Xcloud.id

Tag: M Rizal

  • Ekonom minta pemerintah buat strategi counter-balance terkait tarif AS

    Ekonom minta pemerintah buat strategi counter-balance terkait tarif AS

    Jika digabungkan dengan komitmen pembelian lain totalnya bisa hampir 20-22 miliar dolar AS. Ini setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, Indonesia perlu segera merumuskan strategi counter-balance (penyeimbang) untuk menghadapi dampak kesepakatan tarif terbaru dengan Amerika Serikat (AS).

    Ia menuturkan bahwa strategi tersebut terutama dibutuhkan untuk mengimbangi komitmen Indonesia untuk membeli produk AS, terutama pesawat Boeing yang diperkirakan mencapai 5-7 miliar dolar AS, setara dengan Rp81,4-114 triliun.

    “Jika digabungkan dengan komitmen pembelian lain totalnya bisa hampir 20-22 miliar dolar AS. Ini setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,” ucapnya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut Rizal, transaksi besar tersebut dapat meningkatkan defisit transaksi berjalan (CAD) sebesar 1–1,2 persen dari PDB dalam dua hingga tiga tahun ke depan jika tidak diimbangi oleh peningkatan ekspor bernilai tambah.

    “Selain itu, tekanan terhadap cadangan devisa juga harus diwaspadai,” ujarnya.

    Ia pun menyarankan agar setiap pembelian barang dari AS disertai mekanisme offset, kewajiban transfer teknologi, atau syarat kandungan komponen lokal.

    Pemerintah juga perlu mengintensifkan peningkatan ekspor produk manufaktur serta memperluas insentif pajak untuk sektor hilirisasi nasional.

    “Kalau tidak ada mekanisme itu, transaksi hanya akan menguras devisa tanpa memperkuat industri domestik,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Kesepakatan tersebut menurunkan tarif dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom ingatkan waspadai risiko makro ekonomi dampak tarif AS

    Ekonom ingatkan waspadai risiko makro ekonomi dampak tarif AS

    Pemerintah perlu jujur membaca di balik keuntungan jangka pendek dari sisi ekspor, terdapat risiko jangka menengah-panjang terhadap kestabilan makroekonomi dan struktur neraca pembayaran nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman meminta agar Pemerintah Indonesia mewaspadai risiko jangka menengah hingga panjang terhadap kondisi makro ekonomi nasional akibat kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, meskipun kesepakatan tersebut memberikan peluang dan keuntungan bagi pelaku ekspor Indonesia untuk tetap bersaing di pasar AS, risiko gejolak makroekonomi tetap harus diantisipasi secara serius.

    “Pemerintah perlu jujur membaca bahwa di balik keuntungan jangka pendek dari sisi ekspor, terdapat risiko jangka menengah-panjang terhadap kestabilan makro ekonomi dan struktur neraca pembayaran nasional,” kata Rizal saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan kesepakatan penurunan tarif resiprokal AS terhadap produk ekspor Indonesia menjadi 19 persen bukan tanpa beban.

    Salah satu beban tersebut adalah adanya komitmen pembelian komoditas energi AS senilai 15 miliar dolar AS, atau setara Rp245,436 triliun dengan nilai kurs transaksi Bank Indonesia (JISDOR) hari ini 1 dolar AS = Rp16.362,41.

    Dia menilai pembelian besar-besaran tersebut berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia.

    “Secara prinsip ekonomi, ini mencerminkan pola perdagangan yang tidak setara, atau asymmetric trade, dengan akses ekspor diberikan yang berpotensi memperdalam ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap barang dan jasa dari AS,” katanya pula.

    Rizal menyatakan bahwa apabila tidak diimbangi kenaikan ekspor komoditas lain, hal tersebut bisa memicu risiko balance of payment (BOP) shock, khususnya bila harga energi global mengalami fluktuasi tajam.

    Selain itu, ia menyoroti bahwa akses pasar produk AS yang makin terbuka juga akan menekan produsen lokal di sektor aviasi, energi, dan pertambangan.

    Sebagai langkah antisipasi, ia menyarankan pemerintah segera mengintensifkan kerja sama dagang dengan pasar ekspor potensial lainnya untuk menjaga keseimbangan struktur perdagangan.

