Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah berujung pada munculnya desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh.
Program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya bertujuan mulia: mengurangi malanutrisi, menciptakan lapangan kerja, serta menopang ketahanan ekonomi.
Namun, yang terjadi di lapangan, MBG justru menunjukkan potret nyata dari lemahnya pengawasan negara terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak sekolah.
Mendengar banyak kasus keracunan MBG, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
“Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa lagi ditolerir.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jasra mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggaranya, untuk menghentikan sementara program MBG karena peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat.
“KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra.
Dia menjelaskan, pemerintah perlu menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
“Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” kata Jasra.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga senada dengan usulan KPAI.
Ia menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah
wake up call
, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
BGN sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut.
Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
“Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan
zero tolerance
terhadap
accident
. Jadi MBG itu harus
perfect
, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tengah isu pangan yang kian sensitif.
SPPG bukan hanya sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG yang menjadi amanat Presiden Prabowo.
“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Hida dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
Ia mengatakan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG cukup penting.
“SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” ujar Hida.
Dia mengatakan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.
“Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik,” ungkap Hida.
Dalam pelaksanaannya, terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat jumlah korban mencapai 251 pelajar.
Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: M. Qodari
-
/data/photo/2025/09/19/68ccf16eb698f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
Nasional
21 September 2025")
Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025
-
KSP Qodari Singgung Korupsi BTS di Era Jokowi: Itu Pengkhianat Besar
GELORA.CO – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyinggung persoalan proyek base transceiver station (BTS) pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, kasus BTS yang bermasalah itu menjadi bentuk pengkhianatan besar terhadap bangsa dan negara.
Awalnya, Qodari menekankan pentingnya konektivitas sebagai bagian tak terpisahkan dari transformasi menuju era digital.
Ia ingat betul, saat Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat Presiden, muncul gagasan tentang tol langit sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan memperluas akses konektivitas di seluruh Indonesia.
Pun pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, ia sudah mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
“Kenapa? Karena COVID-19, sekolah ditutup. Satu-satunya jalan supaya pendidikan bisa tetap berjalan adalah dengan digital. Digital perlu konektivitas, perlu sinyal. Orang mau dagang enggak bisa karena pasar tutup, karena waktu itu PSBB. Cara dagangnya bagaimana? Di digital. Kalau enggak ada sinyal, bagaimana caranya untuk bisa jualan?,” ujar Qodari saat berbicara dalam pembukaan kegiatan DGVERS di Sparks, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Dari situ munculah beragam program untuk percepatan koneksi internet, salah satunya dengan pembangunan BTS. Nahas, kata Qodari, proyek yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat justru menyisakan masalah serius. Banyak tower berdiri tanpa sinyal, bahkan ada yang tak dibangun sama sekali.
“Nah itulah kemudian terjadi percepatan, terjadi pembangunan tower-tower BTS di mana-mana. Walaupun kita kemudian terkejut dan prihatin bahwa ada BTS-nya, enggak ada sinyalnya. Atau bahkan enggak ada towernya juga sama sekali. Itu pengkhianat besar itu kepada bangsa dan negara kita. Pengkhianat besar itu,” tegas Qodari.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto kini sangat memahami pentingnya transisi digital bagi Indonesia. Ia menyebut Prabowo berkomitmen penuh terhadap penguatan digitalisasi, termasuk untuk sektor pendidikan.
“Saya berani mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa Presiden Prabowo sangat peduli dengan perkembangan digital Indonesia. Sangat peduli,” kata dia.
Salah satu bentuk kepedulian Presiden kata Qodari yakni dengan menghadirkan smart TV untuk 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
“Bayangkan, ini Presiden pertama yang mau pasang smartboard, smart TV di 330 ribu sekolah,” katanya.
“Menurut catatan saya, saat ini sekolah di seluruh Indonesia itu ada 450 ribu dibagi 330 ribu itu sekitar 73 persen. Di tahun pertama beliau jadi Presiden, beliau ingin agar 73 persen sekolah di Indonesia punya akses digital,” ungkapnya.
-
Prabowo Siapkan 330.000 Smart TV untuk Seluruh Sekolah di Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan 330.000 smart board atau smart TV ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari menjelaskan, pembagian smart TV tersebut merupakan salah satu program Presiden Prabowo dalam bidang digitalisasi pendidikan.
