Xcloud.id

Tag: M Rizal

  • Risiko Jumbo di Balik Ambisi Besar Danantara

    Risiko Jumbo di Balik Ambisi Besar Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara resmi diluncurkan. Badan baru ini akan mengelola uang ribuan triliun. Tahap pertama ada sekitar US$20 miliar. Namun ke depan, total aset pengelolaan Danantara cukup fantastis, bisa mencapai US$900 miliar atau lebih dari Rp14.000 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan secara langsung BPI Danantara. Ada harapan besar. Dia ingin, Danantara bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Bisa menjadi instrumen pembangunan untuk mengelola kekayaan nasional. Pada akhirnya bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya, Senin (25/2/2025).

    Danantara lahir dengan berbagai macam keistimewaan. Badan ini langsung di bawah presiden. Selain itu, Danantara juga akan mengelola 7 BUMN jumbo, yang selama ini menjadi mesin uang bagi negara. Ketujuh BUMN itu antara lain, Pertamina, Mind ID, PLN, Telkom, Bank Mandiri (BMRI), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI).

    Menariknya, kendati mengelola aset yang cukup besar, Undang-undang No.1/2025 tentang BUMN, telah memberikan sejumlah pagar pengaman bagi Danantara. Salah satunya adalah penegasan bahwa keuntungan dan kerugian Badan bukanlah kerugian negara. 

    Artinya, jika Danantara mengalami memperoleh laba, maka labanya akan dianggap sebagai keuntungan Danantara. Sementara itu, negara tetap akan memperoleh bagian dari laba Danantara, hanya saja mekanismenya, laba akan disetor ke kas negara setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko dalam kerugian berinvestasi.

    Danantara juga mengambil alih tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan dividen. Selama ini, pengelolaan dividen BUMN disetor ke Kemenkeu dan akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak alias PNBP yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan.

    Setoran Dividen BUMN 2021-2025

    Tahun
    Jumlah (Triliun)
    Tumbuh (%)

    2021
    30,5
     -53,8

    2022
    40,6
    33,1

    2023
    82,1
    102,1

    2024
    85,8
    4,6

    2025
    90
    4,8

    Sumber: Nota Keuangan APBN 2025. (2024 outlook, 2025 target APBN)

    Namun demikian, dalam beleid yang baru, terjadi pergeseran dalam pengelolaan modal BUMN. Modal yang disuntik oleh negara akan dianggap sebagai modal perseroan, sehingga keuntungannya, akan dianggap sebagai keuntungan BUMN.

    Sementara itu, dividen BUMN juga tidak langsung disetor ke negara, tetapi akan dikelola oleh Danantara. Badan juga memiliki kewenangan untuk menentukan penambahan dan pengurangan pernyataan modal negara alias PMN yang bersumber dari dividen BUMN. Sayangnya, pihak otoritas fiskal belum bersedia menanggapi perubahan pengelolaan dividen tersebut.

    Kewenangan yang begitu besar Danantara bukannya tanpa risiko. Apalagi, saat ini indeks perspesi korupsi atau corruption perception index, masih di angka 37 naik tipis dan di peringkat 99 global. Indonesia masih jauh di bawah saingan terdekatnya, Vietnam. Ada masalah dari sisi governance. Di sisi lain, pengelola Danantara juga perlu belajar dari 1Malaysia Development Berhad alias 1MDB yang justru memunculkan skandal korupsi terbesar di negeri jiran.

    Adapun Prabowo sendiri telah menunjuk Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Dony Oskaria, dan Pandu Patria Sjahrir untuk mengelola Danantara. Sementara itu, Erick Thohir, Muliaman Hadad, hingga Sri Mulyani Indrawati bertindak untuk mengawasi pengelolaan Danantara.

    Kepala negara juga melibatkan Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke 7 Joko Widodo beserta organisasi agama mulai dari PBNU, Muhammadiyah, hingga Konferensi Wali Gereja untuk bertindak sebagai dewan penasihat.

    Tak hanya itu, Prabowo menegaskan, pengelolaan investasi oleh BPI Danantara harus dilaksanakan dengan transparan dan sangat hati-hati. Oleh sebab itu, menurutnya Danantara bisa diaudit oleh siapa pun. Kalau merujuk kepada UU No.1/2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Danantara.  

    “Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” tegas Prabowo.

    Diawasi Ketat BPK hingga Presiden

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan entitas yang dipimpinnya tak terlepas dari tata kelola audit dan pengawasan yang akan sangat ketat dan transparan. 

    Apalagi, kata Rosan, Danantara adalah badan yang akan diawasi secara intensif karena laporan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden Indonesia.

    “Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak terlibat dalam pengawasan ini karena kita langsung melapor kepada Bapak Presiden, dan itu tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi, pertanggungjawaban kita akan langsung ke Presiden,” katanya kemarin.

    BPI Danantara./IlustrasiPerbesar

    Di sisi lain, Presiden ke 6 Susilo Bambang Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan bahwa menegaskan pihaknya akan mengawal Danantara.  “Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh presiden kita,” ujarnya.

    SBY ingin Danantara tersebut bisa benar-benar bermanfaat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir rakyat. “Kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” tutur Presiden RI ke-6 tersebut.

    Sorotan Ekonom

    Adapun Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyoroti sejumlah tantangan utama yang harus diantisipasi oleh pemerintah sebelum Danantara resmi beroperasi.