    “Indonesia tidak boleh hanya terpaku pada pasar AS. Optimalisasi kerja sama dengan mitra lain, seperti Uni Eropa, ASEAN, BRICS, dan kawasan Timur Tengah, harus diintensifkan agar struktur perdagangan tetap seimbang dan tidak terfokus pada satu negara,” ujar M Rizal Taufikurahman.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kesepakatan tersebut menurunkan tarif dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Polda Lampung, Ini Daftar Lengkapnya

    Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Polda Lampung, Ini Daftar Lengkapnya

    • Kombes Pol Pahala Simanjuntak – Dari Dirreskrimum Polda Lampung dipromosikan menjadi Pengawas Penyidikan Kepolisian Madya Tk. II di Bareskrim Polri.

    • Kombes Pol Indra Hermawan – Dari Penyidik Madya Bareskrim Polri dipercaya menjadi Dirreskrimum Polda Lampung.

    • Kombes Pol Ardiansyah Daulay – Dari Karoops Polda Lampung naik jabatan sebagai Irbidjemenopsnal II Itwil III Itwasum Polri.

    • Kombes Pol Fadly Munzir Ismail –  Dari Korlantas Polri ditunjuk sebagai Karoops Polda Lampung.

    • Kombes Pol Wahyuni Mariyati – Kabidkeu Polda Lampung dimutasi ke Puskeu Polri sebagai Kabidverif.

    • AKBP Juniarman Simanjuntak – Dari Polda Sumut dipindah menjadi Kabidkeu Polda Lampung.

    • AKBP M Rizal Muchtar – Dari Wadirintelkam Polda Lampung kini bertugas di Baintelkam Polri.

    • AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya – Dari Wadirresnarkoba Lampung bergeser ke Itwasda Polda Banten.

    • AKBP Hans Rachmatulloh Irawan – Dari Wadirpamobvit Lampung menjabat Dirreskrimsus Polda NTT.

    • AKBP Muhammad Harris – Dari Kapolres Mesuji ke Kapolres Ketapang, Polda Kalbar.

    • AKBP Dr Muhammad Firdaus – Dari Polres Metro Jakpus dipercaya menjadi Kapolres Mesuji Lampung.

  • KPK Sita Aset Tanah Tersangka Korporasi Kasus Lahan Tol Trans Sumatra

    KPK Sita Aset Tanah Tersangka Korporasi Kasus Lahan Tol Trans Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset bidang tanah yang dijual ke tersangka korporasi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sekitar Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020, yang turut menyeret PT Hutama Karya (Persero). 

    Aset tanah berlokasi di Kalianda, Lampung Selatan itu sebelumnya dijual oleh sejumlah petani ke PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ), yang kini ditetapkan tersangka korporasi oleh KPK dalam kasus rasuah tersebut. Tanah itu lalu dijual oleh PT STJ ke Hutama Karya. 

    “Penyidik mengkonfirmasi kembali penjualan tanah di wilayah Kalianda (Lampung Selatan) yang dilakukan oleh para petani kepada PT STJ (yang selanjutnya tanah tersebut dijual oleh PT STJ kepada PT Hutama Karya),” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangannya kepada wartawan, dikutip Rabu (16/4/2025). 

    Aset tanah itu lalu disita oleh penyidik KPK beberapa waktu lalu lantaran ternyata pembayarannya oleh PT STJ belum tuntas. Dari harga yang disetujui untuk dibayarkan, perusahaan itu baru melunasi 10% hingga 20% kewajibannya ke para petani yang menjual tanah dimaksud. 

    Sementara itu, kendati pembayaran belum dilunasi ke para petani, PT STJ justru sudah menitipkan surat-surat tanah tersebut ke pihak notaris. Surat-surat kepemilikan tanah itu pun juga telah disita oleh KPK sebagai bukti. 

    Penyitaan tersebut dilakukan oleh lembaga antirasuah sebagai upaya pengembalian aset (asset recovery) tindak pidana korupsi. Harapannya, setelah kasus itu diputus oleh Majelis Hakim di pengadilan, tanah-tanah yang belum dilunasi PT STJ itu bisa dikembalikan ke para petani.

    “Mengingat selama ini status tanah tersebut tidak jelas (sisa pembayaran tidak dapat dilunasi oleh PT STJ, surat-surat tertahan di notaris dan petani tak punya kemampuan untuk mengembalikan uang muka pembayaran),” jelas Tessa. 

    Adapun KPK diketahui mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan di Bakauheni dan Kalianda, Lampung, yang terletak di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra. Lahan dimaksud dijual PT STJ ke BUMN Hutama Karya, yang mendapatkan penugasan untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatra berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.117/2015. 

