Xcloud.id

Tag: Mahathir Mohamad

  • Patah Tulang Akibat Jatuh, Mahathir Mohamad Jalani Fisioterapi Tanpa Pembedahan

    Patah Tulang Akibat Jatuh, Mahathir Mohamad Jalani Fisioterapi Tanpa Pembedahan

    JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dikabarkan menjalani fisioterapi tanpa pembedahan, setelahmengalami patah tulang pinggul akibat terjatuh di kediamannya.

    Keputusan menjalani fisioterapi tanpa pembedahan diambil atas saran para ahli dan dokter spesialis.

    “Setelah berkonsultasi dengan para dokter spesialis dari IJN, HUKM, dan HKL, diputuskan terapi fisioterapi tanpa pembedahan merupakan pilihan terbaik bagi beliau,” kata sekretaris pribadi Mahathir, Sufi Yusoff dalam keterangan kepada wartawan, yang diterima di Genting, Malaysia, Sabtu, 10 Januari dilansir ANTARA.

    Sufi menyampaikan dengan mempertimbangkan faktor usia Tun M yang saat ini 100 tahun, proses pemulihan ini diperkirakan akan memerlukan waktu yang cukup lama.

    Menurutnya, pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak yang senantiasa mendoakan kesehatan dan kesembuhan Tun M.

    “Untuk sementara waktu, Tun Dr. Mahathir tidak diizinkan menerima kunjungan, kecuali dari keluarga terdekat,” ujarnya.

  • Mahathir Mohamad Patah Tulang Pinggul, Tapi Tak Akan Dioperasi

    Mahathir Mohamad Patah Tulang Pinggul, Tapi Tak Akan Dioperasi

    Kuala Lumpur –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, yang berusia 100 tahun mengalami patah tulang pinggul, setelah insiden jatuh di rumah karena usianya. Namun, Mahathir tidak akan menjalani operasi, yang dinilai “bukan opsi yang baik”.

    Mahathir mengalami sejumlah masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, dan sebelumnya dirawat di rumah sakit karena kelelahan setelah perayaan piknik untuk ulang tahunnya yang ke-100 pada Juli tahun lalu.

    Pada Selasa (6/1) kemarin, menurut ajudannya Sufi Yusoff, Mahathir dibawa dalam keadaan sadar dengan ambulans ke Institut Jantung Nasional di Kuala Lumpur, setelah jatuh di rumahnya.

    Dituturkan Sufi, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2026), bahwa dokter memastikan adanya patah tulang di pinggul bagian kanan dan mantan PM itu diperkirakan akan tetap berada di rumah sakit “selama beberapa minggu ke depan untuk perawatan dan observasi”.

    Anak laki-laki Mahathir, Mukhriz, mengatakan pada Rabu (7/1) bahwa ayahnya terjatuh di dalam rumah setelah melakukan jalan ringan dilakukan setiap hari.

    “Terutama mengingat usianya yang kini telah mencapai 100 tahun… oleh karena itu, operasi bukanlah opsi yang baik,” tutur Mukhriz dalam sebuah video yang diunggah ke grup chat WhatsApp partai politiknya.

    “Oleh karena itu, kami telah disarankan oleh spesialis rumah sakit agar beliau menjalani proses rehabilitasi standar, yang akan memakan waktu,” ucapnya.

    “Tujuannya, tentu saja, adalah agar beliau kembali ke kondisi kesehatannya yang biasa dan dapat terus menjalankan tugasnya seperti yang telah beliau lakukan selama ini,” sebut Mukhriz dalam pernyataannya.

    Mukhriz juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyampaikan ucapan-ucapan baik dan doa, serta meminta agar privasi tetap dijaga.

    “Saya memohon kepada semua orang untuk memberikan Tun Mahathir ruang untuk beristirahat dan pulih sepenuhnya,” katanya.

    Putri Mahathir, dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Bernama, mengatakan bahwa cedera ayahnya “serius tetapi tidak berbahaya”.

    “Ayah baik-baik saja, tetapi patah tulang pinggul selalu menyakitkan terlepas dari usia Anda. Pada usia 100 tahun, jatuh atau patah tulang apa pun akan terasa buruk… jadi butuh waktu untuk sembuh,” tuturnya.