    Salah satu pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan dalam jangka pendek, katanya, yaitu integrasi antar-BUMN, tata kelola, pengawasan, dan manajemen.  Dia mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan presisi dan ketegasan, skema ini berpotensi menjadi jebakan birokrasi baru yang justru memperlambat kinerja BUMN.

    “Alih-alih menciptakan sinergi, tanpa strategi yang solid, penggabungan ini bisa melahirkan konglomerasi kompleks yang lamban dalam pengambilan keputusan dan sarat dengan kepentingan politik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa jika tata kelola tidak profesional dan transparan, maka Danantara bisa berubah menjadi alat sentralisasi kekuasaan atas aset strategis negara yang hanya menguntungkan segelintir elite, bukan kepentingan nasional secara luas.

    Secara konseptual, Danantara menjanjikan efisiensi dan daya saing BUMN serta aset negara yang strategis. Namun, Rizal mengingatkan bahwa dampak negatifnya bisa jauh lebih berbahaya jika tidak dikendalikan dengan disiplin manajerial yang ekstrem.

    “Kehilangan otonomi masing-masing BUMN bisa menjadi bumerang, menyebabkan perusahaan-perusahaan strategis justru kehilangan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis,” imbuh.

  • Satu saksi tak hadir dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental

    Satu saksi tak hadir dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental

    Jakarta (ANTARA) – Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil dengan terdakwa tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada Senin ini hanya dihadiri delapan orang saksi lantaran satu saksi atas nama Nengsih (45) anaknya sedang sakit.

    “Agenda persidangan hari ini direncanakan memeriksa sembilan saksi namun yang hadir delapan saksi. Saksi yang tidak hadir yaitu atas nama Saudara Nengsih yang tidak bisa hadir di persidangan karena anaknya sedang sakit,” kata Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Mayor Laut Hukum Arin Fauzam usai sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Arin menyebut, Nengsih akan dilakukan pemeriksaan menyusul pada persidangan selanjutnya. Hingga saat ini, saksi yang sudah diperiksa berjumlah 16 saksi.

    Dia mengaku belum bisa menjelaskan rinci peran Nengsih dalam kasus penembakan bos rental ini. Nengsih merupakan penjaga warung di depan TKP penembakan.

    “Dia kan penjaga warung di depan penembakan. Jadi, dia (Nengsih) menyaksikan di warung sebelah saat penembakan terjadi,” ucap Arin.

    Apabila nanti ada kendala terhadap Nengsih, pihaknya akan terus mengupayakan kehadiran Nengsih lantaran sudah masuk ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sudah melakukan sumpah bersama saksi lainnya.

    “Kemungkinan nanti keterangannya, kalau tidak hadir ini bisa dibacakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena dalam penyidikan sudah disumpah, dan keterangannya pun sama hadir di persidangan. Mudah-mudahan kita doakan bersama bisa hadir di persidangan,” ujarnya.

    Adapun delapan saksi yang hari ini diperiksa terdiri dari Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Balaraja Tangerang Baety Adhayat, karyawan minimarket di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak, Ahmad Farizi dan M Rizal.

    Lalu, petugas keamanan (sekuriti) di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak yakni Amim dan Suhendi, Kompol Arief N Yusuf, Aipda Endang Suryana, dan Bripka Rinaldo.

    Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil dengan terdakwa tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) dengan agenda pemeriksaan sembilan saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta hari ini dimulai pukul 09.10 WIB.

    Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman dengan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Nanang Subeni dan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Gatot Sumarjono.

    Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara yakni Mayor corps hukum (Chk) Gori Rambe, Mayor Chk Mohammad Iswadi dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

    Adapun tiga oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan terhadap bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

    Tiga terdakwa tersebut, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

    Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wanti-wanti Ekonom ke Prabowo soal Tata Kelola hingga Calon Bos Danantara

    Wanti-wanti Ekonom ke Prabowo soal Tata Kelola hingga Calon Bos Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Mimpi lama Sumitro Djojohadikusumo agar Indonesia memiliki Super Holding BUMN sebentar lagi jadi kenyataan saat anaknya, yaitu Presiden Prabowo Subianto, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Merdeka, pada Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB.

    Dalam forum internasional bergengsi World Government Summit 2025, Prabowo mengumumkan kesiapan Indonesia meluncurkan Danantara. Dia mengungkapkan bahwa Danantara akan memiliki aset kelolaan lebih dari US$900 miliar atau setara dengan Rp14.725 triliun. 

    Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lainnya.

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujarnya dalam forum itu.

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. 

    “Kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari US$900 miliar aset dalam pengelolaan (AUM),” katanya.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” pungkas Prabowo.

    Di balik ambisi besar Prabowo, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar Danantara tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. 

    Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyoroti sejumlah tantangan utama yang harus diantisipasi oleh pemerintah sebelum Danantara resmi beroperasi.

    Salah satu pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan dalam jangka pendek, katanya, yaitu integrasi antar-BUMN, tata kelola, pengawasan, dan manajemen.  Dia mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan presisi dan ketegasan, skema ini berpotensi menjadi jebakan birokrasi baru yang justru memperlambat kinerja BUMN.