    Sebelum menetapkan tersangka korporasi, KPK telah menetapkan tiga tersangka perseorangan yang meliputi mantan Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo, mantan kepala divisi di Hutama Karya M Rizal Sutjipto serta Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen. Ketiga tersangka juga sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

  • Rizal Fadillah Ungkap 7 Kejanggalan Ijazah dan Skripsi Jokowi yang Membuatnya diduga Palsu

    Rizal Fadillah Ungkap 7 Kejanggalan Ijazah dan Skripsi Jokowi yang Membuatnya diduga Palsu

    GELORA.CO – Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah mencatat ada tujuh kejanggalan pada ijazah dan skripsi Jokowi yang membuat dirinya meyakini bahwa ijazah S1 Jokowi yang diterbitkan Universitas Gajah Mada (UGM), juga skripsi Jokowi yang dibuat untuk mendapatkan gelar S1 itu, diduga palsu.

    “Bahwa foto copy ijazah S1 UGM Joko Widodo yang beredar di berbagai media memiliki kejanggalan pada foto diri yang berkacamata dan berkumis, benarkah foto tersebut sesuai dengan data dan fakta?” tanya Rizal melalui siaran tertulis, Selasa (1/4/2025).

    Kejanggalan kedua hingga ketujuh terkait skripsi Jokowi yang difoto oleh ahli digital forensik yang juga alumnus UGM, Dr. Rismon H. Sianipar, yang perlu dijelaskan.

    Skripsi itu difoto di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM.

    Berikut kejanggalan-kejanggalan dimaksud”

    Pertama, font-face lembar pengesahan sistem operasi Windows yang berbeda dengan isi skripsi menggunakan mesin tik manual. Windows pertama keluar 20 September 1985 dan font-face sebagaimana dalam lembar pengesahan adalah model windows tahun 1992. Foto copy ijazah Jokowi sendiri tertulis 5 September 1985.

    Kedua, pengakuan Jokowi bahwa pembimbing.sktipsinya adalah Bapak Kasmudjo, tapi ternyata tidak terdapat dalam lembar manapun, baik lembar pengesahan, lembar khusus pembimbing/penguji, maupun pra-kata ucapan terimakasih. Dalam lembar pengesahan justru pembimbing utama adalah Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro. Siapa dan apa tugas Kasmudjo?

    Ketiga, mengapa dalam prakata ucapan terimakasih Ir. Achmad Soemitro masih bergelar Doktor, sedangkan pada lembar pengesahan sudah bergelar Professor? Sementara pengukuhan Guru Besar Prof Dr Ir Sumitro itu bulan Maret 1986 sedangkan pengesahan Skripsi Jokowi pada tahun 1985?

    Keempat, berdasarkan keterangan Dekan Fak Kehutanan Sigit Sunarta, lazim mahasiswa mencetak cover dan lembar pengesahan ke percetakan Prima dan Sanur yang berlokasi dekat kampus UGM. Berdasarkan telaahan ternyata CV Prima baru ada tahun 1986 dan itupun baru penjilidan dan foto copy. Lalu bagaimana lembar pengesahan skripsi Jokowi bisa dicetak tahun 1985. Pemalsuan terjadi tahun berapa dan dimana ?

    Kelima, mengapa dalam skripsi Joko Widodo tidak ada lembar tandatangan dan nama pembimbing dan atau penguji ? Berapa orangkah lazimnya tim pembimbing skripsi di Fakultas Kehutananan UGM ?

    Keenam, ada kiriman dan beredar di berbagai media sosial salinan ijazah Aida Greenbury puteri Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro yang juga alumnus Fak Kehutanan UGM. Dalam ijazahnya itu nama ayahnya “Achmad Sumitro” bukan “Achmad Soemitro” sebagaimana dalam lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Lalu secara kasat mata tandatangan Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro ternyata berbeda. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

    “Sebagaimana tantangan Dr Rismon Sianipar, demi kebenaran saintifik atas ijazah dan skripsi Joko Widodo perlu uji tinta, uji usia kertas “Carbon-14 dating analysis” dan uji teknologi. Siapkah UGM untuk melakukan hal itu untuk obyektivitas tinggi di 5 negara? Tiga sampel untuk pengujian, yaitu ijazah, lembar pengesahan, dan konten skripsi, khususnya lembar prakata,” kata Rizal.

    Ia juga mempertanyakan, siapkah pimpinan UGM saat ini untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF)  yang melibatkan berbagai pihak? Atau UGM memberi keterangan sejujurnya di depan penyidik, jika hal ini sampai pada proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian. 

    “Apresiasi jika UGM secara itikad baik bersedia secara sukarela mengundang aparat penegak hukum agar memeriksa kesahihan dokumen Joko Widodo, lalu demi wibawa UGM sendiri segera mengumumkan hasilnya,” tantang Rizal.

