(Presiden minta) memaksimalkan penerimaan negara,” ujar Airlangga usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Maret dilansir ANTARA.

    Airlangga mengatakan rapat terbatas tersebut fokus membahas tentang penerimaan negara secara keseluruhan, termasuk pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan sektor lainnya.

    Namun Airlangga tidak membeberkan rinci arahan Presiden tentang upaya memaksimalkan penerimaan negara tersebut.

    “Penerimaan negara, itu ke Bu Menteri Keuangan,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan rapat terbatas tersebut membahas upaya meningkatkan penerimaan negara, termasuk melalui peningkatan rasio pajak.

    Sri Mulyani menekankan pentingnya intensifikasi dan perbaikan administrasi untuk mencapai target tersebut.

    “Mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi,” ucap dia.

    Terkait keinginan pemerintah untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tengah berupaya melakukan berbagai langkah strategis.

    “Kita upayakan beberapa langkah yang sedang dilakukan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah menteri yang telah hadir diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Berikutnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

  • Prabowo Panggil Airlangga-Sri Mulyani ke Istana, Bahas Penerimaan Negara

    Prabowo Panggil Airlangga-Sri Mulyani ke Istana, Bahas Penerimaan Negara

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri-menterinya hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Pertemuan itu membahas soal penerimaan negara.

    Pantauan detikcom, Kamis (20/3/2025) sore, sejumlah menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wamenkeu Anggito Abimanyu dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar. Mereka terlihat baru meninggalkan Istana sekitar pukul 19.15 WIB.

    “(Membahas soal) penerimaan negara. Itu ke Bu Menteri Keuangan,” kata Airlangga.

    Airlangga sempat ditanya apakah pertemuan itu juga membahas anjloknya IHSG beberapa waktu lalu. Dia menyebutkan ihwal yang dibahas ialah fokus pada penerimaan negara.

    “Pajak, masalah pajak, PNBP. Ya semua, pajak, PNBP, royalti, dan yang lain,” kata dia.

    Airlangga mengatakan Prabowo juga memberikan arahan kepada para menteri yang hadir. Dia meminta agar penerimaan negara terus dimaksimalkan.

    (fca/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sore-sore Prabowo Panggil Sejumlah Pejabat Ekonomi ke Istana, Bahlil: Nonton Bola – Halaman all

    Sore-sore Prabowo Panggil Sejumlah Pejabat Ekonomi ke Istana, Bahlil: Nonton Bola – Halaman all

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya untuk menyaksikan pertandingan Sepakbola antara Australia vs Indonesia.

    Tayang: Kamis, 20 Maret 2025 17:22 WIB

    Tribunnews.com/Taufik Ismail

    PRABOWO PANGGIL MENTERI – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, (20/3/2025). Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga bidang Ekonomi mendatangi Istana Kepresidenan. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga bidang Ekonomi mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, (20/3/2025).

    Mereka yang datang diantaranya, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dan lainnya.

    Rosan mengatakan kedatangannya untuk rapat. Hanya saja ia tidak menjelaskan lebih jauh rapat terkait apa yang akan diikuti.

    “Dipanggil untuk rapat,” katanya.

    Hal yang sama disampikan oleh Airlangga, Ateh, dan lainnya. Mereka mengatakan datang ke istana untuk rapat.

    Sementara itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya untuk menyaksikan pertandingan Sepakbola antara Australia vs Indonesia.

    “Nonton bola. Nonton bola,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Prabowo panggil sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana sore ini

    Prabowo panggil sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana sore ini

    “Dipanggil rapat,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Sore.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Kamis, sejumlah menteri yang telah hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Berikutnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    “Dipanggil rapat,” ucap Rosan singkat.

    Sementara itu, baik Sri Mulyani maupun Meutya Hafid mengatakan akan memberikan keterangan setelah selesai rapat terbatas.

    “Nanti habis rapat ya,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pada Rabu (19/3), Prabowo juga memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi, yakni Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ke Istana Kepresidenan.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fitch Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia, OJK: Kepercayaan Global terhadap Ekonomi RI Kembali Terbukti – Page 3

    Fitch Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia, OJK: Kepercayaan Global terhadap Ekonomi RI Kembali Terbukti – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebutkan pengumuman Fitch Ratings yang kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada ‘BBB’ dengan outlook stabil merupakan bukti keyakinan global terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

    “Penegasan peringkat kredit Indonesia tersebut mencerminkankeyakinan global terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas sektorkeuangan yang terjaga dengan baik, didukung oleh kredibilitas kebijakan dan bauran sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah, OJK, dan pemangku kepentingan terkait,” kata Mahendra, dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Dia menuturkan, OJK senantiasa berupaya memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif guna mendukung program prioritas pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Upaya itu dilakukan melalui empat program prioritas 2025, yaitu: penguatan kapasitas sektor jasa keuangan (SJK) dan penguatan pengawasan, optimalisasi kontribusi SJK mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah, pengembangan SJK untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. 

    Adapun sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus memperkuat sinergi kebijakan guna menjagastabilitas sistem keuangan dan terus memperkuat koordinasikebijakan dengan Pemerintah guna mendorong pertumbuhanekonomi sejalan dengan program Asta Cita.

    Fitch Ratings kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada ‘BBB’ dengan Outlook stabil.

    “Peringkat yang dipertahankan tersebut mencerminkan optimisme Fitch terhadap fundamental ekonomi Indonesia, khususnya prospekpertumbuhan jangka menengah yang solid dan kebijakan fiskal yang tetap terkendali,” ujarnya.

    Dalam laporannya, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,0 persen pada tahun 2025, didorong oleh permintaan omestic yang kuat, belanja publik untuk proyek bantuansosial dan infrastruktur, serta investasi swasta yang tetap positifdengan berkurangnya ketidakpastian kebijakan pasca pemilu 2024, serta hilirisasi yang terus berlanjut.

     

     

     

  • Ketua OJK: Peringkat Fitch Ratings bukti kepercayaan ke ekonomi RI

    Ketua OJK: Peringkat Fitch Ratings bukti kepercayaan ke ekonomi RI

    Penegasan peringkat kredit Indonesia tersebut mencerminkan keyakinan global terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan yang terjaga dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebutkan pengumuman Fitch Ratings yang kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada ‘BBB’ dengan Outlook ‘Stabil’ merupakan bukti kepercayaan global terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

    “Penegasan peringkat kredit Indonesia tersebut mencerminkan keyakinan global terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan yang terjaga dengan baik, didukung oleh kredibilitas kebijakan dan bauran sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah, OJK, dan pemangku kepentingan terkait,” kata Mahendra di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebut OJK senantiasa berupaya memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif guna mendukung program prioritas pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun upaya itu dilakukan melalui empat program prioritas 2025, di antaranya penguatan kapasitas sektor jasa keuangan (SJK) dan penguatan pengawasan dan optimalisasi kontribusi SJK mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah.

    Selain itu, pengembangan SJK untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.

    Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita.

    Fitch Ratings kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada ‘BBB’ dengan Outlook ‘Stabil’.

    Adapun peringkat yang dipertahankan tersebut mencerminkan optimisme Fitch terhadap fundamental ekonomi Indonesia, khususnya prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid dan kebijakan fiskal yang tetap terkendali.

    Dalam laporannya, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,0 persen pada 2025, didorong oleh permintaan domestik yang kuat, belanja publik untuk proyek bantuan sosial dan infrastruktur, serta investasi swasta yang tetap positif dengan berkurangnya ketidakpastian kebijakan pasca Pemilu 2024, serta hilirisasi yang terus berlanjut.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025