Prabowo Lantik M Qodari Jadi Kepala Staf Kepresidenan Gantikan AM Putranto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto melantik M Qodari menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
Qodari yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala KSP kini menjadi KSP menggantikan AM Putranto,
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Acara pelantikan dimulai dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Setelahnya, Presiden Prabowo memandu pembcaan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Menteri dan Wakil Menteri serta Kepala dan Wakil Kepala Badan yang dilantik.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
Setelahnya, para menteri yang baru saja dilantik menandatangani berita acara satu per satu.
Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: M. Qodari
-
/data/photo/2024/10/22/6716e2e875be6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Prabowo Lantik M Qodari Jadi Kepala Staf Kepresidenan Gantikan AM Putranto Nasional
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5334807/original/033482700_1756776068-WhatsApp_Image_2025-09-02_at_07.33.30.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendagri Tito Karnavian Saksikan Penyerahan Rumah untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan – Page 3
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan langsung kunci rumah kepada ibunda almarhum, Erlina, sembari menyampaikan salam hormat dan doa dari Presiden Prabowo Subianto.
“Bu, atas nama negara saya menyerahkan kunci ya Bu, semoga bisa jadi rumah yang Ibu dan keluarga tinggali,” ucap Maruarar.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi almarhum dan keluarga. “Beliau (Presiden) berjanji, keadilan pasti ditegakkan ya dengan transparan dan cepat,” tambahnya.
Sebelum acara penyerahan, keluarga almarhum diajak berkeliling oleh pihak pengelola perumahan untuk melihat kawasan sekitar. Setelah itu, mereka menyatakan kesediaannya untuk tinggal di rumah yang dipilih. Rumah tersebut memiliki luas tanah 60 meter persegi dengan bangunan berukuran 30 meter persegi.
Acara serah terima kunci rumah ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup kementerian/lembaga, Direktur Perumahan Pesona Kahuripan Angga Budi Kusuma, serta Camat Cileungsi Adi Henryana.
Dari pihak keluarga, hadir ayahanda almarhum, Zulkifli, serta ibunda almarhum, Erlina, beserta keluarga.
-
Tidak Terpakai, Bangunan Bekas SD di Palangka Raya Disulap Jadi Sekolah Rakyat
Liputan6.com, Jakarta Bekas bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Langkai yang tidak terpakai, telah bertransformasi menjadi Sekolah Rakyat (SR). Sekolah tersebut rencananya akan beroperasi pada September 2025.
Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, pemanfaatan bangunan tidak terpakai menjadi SR merupakan inovasi menarik. Sebab, umumnya SR hanya mengandalkan fasilitas pelatihan dan sentra rehabilitasi milik Kementerian Sosial.
“Ini menarik dan unik, bangunan sekolah yang sempat kosong disulap jadi SR. Inovasi seperti ini bisa jadi contoh untuk daerah lain,” ungkap Qodari, Kamis (31/7).
Menurutnya, ide memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai menunjukkan kreativitas pemerintah daerah dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Bangunan ini memiliki 1 asrama putri, 2 asrama putra, ruang makan, dapur, dan 3 ruang kelas pembelajaran.
Dia menyatakan, SR sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan program tersebut, anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik.
“Palangka Raya berhasil memberi contoh bahwa tanpa membangun baru, sekolah rakyat bisa berjalan. Bangunan SD lama pun bisa jadi tempat yang layak untuk anak-anak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan, mengungkapkan konsep SR mirip dengan sekolah berasrama. Nantinya, seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan hidup para siswa ditanggung oleh pemerintah.
Riduan juga menjelaskan, pada tahun pertama pembukaannya, sekolah itu akan menerima sebanyak 75 siswa jenjang sekolah dasar (SD). Mereka nantinya juga akan mendapatkan seragam dan fasilitas belajar.
“Insya Allah, pada bulan September nanti sudah mulai belajar,” ujarnya.
Total 75 siswa itu berasal dari kelas III, IV, dan V SD. Ia sengaja memilih siswa mulai dari kelas III pada tahun pertama, agar mereka yang bersekolah dapat betah dan nyaman.
“Tahun depan baru kami masukkan untuk kelas I dan II,” pungkasnya.
-
/data/photo/2025/06/24/685a739d7df6f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha Nasional 10 Juli 2025
Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, lulusan
Sekolah Rakyat
tidak akan dipaksa untuk menempuh pendidikan tinggi jika memang tidak memilih jalur tersebut.
Gus Ipul
, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa
lulusan Sekolah Rakyat
juga dipersilakan jika ingin langsung bekerja atau berbisnis dan pemerintah akan memfasilitasinya.
“Bagi yang memang memilih jalur akademik, ya, masalahnya memilih jalur untuk bisa melanjutkan kuliah. Tapi bagi mereka yang ingin kerja, yang ingin usaha, ya difasilitasi ke sana,” kata Gus Ipul di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak akan mewajibkan satu jalur tunggal bagi para siswanya, melainkan akan mendampingi mereka sesuai bakat, minat, dan pilihan karier masing-masing.
“Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk harus kuliah,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Staf Presiden M Qodari berpesan soal pentingnya membuka jalur pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
Menurut dia, hal tersebut penting agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak dari keluarga mampu dalam meraih cita-cita.
“Mudah-mudahan nanti dibuatkan jalan lagi supaya mereka bisa melanjutkan sekolah dan cita-cita mereka itu tidak berbeda dengan anak-anak yang lain yang mampu,” kata Qodari.
“Ada yang mau jadi polwan, guru, dokter, semua cita-cita yang mulia,” imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh mengatakan bahwa lulusan Sekolah Rakyat dipastikan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan masa depannya setelah menyelesaikan pendidikan.
Mereka dapat memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau langsung bekerja, tanpa adanya ikatan kewajiban dengan pemerintah atau lembaga tertentu.
Dia menjelaskan bahwa tujuan utama sekolah ini adalah memutus mata rantai kemiskinan, bukan sekadar mencetak tenaga kerja untuk program strategis pemerintah.
“Saya kira orientasinya bukan untuk lapangan kerja, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa keluar dari kemiskinan,” tegas Nuh, di Kementerian Sosial, 19 Maret 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Paiman Raharjo Tergeser Diganti Stella Christie di PT Pertamina Hulu Energi, Pertanda Apa?
GELORA.CO – Pergantian besar-besaran kembali terjadi di tubuh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Sebanyak enam orang komisaris resmi tergeser dari jabatannya, termasuk Paiman Raharjo yang mengonfirmasi langsung kabar tersebut.
“Saya ikut tergeser, Mas. Enam komisaris diganti semua,” ujar Paiman kepada sumber porosjakarta.com.
Adapun nama-nama komisaris yang digantikan antara lain:
Rinaldi Firmansyah (Komisaris Utama)Tutuka AriadjiNanang UntungTumpak SimanjuntakAbdi MustakimPaiman Raharjo
Kabar perombakan ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul nama-nama baru yang disebut akan mengisi posisi strategis di PHE, termasuk dua analis politik ternama: Denny Januar Ali (Denny JA) dan Muhammad Qodari.
Denny JA dikabarkan bakal menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, sementara Qodari akan bergabung sebagai anggota dewan komisaris. Selain mereka, nama-nama lain yang beredar adalah:
Iggi Haruman Achisen (Komisaris Independen)Nanang UntungStella ChristieAndika Pandu ParagabayaNepos M.T. Pakpahan
Meski susunan baru komisaris PHE belum diumumkan secara resmi, informasi ini sudah lebih dulu beredar luas di kalangan industri migas dan media nasional. Penempatan figur nonteknokrat di kursi strategis BUMN energi seperti ini menjadi sorotan publik, terutama soal kompetensi dan integritas.
Pertamina Lakukan Rombakan di 4 Anak Usaha Sekaligus
Tak hanya PHE, empat subholding lain milik Pertamina juga mengalami pergantian jajaran pimpinan. Subholding tersebut adalah:
PT Pertamina International Shipping (PIS)PT Pertamina Patra Niaga (PPN)PT Pertamina GasPT Pertamina Hulu Energi (PHE)
Corporate Secretary PPN, Heppy Wulansari, mengonfirmasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa, 8 Juli 2025, resmi memutuskan sejumlah perubahan struktur manajemen.
Dalam RUPS tersebut, Mars Ega Legowo diangkat sebagai Direktur Utama PPN, menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Sementara itu, mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Achmad Muchtasyar, didapuk sebagai Wakil Direktur Utama — posisi baru yang mulai diterapkan di struktur PPN.
Berikut susunan direksi baru PPN:
Mega Satria – Direktur KeuanganAlimuddin Baso – Direktur Pemasaran Pusat dan NiagaEko Ricky Susanto – Direktur Pemasaran RegionalHari Purnomo – Direktur Rekayasa dan Infrastruktur DaratPutut Andriatno – Direktur SDM dan Penunjang BisnisRahman Pramono Wibowo – Direktur Manajemen RisikoHarsono Budi Santoso – Direktur Perencanaan dan Pengembangan BisnisCatatan Soft Kritik:
Perombakan besar ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik dan pengamat industri.