    Aktivis Bandung ini mengingatkan, sebagai intitusi pendidikan tinggi ternama, UGM semestinya mendorong atau meminta secara resmi Joko Widodo untuk menunjukkan bukti ijazah asli kelulusan dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ke hadapan publik.

    Penjelasan dari pihak UGM sangat diperlukan, demikian juga penting pembentukan Pansus DPR atau DPD untuk mengungkap kasus besar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Bareskrim Mabes Polri dapat menjadikan pertanyaan di atas sebagai bahan strategis bagi penyelidikan.

    “Harapannya adalah bahwa masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan para pelanggar hukum patut segera mendapat sanksi yang tegas dan keras. Jangan biarkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo membusuk. Bongkar terus dengan serius,” pungkas Rizal. (*)

  • Banjir dan Longsor di Kabupaten Sukabumi: Korban Bertambah Jadi 3 Orang, 5 Lainnya Masih Dicari – Halaman all

    Banjir dan Longsor di Kabupaten Sukabumi: Korban Bertambah Jadi 3 Orang, 5 Lainnya Masih Dicari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bertambah menjadi tiga orang.

    Pranata Humas Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar), Hadi Rahmat berujar, awalnya korban jiwa hanya satu orang. 

    Lalu tim gabungan menemukan dua korban jiwa yang merupakan ibu dan anak pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Kedua korban adalah warga Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

    “Iya sudah ditemukan dua jiwa (ibu dan anak),” ujar Hadi, Sabtu (8/3/2025), dilansir Tribun Jabar.

    Lebih lanjut, Hadi menyatakan bahwa ada lima orang yang dinyatakan hilang dan masih dalam tahap pencarian oleh tim gabungan.

    Dari lima orang yang hilang itu, dua di antaranya merupakan warga Kecamatan Simpenan dan tiga lainnya warga Kecamatan Lengkong.

    “Untuk yang 5 (orang hilang), hari ini masih lanjut pencarian,” ucapnya.

    Adapun jumlah warga yang terdampak bencana juga bertambah, dari 116 KK yang terdiri dari 204 jiwa menjadi 156 KK yang terdiri dari 287 jiwa.

    Begitu pula dengan warga yang mengungsi, bertambah dari yang semula 31 KK yang terdiri dari 159 jiwa menjadi 157 KK yang terdiri dari 328 jiwa.

    “Lalu ada 3 KK yang terdiri dari 10 jiwa yang terancam. Kalau terancam itu biasanya ada longsoran dekat rumah,” ujar Hadi.

    Selain itu, kerusakan yang disebabkan oleh bencana tanah longsor dan banjir Kabupaten Sukabumi juga bertambah.

    Berdasarkan data sementara, ada 11 rumah rusak ringan, 8 rumah rusak sedang, 7 rumah rusak berat, 155 rumah terendam, 30 fasilitas umum fasilitas sosial terdampak, serta 30 hektare sawah maupun lahan juga terdampak.

    Wapres Tinjau Lokasi Bencana di Sukabumi

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana yang terjadi di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

    Gibran datang dengan memakai kemeja warna putih, celana hitam, dan sepatu boot.

    Di sana, eks Wali Kota Solo itu menyapa masyarakat sekitar dan melihat langsung situasi di Jembatan Bojong Kopo yang amblas akibat diterjang banjir, Kamis (5/3/2025).

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengatakan, Gibran secara langsung memerintahkan Kementerian PU untuk segera melakukan percepatan penanganan. 

    Berdasarkan hasil tinjauan dengan Gibran, melihat kondisi pasca-bencana banjir lebih berat situasinya dibandingkan November 2024.

    “Tadi juga ditunjukkan ada ibu dan anak yang meninggal berpelukan di sana, dan Bapak Wakil Presiden sangat prihatin terkait hal ini,” ucap Diana kepada wartawan, Sabtu.

    Gibran juga meminta permasalahan sungai harus segera dibenahi dan dilakukan pengerukan.

    “Permasalahan sungai itu juga harus dilakukan pengerukan sedimentasinya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Bupati dan nanti provinsi yang akan melakukan pengerukan terhadap sungai tadi,” tutur Diana. 

    Diana juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memastikan warganya tidak tinggal di daerah yang sempadan dengan sungai. 

    “Saya harapkan juga penduduk yang di sekitar sempadan sungai jangan kembali lagi di sempadan sungai tadi.”

