Xcloud.id

Tag: Mahendra Siregar

  • Purbaya Siap Beri Insentif ke Investor Pasar Modal, Tapi Ada Syaratnya

    Purbaya Siap Beri Insentif ke Investor Pasar Modal, Tapi Ada Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan waktu enam bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membersihkan pasar saham dari pelaku praktik saham gorengan. Apabila situasi sudah terkendali, maka dia bisa mempertimbangkan insentif maupun keringanan pajak bagi investor di pasar modal. 

    Pada acara Financial Forum yang diselenggarakan di BEI, Jakarta, Rabu (3/1/2025), Purbaya ditanya apabila adanya peluang bagi pemerintah memberikan insentif pada investor pasar modal. Insentif itu berupa pengurangan pajak kupon obligasi melalui reksadana. 

    Purbaya mengakui bahwa selalu ada dinamika dalam pembahasan pemberian insentif berupa keringanan hingga pengecualian pajak di internal Kemenkeu. Hal itu kendati dia menginginkan sektor swasta bisa bergerak leluasa. 

    “Kalau saya ngomong sama orang pajak saya, pasti enggak setuju. Sama orang anggaran saya pasti enggak setuju, tetapi gini, kami maunya sektor swasta bergerak. Investor swasta, retail, masuk ke sana. Yang paling penting anda untung dan enggak kejebak tukang goreng saham dan lain-lain,” ujarnya, Rabu (3/12/2025). 

    Menurut Purbaya, pemerintah tidak menutup peluang untuk memberikan insentif itu selama OJK hingga BEI bisa membersihkan pasar saham dari pemain saham gorengan. Hal ini sudah menjadi sorotan Purbaya dan disampaikannya secara terbuka beberapa waktu lalu. 

    Mantan ekonom Danareksa itu menilai, investor retail akan otomatis terlindungi apabila situasi di pasar saham sudah terkendali. Dia memandang bahwa situasi dan kondisi bisa memburuk apabila investor masuk ke pasar saham yang belum kondusif. 

    Purbaya lalu menjanjikan berbagai insentif apabila OJK dan BEI bisa membersihkan pasar saham dari hal tersebut.

    “Dalam waktu enam bulan ke depan, kalau ada yang ditangkap-tangkap atau dihukum tukang goreng saham, kami akan kasih insentif dengan cepat supaya nanti [investor] retail yang masuk ke pasar saham langsung maupun lewat reksadana untungnya clear dan masuk pasar yang fair. Enggak pinter pun enggak akan ketipu,” terangnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar memastikan pihaknya selalu melakukan penindakan secara berkala termasuk bagi mereka yang melanggar aturan di pasar saham. Dia menyebut OJK secara berkala memberikan sanksi maupun denda (penalties) tidak terkecuali bagi pemain saham gorengan di bursa. 

    “Kami laporkan setiap bulan siapa yang kena sanksi dan penalti, berapa besarannya, tentu ada isu transparansi terhadap penindakan maupun kecurigaan,” jelasnya. 

  • Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI mengkaji insentif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Insentif yang diminta OJK berupa keringanan pajak.

    Hal ini diungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran direksi BEI dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Insentif ini diperlukan untuk meningkatkan pendalaman di pasar modal.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ungkap Mahendra dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Pendalaman pasar masih diupayakan OJK dan BEI, salah satunya dengan meningkatkan saham beredar atau free float di pasar modal. Komisi XI mengusulkan peningkatan free float menjadi 30%.

    Mahendra menjelaskan, saat ini struktur free float berada di kisaran 23%. Struktur ini menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara di kawasan. Menurutnya, kondisi ini membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada emiten-emiten yang besar.

    “Untuk itu OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, Initial Free Float dan Continuous Free Float. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif,” pungkasnya.

    Syarat Insentif Pasar Modal dari Purbaya

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak lantas diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (ahi/ara)

  • Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.

    Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.

    Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.

    Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.

    Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

    (shc/hns)

  • Financial Health Jadi Benteng Baru Lawan Kejahatan Keuangan

    Financial Health Jadi Benteng Baru Lawan Kejahatan Keuangan

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan program financial health atau kesehatan keuangan tidak hanya berfokus pada literasi dan akses keuangan, tetapi juga berperan sebagai benteng baru untuk melindungi masyarakat dari kejahatan finansial.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut perlindungan dari aktivitas keuangan ilegal sebagai salah satu pilar utama dalam strategi nasional memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

    “Apa yang kita lakukan untuk melakukan upaya-upaya mencegah terjadinya transaksi kejahatan yang dilakukan berbagai pihak tidak bertanggungjawab maupun bagaimana itu terjadi kita bisa melakukan pemulihan. Dari dana yang kemudian dimanipulasi dan dirugikan tadi, ini esensinya tadi,” kata Mahendra dalam National Financial Health Event, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Menurut Mahendra, banyak masyarakat yang masih mudah terjebak penipuan finansial, manipulasi dana, hingga tawaran investasi bodong karena belum memiliki tingkat kepercayaan diri dan ketahanan keuangan yang memadai.