    Lihat juga Video Mahathir Mohamad: Sekarang Saya Sudah Pulih

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Genap 100 Tahun, Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Dilarikan ke RS Akibat Patah Tulang Pinggul

    Genap 100 Tahun, Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Dilarikan ke RS Akibat Patah Tulang Pinggul

    GELORA.CO – Kabar mengejutkan datang dari kancah politik Malaysia. Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia yang kini genap berusia 100 tahun, Tun Dr Mahathir Mohamad, harus dilarikan ke Institut Jantung Negara (IJN) Kuala Lumpur, Selasa (6/1/2026) pagi.

    Tokoh gaek politik Negeri Jiran tersebut dilaporkan terjatuh di kediaman pribadinya sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Akibat insiden ini, Mahathir mengalami cedera serius berupa patah tulang (fracture) pada bagian pinggul kanan.

    Observasi Medis Beberapa Pekan

    Sekretaris pribadi Mahathir, Sufi Yusoff, mengonfirmasi kondisi terkini sang negarawan. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, Mahathir harus menjalani perawatan intensif dalam kurun waktu yang cukup lama.

    “Setelah pemeriksaan medis, telah dipastikan bahwa Tun mengalami patah tulang pinggul kanan,” ujar Sufi kepada awak media di Kuala Lumpur.

    Ia menambahkan, Mahathir diperkirakan akan tetap berada di IJN selama beberapa pekan ke depan untuk proses penyembuhan dan observasi ketat, mengingat usianya yang sudah sangat lanjut.

    Seteru Politik Kirim Doa

    Kabar musibah yang menimpa Mahathir langsung mendapat respons dari Perdana Menteri Malaysia saat ini, Anwar Ibrahim. Meski memiliki sejarah rivalitas politik yang panjang dan dinamis, Anwar bersama istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, menyampaikan simpati mendalam.

    “Saya dan Azizah mendoakan kesehatan dan kesembuhan segera untuk Tun, Insyaallah,” tulis Anwar Ibrahim melalui akun media sosialnya, tak lama setelah kabar tersebut tersiar.

    Riwayat Kesehatan Sang Tun

    Insiden ini menambah daftar riwayat medis Mahathir dalam setahun terakhir. Sebelumnya, politisi senior yang pernah memimpin Malaysia selama dua periode (1981-2003 dan 2018-2020) ini juga sempat dirawat di IJN pada 13 Juli 2025. 

    Kala itu, ia mengalami kelelahan ekstrem hanya tiga hari setelah perayaan ulang tahunnya yang ke-100 pada 10 Juli 2025.

    Kini, publik Malaysia kembali menahan napas, menantikan perkembangan kesehatan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Asia Tenggara tersebut.

  • Terjatuh, Mahathir Mohamad Dilarikan ke RS

    Terjatuh, Mahathir Mohamad Dilarikan ke RS

    Jakarta –

    Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad dilarikan ke rumah sakit (RS) pada hari Selasa (6/1) setelah terjatuh di kediamannya.

    Mahathir yang berumur 100 tahun, telah mengalami sejumlah masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Dia sebelumnya dirawat di rumah sakit karena kelelahan setelah perayaan piknik untuk ulang tahunnya yang ke-100 pada bulan Juli tahun lalu.

    Ajudannya, Sufi Yusoff mengatakan pada hari Selasa (6/1), bahwa Mahathir dibawa ke Institut Jantung Nasional untuk “observasi” setelah jatuh di rumah.

    “Dia sadar. Saya tidak tahu apakah dia akan dirawat atau tidak untuk saat ini. Itu masih terlalu dini untuk dikatakan,” kata Sufi dilansir kantor berita AFP, Selasa (6/1/2026).

    “Ia terjatuh saat berpindah dari satu bagian balkon ke ruang tamu,” kata Sufi, menolak untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi Mahathir.

    Mantan perdana menteri negeri jiran itu sebelumnya telah menjalani operasi bypass untuk masalah jantung.

    Mahathir mencapai usia 94 tahun selama masa jabatan keduanya, dan merupakan pemimpin terpilih tertua di dunia pada saat itu.

    (ita/ita)

  • Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Jakarta –

    Pada tahun 1982 Malaysia bagian barat, Malaysia Semenanjung, memajukan waktu 30 menit untuk menyelaraskan zona waktunya dengan negara bagian Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Kalimantan.