    “Kalau bisa diperlebar. Dengan diperlebar maka jalannya air itu akan lebih leluasa, tidak mengganggu dan nantinya juga tidak berdampak kepada penduduk-penduduk yang diam di situ,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Korban Banjir dan Longsor di Sukabumi Bertambah jadi Tiga Orang, 5 Orang Masih Dicari.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman/M Rizal)

  • Jasad Ibu dan Anak Korban Banjir di Sukabumi Ditemukan Berpelukan, Terjebak dalam Rumah – Halaman all

    Jasad Ibu dan Anak Korban Banjir di Sukabumi Ditemukan Berpelukan, Terjebak dalam Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ibu dan anak korban banjir di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) yang dinyatakan hilang pada Kamis (6/3/2025), akhirnya ditemukan.

    Santi (40) alias Zahra dan anaknya, Nurul (3), ditemukan telah meninggal dunia dengan kondisi berpelukan pada Jumat (7/3/2025).

    Kedua korban terjebak di dalam rumah saat dilanda banjir dan hujan besar. 

    Kasi Operasi Kantor SAR Jakarta, Ahmad Rizkiansyah mengatakan bahwa kedua korban ditemukan pukul 13.30 WIB setelah upaya pencairan dari material rumah yang roboh.

    “Kedua korban bisa ditemukan bersama-sama, keduanya saling berpelukan dalam kondisi sudah meninggal dunia,” kata Ahmad dilansir dari TribunJabar.id.

    Menurut informasi dari saksi, kedua korban tidak bisa menyelamatkan diri karena air sudah tinggi. 

    “Ini pada saat airnya memang sudah tinggi dengan arus yang sangat deras itu ibu dan anak masih di dalam rumah belakang rumah pada saat airnya mulai menghantam rumah tersebut ibu dan anak ini terjatuh,” ungkap Ahmad.

    Kini, tim Basarnas bersama dengan unsur petugas gabungan dan relawan masih berupaya mencari korban lainnya.

    “Secara keseluruhan data yang kita punya kita masih mencari ada lima orang lagi longsor di daerah Lengkong dengan satunya di Simpenan,” tandasnya.

    Sebagai informasi, banjir dan longsor mengepung wilayah Selatan Kabupaten Sukabumi, akibat diguyur hujan deras semalam sejak Kamis hingga Jumat dini hari tadi.

    Puluhan rumah dilaporkan terendam akibat banjir limpasan dari saluran irigasi dan drainase yang tidak mampu menampung debit air yang terus meningkat.

    Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sukabumi, bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah Kecamatan Kadudampit, Curugkembar, Simpenan, Palabuhanratu, Waluran, Bantargadung, Cisaat, Cikembar, Warungkiara, Sagaranten, Lengkong, Jampangtengah, Ciemas, Cimanggu, Pabuaran, Gunungguruh, Cikakak, dan Cicantayan.

    “Dampak kejadian sementara 116 kepala keluarga, 204 jiwa terdampak, yang mengungsi 31 KK/159 jiwa,” ujar Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna.

    Sebelumnya, Daeng menyebutkan bahwa dalam kejadian bencana banjir dan longsor mengakibatkan satu orang meninggal dunia di wilayah Kecamatan Simpenan.

    “7 jiwa hilang belum ditemukan, 2 di Kecamatan Simpenan, 3 di Lengkong dan 2 orang di Palabuhanratu,” papar Daeng.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul BREAKING NEWS, Ibu dan Anak, Korban Banjir Sukabumi, Ditemukan Berpelukan Telah Meninggal Dunia

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Dian Herdiansyah/M Rizal Jalaludin)

  • Dedi Mulyadi Audit Proyek Patung Penyu di Sukabumi yang Telan Anggaran Rp 30 Juta – Halaman all

    Dedi Mulyadi Audit Proyek Patung Penyu di Sukabumi yang Telan Anggaran Rp 30 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi turut merespons soal viralnya patung penyu yang disebut terbuat dari kardus di Alun-alun Gadobangkong, Sukabumi.

    Patung penyu itu disinyalir menelan anggaran yang fantastis.

    Terkait hal itu, Dedi Mulyadi tidak berkomentar panjang.

    Ia mengaku telah menerjunkan tim inspektorat untuk mengaudit pembuatan patung penyu yang tengah menjadi perbincangan itu.

    “Mengenai ramainya patung penyu yang isinya kardus, saya tidak akan memberikan komentar terlalu panjang.”

    “Saya sudah meminta inspektorat provinsi Jawa Barat untuk turun ke lapangan mengaudit kegiatan proyek tersebut,” ujar Dedi Mulyadi Kamis (6/3/2025) dilansir TribunJakarta.com.

    Setelah audit selesai, lanjut Dedi Mulyadi, pihaknya akan segera mengumumkan agar masyarakat mendapat penjelasan sesuai fakta dan tidak bersifat dugaan.