“Program yang terbaru adalah program Pak Prabowo untuk menyediakan smart TV, layar smart itu di 330.000 sekolah masing-masing di Indonesia,” kata Qodari dalam acara DGVeRS: Celebrating Connectivity, Creativity, & Community di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Qodari menjelaskan, smart tv tersebut berfungsi untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh.
Melalui program ini, sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari pusat kota seperti Jakarta akan mendapatkan materi pelajaran dengan kualitas optimal beserta dengan staf pengajar yang berkualitas.
“Supaya sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari Jakarta, jauh dari pusat, bisa tetap mendapatkan materi-materi pengajaran yang berkualitas oleh guru yang berkualitas. Sedemikian tekad pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia,” katanya.
Qodari melanjutkan, jumlah total sekolah di seluruh Indonesia sekitar 450.000. Pembagian smart tv pada tahap pertama sebanyak 330.000 unit tersebut diklaim sudah mencakup sekitar 73% dari total jumlah sekolah di seluruh Indonesia.
“Di tahun pertama beliau jadi Presiden, beliau ingin agar 73 persen sekolah di seluruh Indonesia punya akses digital,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyalurkan smart TV ke sejumlah sekolah umum termasuk sekolah rakyat meski baru mampu satu unit per sekolah.
Hal ini dia sampaikan usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
“Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat [smart TV]. 10 November, saya dapat laporan 100.000 sekolah akan dapat, sekarang baru 10.000, kemudian tahun depan kita tambah 1 sekolah 3 layar, idealnya nanti satu kelas 1 layar,” jelasnya.
Menurut Prabowo, pemanfaatan smart TV akan memungkinkan pembelajaran jarak jauh, terutama di wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga pengajar. Nantinya, guru-guru terbaik nasional akan dipilih untuk menyiarkan materi secara langsung ke seluruh sekolah.
“Smart TV ini interaktif, jadi saya dari pusat bisa lihat kelas yang tidak ada gurunya atau gurunya kewalahan. Kita berusaha segala cara untuk anak-anak kita disiapkan, dididik yang baik. Kita tidak boleh kalah karena persaingan ketat di dunia,” tegasnya.
-
/data/photo/2025/09/18/68cbc3a34f04a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat
Nasional
20 September 2025")
KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat Nasional 20 September 2025
KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, wacana realokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap sebagai langkah tepat.
Penilaiannya itu disampaikan ketika menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalihkan anggaran MBG ke porgram-program malin maupun membayar utang negara.
“Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” ujar Qodari di Jakarta, dilansir ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
Secara logika, langkah tersebut dinilai tepat oleh Qodari. Namun, membutuhkan pematangan teknis lebih lanjut agar tak ada penyendatan anggaran program lain.
Selain itu, Qodari mengatakan bahwa sebaiknya anggaran yang tak terserap bisa digunakan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujar Qodari.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program MBG ke program lain.
Termasuk ke program bantuan pangan beras 10 kg, jika anggaran MBG tidak terserap dengan baik
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Hal ini dikatakannya menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.
Purbaya menyampaikan bahwa pengalihan anggaran bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang.
Sebab, sejauh ini, pemerintah baru resmi memberi perpanjangan bantuan pangan beras selama dua bulan ke depan pada Oktober-November 2025.
Ia pun menyatakan bahwa kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu penyerapan. Jika BGN mampu menyerap dengan baik, hal itu akan jauh lebih baik.
“Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” tutur Purbaya.
“Tapi kalau memang bisa diserap, kan bagus. Jadi saya enggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau enggak jalan, saya ambil duitnya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Hal tersebut menjadi sorotan. Pernyataan Qodari yang dianggap mengatrol Maruarar, dinilai menunjukkan siapa orang di belakangnya.
“Qodari gak sabaran banget memperliatkan proxy siapanya?” ujar Pegiat Media Sosial bercentang biru Bos Purwa dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (20/9/2025).
Ia mengatakan pernyataan Qodari mengerem popularitas Purbaya. Di saat yang sama menaikkan Maruarar.
“Langsung ketebak donk. Nge-rem popularitas Purbaya sembari menaikkan, ngatrol nama Maruarar Sirait,” ujarnya.
Pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9).
“Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” kata Qodari.
Ia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.
“Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” ujarnya.
-
Program Magang Nasional buka lapangan kerja sekaligus gerakkan ekonomi
pemerintah ingin agar ekonomi bergerak, kemudian lapangan kerja terbuka
Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai Program Magang Nasional yang dipersiapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian.