    Perubahan tersebut, yang diperintahkan oleh Perdana Menteri saat itu, Mahathir Mohamad, dipresentasikan sebagai langkah pembangunan dan modernisasi yang akan menyatukan seluruh negara dalam satu waktu yang sama.

    Meskipun demikian, tidak terelakkan matahari terbit sekitar pukul 7 pagi di Malaysia Semenanjung, kira-kira satu jam lebih lambat dibandingkan Malaysia Timur.

    Beberapa orang tua mengeluhkan sedikitnya waktu yang mereka miliki untuk mempersiapkan anak-anak ke sekolah. Mengingat hanya 30 menit dari waktu terbitnya matahari hingga sekolah dimulai yakni pukul 7:30.

    Hal ini juga berarti matahari terbenam relatif lebih awal, sehingga banyak warga Malaysia masih bekerja atau sedang bepergian ketika hari sudah gelap dan cenderung menyantap makan malam lebih terlambat.

    Perdebatan puluhan tahun silam yang kembali tersulut

    Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, sedang mengunjungi ibu kota Sabah, Kota Kinabalu. Saat sedang lari pagi ia pun memposting di kanal sosial mediånya soal nikmatnya berolahraga lebih awal.

    Apa yang seharusnya menjadi unggahan ceria tentang gaya hidup sehat justru menyalakan kembali bara perdebatan puluhan tahun.

    Banyak pengguna media sosial menyerukan pemerintah untuk memundurkan jam satu jam di Malaysia Semenanjung, tempat di mana sebagian besar penduduk negara itu tinggal.

    “Saya baru-baru ini berada di Manila (ibu kota Filipina) untuk perjalanan bisnis, dan menyenangkan rasanya mendapatkan beberapa jam sinar matahari sebelum masuk kantor,” kata Mohd Rahman, yang bekerja di sebuah bank besar di Kuala Lumpur, kepada DW.

    Siti Abdullah, seorang ibu dengan dua anak di Georgetown, Malaysia barat laut, mengatakan bahwa ia tidak tahu soal ilmunya, tetapi “banyak orang di sini merasa perubahan zona waktu akan baik bagi kesehatan. Itu pasti akan membantu urusan antar-jemput sekolah.”

    Beberapa ahli medis yang diwawancarai DW mengatakan hanya sedikit bukti ilmiah yang secara kuat mendukung klaim tersebut, meskipun topik ini jelas telah menjadi bahan perbincangan nasional.

    Isu ini bahkan dibahas di parlemen tahun lalu. Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri saat itu, Liew Chin Tong, berkomentar bahwa perubahan zona waktu akan memiliki “dampak signifikan terhadap ekonomi” dan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan perubahan tersebut.

    Sejarah pergeseran waktu

    Baik Singapura maupun Malaysia dipaksa beralih ke GMT+9 selama Perang Dunia II atas perintah penjajah Jepang, yang ingin wilayah tersebut mengikuti waktu Tokyo.

    Setelah perang, Malaysia Semenanjung mengadopsi UTC+7:30, titik tengah antara waktu sebelumnya dan waktu perang, sebelum kembali bergerak ke GMT+8 pada 1 Januari 1982.

    Ini membuat Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, dalam posisi yang tidak biasa. Kota ini berada pada garis bujur yang mirip dengan Bangkok (Thailand) dan Jakarta (Indonesia), namun beroperasi satu jam lebih cepat dari kedua kota itu. Pada saat yang sama, Kuala Lumpur berbagi zona waktu dengan Manila, ibu kota Filipina, yang terletak sekitar 2.500 kilometer ke arah timur.

    Singapura, di ujung selatan Malaysia Semenanjung, mengikuti langkah Kuala Lumpur pada 1982 dan juga beralih ke GMT+8 untuk “menghindari ketidaknyamanan bagi pebisnis dan pelancong,” menurut pemerintah saat itu.

    Menurut beberapa kritikus, kurangnya sinar matahari pagi dan matahari terbenam yang terlalu awal mengganggu ritme sirkadian warga Malaysia, yaitu siklus 24 jam dari perubahan fisik, mental dan perilaku yang diatur oleh cahaya dan kegelapan.

    Namun, para ahli skeptis.

    Mahadir Ahmad, dosen senior dan psikolog klinis di Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan kepada DW bahwa ia tidak yakin perbedaan satu jam signifikan menyebabkan masalah kesehatan yang besar, sambil mencatat bahwa tidak ada bukti kuat dari studi regional yang mendukung klaim tersebut.

