Xcloud.id

Tag: M. Qodari

  • Program Magang Nasional Buka Lapangan Kerja dan Gerakkan Ekonomi

    Program Magang Nasional Buka Lapangan Kerja dan Gerakkan Ekonomi

    JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai Program Magang  Nasional yang dipersiapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

    “Jadi, pemerintah ingin agar ekonomi bergerak, kemudian lapangan kerja terbuka. Dan itu adalah salah satu program yang dipertimbangkan, dipikirkan, disiapkan untuk bisa diimplementasikan di masyarakat,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Sebagaimana diketahui, Program Magang Nasional tersebut masuk dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025 sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.

    “Bagaimana teknisnya, kami saya pelajari dulu ya,” tuturnya.

    Skema ini menyasar para lulusan baru atau fresh graduate dengan target 20.000 peserta pada tahun pertama pelaksanaan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa program ini tengah dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Ia memperkirakan program ini dapat menyaring hingga 10 persen lulusan baru universitas dan langsung diserap ke dunia kerja.

    Program yang dirancang dengan konsep link and match antara pendidikan dan industri ini akan berlangsung selama enam bulan.

    Peserta akan ditempatkan di perusahaan BUMN maupun swasta, dengan pola kerja sama antara kampus dan dunia usaha sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

    Pemerintah menetapkan bahwa peserta magang akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing, dengan rata-rata Rp3,3 juta per bulan.

    Adapun syarat umum program ini ditujukan untuk lulusan D3 atau S1 yang baru lulus maksimal satu tahun sebelumnya, tanpa batasan usia.

    Program juga membuka peluang bagi lulusan dari daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), yang akan ditempatkan oleh pemerintah pusat sesuai ketersediaan lapangan kerja.

    Program magang  Nasional ini diluncurkan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada kuartal IV 2025, yakni antara Oktober hingga Desember.

  • Begini Kalau Kang Survey Diangkat jadi Pejabat!

    Begini Kalau Kang Survey Diangkat jadi Pejabat!

    GELORA.CO – Viral di media sosial (medsos) soal Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara.

    Adapun pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025).

    “Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” ucap Qodari.

    Lantas dia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

    “Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” lanjutnya.

    Pun, Qodari menilai kebijakan itu juga sejalan dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di kelompok berpenghasilan menengah bawah, dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp3-4 juta per bulan.

    “Jadi yang dikerjakan Pak Ara, para kepala daerah, bupati dan wali kota, memang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat kita. Di sinilah perumahan subsidi menjadi sangat diperlukan,” katanya.

    Komentar warganet

    Video pernyataan itupun berseliweran di medsos. Di TikTok, misalnya.

    Warganet pun ramai-ramai berkomentar.

    Akun @popoy berkomentar: qodari di lantik bukan sesuai kapasitasnya tapi sebagai balas budi.

    @SupriyantoPRASAGA: injak rem korupsi gila-gilaan, apalagi injak gas.

    @Bhony: Saya kasih pengertian mengenai dana 200T yg akan di salurkan ke bank. Jika pemerintah menyalurkan dana 200T itu ke bank, maka pihak bank akan pusing, kenapa? karena mereka akan bayar bunga ke pemerintah. Semakin besar dana yg di salurkan ke mereka ( Pihak Bank ) maka bunganya juga makin besar utk bayar ke pemerintah. 

    Lalu kata dia: Jadi mau gak mau mereka harus memutar uang itu dengan cara meminjamkan ke nasabah dengan bunga rendah agar nasabah tertarik untuk meminjam ke bank, jika bunga rendah maka akan banyak pengusaha yg pinjam ke bank, dan dampaknya banyak pengusaha yg buka lapangan kerja sehingga pengangguran akan semakin sedikit.

    Jika pengangguran semakin sedikit, maka akan semakin banyak orang yg akan berbelanja dan perekonomian bisa hidup kembali, jika perekonomian bisa hidup kembali maka banyak inverstor asing yg akan tanam modal di Indonesia dan rupiah akan naik. Seperti itulah kira2.

    @ARKAN 9488: manusia paling hebat ini salah satunya hebat bicara tntang 3priode.

    @Faisalanugrah26: masalah siapa yang mau minjam? wong orang sekarang lagi hold uang kok berani invest, seblm digelontorkan ke bank, kondisi bank juga lagi surplus uang, ditambah lagi uang 200 t, makin bingung siapa yg mau minjam.

    @MHY: Begini kalau tukang survey diangkat jadi pejabat.

    @Mas_Mun (Sidrotul Muntaha): kayaknya akan ada permusuhan dalam selimut nih.

    @partaotoba: selalu bicara bagus, semoga hasil nyata yg bagus.

    @senopati: saya setuju kalau qodari tidak di pke pemerintah.

    @mas R: tukang survei dpt jabatan..

    @chimotthea: lah knapa di bahas kepala staf kepresidenan lg, rakyat jg sudah pd tahu, hrsnya sbagai kepala staf memantau terus laporan ke presiden, ini di bahas..kasih ide2 berlian kl sebagai staf kepresidenan.

    @Silangit 78: kcewa gw sm Prabowo ngapain si kodari di angkat jdi ksp.

    Selain itu, masih banyak komentar lain sebagaimana tertuang dalam postingan akun TikTok kompas.com.

  • Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

    Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

    Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah berujung pada munculnya desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh.
    Program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya bertujuan mulia: mengurangi malanutrisi, menciptakan lapangan kerja, serta menopang ketahanan ekonomi.
    Namun, yang terjadi di lapangan, MBG justru menunjukkan potret nyata dari lemahnya pengawasan negara terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak sekolah.
    Mendengar banyak kasus keracunan MBG, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
    “Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa lagi ditolerir.
    Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Jasra mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggaranya, untuk menghentikan sementara program MBG karena peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat.
    “KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra.
    Dia menjelaskan, pemerintah perlu menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
    “Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” kata Jasra.
    Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga senada dengan usulan KPAI.
    Ia menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
    Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
    “Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah
    wake up call
    , bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
    MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
    “Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
    BGN sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut.
    Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
    “Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan
    zero tolerance
    terhadap
    accident
    . Jadi MBG itu harus
    perfect
    , harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
    Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tengah isu pangan yang kian sensitif.
    SPPG bukan hanya sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG yang menjadi amanat Presiden Prabowo.
    “SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Hida dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
    Ia mengatakan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG cukup penting.
    “SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” ujar Hida.
    Dia mengatakan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.
    “Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik,” ungkap Hida.
    Dalam pelaksanaannya, terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
    Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
    Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat jumlah korban mencapai 251 pelajar.
    Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
    Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
    Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
    Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
    Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
    Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
    Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
    Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSP Qodari Singgung Korupsi BTS di Era Jokowi: Itu Pengkhianat Besar

    KSP Qodari Singgung Korupsi BTS di Era Jokowi: Itu Pengkhianat Besar

    GELORA.CO – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyinggung persoalan proyek base transceiver station (BTS) pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, kasus BTS yang bermasalah itu menjadi bentuk pengkhianatan besar terhadap bangsa dan negara.

    Awalnya, Qodari menekankan pentingnya konektivitas sebagai bagian tak terpisahkan dari transformasi menuju era digital.

    Ia ingat betul, saat Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat Presiden, muncul gagasan tentang tol langit sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan memperluas akses konektivitas di seluruh Indonesia.

    Pun pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, ia sudah mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

    “Kenapa? Karena COVID-19, sekolah ditutup. Satu-satunya jalan supaya pendidikan bisa tetap berjalan adalah dengan digital. Digital perlu konektivitas, perlu sinyal. Orang mau dagang enggak bisa karena pasar tutup, karena waktu itu PSBB. Cara dagangnya bagaimana? Di digital. Kalau enggak ada sinyal, bagaimana caranya untuk bisa jualan?,” ujar Qodari saat berbicara dalam pembukaan kegiatan DGVERS di Sparks, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    Dari situ munculah beragam program untuk percepatan koneksi internet, salah satunya dengan pembangunan BTS. Nahas, kata Qodari, proyek yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat justru menyisakan masalah serius. Banyak tower berdiri tanpa sinyal, bahkan ada yang tak dibangun sama sekali.

    “Nah itulah kemudian terjadi percepatan, terjadi pembangunan tower-tower BTS di mana-mana. Walaupun kita kemudian terkejut dan prihatin bahwa ada BTS-nya, enggak ada sinyalnya. Atau bahkan enggak ada towernya juga sama sekali. Itu pengkhianat besar itu kepada bangsa dan negara kita. Pengkhianat besar itu,” tegas Qodari.

    Lebih lanjut, Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto kini sangat memahami pentingnya transisi digital bagi Indonesia. Ia menyebut Prabowo berkomitmen penuh terhadap penguatan digitalisasi, termasuk untuk sektor pendidikan.

    “Saya berani mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa Presiden Prabowo sangat peduli dengan perkembangan digital Indonesia. Sangat peduli,” kata dia.

    Salah satu bentuk kepedulian Presiden kata Qodari yakni dengan menghadirkan smart TV untuk 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

    “Bayangkan, ini Presiden pertama yang mau pasang smartboard, smart TV di 330 ribu sekolah,” katanya.

    “Menurut catatan saya, saat ini sekolah di seluruh Indonesia itu ada 450 ribu dibagi 330 ribu itu sekitar 73 persen. Di tahun pertama beliau jadi Presiden, beliau ingin agar 73 persen sekolah di Indonesia punya akses digital,” ungkapnya.

  • Prabowo Siapkan 330.000 Smart TV untuk Seluruh Sekolah di Indonesia

    Prabowo Siapkan 330.000 Smart TV untuk Seluruh Sekolah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan 330.000 smart board atau smart TV ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari menjelaskan, pembagian smart TV tersebut merupakan salah satu program Presiden Prabowo dalam bidang digitalisasi pendidikan.

    “Program yang terbaru adalah program Pak Prabowo untuk menyediakan smart TV, layar smart itu di 330.000 sekolah masing-masing di Indonesia,” kata Qodari dalam acara DGVeRS: Celebrating Connectivity, Creativity, & Community di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    Qodari menjelaskan, smart tv tersebut berfungsi untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. 

    Melalui program ini, sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari pusat kota seperti Jakarta akan mendapatkan materi pelajaran dengan kualitas optimal beserta dengan staf pengajar yang berkualitas.

    “Supaya sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari Jakarta, jauh dari pusat, bisa tetap mendapatkan materi-materi pengajaran yang berkualitas oleh guru yang berkualitas. Sedemikian tekad pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia,” katanya.

    Qodari melanjutkan, jumlah total sekolah di seluruh Indonesia sekitar 450.000. Pembagian smart tv pada tahap pertama sebanyak 330.000 unit tersebut diklaim sudah mencakup sekitar 73% dari total jumlah sekolah di seluruh Indonesia.

    “Di tahun pertama beliau jadi Presiden, beliau ingin agar 73 persen sekolah di seluruh Indonesia punya akses digital,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyalurkan smart TV ke sejumlah sekolah umum termasuk sekolah rakyat meski baru mampu satu unit per sekolah. 

    Hal ini dia sampaikan usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). 

    “Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat [smart TV]. 10 November, saya dapat laporan 100.000 sekolah akan dapat, sekarang baru 10.000, kemudian tahun depan kita tambah 1 sekolah 3 layar, idealnya nanti satu kelas 1 layar,” jelasnya.

    Menurut Prabowo, pemanfaatan smart TV akan memungkinkan pembelajaran jarak jauh, terutama di wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga pengajar. Nantinya, guru-guru terbaik nasional akan dipilih untuk menyiarkan materi secara langsung ke seluruh sekolah. 

    “Smart TV ini interaktif, jadi saya dari pusat bisa lihat kelas yang tidak ada gurunya atau gurunya kewalahan. Kita berusaha segala cara untuk anak-anak kita disiapkan, dididik yang baik. Kita tidak boleh kalah karena persaingan ketat di dunia,” tegasnya.

  • KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat Nasional 20 September 2025

    KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat Nasional 20 September 2025

    KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, wacana realokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap sebagai langkah tepat.
    Penilaiannya itu disampaikan ketika menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalihkan anggaran MBG ke porgram-program malin maupun membayar utang negara.
    “Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” ujar Qodari di Jakarta, dilansir ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
    Secara logika, langkah tersebut dinilai tepat oleh Qodari. Namun, membutuhkan pematangan teknis lebih lanjut agar tak ada penyendatan anggaran program lain.
    Selain itu, Qodari mengatakan bahwa sebaiknya anggaran yang tak terserap bisa digunakan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung ke masyarakat.
    “Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujar Qodari.
    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program MBG ke program lain.
    Termasuk ke program bantuan pangan beras 10 kg, jika anggaran MBG tidak terserap dengan baik
    “Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
    Hal ini dikatakannya menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.
    Purbaya menyampaikan bahwa pengalihan anggaran bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang.
    Sebab, sejauh ini, pemerintah baru resmi memberi perpanjangan bantuan pangan beras selama dua bulan ke depan pada Oktober-November 2025.
    Ia pun menyatakan bahwa kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu penyerapan. Jika BGN mampu menyerap dengan baik, hal itu akan jauh lebih baik.
    “Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” tutur Purbaya.
    “Tapi kalau memang bisa diserap, kan bagus. Jadi saya enggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau enggak jalan, saya ambil duitnya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Hal tersebut menjadi sorotan. Pernyataan Qodari yang dianggap mengatrol Maruarar, dinilai menunjukkan siapa orang di belakangnya.

    “Qodari gak sabaran banget memperliatkan proxy siapanya?” ujar Pegiat Media Sosial bercentang biru Bos Purwa dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (20/9/2025).

    Ia mengatakan pernyataan Qodari mengerem popularitas Purbaya. Di saat yang sama menaikkan Maruarar.