“Jadi, pemerintah ingin agar ekonomi bergerak, kemudian lapangan kerja terbuka. Dan itu adalah salah satu program yang dipertimbangkan, dipikirkan, disiapkan untuk bisa diimplementasikan di masyarakat,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.
Sebagaimana diketahui, Program Magang Nasional tersebut masuk dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025 sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.
“Bagaimana teknisnya, kami saya pelajari dulu ya,” tuturnya.
Skema ini menyasar para lulusan baru atau fresh graduate dengan target 20.000 peserta pada tahun pertama pelaksanaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa program ini tengah dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Ia memperkirakan program ini dapat menyaring hingga 10 persen lulusan baru universitas dan langsung diserap ke dunia kerja.
Program yang dirancang dengan konsep link and match antara pendidikan dan industri ini akan berlangsung selama enam bulan.
Peserta akan ditempatkan di perusahaan BUMN maupun swasta, dengan pola kerja sama antara kampus dan dunia usaha sesuai kebutuhan sektor masing-masing.
Pemerintah menetapkan bahwa peserta magang akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing, dengan rata-rata Rp3,3 juta per bulan.
Adapun syarat umum program ini ditujukan untuk lulusan D3 atau S1 yang baru lulus maksimal satu tahun sebelumnya, tanpa batasan usia.
Program juga membuka peluang bagi lulusan dari daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), yang akan ditempatkan oleh pemerintah pusat sesuai ketersediaan lapangan kerja.
Rencananya, Program Magang Nasional ini diluncurkan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada kuartal IV 2025, yakni antara Oktober hingga Desember.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Cegah Kasus Keracunan Terulang, KSP Qodari Sebut Perlunya Evaluasi MBG Nasional 20 September 2025
Cegah Kasus Keracunan Terulang, KSP Qodari Sebut Perlunya Evaluasi MBG
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi tersebut diperlukan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
Namun dalam pelaksanaannya, justru terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
“Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujar Qodari.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut. Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
“Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf, atas masih terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di banyak daerah.
Prasetyo mengatakan, kasus keracunan menu MBG terhadap para siswa tidak pernah diinginkan oleh pemerintah.
“Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia meminta para korban keracunan MBG segera mendapatkan penanganan dan perawatan yang cepat.
Adapun kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, BGN, dan pihak terkait lainnya.
“Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah,” ujar Prasetyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
KSP sebut perlu ada pembenahan Program MBG guna cegah kasus keracunan
Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan
Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan siswa.
Ia menilai program tersebut harus dibenahi, baik dari sisi mekanisme maupun kelembagaan, agar tujuan utama dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.
Qodari menerangkan bahwa MBG seharusnya dirancang sebagai program dengan standar “zero accident”.
“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujarnya.
Namun, sejak awal pelaksanaan, justru sudah muncul sejumlah kasus keracunan, termasuk peristiwa terbaru pada Kamis (18/9) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimpa 569 siswa.
“Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujarnya.
Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara tidak boleh menoleransi insiden tersebut.
Qodari juga menyoroti risiko lebih besar di daerah terpencil, yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan.
“Kalau di perkotaan mungkin cepat sembuh, dan cepat tertangani karena fasilitas kesehatannya (bagus). Tapi kalau di daerah terpencil, itu bisa jadi bencana besar,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa MBG tidak boleh dijalankan dengan toleransi kesalahan sekecil apapun.
“Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” katanya.
Sementara sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyampaikan permintaan maaf atas serangkaian kasus keracunan MBG.
Ia memastikan pemerintah telah melakukan langkah pemulihan korban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program.
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9).
Prasetyo menjelaskan pemerintah bersama BGN dan pemerintah daerah sudah memberikan penanganan cepat kepada para siswa terdampak. Selain itu, evaluasi menyeluruh tengah dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, BGN berkomitmen menargetkan “zero incident” dengan memperketat standar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia menu MBG di berbagai daerah.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kasus Keracunan Bertambah, KSP Qodari: Program MBG Wajib Sempurna
Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari menegaskan penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG ke depannya akan dilaksanakan dengan tidak menoleransi adanya insiden (zero tolerance to accident).
Hal tersebut merespons adanya sejumlah insiden keracunan siswa akibat program MBG yang terjadi sejumlah daerah.
Qodari menuturkan perspektif zero tolerance to accident wajib diterapkan untuk menjalankan program pemerintah yang masif seperti MBG. Hal ini harus dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga ke penyelenggara terkait seperti para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, toleransi sekecil apapun terhadap adanya insiden atau kendala-kendala dalam MBG akan berakibat pada program yang tidak berjalan optimal.