    “Bagaimana menghadapi berbagai tawaran dari kegiatan keuangan ilegal yang tidak memenuhi izin dan merugikan, itu bagian keempat bagaimana memiliki kehidupan keuangan yang penuh percaya diri,” ujarnya.

    OJK menilai, pendekatan kesehatan keuangan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, mulai dari mengenali risiko hingga mengetahui langkah pemulihan bila sudah menjadi korban.

    Konsep Financial Health Jadi Benteng Baru

    Mahendra menjelaskan langkah penguatan benteng perlindungan ini turut didukung oleh kerangka regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang P2SK, yang memuat berbagai ketentuan terkait pencegahan dan penanganan kejahatan finansial. 

    Namun, OJK menilai implementasi di lapangan harus lebih terintegrasi dan menyatu dalam satu ekosistem besar yang berorientasi pada kesehatan keuangan masyarakat. Di sinilah konsep financial health diharapkan menjadi navigasi baru.

    “Namun, dalam perkembangannya ada tiga pilar lain yang juga sebenarnya dalam Undang-undang P2SK ada tetapi tidak diintegrasikan secara terpadu seperti ini menjadi satu rumah menuju financial health,” ujarnya.

     

  • Belajar dari Ratu Maxima, Bos OJK Ingin Terapkan Konsep Kesehatan Keuangan di Indonesia

    Belajar dari Ratu Maxima, Bos OJK Ingin Terapkan Konsep Kesehatan Keuangan di Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ratu Maxima dari Belanda mendorong adopsi konsep baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat, yakni financial health atau kesehatan keuangan.  Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan istilah ini relatif baru bagi Indonesia, tetapi memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekadar inklusi dan literasi keuangan yang selama ini menjadi fokus pemerintah.

    “Yang biasa kenal selama ini adalah inklusi keuangan dan literasi keuangan. Tetapi pendalaman berdasarkan pengalaman yang begitu banyak dilakukan oleh ibu Ratu, terlihat bahwa esensi yang lebih penting lagi adalah kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan,” kata Mahendra dalam National Financial Health Event, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Menurut Mahendra, pengalaman global Ratu Maxima yang merupakan penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan menunjukkan kesehatan keuangan rumah tangga berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

    “Ini adalah hal yang baik untuk kita pelajari dan kita bertumbuh terus, ini yang kita butuhkan. Kita belajar dari yang terbaik secara internasional, Queen Maxima ini utusan dan penasehat khusus dari Sekjen PBB yang ditugaskan untuk ini,” ujarnya.

    Konsep ini mencakup tidak hanya akses ke layanan keuangan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mengelola risiko, mempersiapkan masa depan, dan terlindungi dari kegiatan keuangan ilegal. 

    OJK melihat gagasan financial health sebagai kerangka besar yang dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional melalui pendekatan yang lebih menyeluruh.

    4 Pilar Utama

    Mahendra menegaskan, empat pilar utama menjadi dasar dari financial health yakni inklusi keuangan, ketahanan terhadap financial shock, kesiapan pensiun, dan perlindungan dari keuangan ilegal. 

    Pilar-pilar ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang P2SK, namun belum disatukan dalam satu kerangka terpadu seperti yang kini sedang dipersiapkan.

    “Dalam perkembangannya ada tiga pilar lain yang juga sebenarnya dalam Undang-undang P2SK ada tetapi tidak diintegrasikan secara terpadu seperti ini menjadi satu rumah menuju financial health,” ujarnya.

     

  • Financial Health Jadi Benteng Baru Lawan Kejahatan Keuangan

    Bos OJK Beberkan Empat Pilar Kesehatan Keuangan

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya pembangunan financial health atau kesehatan keuangan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut konsep ini menjadi perhatian utama dalam kunjungan Ratu Maxima dari Belanda, selaku penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan. Menurut dia, kesehatan keuangan jauh lebih luas dibanding inklusi dan literasi yang selama ini menjadi indikator umum.

    “Ini yang menjadi tujuan dari kedatangan Ratu Maxima dari Belanda mengenai bagaimana kita membangun financial health atau kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan. Memang untuk Indonesia ini relatif masih baru istilahnya kesejahteraan keuangan atau kesehatan keuangan,” kata Mahendra dalam National Financial Health Event, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Mahendra menjelaskan, gagasan tersebut menekankan bagaimana kondisi keuangan rumah tangga berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan nasional. Konsep ini juga dinilai relevan untuk menjawab tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

    “Berdasarkan pengalaman yang begitu banyak dilakukan oleh ibu Ratu, terlihat bahwa esensi yang lebih penting lagi adalah kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan seseorang, terutama rumah tangga terhadap kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa dan negara,” ujarnya.

    OJK melihat, Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya memberikan akses ke layanan keuangan. Dengan empat pilar utama, financial health disusun sebagai kerangka besar untuk memastikan masyarakat bukan hanya mampu mengakses layanan keuangan, tetapi juga tangguh menghadapi risiko dan memiliki rencana jangka panjang.

  • OJK perluas literasi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    OJK perluas literasi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Manokwari (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas untuk pemerataan pembangunan ekonomi.

