Xcloud.id

Tag: Mahathir Mohamad

  • Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Jakarta –

    Pada tahun 1982 Malaysia bagian barat, Malaysia Semenanjung, memajukan waktu 30 menit untuk menyelaraskan zona waktunya dengan negara bagian Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Kalimantan.

    Perubahan tersebut, yang diperintahkan oleh Perdana Menteri saat itu, Mahathir Mohamad, dipresentasikan sebagai langkah pembangunan dan modernisasi yang akan menyatukan seluruh negara dalam satu waktu yang sama.

    Meskipun demikian, tidak terelakkan matahari terbit sekitar pukul 7 pagi di Malaysia Semenanjung, kira-kira satu jam lebih lambat dibandingkan Malaysia Timur.

    Beberapa orang tua mengeluhkan sedikitnya waktu yang mereka miliki untuk mempersiapkan anak-anak ke sekolah. Mengingat hanya 30 menit dari waktu terbitnya matahari hingga sekolah dimulai yakni pukul 7:30.

    Hal ini juga berarti matahari terbenam relatif lebih awal, sehingga banyak warga Malaysia masih bekerja atau sedang bepergian ketika hari sudah gelap dan cenderung menyantap makan malam lebih terlambat.

    Perdebatan puluhan tahun silam yang kembali tersulut

    Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, sedang mengunjungi ibu kota Sabah, Kota Kinabalu. Saat sedang lari pagi ia pun memposting di kanal sosial mediånya soal nikmatnya berolahraga lebih awal.

    Apa yang seharusnya menjadi unggahan ceria tentang gaya hidup sehat justru menyalakan kembali bara perdebatan puluhan tahun.

    Banyak pengguna media sosial menyerukan pemerintah untuk memundurkan jam satu jam di Malaysia Semenanjung, tempat di mana sebagian besar penduduk negara itu tinggal.

    “Saya baru-baru ini berada di Manila (ibu kota Filipina) untuk perjalanan bisnis, dan menyenangkan rasanya mendapatkan beberapa jam sinar matahari sebelum masuk kantor,” kata Mohd Rahman, yang bekerja di sebuah bank besar di Kuala Lumpur, kepada DW.

    Siti Abdullah, seorang ibu dengan dua anak di Georgetown, Malaysia barat laut, mengatakan bahwa ia tidak tahu soal ilmunya, tetapi “banyak orang di sini merasa perubahan zona waktu akan baik bagi kesehatan. Itu pasti akan membantu urusan antar-jemput sekolah.”

    Beberapa ahli medis yang diwawancarai DW mengatakan hanya sedikit bukti ilmiah yang secara kuat mendukung klaim tersebut, meskipun topik ini jelas telah menjadi bahan perbincangan nasional.

    Isu ini bahkan dibahas di parlemen tahun lalu. Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri saat itu, Liew Chin Tong, berkomentar bahwa perubahan zona waktu akan memiliki “dampak signifikan terhadap ekonomi” dan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan perubahan tersebut.

    Sejarah pergeseran waktu

    Baik Singapura maupun Malaysia dipaksa beralih ke GMT+9 selama Perang Dunia II atas perintah penjajah Jepang, yang ingin wilayah tersebut mengikuti waktu Tokyo.

    Setelah perang, Malaysia Semenanjung mengadopsi UTC+7:30, titik tengah antara waktu sebelumnya dan waktu perang, sebelum kembali bergerak ke GMT+8 pada 1 Januari 1982.

    Ini membuat Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, dalam posisi yang tidak biasa. Kota ini berada pada garis bujur yang mirip dengan Bangkok (Thailand) dan Jakarta (Indonesia), namun beroperasi satu jam lebih cepat dari kedua kota itu. Pada saat yang sama, Kuala Lumpur berbagi zona waktu dengan Manila, ibu kota Filipina, yang terletak sekitar 2.500 kilometer ke arah timur.

    Singapura, di ujung selatan Malaysia Semenanjung, mengikuti langkah Kuala Lumpur pada 1982 dan juga beralih ke GMT+8 untuk “menghindari ketidaknyamanan bagi pebisnis dan pelancong,” menurut pemerintah saat itu.

    Menurut beberapa kritikus, kurangnya sinar matahari pagi dan matahari terbenam yang terlalu awal mengganggu ritme sirkadian warga Malaysia, yaitu siklus 24 jam dari perubahan fisik, mental dan perilaku yang diatur oleh cahaya dan kegelapan.

    Namun, para ahli skeptis.

    Mahadir Ahmad, dosen senior dan psikolog klinis di Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan kepada DW bahwa ia tidak yakin perbedaan satu jam signifikan menyebabkan masalah kesehatan yang besar, sambil mencatat bahwa tidak ada bukti kuat dari studi regional yang mendukung klaim tersebut.

    “Yang lebih penting adalah menjaga proses internal yang mengatur siklus tidur-bangun (ritme sirkadian) dan selama rutinitas tidur kita tidak menekan produksi melatonin, kita bisa tidur dan bangun berdasarkan siklus siang dan malam,” jelasnya.

    “Bukti yang ada menunjukkan bahwa kurang tidur dan ketidaksesuaian ritme sirkadian dapat menyebabkan gangguan kognitif dan suasana hati,” tambahnya.

    Nurul Aqilah Hasan Ashaari, ahli diet klinis, menekankan bahwa beberapa negara Asia Tenggara lain yang mengikuti zona waktu ‘yang benar’ memiliki indikator kesehatan yang lebih buruk daripada Malaysia, dan bahwa perilaku sosial seperti pola makan, olahraga, serta jam kerja jauh lebih penting dibanding waktu pasti matahari terbit atau terbenam.

    Untuk saat ini, para ilmuwan mengatakan, tantangan kesehatan Malaysia tampaknya lebih dipengaruhi oleh gaya hidup daripada posisi negara tersebut pada peta zona waktu dunia.

    ASEAN punya zona waktu yang sama?

    Secara paralel, ada pula seruan keras agar Malaysia tetap berada di GMT+8 namun seluruh Asia Tenggara mengikutinya, meskipun untuk alasan ekonomi, bukan kesehatan.

    Pada Januari, Abdul Wahid Omar, pemimpin bursa saham Malaysia berpendapat bahwa seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebaiknya mengadopsi zona waktu bersama, yang menurutnya GMT+8.

    Hal ini akan “lebih mengintegrasikan ASEAN sebagai blok ekonomi yang kuat” dan menyelaraskan kawasan dengan Cina, Hong Kong, dan Taiwan, katanya dalam sebuah forum bisnis awal tahun ini.

    Singapura, yang juga berada di GMT+8, secara terbuka mendukung gagasan tersebut. Ide ini pertama kali muncul dari perdana menteri Singapura saat itu, Goh Chok Tong, pada 1995, muncul kembali pada 2006, dan pada 2015, ketika Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN.

    Mengadopsi satu zona waktu akan membutuhkan perubahan besar. Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam harus berpindah dari GMT+7, meskipun Bangkok dan Hanoi pernah menyinggung ide tersebut.

    Myanmar, yang saat ini berada di GMT+6:30, harus memajukan jamnya satu setengah jam.

    Indonesia akan menghadapi tantangan terbesar. Kepulauan luas ini membentang di tiga zona waktu GMT+7, GMT+8 dan GMT+9. Pulau Jawa, di mana ibukota dan sebagian besar kota besar lainnya berada, menggunakan GMT+7.

    Diskusi mengenai penyatuan seluruh negara dalam satu zona waktu GMT+8 sudah berlangsung sejak 2012, namun proposal itu berulang kali ditunda dan tak pernah diterapkan.

    Saat ini, Asia Tenggara rata-rata terbagi antara GMT+7 dan GMT+8.

    Apakah kesenangan seorang menteri menikmati lari pagi cukup untuk mengubah jam kawasan ini? Sejauh ini masih belum ada jawaban yang pasti.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).

    Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaysia, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.

    Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaysia berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.

    Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah sang PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaysia kepada AS, hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh eks PM Mahathir Mohamad.

    Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaysia, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 19% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional (PN) mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri.

    “Malaysia kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri, sementara AS bebas menentukan apa yang menguntungkan industrinya. Ini bukan kemitraan, melainkan kehilangan kedaulatan,” ujar Sekjen PN Azmin Ali dalam pernyataan resmi dikutip Selasa (28/10/2025).

    Sementara, politikus senior The Democratic Action Party (DAP) Teng Chang Khim menuntut pemerintah bersikap transparan mengenai isi perjanjian.

    Ia menyoroti salah satu klausul yang mewajibkan Malaysia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian digital dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS.

    Klausul lain menyebut AS dapat memberlakukan kembali tarif 25% jika Malaysia menjalin kerja sama dagang dengan negara yang dianggap mengancam kepentingan AS, yang diyakini mengacu pada China serta negara-negara BRICS, seperti Rusia dan Iran.

    Selain itu, Malaysia juga sepakat untuk tidak membatasi ekspor mineral tanah jarang ke AS, keputusan yang dinilai menguntungkan Washington namun berpotensi merugikan hubungan dengan Beijing.

    Lebih jauh, perjanjian itu mengharuskan Malaysia mengikuti kebijakan perdagangan AS, termasuk menerapkan bea, kuota, atau pembatasan yang sama terhadap negara yang menjadi sasaran sanksi Amerika.

    PN menilai kebijakan ini mengancam posisi netral Malaysia di kancah global. “Jika AS memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal sama, meskipun merugikan perekonomian nasional,” tambah Azmin.

    Pengamat politik Eric See-To menegaskan, perjanjian tersebut pada dasarnya membuat Malaysia terikat pada agenda geopolitik dan keamanan AS.

    “Jika Washington menjatuhkan sanksi pada negara lain, Malaysia tidak lagi bebas bersikap netral, tetapi harus mengikuti langkah AS,” ujarnya.

    Kesepakatan ini menimbulkan kekhawatiran luas bahwa Malaysia telah kehilangan ruang kebijakan ekonomi dan diplomatiknya demi mempertahankan hubungan dagang dengan AS.

  • Mahathir Desak PM Anwar Ibrahim Batalkan Undangan Donald Trump ke KTT ASEAN

    Mahathir Desak PM Anwar Ibrahim Batalkan Undangan Donald Trump ke KTT ASEAN

    JAKARTA – Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, meminta PM Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN untuk membatalkan undangan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna menghadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025.

    Dalam pernyataan video di Kuala Lumpur pada Sabtu (27/9), Mahathir menyebut Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump adalah dalang utama di belakang aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    “Saya memohon supaya Anwar Ibrahim membatalkan undangan kepada Donald Trump, karena dia [Trump] pendukung kejahatan kemanusiaan yang sedang dijalankan Israel kepada Palestina,” kata Mahathir, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Dia menegaskan keputusan negara-negara Eropa untuk mengakui kemerdekaan Palestina telah memberikan pesan yang sangat jelas bahwa genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina tidak lagi bisa diterima.

    Menurut Mahathir, negara-negara Eropa termasuk Inggris, yang dulu adalah sekutu kuat AS, telah mengambil langkah yang tidak disenangi pemerintahan Trump.

    “Tentara laut Spanyol dan Italia mengirim kapal perang ke perairan Mediterania untuk menjaga kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang disertai rakyat Malaysia, yang mengantar bantuan kemanusiaan ke Palestina,” kata Mahathir.

    Dia menambahkan bahwa pembunuhan terhadap rakyat dan anak-anak di Palestina terus dilakukan AS dan Donald Trump. Hal itu terbukti dengan penggunaan hak veto oleh AS dalam upaya gencatan senjata di Gaza dan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan ke Palestina.

    “Maka sekarang selain dibunuh dengan bom dan senjata lain, mereka [rakyat Palestina] kini dibunuh dengan kelaparan yang sengaja diciptakan,” tegas Mahathir.

    Dia juga menyerukan agar Malaysia tidak berdiam diri. Pemerintahan PM Anwar, ​​menurut dia, harus tampil di depan untuk menyatakan sikap Malaysia atas kekejaman Israel dan AS.

    Mahathir menekankan bahwa sikap Malaysia terhadap AS dan Trump menjadi tanggung jawab moral negara.

    Malaysia perlu menunjukkan dengan jelas kepada Israel dan AS bahwa walaupun Malaysia merupakan negara kecil, tetapi tetap lantang menentang kekejaman, kata Mahathir.

    Dia mengingatkan bahwa beberapa warga Malaysia yang ikut serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bersama Global Sumud Flotila sedang bertaruh nyawa di laut lepas.

    Menurut Mahathir, AS masih memberikan dana, senjata, dan bantuan tentara kepada Israel untuk terus membunuh rakyat Palestina.

    “Tangan Donald Trump dan AS, bukan saja berlumuran darah anak Palestina, tapi mereka juga bersama Israel menghancurkan Gaza,” katanya.

    Dengan membatalkan undangan untuk Trump, kata Mahathir, Malaysia akan memberikan pesan jelas bahwa Trump adalah seorang penjahat dan pembunuh anak-anak.

    “Manusia seperti Trump, walau sangat berkuasa, tidak diterima di Malaysia,” kata Mahathir, menegaskan.

  • Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas Nasional 27 September 2025

    Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas Nasional 27 September 2025

    Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    KABAR
    bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi bergabung sebagai anggota “Global Advisory Board Bloomberg New Economy” sontak memancing atensi publik.
    Kedengarannya memang megah. 
    Kompas.com
    , 22 September 2025, bahkan menurunkan berita dengan judul “Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy”.
    Ulasannya menarik, dengan menempatkan Jokowi sejajar dengan tokoh-tokoh yang ikut menentukan arah percakapan dunia.
    Namun, apakah betul demikian?
    Jika mau ditelisik lebih jauh, penunjukan ini lebih banyak bicara atau didasarkan soal citra ketimbang substansi.
    Mari kita letakkan kursi ini pada konteks yang tepat. “Bloomberg New Economy” bukanlah satu forum strategis pengambilan keputusan global.
    Jangan sampai membayangkannya seperti PBB, bukan pula setingkat G20, bahkan tidak setara dengan World Economic Forum di Davos.
    Bloomberg New Economy
    lebih menyerupai satu klub eksklusif, diinisiasi oleh media keuangan raksasa, dengan agenda diskusi besar, tapi tanpa kewajiban nyata untuk melahirkan kesepakatan.
    Kehadirannya boleh di kata lebih banyak untuk pencitraan. Sebuah panggung yang mempertemukan elite bisnis, politik, dan akademisi dalam kemasan prestisius.
    Dengan kata lain, posisi ini tidak lebih dari kursi kehormatan, bukan ruang pengaruh strategis.
    Penunjukan Jokowi jelas membawa simbolisme, tapi tidak otomatis menambah bobot diplomasi Indonesia di pentas internasional.
    Lalu, apa yang sebenarnya membuat Jokowi menarik bagi forum seperti ini? Jawabannya terletak pada satu hal: stabilitas dalam paradoks.
    Sepuluh tahun ia memimpin, Indonesia mengalami ledakan pembangunan infrastruktur, sekaligus lonjakan utang negara yang luar biasa, hingga lebih dari tiga kali lipat.
    Uniknya, di tengah beban fiskal yang meningkat tajam, Indonesia tetap menjaga peringkat
    investment grade
    dan kepercayaan pasar.
    Dari perspektif pasar global, ini prestasi. Bisa menambah utang tanpa menimbulkan gejolak.
    Namun, jika kita menengok dari dalam negeri, narasi ini penuh kontradiksi atau paradoks. Utang yang melonjak itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
    Faktanya, banyak proyek infrastruktur justru menyisakan beban fiskal dan masalah sosial, mulai dari pembengkakan biaya, dampak lingkungan, hingga ketidakmerataan manfaat.
    Kereta cepat Whoosh adalah contoh nyata yang tak terbantahkan. Proyek ini menghadapi utang besar mencapai sekitar Rp 116 triliun (7,2 miliar dollar AS), yang sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
    Beban bunga tahunan dari utang ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Hal ini menyebabkan kerugian yang terus berlanjut bagi konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang pada semester I 2025 mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.
    Itu baru satu proyek. Belum lagi kalau kita mau bahas soal Ibukota Nusantara (IKN), Bandara Kertajati, LRT Sumatera Selatan dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang terkesan tanpa perencanaan yang jelas dan lebih mengakomodasi kepentingan elite atau oligarki.
    Lebih jauh dan dampak jangka pendeknya, Jokowi memang meninggalkan warisan stabilitas ekonomi, tetapi dengan harga mahal. Salah satunya adalah penyusutan kualitas demokrasi.
    Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan penurunan indeks demokrasi, pelemahan peran oposisi, dominasi oligarki, hingga berkurangnya ruang kebebasan sipil.
    Pemilu 2024 menjadi puncak dari paradoks itu. Stabilitas politik yang dipuji pasar global justru lahir dari praktik yang bagi banyak pihak dinilai sebagai manipulasi aturan dan rekayasa kekuasaan.
    Ironi kemudian muncul ketika figur dengan catatan telah berkontribusi bagi demokrasi yang kian suram di negaranya sendiri justru diangkat sebagai penasihat global.
    Pertanyaan mendasar pun patut diajukan: apakah dunia benar-benar membutuhkan model kepemimpinan yang menukar demokrasi dengan stabilitas fiskal?
    Jika ya, maka kita sedang berjalan ke arah yang keliru—menormalisasi otoritarianisme pragmatis sebagai jalan keluar bagi negara berkembang, yang kemudian meninggalkan cacat bawaan.
    Perbandingan dengan pemimpin lain bisa mempertegas ironi ini. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, misalnya, aktif dalam berbagai forum internasional pasca-jabatannya, tetapi kontribusinya jelas, berbagi pengalaman dalam kebijakan luar negeri dan reformasi institusional.
    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendahulu Jokowi, juga kerap diundang ke forum global, terutama terkait isu demokrasi, perdamaian, dan perubahan iklim—tema yang memang ia dorong selama satu dekade pemerintahannya.
    Bahkan sosok seperti Mahathir Mohamad di Malaysia yang sudah sangat sepuh, masih terus mengisi forum global. Ia memang diakui di berbagai forum internasional karena gagasan politik luar negerinya yang kritis terhadap Barat.
    Dibandingkan itu semua, posisi Jokowi tampak berbeda. Ia tidak dikenal karena gagasan besar, visi global, atau terobosan diplomatik, melainkan karena kemampuannya menjaga keseimbangan politik domestik sambil mengelola fiskal yang berat.
    Artinya, dalam konteks ini yang dijual bukanlah visi dunia, melainkan trik teknokratis. Yaitu bagaimana menambah utang luar negeri tanpa kehilangan legitimasi politik di dalam negeri.
    Forum seperti
    Bloomberg New Economy
    tentu saja menyukai narasi semacam ini. Namun sekali lagi, itu tidak otomatis menjadikan Jokowi tokoh berpengaruh secara strategis. Karena yang dirayakan adalah citra, bukan substansi.
    Indonesia memang bisa berbangga bahwa nama presidennya diundang ke panggung global. Namun kebanggaan itu sebaiknya tidak menutup mata bahwa pencapaian yang dipuji dunia sering kali adalah sisi yang problematis di dalam negeri.
    Kursi di
    Bloomberg New Economy
    lebih tepat dibaca sebagai refleksi paradoks Jokowi sendiri. Ia barangkali stabil di mata pasar, tapi meninggalkan demokrasi yang rapuh di Tanah Air.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zara Qairina Kasus Apa? Menelisik Tragedi yang Mengguncang Malaysia

    Zara Qairina Kasus Apa? Menelisik Tragedi yang Mengguncang Malaysia

    GELORA.CO –  Zara Qairina kasus apa? Pertanyaan ini kemudian mendunia, bukan karena prestasi akademik atau ketenaran gadis 13 tahun ini, melainkan karena tragedi malam yang menyayat hati. 

    Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keselamatan dan keadilan di lingkungan sekolah. Kematian Zara Qairina Mahathir menjadi sorotan nasional di Malaysia pada Juli hingga Agustus 2025, dan kini menjadi simbol penting dalam diskusi soal perundungan, transparansi hukum, serta akuntabilitas publik.

    Pada dini hari 16 Juli 2025, Zara Qairina ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di saluran drainase di dekat asrama sekolahnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustapha, Papar, Sabah. Lokasi penemuan itu memunculkan kecurigaan: apakah ini kecelakaan atau ada intervensi pihak lain?

    Setelah ditemukan, Zara dibawa ke Queen Elizabeth Hospital. Dokter mendapati ia mengalami koma akibat cedera serius seperti patah lengan dan kaki. Keesokan harinya, 17 Juli 2025, nyawanya tak tertolong, fungsi otaknya dinyatakan sudah tidak aktif lagi.

    Jenazah Zara kemudian dimakamkan tanpa dilakukan autopsi awal. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dinilai melemahkan proses penyelidikan sejak awal.

    Publik segera mengaitkan tragedi ini dengan kemungkinan perundungan di sekolah. Tagar #JusticeForZara membanjiri media sosial, menuntut kejelasan sekaligus keadilan. Spekulasi pun bermunculan, mulai dugaan keterlibatan siswa dari keluarga berpengaruh hingga tudingan adanya upaya menutup-nutupi fakta, meski belum ada bukti kuat.

    Pihak keluarga menemukan memar di tubuh Zara saat persiapan pemakaman. Karena itu, mereka mendesak agar dilakukan autopsi ulang. Makam Zara kemudian digali kembali pada 9–10 Agustus 2025 untuk keperluan otopsi. Hasil awal menyebutkan trauma otak akibat cedera serius sebagai penyebab kematian. Namun, keluarga masih meragukan apakah semua fakta telah diungkap secara jujur.

    Perkembangan Terbaru: Lima Remaja Jadi Tersangka

    Pada 19 Agustus 2025, kejutan muncul: lima pelajar di bawah umur resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, dan akan diadili di Pengadilan Anak Kota Kinabalu. Mereka dijerat dengan pasal terkait komunikasi yang mengancam, kasar, atau menghina.

    Kelima tersangka diperkirakan terlibat dalam tindakan verbal atau bentuk bullying lainnya, yang bisa saja menjadi pemicu tragedi kematian Zara. Pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan adil dan transparan, berdasarkan bukti dan prosedur yang benar.

    Sidang koroner dijadwalkan dimulai 3 September 2025, dengan kemungkinan menghadirkan hingga ratusan saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa sebenarnya.

    Desakan Transparansi dan Pemeriksaan Hukum

    Tokoh politik nasional turut angkat bicara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan adil. Sementara mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mendesak agar kasus ini diselesaikan berdasarkan prinsip hukum yang benar, tanpa ada yang dikecualikan.

    Kementerian Pendidikan Malaysia pun menekankan tidak ada kompromi terhadap kasus perundungan, dan siap membantu otoritas dalam mengusut tuntas insiden ini. Desakan masyarakat sipil, LSM, hingga tokoh masyarakat menambah kuat dorongan agar tragedi ini tidak sekadar menjadi angka statistik.

    Seruan #JusticeForZara bukan hanya sekadar protes, tetapi simbol harapan agar kegelapan ini menjadi bahan refleksi dan langkah perbaikan sistem pendidikan dan hukum di Malaysia, bahkan di seluruh dunia.

    Zara Qairina kasus apa? Dia bukan sekadar korban tragedi, melainkan katalis perenungan kolektif tentang keselamatan anak, praktik hukum, dan nilai keadilan. Hingga pertengahan Agustus 2025, penyidikan terus berjalan, lima tersangka anak telah didakwa, dan proses hukum berikutnya akan diuji melalui sidang koroner di bulan September

  • Mahathir Sentil Pemerintah Malaysia yang Terima Tarif AS 19%: Stupid!

    Mahathir Sentil Pemerintah Malaysia yang Terima Tarif AS 19%: Stupid!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sepakat menurunkan tarif untuk barang Malaysia ke AS sebesar 19% dari sebelumnya 25%. Namun, Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengkritik kesepakatan itu.

    Untuk diketahui, sebagai bentuk timbal balik, dalam kesepakatan kedua negara, Malaysia akan menghapus pajak 11.000 produk AS yang akan masuk Malaysia. Tak hanya itu, Trump juga meminta mineral mentah Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (RRE).

    “Terkait 11.000 produk tersebut, kami akan menghapus 100% pajak kami. Untuk ini, kami hanya mendapatkan pengurangan tarif AS sebesar 6% (dari 25% menjadi 19%). Itu bukan kesepakatan yang bagus,” kata dia dalam unggahannya di Instagram resmi @chedetofficial, dikutip Jumat (8/8/2025).

    Padahal ekspor dengan bentuk mentah hanya memberikan nilai tambah 5%. Menurutnya Malaysia bisa mengolah material tersebut hingga bentuk barang jadi atau setengah jadi. Dengan begitulah Malaysia bisa mendapat keuntungan 30 kali lipat.

    “Saat ini, tanah jarang sebagai logam mulia hanya menghasilkan sedikit keuntungan. Nilainya hanya 5% dari total nilai material. Malaysia harus mengolah tanah jarang dan mengekstrak unsur-unsur di dalamnya karena keuntungannya bisa mencapai 30 kali lebih tinggi daripada hanya tanah jarang,” terangnya.

    Ia pun mengecam, mengapa negaranya senang dengan kesepakatan tersebut, padahal hanya mendapatkan sedikit keuntungan.

    “Mengapa Malaysia begitu bodoh! Karena hanya menerima 5% dari nilai tersebut padahal kita bisa mendapatkan berkali-kali lipatnya,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Demo Warga Kuala Lumpur, Tolak Dubes AS untuk Malaysia Nick Adams

    (ada/kil)

  • Trump Incar Harta Karun Langka, Eks PM Malaysia Komentar Begini

    Trump Incar Harta Karun Langka, Eks PM Malaysia Komentar Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Perdana Menteri Malaysia yakni Mahathir Mohamad memberikan kritik terhadap kesepakatan dagang antara Pemerintah Malaysia dengan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait hasil negosiasi tarif impor kedua negara.

    Salah satu poin yang dikritik Mahathir yaitu mengenai rencana ekspor Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (RRE) ke Negeri Paman Sam.

    Ia memandang bahwa Pemerintah Malaysia tampaknya cukup senang dengan kesepakatan yang berhasil dinegosiasikan dengan Presiden AS Donald Trump. Padahal, sejatinya kesepakatan tersebut kurang menguntungkan bagi pihak Malaysia.

    “Apa kesepakatannya? Sebagai imbalan atas pengurangan tarif AS dari 25% menjadi 19%, Malaysia menghapuskan semua pajak atas 11.000 produk AS yang masuk ke Malaysia. Dan Perdana Menteri telah menyatakan bahwa Malaysia akan memasok logam tanah jarang ke AS,” ungkapnya, dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (8/8/2025).

    Ia lantas membeberkan bahwa LTJ sebagai komoditas mentah hanya menghasilkan sekitar 5% dari total nilai material. Oleh sebab itu, alih-alih diekspor dalam bentuk mentah, lebih baik pemerintah mengolah LTJ di dalam negeri terlebih dahulu, mengingat nilainya bisa mencapai 30 kali lipat.

    “Malaysia harus mengolah tanah jarang dan mengekstrak unsur-unsur di dalamnya karena keuntungannya akan 30 kali lebih tinggi daripada hanya tanah jarang,” ungkapnya.

    Mahathir pun menyayangkan keputusan yang diambil Pemerintah Malaysia dengan hanya menerima 5% dari nilai tersebut. Padahal, Malaysia bisa mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan dari pengolahan LTJ di dalam negeri.

    “Mengapa Malaysia begitu bodoh hanya menerima 5% dari nilai tersebut padahal kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi?” tambahnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jawaban PM Anwar Ibrahim Saat Didemo ‘Turun Anwar’

    Jawaban PM Anwar Ibrahim Saat Didemo ‘Turun Anwar’

    Jakarta –

    Ribuan warga Malaysia menggelar demonstrasi di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7) dalam aksi memprotes biaya hidup yang melonjak dan mendesak Anwar Ibrahim mundur. PM Malaysia Anwar Ibrahim buka suara terkait demonstrasi tersebut.

    Dirangkum detikcom, Senin (28/7/2025), dalam aksinya, para demonstran juga menuntut Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, yang dianggap gagal memenuhi janji reformasi, untuk mundur dari jabatannya.

    Unjuk rasa yang diselenggarakan oleh partai-partai oposisi ini menandai aksi protes besar pertama di negara tersebut sejak Anwar naik ke tampuk kekuasaan setelah pemilu tahun 2022 lalu.

    Para demonstran, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025), berkumpul di berbagai titik di sekitar pusat kota Kuala Lumpur sebelum berkumpul dalam jumlah besar di area Lapangan Merdeka pada Sabtu (26/7) waktu setempat.

    Penyebab Anwar Ibrahim Didesak Mundur

    Sejumlah demonstran tampak membawa poster bertuliskan “Turun Anwar” saat para personel kepolisian secara ketat mengawasi jalannya aksi protes

    “Dia (Anwar) telah memerintah negara ini selama tiga tahun dan belum memenuhi janji-janji yang dibuatnya,” kata salah satu demonstran, Fauzi Mahmud (35), yang datang dari Selangor.

    “Dia telah mengunjungi banyak negara untuk mendatangkan investasi, tetapi kami belum melihat apa pun,” ucapnya kepada AFP, merujuk pada kunjungan Anwar baru-baru ini ke luar negeri, seperti Rusia dan Eropa.

    “Biaya hidup masih tinggi,” ujar Fauzi yang seorang insinyur ini.

    Anwar ditunjuk sebagai PM Malaysia dengan tiket reformis dan berjanji untuk memberantas korupsi, nepotisme, dan kronisme dalam sistem politik yang terpecah belah di negara tersebut.

    Beberapa hari menjelang unjuk rasa, Anwar mengumumkan serangkaian langkah populis untuk mengatasi berbagai masalah dan keluhan rakyat. Salah satunya dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar 100 Ringgit, setara Rp 387 ribu, kepada seluruh warga Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas.

    Bantuan tunai itu akan dibayarkan satu kali, mulai 31 Agustus mendatang.

    Anwar juga mengumumkan bahwa sekitar 18 juta pengendara Malaysia akan memenuhi syarat untuk membeli bahan bakar yang disubsidi besar-besaran dengan harga 1,99 Ringgit (Rp 7.712) per liter, dibandingkan harga saat ini sebesar 2,05 Ringgit (Rp 7.944) per liter.

    Mahathir Ikut Turun ke Jalan

    Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, turut turun ke jalan saat ribuan massa menggelar demo pada Sabtu dan mendesak Anwar Ibrahim mundur.

    Dilansir AFP, (27/7/2025), mantan mentor Anwar, itu juga mengkritik Anwar dihadapan massa. Ia mendesak agar Anwar Ibrahim mundur.

    “Sudah tiga tahun, apa yang didapat rakyat? Saya pikir dia (Anwar) senang melihat kita menderita,” kata Mahathir.

    “Cukup, tolong, mundurlah,” kata Mahathir, yang bulan lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-100 dan merupakan salah satu politisi tertua di dunia.

    Respons Anwar Ibrahim

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merespons demonstrasi yang menuntutnya mundur. Anwar mengatakan dirinya tidak diundang.

    “Yah, saya tidak diundang,” kata Anwar kepada wartawan ketika ditanya tentang demonstrasi tersebut, seperti dilaporkan The Star dikutip dari Malaymail, Minggu (27/7/2025).

    Sementara itu, dalam sebuah unggahan di Facebook, Anwar menyampaikan rasa terima kasih kepada petugas keamanan dan tanggap darurat, serta menyerukan agar keterlibatan demokratis terus berlanjut, melampaui protes.

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota pasukan keamanan mulai dari kepolisian, pemadam kebakaran, tim medis, dan relawan yang telah bertugas dengan profesionalisme, disiplin, dan dedikasi,” ujar Anwar, seraya memuji mereka atas upaya mereka dalam memastikan keselamatan publik dan kelancaran acara.

    Lebih lanjut, Anwar juga mendoakan massa yang berkumpul agar dapat pulang dengan selamat. Anwar juga mendesak agar mereka terus berpartisipasi dalam wacana nasional.

    “Kritik dan perbedaan pandangan tidak boleh dipandang sebagai permusuhan,” tulisnya.

    “Faktanya, mereka harus terus berkembang dan tumbuh sebagai urat nadi negara-bangsa yang dewasa, progresif, dan berdaulat,” ungkapnya.

    Anwar, yang telah lama mencitrakan dirinya sebagai pemimpin reformis, mengatakan ia tetap “teguh dan konsisten” dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya hak atas kebebasan berbicara dan mengkritik.

    Anwar juga menunjuk sesi Tanya Jawab Perdana Menteri (PMQT) di Parlemen sebagai bukti keterbukaan pemerintahannya terhadap pengawasan.

    “Anggota Parlemen bebas mengajukan pertanyaan apa pun secara langsung, dan mengajukan keberatan kepada saya sebagai perdana menteri secara langsung,” ujarnya.

    “Saya mendesak Anda untuk terus mendesak anggota parlemen agar hadir dan berpartisipasi aktif, terutama dalam PMQT,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Anwar juga mengajak rakyat Malaysia untuk bergerak lebih dari sekadar protes, mendorong mereka untuk “terlibat dalam dialog dan wacana, menemukan titik temu, serta memetakan dan membangun bangsa ini bersama-sama,”.