    “Yang lebih penting adalah menjaga proses internal yang mengatur siklus tidur-bangun (ritme sirkadian) dan selama rutinitas tidur kita tidak menekan produksi melatonin, kita bisa tidur dan bangun berdasarkan siklus siang dan malam,” jelasnya.

    “Bukti yang ada menunjukkan bahwa kurang tidur dan ketidaksesuaian ritme sirkadian dapat menyebabkan gangguan kognitif dan suasana hati,” tambahnya.

    Nurul Aqilah Hasan Ashaari, ahli diet klinis, menekankan bahwa beberapa negara Asia Tenggara lain yang mengikuti zona waktu ‘yang benar’ memiliki indikator kesehatan yang lebih buruk daripada Malaysia, dan bahwa perilaku sosial seperti pola makan, olahraga, serta jam kerja jauh lebih penting dibanding waktu pasti matahari terbit atau terbenam.

    Untuk saat ini, para ilmuwan mengatakan, tantangan kesehatan Malaysia tampaknya lebih dipengaruhi oleh gaya hidup daripada posisi negara tersebut pada peta zona waktu dunia.

    ASEAN punya zona waktu yang sama?

    Secara paralel, ada pula seruan keras agar Malaysia tetap berada di GMT+8 namun seluruh Asia Tenggara mengikutinya, meskipun untuk alasan ekonomi, bukan kesehatan.

    Pada Januari, Abdul Wahid Omar, pemimpin bursa saham Malaysia berpendapat bahwa seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebaiknya mengadopsi zona waktu bersama, yang menurutnya GMT+8.

    Hal ini akan “lebih mengintegrasikan ASEAN sebagai blok ekonomi yang kuat” dan menyelaraskan kawasan dengan Cina, Hong Kong, dan Taiwan, katanya dalam sebuah forum bisnis awal tahun ini.

    Singapura, yang juga berada di GMT+8, secara terbuka mendukung gagasan tersebut. Ide ini pertama kali muncul dari perdana menteri Singapura saat itu, Goh Chok Tong, pada 1995, muncul kembali pada 2006, dan pada 2015, ketika Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN.

    Mengadopsi satu zona waktu akan membutuhkan perubahan besar. Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam harus berpindah dari GMT+7, meskipun Bangkok dan Hanoi pernah menyinggung ide tersebut.

    Myanmar, yang saat ini berada di GMT+6:30, harus memajukan jamnya satu setengah jam.

    Indonesia akan menghadapi tantangan terbesar. Kepulauan luas ini membentang di tiga zona waktu GMT+7, GMT+8 dan GMT+9. Pulau Jawa, di mana ibukota dan sebagian besar kota besar lainnya berada, menggunakan GMT+7.

    Diskusi mengenai penyatuan seluruh negara dalam satu zona waktu GMT+8 sudah berlangsung sejak 2012, namun proposal itu berulang kali ditunda dan tak pernah diterapkan.

    Saat ini, Asia Tenggara rata-rata terbagi antara GMT+7 dan GMT+8.

    Apakah kesenangan seorang menteri menikmati lari pagi cukup untuk mengubah jam kawasan ini? Sejauh ini masih belum ada jawaban yang pasti.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).

    Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaysia, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.

    Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaysia berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.

    Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah sang PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaysia kepada AS, hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh eks PM Mahathir Mohamad.

    Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaysia, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 19% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional (PN) mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri.

    “Malaysia kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri, sementara AS bebas menentukan apa yang menguntungkan industrinya. Ini bukan kemitraan, melainkan kehilangan kedaulatan,” ujar Sekjen PN Azmin Ali dalam pernyataan resmi dikutip Selasa (28/10/2025).

    Sementara, politikus senior The Democratic Action Party (DAP) Teng Chang Khim menuntut pemerintah bersikap transparan mengenai isi perjanjian.

    Ia menyoroti salah satu klausul yang mewajibkan Malaysia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian digital dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS.

    Klausul lain menyebut AS dapat memberlakukan kembali tarif 25% jika Malaysia menjalin kerja sama dagang dengan negara yang dianggap mengancam kepentingan AS, yang diyakini mengacu pada China serta negara-negara BRICS, seperti Rusia dan Iran.