    Hal itu bertujuan agar masyarakat, terutama pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.

    “Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi,” kata dia.

    Ia menjelaskan perluasan program edukasi dan literasi keuangan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, dan akses pembiayaan.

    Keberadaan Kantor OJK Papua Barat di Manokwari dengan cakupan wilayah kerja hingga Papua Barat Daya bertujuan memastikan setiap program edukasi dan literasi layanan keuangan berjalan lebih terarah.

    “Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan tentang optimalisasi program edukasi dan sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat sehingga dapat terhindar dari praktik keuangan yang tidak sehat.

    Penguatan literasi keuangan juga menjadi upaya preventif meminimalkan maraknya penawaran investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang berpotensi merugikan masyarakat.

    “Kalau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan semakin baik, maka tingkat inklusi juga terus tumbuh,” kata Mahendra.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap, OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan karena akan menentukan arah keberlanjutan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.

    Selain itu, akses produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas kredit karena membantu pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama,” ucap dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK Pastikan Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Tekanan Global

    OJK Pastikan Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Tekanan Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia tetap terjaga hingga Oktober 2025 meski perekonomian global tengah dilanda perlambatan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hasil asesmen internal menunjukkan sistem keuangan Indonesia masih solid dengan indikator fundamental yang stabil.

    “Rapat dewan komisioner bulanan OJK untuk Oktober 2025 menyimpulkan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga,” ujar Mahendra dalam konferensi pers hasil RDKB Oktober 2025 di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Mahendra menjelaskan, ketahanan sektor keuangan Indonesia terjaga di tengah tekanan global, terutama akibat pelemahan aktivitas industri di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

    Di AS, kondisi pasar tenaga kerja mulai melemah, sementara sejumlah perusahaan besar menghadapi risiko gagal bayar di tengah ketidakpastian fiskal dan ancaman government shutdown.

    “Pasar tenaga kerja yang mulai tertekan, berlanjutnya government shutdown serta default beberapa perusahaan menjadi perhatian pasar. Pada sisi lain, Bank Sentral AS, The Fed, dinilai akan lebih akomodatif dengan menurunkan suku bunga kebijakan,” kata Mahendra.

    Sementara di Tiongkok, konsumsi domestik belum pulih sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 tercatat melambat, dengan penjualan ritel dan aktivitas properti yang masih menurun.

    “Ini mengindikasikan masih lemahnya permintaan domestik di ekonomi Tiongkok,” ujarnya.

    Meski ekonomi global melambat, Mahendra menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pada kuartal III 2025, ekonomi nasional tumbuh solid di level 5,04%, sementara purchasing managers index (PMI) manufaktur masih berada di zona ekspansi.

    “Ekonomi kita masih solid, tetapi permintaan domestik perlu terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan,” ujarnya.

    Mahendra menjelaskan, moderasi inflasi inti, meningkatnya kepercayaan konsumen, serta tren positif pada indikator, seperti penjualan ritel, semen, dan kendaraan menjadi faktor yang perlu terus dijaga.

    Untuk itu, OJK berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif agar sektor jasa keuangan dapat berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “OJK berkomitmen mendukung optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam pertumbuhan nasional antara lain melalui perluasan akses pembiayaan,” tegas Mahendra.
     

  • OJK: Kredit Rumah Tangga Kuartal III 2025 Lebih Baik dari Sebelum Pandemi

    OJK: Kredit Rumah Tangga Kuartal III 2025 Lebih Baik dari Sebelum Pandemi

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti pertumbuhan kredit perbankan ke sektor rumah tangga yang melemah pada kuartal III 2025.

    Mahendra mengungkapkan, kredit rumah tangga pada akhir bulan kesembilan tahun ini tumbuh sekitar 7,74 persen.

    Meskipun angka tersebut turun dibanding kuartal II 2025 maupun secara tahunan ketimbang periode sama di 2024, namun ia mengklaim bahwa laju konsumsi rumah tangga itu masih lebih tinggi dibanding catatan sebelum pandemi Covid-19.

    “Memang dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 10,38 persen menunjukkan angka yang lebih rendah. Namun kalau dibandingkan dengan angka pra pandemi di tahun 2019 dan sebelumnya yang tumbuh di bawah 7 persen yaitu 6,59 persen, maka angka sampai kuartal III 2025 yang 7,74 persen itu lebih tinggi dibandingkan sebelum pra pandemi,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

    Lebih lanjut, Mahendra turut mengingatkan kenaikan tingkat kredit bermasalah, atau non performing loan (NPL) dari kredit konsumsi, khususnya terkait risiko kredit rumah tangga.

    “Di sisi lain, untuk risiko kredit sektor konsumsi rumah tangga cenderung sedikit meningkat, dengan NPL berposisi 2,53 persen per September,” ungkap dia.

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka itu sejalan dengan perkiraan pemerintah yang juga berada di kisaran 5%.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 pada Rabu (5/11/2025) esok.

    Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

    Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

    Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

    “Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

    Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

    Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

    Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

    Proyeksi Ekonomi Purbaya

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

    Adapun konferensi pers hasil rapat KSSK itu dihadiri oleh Purbaya, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu.