Xcloud.id

Tag: M. Qodari

  • KSP: Opsi realokasi anggaran MBG yang tak terserap jadi langkah tepat

    KSP: Opsi realokasi anggaran MBG yang tak terserap jadi langkah tepat

    Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, wacana untuk mengalihkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap merupakan langkah yang tepat guna menjaga efisiensi anggaran.

    Hal ini ia sampaikan menanggapi rencana Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk merealokasi dana MBG ke program lain maupun membayar utang negara.

    “Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Qodari menerangkan, langkah tersebut secara logika sudah tepat, hanya saja perlu pematangan teknis lebih lanjut agar anggaran yang dialihkan tidak kembali tersendat di program lain.

    Selain itu, ia menyampaikan sebaiknya anggaran yang tak terserap bisa digunakan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung ke masyarakat.

    “Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran itu bakal dialihkan untuk program lain, mengurangi defisit, maupun membayar utang.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

    Adapun pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk Program MBG pada 2025.

    Program ini memiliki target 82,9 juta penerima, meliputi 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita, serta kelompok masyarakat lainnya yang dilayani oleh sekitar 32 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ferdinand Tidak Sepakat dengan Qodari Soal Purbaya: Gaya Dewa Mabuk

    Ferdinand Tidak Sepakat dengan Qodari Soal Purbaya: Gaya Dewa Mabuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, tidak sepakat dengan pengakuan Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari tentang Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Seperti diketahui, Qodari menyebut Purbaya sebagai sosok yang seperti koboi dalam memimpin Kemenkeu.

    Gaya ceplas-ceplos Purbaya justru disebutnya sebagai warna baru di lingkaran kabinet merah putih.

    Ia juga tidak tanggung-tanggung menggunakan bahasa bahwa ada perbedaan mencolok dari Sri Mulyani dengan Purbaya.

    Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat Menkeu lebih cenderung menginjak rem dibandingkan Purbaya yang menginjak gas.

    “Purbaya itu bukan gaya koboi tapi gaya dewa mabok tabrak sana, tabrak sini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/9/2025).

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.

    Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.

    “Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.

    “Dana perbankan yang ditempatkan di SBN dan SRBI mendekati Rp1.900 triliun,” ungkapnya.

    Fakta itu, kata Anthony, menegaskan bahwa likuiditas perbankan nasional justru berlebih.

  • Faizal Assegaf soal Qodari Jabat KSP: Sangat Mengerikan, Said Didu Bilang hanya Habiskan Uang Rakyat

    Faizal Assegaf soal Qodari Jabat KSP: Sangat Mengerikan, Said Didu Bilang hanya Habiskan Uang Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada tahap kedua telah dilakukan pada Rabu (17/9).

    Terhadap pejabat yang baru saja dilantik tersebut, ada yang mendapat apresiasi dari publik, namun ada juga yang mendapat sorotan tajam. Terhadap pejabat yang menjadi sorotan, publik mempertanyakan alasan sehingga Presiden Prabowo memilih tokoh tersebut di jajaran kabinetnya.

    Salah satu yang mendapat sorotan adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari. Salah satu alasan Qodari menjadi sorotan publik karena dia dinilai masih merupakan loyalis mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Salah satu sorotan datang dari kritikus politik, Faizal Assegaf. Dia bahkan menuding Qodari telah berkontribusi besar menipu publik dengan proyek survei yang mereka lakukan selama ini.

    “Qodari berkontribusi besar menipu publik dengan aneka proyek survei abal-abal, kini dipungut jadi KSP. Jelas sangat mengerikan,” kata Faizal Assegaf dilansir dari akun media sosialnya.

    Karena alasan itu, Faizal Assegaf menilai sangat wajar jika kemudian banyak masyarakat yang memberikan reaksi negatif atas penunjukan Qodari sebagai KSP oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Wajar publik menyemburkan reaksi negatif. Muncul kekhawatiran, intrik dedengkot Geng Solo menjebak Presiden Prabowo. Ujungnya: Dinepalkan,” tandas Faizal Assegaf.

    Unggahan Faizal Assegaf di media sosialnya itu lantas mendapat beragam tanggapan dari Warganet. Mereka umumnya mempersoalkan pilihan Prabowo Subianto pada jabaran tersebut.