    “Alih-alih menciptakan sinergi, tanpa strategi yang solid, penggabungan ini bisa melahirkan konglomerasi kompleks yang lamban dalam pengambilan keputusan dan sarat dengan kepentingan politik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa jika tata kelola tidak profesional dan transparan, maka Danantara bisa berubah menjadi alat sentralisasi kekuasaan atas aset strategis negara yang hanya menguntungkan segelintir elite, bukan kepentingan nasional secara luas.

    Secara konseptual, Danantara menjanjikan efisiensi dan daya saing BUMN serta aset negara yang strategis. Namun, Rizal mengingatkan bahwa dampak negatifnya bisa jauh lebih berbahaya jika tidak dikendalikan dengan disiplin manajerial yang ekstrem.

    “Kehilangan otonomi masing-masing BUMN bisa menjadi bumerang, menyebabkan perusahaan-perusahaan strategis justru kehilangan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis,” imbuhnya.

    Selain itu, resistensi internal terhadap kebijakan super holding juga menjadi tantangan besar. Perusahaan yang selama ini sudah memiliki ekosistem bisnis yang mapan bisa mengalami friksi internal yang dapat merusak stabilitas sektor BUMN secara keseluruhan. 

    Tak hanya itu, Rizal juga memperingatkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, Danantara bisa menjadi monopoli yang menekan kompetisi pasar, membunuh inovasi, dan menghambat pertumbuhan sektor swasta. Hal ini akan bertentangan dengan visi awal pembentukannya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

    “Beberapa hal yang dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai visi-misi Danantara adalah aspek regulasi dan birokrasi yang masih berbelit. Penggabungan banyak entitas ke dalam satu super holding memerlukan harmonisasi kebijakan yang kompleks, yang jika tidak diselesaikan dengan cepat, justru akan memperlambat efektivitasnya,” tuturnya.

    Belum lagi, kata Rizal, faktor kepemimpinan dan tata kelola menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Tanpa pemimpin yang memiliki kompetensi tinggi serta pemahaman mendalam terhadap tantangan bisnis global, Danantara bisa gagal mencapai tujuan utamanya.

    Salah satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah pengawasan terhadap alokasi anggaran. Jika tidak ditangani dengan baik, alih-alih meningkatkan daya saing, Danantara justru bisa menjadi beban baru bagi kinerja ekonomi nasional.

    “Mekanisme transparansi dan akuntabilitas juga harus diperkuat agar holding ini tidak menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mengonsolidasikan kekuasaan ekonomi tanpa memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat,” pungkas Rizal.

    Perbesar

    Hati-Hati Pilih Pimpinan Danantara 

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat bahwa jelang peluncuran Danantara sebagai super investment vehicle, berbagai tantangan tata kelola dan independensi manajemen menjadi sorotan utama.

    Dia menekankan bahwa tata kelola (governance) yang baik harus menjadi prioritas utama agar Danantara dapat menarik kerja sama investasi internasional dan menghindari risiko politik serta korupsi. 

    “Danantara ini sebagai super investment vehicle untuk menarik kerja sama internasional. Pembelajaran dari pengalaman Indonesia Investment Authority (INA-SWF) sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola menjadi hal yang sangat penting. Good Corporate Governance [GCG] dan standar investasi berkelanjutan (ISG) harus dijunjung tinggi agar dapat menarik investasi,” ujarnya kepada Bisnis.

    Bhima menyoroti pentingnya pemilihan board yang lebih didominasi oleh profesional ketimbang figur politik yang ditunjuk oleh pemerintah.

    Menurutnya, proporsi yang tidak seimbang dalam dewan direksi dan komisaris dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan reputasi Danantara di mata investor global.

    “Kami sudah sarankan sejak awal bahwa proporsi board yang berasal dari profesional harus lebih dominan, bukan dari penunjukan pemerintah. Jika board diisi oleh politisi atau mantan pejabat, ini bisa menimbulkan konflik kepentingan yang besar,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa Indonesia sedang dalam proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang mensyaratkan standar tata kelola perusahaan yang lebih tinggi, termasuk bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas seperti Danantara.

    “Kalau kita ingin menarik investasi dari negara maju, termasuk Sovereign Wealth Fund dari Timur Tengah maupun Norwegia, maka standar tata kelola Danantara harus sesuai dengan standar OECD. Ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah,” imbuhnya.

    Bhima juga mengingatkan risiko trust issue atau hilangnya kepercayaan investor jika tata kelola Danantara tidak dijaga dengan baik. Hal ini berisiko menurunkan minat kerja sama dari investor strategis, meningkatkan potensi korupsi, dan bahkan merugikan BUMN yang asetnya dikonsolidasikan dalam Danantara.

    “Kalau ada trust issue dalam Danantara, pertama, investor yang tertarik bekerja sama bisa berkurang. Kedua, potensi korupsinya tinggi, apalagi kerugian Danantara tidak dianggap sebagai kerugian negara. Ketiga, ini bisa berdampak langsung pada BUMN yang asetnya masuk ke dalam Danantara,” katanya.

    Selain itu, Bhima menyoroti risiko finansial bagi Danantara jika governance risk tidak dikelola dengan baik. Jika Danantara nantinya menerbitkan surat utang dengan jaminan aset BUMN yang dikelolanya, maka persepsi risiko yang buruk akan berdampak pada imbal hasil yang lebih tinggi bagi investor.