“Ini adalah program dengan toleransi nol terhadap insiden atau kecelakaan-kecelakaan. Jadi, MBG itu harus sempurna setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini ada,” jelas Qodari saat ditemui dalam acara DGVeRS: Celebrating Connectivity, Creativity, & Community di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Qodari melanjutkan sejumlah insiden keracunan yang belakangan terjadi menjadi pemantik bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.
Dia juga menyebut jumlah korban akibat insiden MBG masih cenderung kecil dibandingkan dengan total penerima manfaatnya, yakni sekitar 5.000 orang berbanding 20 juta hingga 25 juta orang penerima MBG
Adapun, Qodari menyebut perlunya perbaikan mekanisme, kelembagaan, serta mekanisme operasional program tersebut. Dia juga menyebut proses proses tersebut tengah berlangsung.
Meski demikian, dia tidak memerinci seperti apa perbaikan mekanisme yang tengah dilakukan pemerintah terkait program MBG.
“Doakan ini sudah wake up call, bagaimana ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah insiden di daerah-daerah terpencil, yang faskes [fasilitas kesehatan] belum sebaik seperti di daerah-daerah perkotaan. Ini akan kita akan perbaiki,” tambahnya.
Adapun, kasus keracunan MBG terus dilaporkan di sejumlah daerah. Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Polres Garut, Jawa Barat mencatat sebanyak 194 pelajar di Kecamatan Kadungora mengalami keracunan usai memakan hidangan program MBG hari ini. Sebanyak 177 siswa mengalami gejala ringan, sementara 19 lainnya harus dirawat intensif di UPT Puskesmas Kadungora.
Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, kejadian bermula setelah siswa di sejumlah sekolah menerima distribusi makanan MBG yang dikelola dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2 Garut, Desa Karangmulya.
Hidangan terdiri dari nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, serta buah stroberi. Tidak lama usai menyantap makanan, beberapa siswa mulai mengeluhkan mual, muntah, dan pusing sejak Selasa (16/9/2025) sore hingga berlanjut keesokan harinya.
Sementara itu, puluhan siswa di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diduga keracunan usai mengkonsumsi MBG di sekolah. Mereka mengeluh sakit perut hingga muntah-muntah.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel Dedi Irawan membenarkan hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa kejadian itu berada di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
“Info dari Dinas Kesehatan OKI, ada 39 korban yang terdampak hingga tadi malam,” katanya, Rabu (3/9/2025).
-
Ketua KSP Qodari Dukung Menkeu Purbaya Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Lambat
Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari angkat bicara terkait rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menarik anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tak terserap dengan optimal.
Qodari menyebut, rencana tersebut merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan strategi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyerap anggaran secara efisien.
Dia juga menyebut, rencana Menkeu Purbaya secara logika juga sudah tepat.
“Pak Purbaya ini kan, konsep beliau adalah injak gas pertumbuhan. Kalau sudah dianggarkan lalu nggak turun, apalagi jumlahnya besar, itu kan sama saja dananya dormant juga. Makanya, harus didistribusikan kepada program-program yang lain,” jelas Qodari saat ditemui dalam acara DGVeRS: Celebrating Connectivity, Creativity, & Community di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Qodari menjelaskan, anggaran yang nantinya tidak terserap dari program MBG memang sebaiknya direalokasikan pada bidang-bidang lain. Hal ini agar perekonomian RI dapat bergerak dengan optimal dan kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi terkait sehingga anggaran yang direalokasikan dapat digunakan dengan maksimal dan tidak tersendat penyerapannya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan menarik anggaran kementerian, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tak terserap dengan optimal.
Purbaya menuturkan, dirinya akan mengirim tim dari Kementerian Keuangan (Keuangan) untuk membantu percepatan penyerapan anggaran MBG. Meski demikian, dia menyebut anggaran untuk MBG juga berpotensi ditarik jika serapannya tidak maksimal hingga Oktober mendatang.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau juga untuk mengurangi utang,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, rencana ini juga merupakan bentuk kebijakan Kemenkeu untuk memotivasi Badan Gizi Nasional (BGN) serta instansi terkait lainnya dalam menggenjot penyerapan anggaran MBG.
Meski demikian, menurut perhitungannya serapan MBG akan tetap lambat. Dia menambahkan, jika serapan anggaran MBG dapat diakselerasi, pihaknya juga membuka opsi penambahan anggaran.