    “Tidak hanya di jalanan, tetapi dengan bangkit untuk menjelajahi, menguasai, dan merebut batas-batas baru sehingga negara ini dapat didorong maju dengan kekuatan dan semangat,” tambahnya.

    Mengakhiri postingannya dengan nada berwawasan ke depan, Anwar mengajak masyarakat untuk kembali ke Kuala Lumpur dalam waktu dekat, menyoroti upaya restorasi yang akan datang di situs-situs bersejarah seperti Gedung Sultan Abdul Samad.

    “Landmark-landmark ini sedang menjalani konservasi skala besar agar kita dapat meningkatkan pariwisata dan mendukung perekonomian di ibu kota, yang kaya akan nilai sejarah, harapan, dan semangat kebangsaan, terutama bertepatan dengan Tahun Kunjungan Malaysia 2026 yang akan datang,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 4

    (yld/fas)

  • Saat Mahathir Ikut Turun ke Jalan Tuntut Anwar Ibrahim Mundur

    Saat Mahathir Ikut Turun ke Jalan Tuntut Anwar Ibrahim Mundur

    Jakarta –

    Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalan ibu kota Kuala Lumpur untuk memprotes kenaikan biaya hidup dan anggapan kurangnya reformasi oleh pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendesak Anwar Ibrahim mundur.

    Dilansir AFP, (27/7/2025), mantan mentor Anwar, itu juga mengkritik Anwar dihadapan massa. Ia mendesak agar Anwar Ibrahim mundur.

    “Sudah tiga tahun, apa yang didapat rakyat? Saya pikir dia (Anwar) senang melihat kita menderita,” kata Mahathir.

    “Cukup, tolong, mundurlah,” kata Mahathir, yang bulan lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-100 dan merupakan salah satu politisi tertua di dunia.

    Polisi dan pejabat kota memperkirakan antara 18.000 dan 50.000 pengunjuk rasa ikut serta dalam demonstrasi tersebut.

    Sebelumnya, puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur kemarin menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur. Massa mengkritik kinerja Anwar Ibrahim.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di berbagai titik di sekitar pusat kota sebelum berkumpul di Lapangan Merdeka di tengah hujan gerimis. Massa membawa spanduk bertuliskan “turun Anwar” “turun Anwar” dalam bahasa Melayu sementara polisi terus mengawasi.

    “Dia (Anwar) telah memerintah negara ini selama tiga tahun dan belum memenuhi janji-janji yang dibuatnya,” kata pengunjuk rasa Fauzi Mahmud, 35 tahun, dari Selangor di luar ibu kota.

    Selain itu, massa demonstran juga mengkritik kinerja Anwar Ibrahim yang belum mendapatkan investasi setelah kunjungan ke beberapa negara. Massa demo menilai biaya hidup di Malaysia masih tinggi.

    “Telah mengunjungi banyak negara untuk mendatangkan investasi, tetapi kami belum melihat hasilnya,” ujar Fauzi kepada AFP, merujuk pada kunjungan perdana menteri baru-baru ini, termasuk ke Rusia dan Eropa.

    “Biaya hidup masih tinggi,” kata insinyur tersebut.

    (yld/gbr)

  • Demo Besar di Malaysia, Ribuan Orang Turun ke Jalan Protes Kepemimpinan Anwar Ibrahim – Page 3

    Demo Besar di Malaysia, Ribuan Orang Turun ke Jalan Protes Kepemimpinan Anwar Ibrahim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ribuan warga Malaysia dari berbagai elemen masyarakat memadati Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, pada Sabtu 26 Juli 2025, untuk menggelar aksi unjuk rasa.

    Para peserta aksi tampak mengenakan pakaian serba hitam sebagai bentuk simbolik protes terhadap berbagai persoalan yang menyasar kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

    Aksi ini dimulai sejak Sabtu pagi, dengan massa berkumpul di empat titik utama: Dataran Sogo, Masjid Jamek, Masjid Negara, dan Pasar Seni, sebelum akhirnya bergerak menuju pusat demonstrasi di Dataran Merdeka.

    Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga turut hadir dalam unjuk rasa itu. Mahathir menyampaikan aspirasi serta menyinggung pernyataan Anwar di parlemen belum lama ini, yang menyebut dirinya bersalah.

    Sekretaris politik Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Shamsul Iskandar, mengatakan aksi protes “Turun Anwar” yang bergulir 26 Juli 2025 hanya merupakan kepentingan politis segelintir pihak.

    Dia menegaskan hal itu hanya upaya politik kelompok kecil yang berusaha mempertahankan keberadaannya, seraya mengatakan protes itu bukan wujud nyata ketidakpuasan rakyat kepada kepemimpinan Anwar Ibrahim.

    “(Protes) Ini bukan tentang rakyat, ini tentang sekelompok kecil yang mencoba membalikkan apa yang gagal mereka capai melalui kotak suara,” kata Shamsul Iskandar, seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/7/2025).