    Selain itu, Malaysia juga sepakat untuk tidak membatasi ekspor mineral tanah jarang ke AS, keputusan yang dinilai menguntungkan Washington namun berpotensi merugikan hubungan dengan Beijing.

    Lebih jauh, perjanjian itu mengharuskan Malaysia mengikuti kebijakan perdagangan AS, termasuk menerapkan bea, kuota, atau pembatasan yang sama terhadap negara yang menjadi sasaran sanksi Amerika.

    PN menilai kebijakan ini mengancam posisi netral Malaysia di kancah global. “Jika AS memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal sama, meskipun merugikan perekonomian nasional,” tambah Azmin.

    Pengamat politik Eric See-To menegaskan, perjanjian tersebut pada dasarnya membuat Malaysia terikat pada agenda geopolitik dan keamanan AS.

    “Jika Washington menjatuhkan sanksi pada negara lain, Malaysia tidak lagi bebas bersikap netral, tetapi harus mengikuti langkah AS,” ujarnya.

    Kesepakatan ini menimbulkan kekhawatiran luas bahwa Malaysia telah kehilangan ruang kebijakan ekonomi dan diplomatiknya demi mempertahankan hubungan dagang dengan AS.

  • Mahathir Desak PM Anwar Ibrahim Batalkan Undangan Donald Trump ke KTT ASEAN

    Mahathir Desak PM Anwar Ibrahim Batalkan Undangan Donald Trump ke KTT ASEAN

    JAKARTA – Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, meminta PM Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN untuk membatalkan undangan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna menghadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025.

    Dalam pernyataan video di Kuala Lumpur pada Sabtu (27/9), Mahathir menyebut Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump adalah dalang utama di belakang aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    “Saya memohon supaya Anwar Ibrahim membatalkan undangan kepada Donald Trump, karena dia [Trump] pendukung kejahatan kemanusiaan yang sedang dijalankan Israel kepada Palestina,” kata Mahathir, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Dia menegaskan keputusan negara-negara Eropa untuk mengakui kemerdekaan Palestina telah memberikan pesan yang sangat jelas bahwa genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina tidak lagi bisa diterima.

    Menurut Mahathir, negara-negara Eropa termasuk Inggris, yang dulu adalah sekutu kuat AS, telah mengambil langkah yang tidak disenangi pemerintahan Trump.

    “Tentara laut Spanyol dan Italia mengirim kapal perang ke perairan Mediterania untuk menjaga kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang disertai rakyat Malaysia, yang mengantar bantuan kemanusiaan ke Palestina,” kata Mahathir.

    Dia menambahkan bahwa pembunuhan terhadap rakyat dan anak-anak di Palestina terus dilakukan AS dan Donald Trump. Hal itu terbukti dengan penggunaan hak veto oleh AS dalam upaya gencatan senjata di Gaza dan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan ke Palestina.

    “Maka sekarang selain dibunuh dengan bom dan senjata lain, mereka [rakyat Palestina] kini dibunuh dengan kelaparan yang sengaja diciptakan,” tegas Mahathir.

    Dia juga menyerukan agar Malaysia tidak berdiam diri. Pemerintahan PM Anwar, ​​menurut dia, harus tampil di depan untuk menyatakan sikap Malaysia atas kekejaman Israel dan AS.

    Mahathir menekankan bahwa sikap Malaysia terhadap AS dan Trump menjadi tanggung jawab moral negara.

    Malaysia perlu menunjukkan dengan jelas kepada Israel dan AS bahwa walaupun Malaysia merupakan negara kecil, tetapi tetap lantang menentang kekejaman, kata Mahathir.

    Dia mengingatkan bahwa beberapa warga Malaysia yang ikut serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bersama Global Sumud Flotila sedang bertaruh nyawa di laut lepas.

    Menurut Mahathir, AS masih memberikan dana, senjata, dan bantuan tentara kepada Israel untuk terus membunuh rakyat Palestina.

    “Tangan Donald Trump dan AS, bukan saja berlumuran darah anak Palestina, tapi mereka juga bersama Israel menghancurkan Gaza,” katanya.

    Dengan membatalkan undangan untuk Trump, kata Mahathir, Malaysia akan memberikan pesan jelas bahwa Trump adalah seorang penjahat dan pembunuh anak-anak.

    “Manusia seperti Trump, walau sangat berkuasa, tidak diterima di Malaysia,” kata Mahathir, menegaskan.

  • Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas Nasional 27 September 2025

    Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas Nasional 27 September 2025

    Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    KABAR
    bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi bergabung sebagai anggota “Global Advisory Board Bloomberg New Economy” sontak memancing atensi publik.
    Kedengarannya memang megah. 
    Kompas.com
    , 22 September 2025, bahkan menurunkan berita dengan judul “Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy”.
    Ulasannya menarik, dengan menempatkan Jokowi sejajar dengan tokoh-tokoh yang ikut menentukan arah percakapan dunia.
    Namun, apakah betul demikian?
    Jika mau ditelisik lebih jauh, penunjukan ini lebih banyak bicara atau didasarkan soal citra ketimbang substansi.
    Mari kita letakkan kursi ini pada konteks yang tepat. “Bloomberg New Economy” bukanlah satu forum strategis pengambilan keputusan global.
    Jangan sampai membayangkannya seperti PBB, bukan pula setingkat G20, bahkan tidak setara dengan World Economic Forum di Davos.
    Bloomberg New Economy
    lebih menyerupai satu klub eksklusif, diinisiasi oleh media keuangan raksasa, dengan agenda diskusi besar, tapi tanpa kewajiban nyata untuk melahirkan kesepakatan.
    Kehadirannya boleh di kata lebih banyak untuk pencitraan. Sebuah panggung yang mempertemukan elite bisnis, politik, dan akademisi dalam kemasan prestisius.
    Dengan kata lain, posisi ini tidak lebih dari kursi kehormatan, bukan ruang pengaruh strategis.
    Penunjukan Jokowi jelas membawa simbolisme, tapi tidak otomatis menambah bobot diplomasi Indonesia di pentas internasional.
    Lalu, apa yang sebenarnya membuat Jokowi menarik bagi forum seperti ini? Jawabannya terletak pada satu hal: stabilitas dalam paradoks.
    Sepuluh tahun ia memimpin, Indonesia mengalami ledakan pembangunan infrastruktur, sekaligus lonjakan utang negara yang luar biasa, hingga lebih dari tiga kali lipat.
    Uniknya, di tengah beban fiskal yang meningkat tajam, Indonesia tetap menjaga peringkat
    investment grade
    dan kepercayaan pasar.
    Dari perspektif pasar global, ini prestasi. Bisa menambah utang tanpa menimbulkan gejolak.
    Namun, jika kita menengok dari dalam negeri, narasi ini penuh kontradiksi atau paradoks. Utang yang melonjak itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
    Faktanya, banyak proyek infrastruktur justru menyisakan beban fiskal dan masalah sosial, mulai dari pembengkakan biaya, dampak lingkungan, hingga ketidakmerataan manfaat.
    Kereta cepat Whoosh adalah contoh nyata yang tak terbantahkan. Proyek ini menghadapi utang besar mencapai sekitar Rp 116 triliun (7,2 miliar dollar AS), yang sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
    Beban bunga tahunan dari utang ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Hal ini menyebabkan kerugian yang terus berlanjut bagi konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang pada semester I 2025 mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.
    Itu baru satu proyek. Belum lagi kalau kita mau bahas soal Ibukota Nusantara (IKN), Bandara Kertajati, LRT Sumatera Selatan dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang terkesan tanpa perencanaan yang jelas dan lebih mengakomodasi kepentingan elite atau oligarki.
    Lebih jauh dan dampak jangka pendeknya, Jokowi memang meninggalkan warisan stabilitas ekonomi, tetapi dengan harga mahal. Salah satunya adalah penyusutan kualitas demokrasi.
    Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan penurunan indeks demokrasi, pelemahan peran oposisi, dominasi oligarki, hingga berkurangnya ruang kebebasan sipil.
    Pemilu 2024 menjadi puncak dari paradoks itu. Stabilitas politik yang dipuji pasar global justru lahir dari praktik yang bagi banyak pihak dinilai sebagai manipulasi aturan dan rekayasa kekuasaan.
    Ironi kemudian muncul ketika figur dengan catatan telah berkontribusi bagi demokrasi yang kian suram di negaranya sendiri justru diangkat sebagai penasihat global.
    Pertanyaan mendasar pun patut diajukan: apakah dunia benar-benar membutuhkan model kepemimpinan yang menukar demokrasi dengan stabilitas fiskal?
    Jika ya, maka kita sedang berjalan ke arah yang keliru—menormalisasi otoritarianisme pragmatis sebagai jalan keluar bagi negara berkembang, yang kemudian meninggalkan cacat bawaan.
    Perbandingan dengan pemimpin lain bisa mempertegas ironi ini. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, misalnya, aktif dalam berbagai forum internasional pasca-jabatannya, tetapi kontribusinya jelas, berbagi pengalaman dalam kebijakan luar negeri dan reformasi institusional.
    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendahulu Jokowi, juga kerap diundang ke forum global, terutama terkait isu demokrasi, perdamaian, dan perubahan iklim—tema yang memang ia dorong selama satu dekade pemerintahannya.
    Bahkan sosok seperti Mahathir Mohamad di Malaysia yang sudah sangat sepuh, masih terus mengisi forum global. Ia memang diakui di berbagai forum internasional karena gagasan politik luar negerinya yang kritis terhadap Barat.
    Dibandingkan itu semua, posisi Jokowi tampak berbeda. Ia tidak dikenal karena gagasan besar, visi global, atau terobosan diplomatik, melainkan karena kemampuannya menjaga keseimbangan politik domestik sambil mengelola fiskal yang berat.
    Artinya, dalam konteks ini yang dijual bukanlah visi dunia, melainkan trik teknokratis. Yaitu bagaimana menambah utang luar negeri tanpa kehilangan legitimasi politik di dalam negeri.
    Forum seperti
    Bloomberg New Economy
    tentu saja menyukai narasi semacam ini. Namun sekali lagi, itu tidak otomatis menjadikan Jokowi tokoh berpengaruh secara strategis. Karena yang dirayakan adalah citra, bukan substansi.
    Indonesia memang bisa berbangga bahwa nama presidennya diundang ke panggung global. Namun kebanggaan itu sebaiknya tidak menutup mata bahwa pencapaian yang dipuji dunia sering kali adalah sisi yang problematis di dalam negeri.
    Kursi di
    Bloomberg New Economy
    lebih tepat dibaca sebagai refleksi paradoks Jokowi sendiri. Ia barangkali stabil di mata pasar, tapi meninggalkan demokrasi yang rapuh di Tanah Air.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zara Qairina Kasus Apa? Menelisik Tragedi yang Mengguncang Malaysia

    Zara Qairina Kasus Apa? Menelisik Tragedi yang Mengguncang Malaysia

    GELORA.CO –  Zara Qairina kasus apa? Pertanyaan ini kemudian mendunia, bukan karena prestasi akademik atau ketenaran gadis 13 tahun ini, melainkan karena tragedi malam yang menyayat hati. 

    Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keselamatan dan keadilan di lingkungan sekolah. Kematian Zara Qairina Mahathir menjadi sorotan nasional di Malaysia pada Juli hingga Agustus 2025, dan kini menjadi simbol penting dalam diskusi soal perundungan, transparansi hukum, serta akuntabilitas publik.

    Pada dini hari 16 Juli 2025, Zara Qairina ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di saluran drainase di dekat asrama sekolahnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustapha, Papar, Sabah. Lokasi penemuan itu memunculkan kecurigaan: apakah ini kecelakaan atau ada intervensi pihak lain?

    Setelah ditemukan, Zara dibawa ke Queen Elizabeth Hospital. Dokter mendapati ia mengalami koma akibat cedera serius seperti patah lengan dan kaki. Keesokan harinya, 17 Juli 2025, nyawanya tak tertolong, fungsi otaknya dinyatakan sudah tidak aktif lagi.

    Jenazah Zara kemudian dimakamkan tanpa dilakukan autopsi awal. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dinilai melemahkan proses penyelidikan sejak awal.

    Publik segera mengaitkan tragedi ini dengan kemungkinan perundungan di sekolah. Tagar #JusticeForZara membanjiri media sosial, menuntut kejelasan sekaligus keadilan. Spekulasi pun bermunculan, mulai dugaan keterlibatan siswa dari keluarga berpengaruh hingga tudingan adanya upaya menutup-nutupi fakta, meski belum ada bukti kuat.

    Pihak keluarga menemukan memar di tubuh Zara saat persiapan pemakaman. Karena itu, mereka mendesak agar dilakukan autopsi ulang. Makam Zara kemudian digali kembali pada 9–10 Agustus 2025 untuk keperluan otopsi. Hasil awal menyebutkan trauma otak akibat cedera serius sebagai penyebab kematian. Namun, keluarga masih meragukan apakah semua fakta telah diungkap secara jujur.

    Perkembangan Terbaru: Lima Remaja Jadi Tersangka

    Pada 19 Agustus 2025, kejutan muncul: lima pelajar di bawah umur resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, dan akan diadili di Pengadilan Anak Kota Kinabalu. Mereka dijerat dengan pasal terkait komunikasi yang mengancam, kasar, atau menghina.

    Kelima tersangka diperkirakan terlibat dalam tindakan verbal atau bentuk bullying lainnya, yang bisa saja menjadi pemicu tragedi kematian Zara. Pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan adil dan transparan, berdasarkan bukti dan prosedur yang benar.

    Sidang koroner dijadwalkan dimulai 3 September 2025, dengan kemungkinan menghadirkan hingga ratusan saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa sebenarnya.

    Desakan Transparansi dan Pemeriksaan Hukum

    Tokoh politik nasional turut angkat bicara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan adil. Sementara mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mendesak agar kasus ini diselesaikan berdasarkan prinsip hukum yang benar, tanpa ada yang dikecualikan.

    Kementerian Pendidikan Malaysia pun menekankan tidak ada kompromi terhadap kasus perundungan, dan siap membantu otoritas dalam mengusut tuntas insiden ini. Desakan masyarakat sipil, LSM, hingga tokoh masyarakat menambah kuat dorongan agar tragedi ini tidak sekadar menjadi angka statistik.

    Seruan #JusticeForZara bukan hanya sekadar protes, tetapi simbol harapan agar kegelapan ini menjadi bahan refleksi dan langkah perbaikan sistem pendidikan dan hukum di Malaysia, bahkan di seluruh dunia.

    Zara Qairina kasus apa? Dia bukan sekadar korban tragedi, melainkan katalis perenungan kolektif tentang keselamatan anak, praktik hukum, dan nilai keadilan. Hingga pertengahan Agustus 2025, penyidikan terus berjalan, lima tersangka anak telah didakwa, dan proses hukum berikutnya akan diuji melalui sidang koroner di bulan September

  • Mahathir Sentil Pemerintah Malaysia yang Terima Tarif AS 19%: Stupid!

    Mahathir Sentil Pemerintah Malaysia yang Terima Tarif AS 19%: Stupid!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sepakat menurunkan tarif untuk barang Malaysia ke AS sebesar 19% dari sebelumnya 25%. Namun, Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengkritik kesepakatan itu.

    Untuk diketahui, sebagai bentuk timbal balik, dalam kesepakatan kedua negara, Malaysia akan menghapus pajak 11.000 produk AS yang akan masuk Malaysia. Tak hanya itu, Trump juga meminta mineral mentah Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (RRE).

    “Terkait 11.000 produk tersebut, kami akan menghapus 100% pajak kami. Untuk ini, kami hanya mendapatkan pengurangan tarif AS sebesar 6% (dari 25% menjadi 19%). Itu bukan kesepakatan yang bagus,” kata dia dalam unggahannya di Instagram resmi @chedetofficial, dikutip Jumat (8/8/2025).

    Padahal ekspor dengan bentuk mentah hanya memberikan nilai tambah 5%. Menurutnya Malaysia bisa mengolah material tersebut hingga bentuk barang jadi atau setengah jadi. Dengan begitulah Malaysia bisa mendapat keuntungan 30 kali lipat.

    “Saat ini, tanah jarang sebagai logam mulia hanya menghasilkan sedikit keuntungan. Nilainya hanya 5% dari total nilai material. Malaysia harus mengolah tanah jarang dan mengekstrak unsur-unsur di dalamnya karena keuntungannya bisa mencapai 30 kali lebih tinggi daripada hanya tanah jarang,” terangnya.

    Ia pun mengecam, mengapa negaranya senang dengan kesepakatan tersebut, padahal hanya mendapatkan sedikit keuntungan.

    “Mengapa Malaysia begitu bodoh! Karena hanya menerima 5% dari nilai tersebut padahal kita bisa mendapatkan berkali-kali lipatnya,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Demo Warga Kuala Lumpur, Tolak Dubes AS untuk Malaysia Nick Adams

    (ada/kil)