    Untuk itu, Dedi Mulyadi meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasinya.

    “Saya akan senantiasa berbuat objektif bagi kepentingan masyarakat dan akan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas.”

    “Untuk itu mohon sabar, kita menunggu hasil auditnya dan bagi saya hasil audit itu menjadi landasan untuk melakukan langkah-langkah berikutnya,” jelas Dedi Mulyadi.

    Patung Penyu Viral

    Sebelumnya, media sosial dihebohkan kabar adanya sebuah patung penyu di Alun-alun Gadobangkong, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang biaya pembuatannya disebut-sebut mencapai sebesar Rp 15 miliar.

    Namun, patung penyu itu ternyata terbuat dari potongan kardus.

    Hal itu diketahui setelah patung penyu itu rusak hingga terlihat sisi bagian dalamnya yang ternyata berbahan kardus.

    Warga yang kaget lalu mengunggahnya ke media sosial hingga video itu pun viral.

    Belakangan pihak rekanan proyek pembangunan Alun-alun Gadobangkong, Imran Firdaus, buka suara terkait dengan viralnya pembuatan patung penyu itu.

    Imran mengatakan, anggaran pembuatan patung penyu tersebut tidaklah mencapai miliaran rupiah, seperti yang beredar di media sosial.

    Ia menegaskan, pembuatan patung penyu tersebut hanya menghabiskan sekira Rp 30 juta.

    “Sehubungan dengan isu bahwa ornamen penyu di Alun-Alun Gadobangkong dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, kami tegaskan bahwa biaya pembuatannya hanya sekitar Rp 30 juta, sesuai dengan spesifikasi proyek yang telah ditetapkan,” ujar Imran dilansir TribunJabar.id, Rabu (5/3/2025).

    Imran menjelaskan, material patung penyu itu dibuat dari bahan resin dan fiberglass.

    Bagian kardus dan kayu yang berada di sisi dalam itu, bukan bagian dari struktur patung.

    Terkait material kardus, kata Imran, itu hanyalah alat bantu untuk proses pencetakan.

    “Ornamen ini dibuat menggunakan resin dan fiberglass, material yang umum digunakan untuk patung dan ornamen luar ruangan karena daya tahannya terhadap cuaca ekstrem.”

    “Terkait kardus dan bambu yang terlihat dalam video yang beredar, kami tegaskan bahwa material tersebut bukanlah bagian dari struktur utama ornamen, melainkan hanya alat bantu dalam proses cetakan awal untuk membentuk kura-kura dari bahan atau material resin dan fiberglass sebelum dikeringkan dan diperkuat. Jadi itu hanya media cetak metode pembuatan ornamen kura-kura,” jelas Imran.

    Jika patung penyu itu dibuat dari kardus, lanjut Imran, maka tidak akan tahan dari cuaca ekstrem, terlebih posisinya di tepi pantai.

    “Secara logis, jika ornamen ini benar-benar terbuat dari kardus, tidak mungkin bisa bertahan lebih dari satu tahun menghadapi hujan lebat, panas terik, dan kondisi pesisir yang ekstrem,” ucap Imran.

    Imran menjelaskan, desain Alun-Alun Gadobangkong telah dibuat sesuai dengan perencanaan.

    Posisinya pun berada di atas permukaan datar yang mengarah ke pasir.

    “Namun, perlu dipahami bahwa konstruksi ini tidak dirancang untuk menghadapi ombak secara langsung, karena untuk menghadapi gelombang besar dibutuhkan pemecah ombak (breakwater),” urai Imran.

    Imran mengatakan, pada Maret 2024, terjadi bencana gelombang pasang setinggi 2,5 hingga 3 meter yang menghantam kawasan pesisir, termasuk Alun-Alun Gadobangkong.

    Ombak besar yang terus-menerus menghantam area tangga ini lalu menyebabkan kerusakan yang bertahap dan akhirnya mengikis struktur beton.

    “Kami menegaskan bahwa kerusakan ini bukan karena kesalahan konstruksi, melainkan akibat faktor alam yang tidak bisa dihindari.”