    “Artinya, Danantara harus membayar bunga jauh lebih mahal karena adanya risiko tata kelola. Ini harusnya jadi perhatian utama, bukan malah fokus menjadikan Danantara sebagai alat politik,” ujarnya.

    Bhima menekankan bahwa konsep Danantara sebagai investment vehicle yang lebih baik dari INA-SWF sebenarnya adalah langkah positif. Namun, jika tidak dikawal dengan tata kelola yang ketat dan transparan, ada risiko besar bahwa Danantara justru menjadi mesin politik alih-alih instrumen investasi yang kredibel.

    Dengan potensi besar yang dimiliki, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah dapat menjaga independensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaannya.

    “Ekspektasi investor terhadap Danantara itu tinggi. Jangan sampai blunder dalam governance membuat kita kehilangan peluang besar untuk menarik investasi global,” pungkas Bhima.

    Calon petinggi BPI Danantara, (dari kiri) Dony Oskaria, Rosan Roeslani, dan Pandu Sjahrir. JIBI/Maria Y. BenyaminPerbesar

    Tata Kelola Danantara Harus Jelas

    Setali tiga uang, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy dalam waktu dekat, Danantara akan menghadapi sejumlah tugas mendesak yang sangat krusial untuk menentukan fondasi keberhasilannya.  

    Salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah membangun kerangka hukum dan tata kelola yang jelas, terutama mengingat peran Danantara yang masih ambigu dalam ekosistem BUMN.  

    Tanpa adanya mandat yang tegas, transparansi yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang kuat, risiko tumpang tindih wewenang atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan dapat muncul, yang tentu saja akan sangat merugikan.

    “Danantara harus segera memiliki landasan hukum yang kokoh dan tata kelola yang jelas, agar tidak ada celah untuk penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Tanpa itu, sulit bagi Danantara untuk mewujudkan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN,” ujarnya kepada Bisnis.

    Selain itu, menurut Yusuf, penilaian terhadap kesehatan finansial BUMN yang menjadi bagian dari portofolio Danantara juga sangat penting. Hal ini melibatkan identifikasi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi atau bahkan penutupan.  

    Tanpa langkah-langkah ini, kata Yusuf negara berisiko menanggung beban yang semakin berat dan bisa menggangu kelancaran operasional BUMN yang sudah berjalan dengan stabil.  

    “Danantara perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan BUMN yang dikelolanya. Beberapa di antaranya mungkin perlu restrukturisasi, sementara yang lainnya mungkin harus ditutup agar tidak menambah beban fiskal negara,” imbuhnya.

    Menurutnya, keberhasilan Danantara juga sangat bergantung pada bagaimana entitas ini menyeimbangkan potensi keuntungan dan risiko dari konsolidasi superholding BUMN. Dengan total aset mencapai Rp9.400 triliun, Danantara memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi asing, dan mendukung proyek-proyek strategis nasional.

    Namun, di sisi lain, skala besar ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti risiko inefisiensi, korupsi, dan campur tangan politik yang bisa mengalihkan fokus dari tujuan utamanya.

    “Skala besar Danantara memang menawarkan peluang, tetapi juga membawa potensi risiko yang tinggi. Tanpa pengawasan yang ketat dan tata kelola yang transparan, Danantara berisiko menjadi alat patronase atau bahkan birokrasi tambahan yang menghambat tujuan ekonomi yang lebih luas,” jelasnya.

    Tidak hanya tantangan manajerial dan finansial, Yusuf pun menyoroti bahwa Danantara juga harus siap menghadapi resistensi dari birokrasi dan BUMN yang sudah memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang mengakar. Selain itu, ketidakjelasan hukum bisa memicu konflik dalam hal kewenangan antar lembaga, yang pada akhirnya akan memperlambat implementasi kebijakan.

    “Birokrasi yang sudah memiliki vested interest tentu akan menantang model ini, karena akan ada perubahan dalam pengelolaan dan pengawasan. Jika Danantara tidak mampu menanggapi resistensi ini dengan baik, proses konsolidasi bisa terhambat,” ungkapnya.

    Meski model seperti Temasek yang sukses di Singapura bisa menjadi inspirasi, Yusuf menekankan bahwa Indonesia memiliki lanskap politik dan ekonomi yang jauh lebih kompleks.

    Tanpa adanya komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, Danantara berisiko hanya menjadi instrumen politik atau bahkan lapisan birokrasi tambahan yang hanya menyimpang dari misi awalnya.

    “Dalam konteks Indonesia yang penuh dinamika politik, jika tidak ada pengawasan yang ketat, Danantara bisa saja kehilangan arah dan tujuan. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawasan untuk memastikan bahwa Danantara tetap pada jalur yang benar,” pungkas Yusuf.

  • Toko Kelontong di Kota Malang Ambles saat Hujan, Penjual Meninggal Dunia

    Toko Kelontong di Kota Malang Ambles saat Hujan, Penjual Meninggal Dunia

    Malang (beritajatim.com) – Sebuah bangunan yang dijadikan sebagai toko kelontong di Jalan S. Supriadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang ambles pada Rabu (19/2/2025). Lokasi ambles berada di samping outlet Mie Gacoan. Saat itu hujan turun dengan deras.

    Saksi mata di lokasi Agus Harianto (55) mengungkapkan toko kelontong itu dijaga oleh 2 orang yakni M Qoit (23) dan satu lagi bernama M Rizal Fauzi (23). Satu dari penjaga toko jatuh ke gorong-gorong yang cukup deras.