Masuknya figur politik ke dalam jajaran komisaris BUMN energi strategis memicu pertanyaan mengenai arah profesionalisme dan transparansi pengelolaan sektor migas nasional.
Meski sah secara hukum, publik berharap agar pertimbangan meritokrasi tetap menjadi prinsip utama dalam pengisian jabatan strategis, demi menjaga kinerja dan kepercayaan publik terhadap Pertamina dan anak usahanya.
Termasuk pergantian Paiman Raharjo yang memang orang dekat Jokowi dengan sosok lainnya?***
-

Qodari: Bukan Jokowi, Justru Hasto yang Bakar PDIP
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Muhammad Qodari memberikan respons tajam terhadap pernyataan politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, yang pernah menyebut Jokowi membakar rumahnya sendiri, PDI Perjuangan.
Dikatakan Qodari, justru Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bertanggung jawab atas kemerosotan suara PDIP dalam Pemilu 2024.
“Beliau (Deddy) kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDIP. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDIP itu, dengan segala hormat, ya Mas Hasto,” ujar Qodari, dikutip Rabu (25/6/2025).
Qodari menilai, penurunan suara PDIP secara nasional dan kekalahan dalam Pilpres 2024 merupakan hasil dari strategi politik yang tidak efektif.
Ia secara terang menyebut Hasto sebagai aktor utama di balik kegagalan tersebut.
“Membakar itu dimaknai sebagai PDIP suaranya turun, terutama di tingkat nasional, kemudian Pilpres kalah. Menurut saya, karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Qodari mengungkapkan bahwa hasilnya akan sangat berbeda apabila posisi panglima pemilu dipegang oleh sosok lain, misalnya Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.
“Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDIP itu, pada 2024 ini Mas Bambang Pacul, saya yakin ceritanya sangat lain dan berbeda,” tegasnya.
Qodari bilang, Bambang Pacul merupakan sosok yang berpijak pada fakta dan data dalam mengambil langkah politik, berbeda dengan pendekatan yang digunakan Hasto.
“Saya menganggap Mas Pacul adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah topologi tim fakta dan data,” kuncinya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5241322/original/034149600_1748947146-20250601_171610.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soal Koperasi Desa, Bupati Gunungkidul Ingatkan Risiko Kredit Macet
Liputan6.com, Gunungkidul – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari, memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten Gunungkidul yang dinilai cukup progresif dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Saat berkunjung ke Gunungkidul, Muhammad Qodari menyebut bahwa dari 144 kalurahan di wilayah ini, sebanyak 66 di antaranya telah mencapai tahap akta notaris, dan 12 koperasi sudah berbadan hukum. “Progresnya bagus. Dari 144 kalurahan, 66 sudah notarial, dan 12 di antaranya telah berbadan hukum,” ujar Qodari.
Ia berharap agar sisa kalurahan yang belum membentuk koperasi dapat dikebut selama bulan Juni. Hal ini penting agar Gunungkidul dapat selaras dengan agenda peluncuran nasional Kopdes Merah Putih yang direncanakan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi.
Wakil KSP tidak hanya menyoroti aspek administratif, tetapi juga menekankan pentingnya koperasi sebagai penggerak baru ekonomi desa. Menurutnya, dari total 144 kalurahan, hanya sekitar 30 persen yang memiliki Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang aktif. Oleh karena itu, koperasi dinilai bisa menjadi motor kedua yang menggerakkan roda ekonomi desa. “Kalaupun sudah ada BUMKal, keduanya bisa saling melengkapi. Mesin ekonomi desa akan punya dua roda yaitu Koperasi Merah Putih dan BUMKal,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia berharap koperasi mampu menjawab kebutuhan esensial masyarakat desa, mulai dari sembako hingga alat pertanian dengan harga yang lebih terjangkau. “Bukan hanya untuk anggota, tetapi manfaatnya juga untuk seluruh warga desa,” tambah Qodari.
Program Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Peluncuran nasional program ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025 dan diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi desa pascapandemi. “Dengan target seluruh kalurahan memiliki koperasi yang aktif dan profesional, Gunungkidul menjadi salah satu daerah percontohan yang menunjukkan komitmen kuat dalam implementasi program ini,” ulasnya.