    “Kami berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembangunan pemecah ombak sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak abrasi dan gelombang tinggi di kawasan ini,” ucap Imran.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Viral Patung Penyu Kardus Rusak di Sukabumi, Dedi Mulyadi Tak Berkomentar Panjang: Saya Minta Audit dan TribunJabar.id dengan judul 4 Fakta Dibalik Rusaknya Patung Penyu “Kardus” yang Viral di Sukabumi, Anggarannya Rp 30 Juta

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunJakarta.com/Ferdinand Waskita Suryacahya)(TribunJabar.id/M Rizal Jalaludin)

  • Risiko Jumbo di Balik Ambisi Besar Danantara

    Risiko Jumbo di Balik Ambisi Besar Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara resmi diluncurkan. Badan baru ini akan mengelola uang ribuan triliun. Tahap pertama ada sekitar US$20 miliar. Namun ke depan, total aset pengelolaan Danantara cukup fantastis, bisa mencapai US$900 miliar atau lebih dari Rp14.000 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan secara langsung BPI Danantara. Ada harapan besar. Dia ingin, Danantara bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Bisa menjadi instrumen pembangunan untuk mengelola kekayaan nasional. Pada akhirnya bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya, Senin (25/2/2025).

    Danantara lahir dengan berbagai macam keistimewaan. Badan ini langsung di bawah presiden. Selain itu, Danantara juga akan mengelola 7 BUMN jumbo, yang selama ini menjadi mesin uang bagi negara. Ketujuh BUMN itu antara lain, Pertamina, Mind ID, PLN, Telkom, Bank Mandiri (BMRI), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI).

    Menariknya, kendati mengelola aset yang cukup besar, Undang-undang No.1/2025 tentang BUMN, telah memberikan sejumlah pagar pengaman bagi Danantara. Salah satunya adalah penegasan bahwa keuntungan dan kerugian Badan bukanlah kerugian negara. 

    Artinya, jika Danantara mengalami memperoleh laba, maka labanya akan dianggap sebagai keuntungan Danantara. Sementara itu, negara tetap akan memperoleh bagian dari laba Danantara, hanya saja mekanismenya, laba akan disetor ke kas negara setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko dalam kerugian berinvestasi.

    Danantara juga mengambil alih tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan dividen. Selama ini, pengelolaan dividen BUMN disetor ke Kemenkeu dan akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak alias PNBP yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan.

    Setoran Dividen BUMN 2021-2025

    Tahun
    Jumlah (Triliun)
    Tumbuh (%)

    2021
    30,5
     -53,8

    2022
    40,6
    33,1

    2023
    82,1
    102,1

    2024
    85,8
    4,6

    2025
    90
    4,8

    Sumber: Nota Keuangan APBN 2025. (2024 outlook, 2025 target APBN)

    Namun demikian, dalam beleid yang baru, terjadi pergeseran dalam pengelolaan modal BUMN. Modal yang disuntik oleh negara akan dianggap sebagai modal perseroan, sehingga keuntungannya, akan dianggap sebagai keuntungan BUMN.

    Sementara itu, dividen BUMN juga tidak langsung disetor ke negara, tetapi akan dikelola oleh Danantara. Badan juga memiliki kewenangan untuk menentukan penambahan dan pengurangan pernyataan modal negara alias PMN yang bersumber dari dividen BUMN. Sayangnya, pihak otoritas fiskal belum bersedia menanggapi perubahan pengelolaan dividen tersebut.

    Kewenangan yang begitu besar Danantara bukannya tanpa risiko. Apalagi, saat ini indeks perspesi korupsi atau corruption perception index, masih di angka 37 naik tipis dan di peringkat 99 global. Indonesia masih jauh di bawah saingan terdekatnya, Vietnam. Ada masalah dari sisi governance. Di sisi lain, pengelola Danantara juga perlu belajar dari 1Malaysia Development Berhad alias 1MDB yang justru memunculkan skandal korupsi terbesar di negeri jiran.

    Adapun Prabowo sendiri telah menunjuk Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Dony Oskaria, dan Pandu Patria Sjahrir untuk mengelola Danantara. Sementara itu, Erick Thohir, Muliaman Hadad, hingga Sri Mulyani Indrawati bertindak untuk mengawasi pengelolaan Danantara.

    Kepala negara juga melibatkan Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke 7 Joko Widodo beserta organisasi agama mulai dari PBNU, Muhammadiyah, hingga Konferensi Wali Gereja untuk bertindak sebagai dewan penasihat.

    Tak hanya itu, Prabowo menegaskan, pengelolaan investasi oleh BPI Danantara harus dilaksanakan dengan transparan dan sangat hati-hati. Oleh sebab itu, menurutnya Danantara bisa diaudit oleh siapa pun. Kalau merujuk kepada UU No.1/2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Danantara.  

    “Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” tegas Prabowo.

    Diawasi Ketat BPK hingga Presiden

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan entitas yang dipimpinnya tak terlepas dari tata kelola audit dan pengawasan yang akan sangat ketat dan transparan. 