  • 6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
    Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
    Pencopotan Hendrar Prihadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.
    Sebagai informasi, Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya Oktober 2022.
    Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
    Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
    MUHAMMAD ADIMAJA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
    Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
    “Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
    Lantas, siapakah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P yang didepak dari Kabinet Prabowo? Berikut profilnya
    Hendrar Prihadi merupakan politikus PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.
    Setelah itu, Hendrar Prihadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.
    Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.
    Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.
    Hendra Prihadi kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu, wakilnya adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.
    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Pasangan Calon Gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi saat menghadiri dukungan Paguyuban Mantan Kepala Desa se-Jateng untuk Pilkada Jateng, di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Jumat (27/9/2024).
    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.
    Nama Hendrar Prihadi sendiri juga pernah berkontestasi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2024.
    Saat itu, ia berpasangan dengan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang maju sebagai calon gubernur.
    Namun, Andika-Hendrar kalah oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Qodari Sebut Peran KSP Bakal Berbeda dengan Era Moeldoko

    Qodari Sebut Peran KSP Bakal Berbeda dengan Era Moeldoko

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan peran KSP saat ini memiliki perbedaan dibandingkan periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Moeldoko.

    Menurutnya, perubahan itu salah satunya terkait struktur kelembagaan yang kini tidak lagi memiliki kedeputian komunikasi politik, karena fungsi tersebut telah berdiri sendiri sebagai Badan Komunikasi pemerintah.

    “Saya enggak berani interpretasi istilah di zaman Pak Moeldoko. Tapi kalau dibandingkan, memang perpresnya berbeda. Ada satu kedeputian yang sudah tidak ada lagi, yaitu komunikasi politik yang sekarang berdiri sendiri dengan nama Badan Komunikasi Pemerintah,” kata Qodari dalam konferensi pers usai serah terima jabatan KSP di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Qodari menjelaskan, meski struktur berubah, fungsi KSP tetap strategis karena memiliki kelebihan bisa mengawal langsung program-program prioritas Presiden, bukan hanya pada tataran regulasi.

    Dia mencontohkan keterlibatan KSP dalam mengawasi program renovasi sekolah rakyat hingga inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kalau soal pendidikan, kita jangan parsial melihat hanya sekolahnya saja. Ada aspek gizi yang fundamental. Program MBG itu bagian dari solusi kesenjangan gizi, untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Qodari menekankan bahwa KSP akan terus bersinergi dengan Badan Komunikasi Pemerintah di bawah kepemimpinan Angga Raka Prabowo.

    “Intinya akan saling memperkuat. Saya selalu katakan, kebijakan itu hulunya, komunikasi itu hilirnya. Kalau kebijakan bagus tapi tidak dikomunikasikan, masyarakat tidak tahu dan dukungan bisa berkurang. Itu kan sayang,” jelasnya.

    Qodari memastikan, di bawah kepemimpinannya, KSP akan berperan sebagai pengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tepat sasaran, dengan dukungan komunikasi yang kuat bersama media dan lembaga terkait.

    Dia mencontohkan program cek kesehatan gratis (CKG) yang nilainya bisa mencapai Rp2–3 juta per orang, tetapi sebagian masyarakat masih ragu mengikuti.

    “Padahal justru lebih baik tahu lebih awal kalau ada penyakit supaya bisa segera diobati. Nah, ini pentingnya komunikasi, termasuk lewat teman-teman media,” tandas Qodari.

     

  • Qodari Sebut Prabowo Minta KSP Ikut Aktif Menyampaikan Capaian Positif Pemerintah

    Qodari Sebut Prabowo Minta KSP Ikut Aktif Menyampaikan Capaian Positif Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammad Qodari resmi menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/9/2025).

    Dia menggantikan Andi Muhammad Prasetyo (AMP) yang selama ini memimpin KSP sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam keterangan persnya, Qodari menyampaikan rasa haru atas perpisahan dengan AMP yang dianggap telah membangun KSP dari nol. 

    “Ya, terharu karena walaupun kurang dari setahun, tapi dengan Pak AMP ini sudah seperti bapak dan adik-kakak. Waktu pertama kali masuk, kantor KSP ini masih kosong, hanya ada saya dan beliau. Sekarang sudah penuh. Itu yang membuat beliau begitu emosional,” ujar Qodari.

    Qodari mengenang ciri khas AMP yang hobi off-road dan memiliki slogan “No road, no problem”. Slogan itu, katanya, akan terus dijaga di KSP sebagai semangat mencari solusi atas setiap masalah.

    “Kalau saya tambahkan satu lagi, no guts, no glory. Tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan. Jadi, kini KSP punya dua slogan yang akan jadi pedoman,” tambahnya.

    Menurut Qodari, pesan AMP kepada jajaran KSP adalah melanjutkan semua yang telah berjalan. Dia menekankan, KSP terbukti memberi manfaat nyata dalam mengawal program-program besar Presiden Prabowo, baik di bidang pendidikan, komunikasi, hingga bantuan sosial.

    “Misalnya dulu kita pernah mengusulkan agar transfer tunjangan guru langsung dari pusat, tidak lewat daerah. Itu dirasakan manfaatnya oleh ratusan ribu bahkan jutaan guru,” jelas Qodari.

    Lebih jauh, Qodari menyebut ada pesan khusus dari Presiden Prabowo melalui Jenderal Teddy, yakni memperkuat fungsi komunikasi pemerintah. 

    “KSP tidak hanya monitoring dan evaluasi program prioritas, tapi juga memastikan manfaatnya bisa dikomunikasikan ke masyarakat agar lebih dipahami dan mendapat dukungan luas,” ungkapnya.

    Qodari memastikan KSP akan bekerja erat dengan kementerian/lembaga lain, tidak hanya dalam perbaikan kinerja program, tetapi juga dalam menyampaikan capaian pemerintahan. 

    “KSP akan ikut membantu komunikasi keberhasilan pemerintah agar lebih terstruktur dan bisa dirasakan publik,” pungkasnya.

  • Resmi Pimpin KSP, Qodari: Organisasi Tetap Jalan Optimal Tanpa Wakil Kepala

    Resmi Pimpin KSP, Qodari: Organisasi Tetap Jalan Optimal Tanpa Wakil Kepala

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa roda organisasi KSP akan tetap berjalan optimal meski saat ini belum ada Wakil Kepala KSP.

    Hal itu disampaikan Qodari usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/9). 

    Menjawab pertanyaan soal kekosongan posisi wakil kepala, Qodari menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kembalikan kepada bapak presiden, karena ini prerogatif dari bapak presiden,” ujarnya.

    Menurut Qodari, kinerja KSP tetap dapat berjalan efektif karena ditopang struktur deputi, staf khusus, dan tenaga ahli. Ia menyebut pada periode sebelumnya pun posisi wakil kepala cukup lama dibiarkan kosong.

    “InsyaAllah bisa tetap berjalan dengan optimal. No road, no problem,” katanya.

    Usai sertijab, Qodari langsung menjadwalkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya adalah agenda bersama Menteri Perumahan untuk meninjau program perumahan rakyat di Jawa Barat.

    “Mulai hari ini saya akan berjalan dengan Menteri Perumahan terkait program prioritas Presiden di bidang perumahan dan renovasi. Kemarin, meski ada demo, kita tetap turun ke Johar Baru untuk memastikan renovasi berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Qodari kembali menegaskan bahwa KSP akan fokus mengawal program prioritas Presiden Prabowo agar berjalan tepat waktu dan menyentuh masyarakat.

    “Pokoknya jalan terus. No guts, no glory,” pungkasnya.

  • Qodari Kenang Jasa AM Putranto: Petugas Dapur Umum Bisa Dapat Gaji Saat Lebaran Nasional 18 September 2025

    Qodari Kenang Jasa AM Putranto: Petugas Dapur Umum Bisa Dapat Gaji Saat Lebaran Nasional 18 September 2025

    Qodari Kenang Jasa AM Putranto: Petugas Dapur Umum Bisa Dapat Gaji Saat Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengenang jasa Anto Mukti Putranto (AM Putranto) saat menjabat sebagai KSP.
    Salah satu jasa AM Putranto adalah mengawal langsung kebijakan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau petugas dapur umum di masa kepemimpinannya.
    KSP disebut turut mengawal realisasi program-program prioritas Presiden Prabowo.
    “Kalau enggak ada KSP, itu SPPI yang sudah kerja berbulan-bulan, Pak, di SPPG, itu Lebaran nangis, Pak, karena enggak dapat gaji,” kata Qodari, saat serah terima jabatan dengan AM Putranto di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
    “Nah, itu saya yakin dan tahu persis bahwa mereka bisa takbiran malam Lebaran itu karena KSP,” imbuh dia.
    Tak hanya kebijakan gaji petugas dapur umum, KSP juga disebut memperjuangkan transfer langsung gaji para guru melalui rekening.
    Kebijakan ini dikawal langsung oleh AM Putranto beserta jajarannya saat menjabat.
    “Saya yakin ada jutaan guru di Indonesia ini yang hidupnya lebih baik, bersyukur, dan berterima kasih walaupun mereka tidak tahu wajah dan nama Bapak-Ibu sekalian,” ucap dia.
    KSP, kata Qodari, terlibat dalam persiapan. Bukan hanya dari segi penggodokan Peraturan Presiden (Perpres), tetapi juga turun langsung ke lapangan.
    Termasuk saat program merenovasi sekolah dan bertemu calon siswa Sekolah Rakyat.
    “Sebuah program yang ajaib, anak-anak yang tadinya tidak punya harapan, tiba-tiba dalam semalam harapannya menjadi terbuka dan cerah. Dan saya juga sudah menyaksikan langsung anak-anak yang sebelumnya calon siswa, kemudian mereka bersemangat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan AM Putranto ke Qodari sebagai KSP: Lanjut kawal program Prabowo

    Pesan AM Putranto ke Qodari sebagai KSP: Lanjut kawal program Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa dirinya mendapat pesan dari mantan Kepala KSP Anto Mukti Putranto untuk melanjutkan peran KSP dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto.