    “Kejadiannya jam 4 sore pas hujan deras. Terus seperempat jam kemudian, saya dengar suara bruak gitu. Saya lihat satu orang sudah terbawa arus air. Di bawahnya itu kan saluran air,” ujar Agus.

    Diketahui korban yang terseret arus hingga sejauh 3 kilometer adalah M Qoit. Korban meninggal dunia ditemukan oleh tim SAR dan relawan. Sementara untuk Rizal Fauzi dibawa ke salah satu rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

    “Korban ketemu di Mitra 10 kacuk sana. Sekitar tiga kilometer lah. Satu dibawa ke rumah sakit,” ujar Agus.

    Sementara itu Ketua RT setempat, Rohim (58) menyebut sudah ada tanda-tanda bangunan akan roboh sejak pagi. Warga melihat bangunan retak dan fondasi roboh. Namun, nahas peristiwa ambrol terjadi begitu cepat bersamaan dengan hujan deras.

    “Jam 08.00 WIB pagi tadi sudah dikasih tanda, kalau bakal rawan longsor. Bangunan sudah miring memang dan retak,” ujar Rohim. (luc/ian)

  • Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Penerimaan Negara Bisa Terkena Dampak

    Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Penerimaan Negara Bisa Terkena Dampak

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai dampak dari tren penurunan harga minyak mentah dunia terhadap penerimaan negara.

    Pada Selasa (28/1/2025), harga minyak mentah Brent turun 1,8% menjadi US$ 77,08 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 2% menjadi US$ 73,17 per barel.

    Kepala Center Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyampaikan, penurunan harga minyak mentah dunia dapat berdampak pada pendapatan negara, mengingat minyak masih menjadi salah satu komoditas utama yang diandalkan Indonesia. Fluktuasi harga minyak yang signifikan bisa memengaruhi perekonomian nasional.

    Apabila harga minyak mentah dunia naik, tidak hanya penerimaan negara yang meningkat, tetapi subsidi energi juga ikut naik. Sebaliknya, apabila harga minyak turun, pendapatan negara berkurang, dan subsidi juga menurun.

    “Berkaitan harga minyak mentah dunia yang anjlok, memang punya implikasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Terutama pada komponen penerimaan negara, serta dari sektor migas dan subsidi energi,” ungkap Rizal dalam diskusi yang digelar Indef, Rabu (29/1/2025).

    Rizal juga menyoroti, selain harga minyak, ada faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan negara, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Rizal meminta pemerintah untuk tetap waspada terhadap fluktuasi harga minyak global, terutama di tengah dinamika konflik geopolitik yang dapat memicu ketidakpastian pasar.

    “Pemerintah perlu mengantisipasi fluktuasi harga minyak mentah yang tidak stabil karena rentan terhadap kondisi geopolitik. Beberapa saat nanri, harga minyak bisa saja kembali naik secara tiba-tiba,” kata Rizal.

  • Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

    Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

    Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

    Kawasan

    Jumlah Anak Penerima Manfaat

    Asia Selatan

    125 juta anak

    Amerika Latin-Karibia

    80 juta anak

    Asia Timur Pasifik

    57 juta anak

    Eropa-Asia Tengah

    55 juta anak

    Afrika Sub-Sahara

    53 juta anak

    Amerika Utara

    29 juta anak

    Timur Tengah-Afrika Utara

    19 juta anak

    Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya. 

    Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

    Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu. 

    “Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan. 

    Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

    Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai. 

    Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

    Ketiga, pemerintah juga  bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG. 

    Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

    Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday. 

    Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

    Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis. 

    “Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

    Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

     

    No

    Wilayah

    Jumlah SPPG

    1

    Jakarta

    5 titik

    2

    Jawa Tengah

    40 titik

    3

    Jawa Timur

    32 titik

    4

    Jawa Barat

    58 titik

    5

    Banten

    3 titik

    6

    Yogyakarta

    3 titik

    7

    Aceh

    6 titik

    8

    Bali

    1 titik

    9

    Gorontalo

    1 titik

    10

    Kalimantan Selatan

    2 titik

    11

    Kalimantan Timur

    1 titik

    12

    Kalimantan Utara

    1 titik

    13

    Kepulauan Riau

    8 titik

    14

    Lampung

    4 titik

    15

    Maluku

    2 titik

    16

    Maluku Utara

    2 titik

    17

    Nusa Tenggara Timur

    1 titik

    18

    Papua Barat

    2 titik

    19

    Papua Selatan

    1 titik

    20

    Riau

    3 titik

    21

    Sulawesi Barat

    1 titik

    22

    Sulawesi Utara

    1 titik

    23

    Sulawesi Selatan

    8 titik

    24

    Sulawesi Tenggara

    2 titik

    25

    Sumatra Barat

    1 titik

    26

    Sumatra Utara

    1 titik

    Total

    26 Provinsi

    190 titik

    Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

     

    Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

    Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun. 

    Selain itu, program “Makan Bergizi Gratis” telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

    Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 

    Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

    “Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal. 

    Utak Atik Kebijakan 

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

    Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan. 

    “Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

    Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan. 

    “Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

    Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

    Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN). 

    “Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

    Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik? 

    Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

    Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG. 

    Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting,” ujarnya. 

    Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

    Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

    Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.  

    “Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” katanya. 

    Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

    Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

    Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong. 

    Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    “Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

    Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

    Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

    Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

    “Januari – April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April – Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus – Desember melayani 15 – 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG,” tutur Dadan. 

    Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu. 

    “Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan  di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

  • Satpam Septian Dibunuh, Hamzah Minta Polri Tindak Tegas Pelaku – Halaman all

    Satpam Septian Dibunuh, Hamzah Minta Polri Tindak Tegas Pelaku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak pihak kepolisian untuk bertindak secara profesional dalam menangani kasus pembunuhan seorang satpam di Kota Bogor, Jawa Barat.

    Peristiwa tragis ini melibatkan korban bernama Septian, yang merupakan warga Sukabumi, dan pelaku bernama Abraham Michael, anak dari majikan korban.

    Kasus pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat, 17 Februari 2025, di sebuah rumah mewah yang terletak di Jl. Lawang Gintung, Bogor Selatan.

    Ketegangan antara pelaku dan korban dipicu oleh laporan korban mengenai kebiasaan pulang larut malam pelaku kepada orang tuanya.

    Tindakan ini memicu emosi pelaku, yang kemudian berujung pada penganiayaan.

    Septian adalah seorang satpam yang bekerja di rumah milik orang tua Abraham.

    Ia mencatat jam pulang Abraham yang sering larut malam, dan melaporkan kebiasaan tersebut kepada majikannya, Farida Felix.

    Sebagai hasil dari laporan tersebut, ibu Abraham menegur anaknya karena kebiasaannya yang tidak baik.

    “Abraham kena omel ibunya. Ditegurlah dia karena sering pulang malam,” jelas Kompol Aji Riznaldi Nugroho, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota.

    Ketika Abraham mengetahui bahwa Septian adalah orang yang melaporkannya kepada ibunya, kemarahan pelaku memuncak.

    Dalam keadaan emosional, Abraham mengumpulkan sopir dan asisten rumah tangga (ART) untuk mempertegas posisinya.

    Namun, situasi semakin memburuk ketika terjadinya cekcok antara Abraham dan Septian di pos satpam.

    Dalam konflik tersebut, pelaku menusuk Septian hingga mengakibatkan kematian.

    Hamzah Gurnita merasa penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, mengingat Septian adalah konstituennya.

    Ia menekankan agar pelaku dihukum setimpal dengan tindakannya.

    Dalam pernyataannya, ia mengatakan:

    “Saya minta kepada Polresta Bogor, kepada Pak Kapolres, ucapan terima kasih sudah mengamankan pelaku sehingga proses ini bisa berjalan ke pengadilan,” ungkapnya, seperti yang dikutip oleh Tribun Jabar.

    Ia juga mengajak Kejaksaan Kota Bogor untuk memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku, menegaskan bahwa tindakan menghilangkan nyawa seseorang harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

    “Saya meminta ke Kejaksaan Kota Bogor untuk menghukum pelaku sesuai dengan tindakannya,” tegas Hamzah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul DPRD Kabupaten Sukabumi Minta Pembunuh Satpam di Bogor Diganjar Hukuman Setimpal dan di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Penyebab Anak Majikan Bunuh Satpam di Rumah Mewah Bogor, Kelakuan Pelaku Diadukan ke Ibu

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, M Rizal Jalaludin)(TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hamzah Minta Polisi Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Satpam di Bogor oleh Anak Majikan – Halaman all

    Hamzah Minta Polisi Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Satpam di Bogor oleh Anak Majikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita meminta polisi untuk bertindak profesional dalam kasus pembunuhan satpam di Kota Bogor, Jawa Barat.

    Diketahui, korban bernama Septian yang merupakan warga Sukabumi. 

    Sementara pelaku pembunuhan adalah Abraham Michael yang merupakan anak majikan korban.

    Hamzah meminta tersangka dihukum setimpal. Sebab, korban adalah warga Sukabumi sekaligus konstituennya.

    “Ya saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan Ketua Komisi II, almarhum ini kan konstituen saya.”

    “Saya minta kepada Polresta Bogor, kepada Pak Kapolres ucapan terima kasih sudah mengamankan pelaku, sehingga proses ini bisa berjalan ke pengadilan,” kata Hamzah, dikutip TribunJabar.id, Sabtu (18/1/2025).

    Ia juga meminta Kejaksaan Kota Bogor untuk menghukum pelaku sesuai dengan tindakannya.

    “Saya meminta ke Kejaksan Kota Bogor untuk menghukum pelaku sesuai dengan tindakan-tindakannya karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Saya minta hukuman setimpal,” tegas Hamzah.

    Diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan itu terjadi di rumah mewah di Jl Lawan Gintung, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat (17/1/2025).

    Abraham yang telah ditetapkan sebagai tersangka nekat Septian karena tak terima atas ucapan korban.

    Septian bekerja di rumah milik orang tua tersangka di Lawang Gintung, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jabar.

    Sebelum ditusuk pakai pisau oleh anak majikannya, Septian mencatat jam kepulangan Abraham.

    Rupaya, Abraham sering pulang larut malam dan hal tersebut dilaporkan ke majikannya, Farida Felix.

    Abraham akhirnya ditegur oleh ibunya karena kerap pulang larut malam.

    “Abraham kena omel ibunya. Ditegurlah dia karena sering pulang malam,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Aji Riznaldi Nugroho.