    Apalagi, kata Rosan, Danantara adalah badan yang akan diawasi secara intensif karena laporan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden Indonesia.

    “Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak terlibat dalam pengawasan ini karena kita langsung melapor kepada Bapak Presiden, dan itu tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi, pertanggungjawaban kita akan langsung ke Presiden,” katanya kemarin.

    BPI Danantara./IlustrasiPerbesar

    Di sisi lain, Presiden ke 6 Susilo Bambang Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan bahwa menegaskan pihaknya akan mengawal Danantara.  “Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh presiden kita,” ujarnya.

    SBY ingin Danantara tersebut bisa benar-benar bermanfaat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir rakyat. “Kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” tutur Presiden RI ke-6 tersebut.

    Sorotan Ekonom

    Adapun Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyoroti sejumlah tantangan utama yang harus diantisipasi oleh pemerintah sebelum Danantara resmi beroperasi.

    Salah satu pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan dalam jangka pendek, katanya, yaitu integrasi antar-BUMN, tata kelola, pengawasan, dan manajemen.  Dia mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan presisi dan ketegasan, skema ini berpotensi menjadi jebakan birokrasi baru yang justru memperlambat kinerja BUMN.

    “Alih-alih menciptakan sinergi, tanpa strategi yang solid, penggabungan ini bisa melahirkan konglomerasi kompleks yang lamban dalam pengambilan keputusan dan sarat dengan kepentingan politik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa jika tata kelola tidak profesional dan transparan, maka Danantara bisa berubah menjadi alat sentralisasi kekuasaan atas aset strategis negara yang hanya menguntungkan segelintir elite, bukan kepentingan nasional secara luas.

    Secara konseptual, Danantara menjanjikan efisiensi dan daya saing BUMN serta aset negara yang strategis. Namun, Rizal mengingatkan bahwa dampak negatifnya bisa jauh lebih berbahaya jika tidak dikendalikan dengan disiplin manajerial yang ekstrem.

    “Kehilangan otonomi masing-masing BUMN bisa menjadi bumerang, menyebabkan perusahaan-perusahaan strategis justru kehilangan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis,” imbuh.

  • Satu saksi tak hadir dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental

    Satu saksi tak hadir dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental

    Jakarta (ANTARA) – Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil dengan terdakwa tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada Senin ini hanya dihadiri delapan orang saksi lantaran satu saksi atas nama Nengsih (45) anaknya sedang sakit.

    “Agenda persidangan hari ini direncanakan memeriksa sembilan saksi namun yang hadir delapan saksi. Saksi yang tidak hadir yaitu atas nama Saudara Nengsih yang tidak bisa hadir di persidangan karena anaknya sedang sakit,” kata Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Mayor Laut Hukum Arin Fauzam usai sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Arin menyebut, Nengsih akan dilakukan pemeriksaan menyusul pada persidangan selanjutnya. Hingga saat ini, saksi yang sudah diperiksa berjumlah 16 saksi.

    Dia mengaku belum bisa menjelaskan rinci peran Nengsih dalam kasus penembakan bos rental ini. Nengsih merupakan penjaga warung di depan TKP penembakan.

    “Dia kan penjaga warung di depan penembakan. Jadi, dia (Nengsih) menyaksikan di warung sebelah saat penembakan terjadi,” ucap Arin.

    Apabila nanti ada kendala terhadap Nengsih, pihaknya akan terus mengupayakan kehadiran Nengsih lantaran sudah masuk ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sudah melakukan sumpah bersama saksi lainnya.

    “Kemungkinan nanti keterangannya, kalau tidak hadir ini bisa dibacakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena dalam penyidikan sudah disumpah, dan keterangannya pun sama hadir di persidangan. Mudah-mudahan kita doakan bersama bisa hadir di persidangan,” ujarnya.

    Adapun delapan saksi yang hari ini diperiksa terdiri dari Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Balaraja Tangerang Baety Adhayat, karyawan minimarket di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak, Ahmad Farizi dan M Rizal.

    Lalu, petugas keamanan (sekuriti) di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak yakni Amim dan Suhendi, Kompol Arief N Yusuf, Aipda Endang Suryana, dan Bripka Rinaldo.

    Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil dengan terdakwa tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) dengan agenda pemeriksaan sembilan saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta hari ini dimulai pukul 09.10 WIB.

    Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman dengan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Nanang Subeni dan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Gatot Sumarjono.

    Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara yakni Mayor corps hukum (Chk) Gori Rambe, Mayor Chk Mohammad Iswadi dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

    Adapun tiga oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan terhadap bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

    Tiga terdakwa tersebut, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

    Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025