    “Melanjutkan apa yang sudah ada, karena kita percaya betul, bahwa KSP ini memberikan manfaat yang nyata, kepada pelaksanaan program-program Presiden Prabowo yang sangat besar, banyak baru,” kata Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Qodari mengatakan KSP telah terbukti memberikan manfaat nyata dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk usulan agar transfer tunjangan guru dilakukan langsung tanpa melalui daerah.

    Dia menyebut ratusan ribu hingga jutaan guru sudah merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.

    Menurut Qodari, pemerintahan Presiden Prabowo masih memiliki banyak program baru yang perlu dikawal agar dapat berjalan optimal.

    Dia menekankan pentingnya proses teknokrasi yang baik agar program-program tersebut berdampak langsung pada pergerakan ekonomi.

    Qodari juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar KSP lebih berperan dalam membantu komunikasi pemerintah.

    Dia menegaskan KSP akan mendukung kementerian dan lembaga, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah, dalam menyampaikan capaian program pemerintah.

    Sebagai lembaga yang memiliki fungsi monitoring dan evaluasi atas program prioritas presiden, Qodari menilai KSP memiliki kelebihan karena mengetahui apa yang telah dikerjakan pemerintah dan manfaatnya bagi masyarakat.

    Informasi itu akan terus dikomunikasikan agar dipahami publik dan mendapat dukungan yang lebih luas.

    “Artinya membantu K/L untuk bisa memperbaiki kinerja, program, tetapi juga insya Allah komunikasi, nanti juga agar di pahami oleh masyarakat dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan yang lebih luas,” ucap dia.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9), menggantikan Anto Mukti Putranto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP Kaji Skema Impor BBM Lewat Pertamina, Bakal Beri Masukan ke Prabowo

    KSP Kaji Skema Impor BBM Lewat Pertamina, Bakal Beri Masukan ke Prabowo

    Jakarta –

    Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan mendalami rencana impor BBM satu pintu lewat Pertamina. Rencana ini diungkapkan Kementerian ESDM sebagai respons terhadap kekosongan stok BBM di SPBU swasta.

    BBM yang kosong di SPBU swasta terjadi karena kuota impor BBM beberapa SPBU swasta sudah habis. Kementerian ESDM mengarahkan agar SPBU swasta membeli BBM impor dari Pertamina.

    Qodari belum mau bicara banyak soal hal ini. Yang jelas, pihaknya akan mendalami masalah tersebut dan menyiapkan masukan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji dahulu. Mudah-mudahan nanti kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan dan pembanding ke presiden,” sebut Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya seringkali kebijakan pemerintah diawali niat baik. Namun, di lapangan justru muncul masalah yang tidak diinginkan.

    “Kadang-kadang begini kebijakan itu biasanya berasal dari niat baik, tetapi karena ini masalah sosial kompleks, aktornya banyak dan ada implikasi sosial tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya kalau bawa mobil itu blind spot,” ungkap Qodari.

    “Mudah-mudahan kita akan bangun satu mekanisme agar blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal sehingga tak menjadi pro kontra atau kerugian di kemudian hari,” lanjutnya.

    Sebelumnya, masalah impor BBM ini sudah dibahas langsung oleh Prabowo dalam rapat terbatas Selasa yang lalu. Kala itu, Pabowo memanggil beberapa menterinya membahas kelangkaan BBM di SPBU swasta, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto usai rapat membenarkan impor BBM untuk SPBU swasta dibahas. Namun, dia tak menjelaskan dengan rinci soal teknis yang mau dilakukan pemerintah, semua akan diatur oleh Menteri ESDM. Pada intinya, pemerintah ingin memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

    “Itu semuanya dibahas bagaimana supaya, teknik di lapangan, kalau ada yang tersumbat di sana sini, masalah teknis akan dibahas dengan menteri terkait. Intinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat agar semuanya tersubsidi dengan baik pangan, energi dan semuanya bisa murah ke rakyat,” ujar Aries.

    Dia juga menegaskan meski SPBU swasta akan membeli stok dari Pertamina, monopoli tidak akan terjadi. Intinya, semua implementasi kebijakan perlu dievaluasi secara berkala.

    “Nggak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan dengan baik. Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan mungkin harus ada evaluasi,” beber Aries.

    (hal/ara)