    “Langsung ketebak donk. Nge-rem popularitas Purbaya sembari menaikkan, ngatrol nama Maruarar Sirait,” ujarnya.

    Pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9).

    “Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” kata Qodari.

    Ia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

    “Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” ujarnya.

  • Program Magang Nasional buka lapangan kerja sekaligus gerakkan ekonomi

    Program Magang Nasional buka lapangan kerja sekaligus gerakkan ekonomi

    pemerintah ingin agar ekonomi bergerak, kemudian lapangan kerja terbuka

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai Program Magang Nasional yang dipersiapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

    “Jadi, pemerintah ingin agar ekonomi bergerak, kemudian lapangan kerja terbuka. Dan itu adalah salah satu program yang dipertimbangkan, dipikirkan, disiapkan untuk bisa diimplementasikan di masyarakat,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Sebagaimana diketahui, Program Magang Nasional tersebut masuk dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025 sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.

    “Bagaimana teknisnya, kami saya pelajari dulu ya,” tuturnya.

    Skema ini menyasar para lulusan baru atau fresh graduate dengan target 20.000 peserta pada tahun pertama pelaksanaan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa program ini tengah dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Ia memperkirakan program ini dapat menyaring hingga 10 persen lulusan baru universitas dan langsung diserap ke dunia kerja.

    Program yang dirancang dengan konsep link and match antara pendidikan dan industri ini akan berlangsung selama enam bulan.

    Peserta akan ditempatkan di perusahaan BUMN maupun swasta, dengan pola kerja sama antara kampus dan dunia usaha sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

    Pemerintah menetapkan bahwa peserta magang akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing, dengan rata-rata Rp3,3 juta per bulan.

    Adapun syarat umum program ini ditujukan untuk lulusan D3 atau S1 yang baru lulus maksimal satu tahun sebelumnya, tanpa batasan usia.

    Program juga membuka peluang bagi lulusan dari daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), yang akan ditempatkan oleh pemerintah pusat sesuai ketersediaan lapangan kerja.

    Rencananya, Program Magang Nasional ini diluncurkan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada kuartal IV 2025, yakni antara Oktober hingga Desember.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat Nasional 20 September 2025

    Cegah Kasus Keracunan Terulang, KSP Qodari Sebut Perlunya Evaluasi MBG Nasional 20 September 2025

    Cegah Kasus Keracunan Terulang, KSP Qodari Sebut Perlunya Evaluasi MBG
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Evaluasi tersebut diperlukan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
    Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan.
    “Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
    MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
    “Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
    Namun dalam pelaksanaannya, justru terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
    “Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujar Qodari.
    Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut. Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
    “Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf, atas masih terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di banyak daerah.
    Prasetyo mengatakan, kasus keracunan menu MBG terhadap para siswa tidak pernah diinginkan oleh pemerintah.
    “Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    Ia meminta para korban keracunan MBG segera mendapatkan penanganan dan perawatan yang cepat.
    Adapun kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, BGN, dan pihak terkait lainnya.
    “Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah,” ujar Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSP sebut perlu ada pembenahan Program MBG guna cegah kasus keracunan

    KSP sebut perlu ada pembenahan Program MBG guna cegah kasus keracunan

    Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan siswa.

    Ia menilai program tersebut harus dibenahi, baik dari sisi mekanisme maupun kelembagaan, agar tujuan utama dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

    “Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Qodari menerangkan bahwa MBG seharusnya dirancang sebagai program dengan standar “zero accident”.

    “Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujarnya.

    Namun, sejak awal pelaksanaan, justru sudah muncul sejumlah kasus keracunan, termasuk peristiwa terbaru pada Kamis (18/9) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimpa 569 siswa.

    “Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujarnya.

    Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara tidak boleh menoleransi insiden tersebut.

    Qodari juga menyoroti risiko lebih besar di daerah terpencil, yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan.

    “Kalau di perkotaan mungkin cepat sembuh, dan cepat tertangani karena fasilitas kesehatannya (bagus). Tapi kalau di daerah terpencil, itu bisa jadi bencana besar,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa MBG tidak boleh dijalankan dengan toleransi kesalahan sekecil apapun.

    “Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” katanya.

    Sementara sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyampaikan permintaan maaf atas serangkaian kasus keracunan MBG.

    Ia memastikan pemerintah telah melakukan langkah pemulihan korban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program.

    “Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9).

    Prasetyo menjelaskan pemerintah bersama BGN dan pemerintah daerah sudah memberikan penanganan cepat kepada para siswa terdampak. Selain itu, evaluasi menyeluruh tengah dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

    Sebagai langkah perbaikan, BGN berkomitmen menargetkan “zero incident” dengan memperketat standar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia menu MBG di berbagai daerah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.