    Mengutip TribunnewsBogor.com, Abraham pun heran kenapa ibunya bisa tahu tindakannya.

    “Ia (merasa) aneh ibunya tahu,” katanya.

    Hingga akhirnya, Abraham mengetahui bahwa Septian yang melaporkan hal tersebut ke ibunya.

    “Ternyata dia dilaporkan satpam,” katanya.

    Karena emosi, Abraham lantas mengumpulkan sopir, ART, dan satpam.

    Dua ART lantas disuruh pulang ke kantor halaman.

    Sementara tersangka dan korban terlibat cekcok di pos satpam hingga akhirnya terjadi penganiayaan yang menghilangkan nyawa Septian.

    “Saat subuh si tersangka membunuh Septian,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul DPRD Kabupaten Sukabumi Minta Pembunuh Satpam di Bogor Diganjar Hukuman Setimpal dan di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Penyebab Anak Majikan Bunuh Satpam di Rumah Mewah Bogor, Kelakuan Pelaku Diadukan ke Ibu

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, M Rizal Jalaludin)(TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat)

  • Malam Sebelum Satpam Dibunuh Anak Majikan Secara Sadis, Anak Korban Menangis Menjerit-jerit – Halaman all

    Malam Sebelum Satpam Dibunuh Anak Majikan Secara Sadis, Anak Korban Menangis Menjerit-jerit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI – Septian (37) baru bekerja lima bulan sebagai satpam atau security selama di rumah pengacara terkenal di jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.

    Dewi (47), istri Septian, mengaku tidak memiliki firasat apapun terkait kepergian suaminya itu.

    Dewi hanya mengungkapkan malam sebelum Septian dibunuh anak majikannya, anak mereka menangis menjerit-jerit.

    “Pas malam anak saya nangis, setengah dua malam Jumat, nangis ngejerit, katanya lihat hantu di pojokan lemari, saya tenangin tidur lagi,” kata Dewi di lokasi pemakaman suaminya, Sabtu (18/1/2025).

    Setelah itu, Dewi mengatakan mendapat kabar kematian suaminya pada besok harinya.

    “Saya tidur paginya nggak ada firasat apa apa. Tahu-tahu dapat kabar suami meninggal dunia,” kata dia.

    Dewi mengungkapkan sangat kehilangan suaminya. Dewi bahkan mengaku tidak kuat mengikuti pemakaman suaminya.

    “Ya Allah, banget kehilangan, mana anak saya masih kecil, ya Allah ya rob. Harapan saya pengen keadilan, dihukum seberat-beratnya. Saya nggak ikut pemakaman, nggak kuat, lemas,” aki Dewi.

    Dewi nampak tak menyangka suaminya pulang ke rumah dalam keadaan tak bernyawa.

    Komunikasi terakhir

    Dewi mengatakan, ia terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada Kamis (16/1/2025) malam, atau malam Jumat. Korban menanyakan kabar anaknya.

    Saat itu, korban mengungkapkan anak majikannya berantem dengan ibunya.

    “Aku habis sama anak majikan berantem, si ibu mau dicekik itu saya lerai, itu majikan sama anaknya mau dicekik,” kata Demi menirukan ucapan suaminya.

    Setelah itu, lanjut Dewi, tidak ada lagi komunikasi dengan suaminya.

    “Dari situ gak ada kabar lagi sampai pagi,” kata Dewi.

    Dewi menjelaskan, ia baru mendapatkan kabar kemarin siang bahwa suaminya sudah meninggal dunia dibunuh oleh majikannya.

    “Setelah itu tidak ada kabar, sampai dapat kabar Jumat siang setengah dua belas dari adik, dari pak Sekdes, bahwa ada orang Palabubanratu yang dibunuh posisinya security di Tajur, kan dilihatin itu SIM, oh iya itu suami saya, kata sekdes itu dibunuh sama anak majikan,” ucap Dewi.

    Dewi mengatakan, selain bercerita soal pertengkaran dengan anak majikan di tempatnya bekerja, Septian juga pernah menceritakan bahwa kerap telat menerima gaji.

    “Gak ada curhat, cuman kerja di situ katanya gaji suka telat, majikan suka marah marah gak jelas, kata saya pindah lagi aja, tanggung nanti saya habis lebaran katanya, gak ada (cerita, red) anaknya begini, ibunya begini, gak ada, hanya (cerita) soal gaji aja sering telat,” kata Dewi.

    Sosok Septian

    Dari pernikahannya selama tujuh tahun dengan Septian, Dewi dikaruniai seorang anak berusia 6 tahun.

    Di mata Dewi, Septian merupakan sosok penyayang dan sangat bertanggungjawab terhadap keluarga, meskipun usia Dewi dengan Septian terpaut cukup jauh. Bahkan, Septian juga sangat menyangi anak sambung dari Dewi.

    ss (Tribunnews)

    “Ya Allah orangnya penyayang, baik, tanggungjawab kepada keluarga, gak pernah neko-neko orangnya, sama anak-anak juga, selalu mementingkan anak-anak dari pada kita orang tuanya,” jelasnya.

    Tak kuat dengan kejadian tersebut, Dewi pun sampai tak kuasa melihat pemakaman korban. Dewi pun sempat pingsan saat korban akan dikebumikan.

    Septian dimakamkan di TPU Kampung Cibarengkok, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2025).

    Hukuman setimpal

    Kakak ipar korban, Aris Munandar, mengatakan, keluarga sangat menyesalkan peristiwa tersebut. 

    Keluarga pun tak habis pikir anak majikan tempat Septian bekerja tega menghabisi nyawa Septian.

    “Dari pihak keluarga menyesalkan, dari pihak si pelaku itu belum ada itikad baik pada keluarga korban, jadi kita sangat menyesal dan kita merasa kebingungan pas hari pertama, dikarenakan semua kita keluarganya kurang mampu, jadi benar benar bingung, kita musti melakukan langkah seperti apa,” ujar Aris usai pemakaman.

    Aris menjelaskan, keluarga sangat membutuhkan bantuan hukum dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap Septian.

     
    “Jadi kita beranggapan masyarakat yang tiidak tahu aturan hukumnya seperti gimana, saya meminta kepada semua untuk membantu dan memberikan penerangan seterang benderangnya,” ucap Aris.

    Aris mengatakan, korban merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Korban juga dikenal sebagai sosok yang baik dan sangat menyangi anak sambungnya.

    “Keluarga kebingungan kedepannya, sekolah anak anak, anak dari korban satu, anak sambungnya tiga, jadi keluarganya itu berharap sama si korban tulang punggung keluarga lah, jadi semua juga seperti mertuanya suka ada, jadi tulang punggung keluarga,” ujar dia.

    Aris menuturkan, tak hanya pihak keluarga pelaku, dari pihak perusahaan pun belum ada datang ke keluarga korban.

    “Belum ke rumah, jadi fokus kita dari kemarin itu untuk buat nyediain tempat istirahatnya, kalau misalkan sudah beres kita mulai jalur hukumnya seperti apa, ya kita benar benar kecewa dari perusahaan, dari keluarga pelaku, belum ada yang datang, belum ada memberikan bela sungkawa, seperti gimana sih perasaannya misalkan ditinggal oleh tulang punggung keluarga,” ucap Aris.

    Sementara itu, paman korban, Suhendi juga meminta proses hukum dijalankan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kalau bisa sih memang tetap hukum harus berjalan, berlaku juga, pasalnya kasian dari anaknya juga, dari keluarga juga, tanpa dia bagaimana nantinya, kalau saya sih hukum berjalan, saya maunya sih seperti itu, kalau saya pribadi sih, nyawa dibalas nyawa, kalau saya pridabi maunya saya sih begitu, cuma kan kita ada hukum ya minimal setimpal lah dengan keadaan seperti itu,” ujar Suhendi.

    Diberitakan sebelumnya, nasib seorang satpam rumah mewah berakhir tragis. Satpam tersebut tewas diduga dibunuh anak majikan.

    Peristiwa tersebut terjadi di pinggir Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat (17/1/2025).

    Satpam bernama Septian (37) tersebut meninggal dunia dengan luka di bagian dada dan kepala.

    Terduga pelaku pembunuhan satpan tersebut adalah Abraham Michael, anak pemilik rumah tempat Septian bekerja.

    Peristiwa berdarah tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 WIB pagi.*

    Penulis: M RIZAL JALALUDIN

    dan

    Keluarga Satpam yang Dibunuh Anak Bos di Bogor Butuh Bantuan Hukum, Ingin Pelaku Dihukum Setimpal

     

  • Ekonom prediksi dampak PPN 12 persen kecil bagi inflasi dan BI rate

    Ekonom prediksi dampak PPN 12 persen kecil bagi inflasi dan BI rate

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Ekonom prediksi dampak PPN 12 persen kecil bagi inflasi dan BI rate
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 20:08 WIB

    Elshinta.com – Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memproyeksikan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah berdampak kecil terhadap kenaikan inflasi maupun BI rate.

    “Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang mewah dapat berdampak terbatas pada inflasi secara keseluruhan, mengingat kontribusi barang mewah dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK) relatif kecil,” kata M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Namun, ia menyatakan bahwa kenaikan PPN pada barang mewah berpotensi menekan konsumsi di segmen pasar tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor terkait.

    Selain berpengaruh kecil terhadap inflasi, ia menuturkan bahwa pengenaan PPN 12 persen terhadap barang mewah juga berdampak minimal terhadap BI rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia.

    Rizal mengatakan bahwa hal tersebut karena penentuan suku bunga acuan lebih dipengaruhi oleh inflasi inti dan ekspektasi inflasi secara umum.

    “Selama inflasi inti dan ekspektasi inflasi tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan, kenaikan PPN pada barang mewah tidak akan menjadi faktor utama dalam penentuan BI rate,” ujarnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2024 sebesar 0,44 persen month-to-month (mtm), sehingga secara tahunan inflasi IHK 2024 menjadi 1,57 persen year-on-year (yoy). Angka tersebut masih dalam kisaran target pemerintah 2,5 persen plus minus 1 persen.

    Sementara Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17-18 Desember 2024 memutuskan untuk tetap mempertahankan BI rate di level 6 persen.

    Mempertimbangkan situasi perekonomian nasional tersebut, pemerintah pun membatalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk semua komoditas dan hanya mengenakan nominal PPN baru tersebut terhadap barang mewah.

    Barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12 persen di antaranya adalah hunian mewah, balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara, peluru dan senjata api, serta kapal pesiar mewah.

    Sumber : Antara