Xcloud.id

Tag: M. Qodari

  • Qodari: Jangan Biarkan Mimpi Anak Bangsa Terkubur karena Keterbatasan

    Qodari: Jangan Biarkan Mimpi Anak Bangsa Terkubur karena Keterbatasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah meninjau Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, salah satu lokasi sementara Sekolah Rakyat, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari melanjutkan kunjungannya ke kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ia menemui Reski Septian, calon siswa Sekolah Rakyat yang saat ini baru saja lulus SMP.

    Dalam pertemuan tersebut, M. Qodari mendengarkan cerita ayah Reski, Rahman, yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang bekas. Rahman berharap anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih cerah.

    Rahman menceritakan perjuangannya sebagai lulusan sekolah dasar yang kini menggantungkan harapan besar pada putrinya. Ia tidak ingin Reski mengalami nasib yang sama dengannya, yang penuh keterbatasan.

    “Saya ingin anak saya bisa sekolah tinggi dan memiliki masa depan yang lebih baik dari saya, Pak,” ujar Rahman kepada Qodari.

    Menanggapi harapan tersebut, Qodari menegaskan bahwa Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk menjembatani mimpi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    “Semua anak Indonesia berhak maju. Mereka harus bisa bermimpi setinggi langit, tanpa terkubur oleh keterbatasan ekonomi,” ujar Qodari.

    Ia juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung, seperti tempat tinggal berasrama, makanan bergizi, seragam, dan alat belajar secara cuma-cuma.

    “Saya sudah melihat langsung sekolahnya. Ada asrama, makanan bergizi, dan fasilitas lengkap. Insya Allah, anak-anak akan belajar dengan nyaman,” ungkap Qodari.

  • Tinjau Armada Damkar yang Sudah Uzur dan Butuh Perbaikan, Wabup Sidoarjo: Sabar Ya Pak….

    Tinjau Armada Damkar yang Sudah Uzur dan Butuh Perbaikan, Wabup Sidoarjo: Sabar Ya Pak….

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengecek armada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sidoarjo. Saat ini Sidoarjo memiliki 13 Mobil Pompa dengan kapasitas 5.000 L, yang tersebar pada 6 lokasi Pos Damkar diantaranya di Sidoarjo Kota, Waru, Candi, dan Porong.

    Ada unit armada Damkar yang mengalami kebocoran pada selang pompanya dimana kondisinya rata-rata sekitar 60% dan dikhawatirkan air akan habis sebelum unit armada Damkar tiba di lokasi kejadian.
    BPBD saat ini sedang mengajukan anggaran agar dapat dilakukan perawatan lebih lanjut.

    Wabup Hj. Mimik Idayana menyampaikan bahwa unit armada Damkar tersebut suara sirinenya juga kurang kencang. Padahal itu penting agar pengguna jalan dengar dan memberi jalan saat damkar melintas.

    Untuk alat pelindung diri berupa baju safety dan pakaian dinas lapangan, diketahui terakhir kali pengadaan pada tahun 2022 dan untuk sepatu pada tahun 2021.

    Mimik juga mengecek layar yang memonitor bencana gempa yang terjadi yaitu Automatic Weather Station dimana yang ditampilkan masih system besar nya dan perlu berkomunikasi lagi dengan BMKG Juanda untuk menyiapkan system localnya khususnya untuk memonitor kejadian gempa di Sidoarjo.

    Wabup Hj. Mimik Idayana juga mengecek tempat pemulihan tenaga untuk beristirahat yang tersedia di sana. Terlihat masih ala kadarnya, bahkan tempatnya panas dan kasurnya juga panas.

    “Yang sabar ya pak, kerja yang ikhlas dengan rasa sosial. Nanti akan kita perbaiki karena bapak-bapak ini yang bekerja di lapangan kalau masyarakat lagi membutuhkan karena dengan gerak cepat maka banyak yang akan terselamatkan,” tutur wabup.

    Hj. Mimik Idayana juga mengecek beberapa kendaraan lainnya diantaranya mobil pemadam kebakaran kecil tahun 2012, mobil angkut peralatan logistik, dan perahu-perahu.

    “Untuk usulan-usulan anggaran perawatan mohon segera diajukan dan tetap semangat, tetap bantu Sidoarjo lebih baik lagi,” imbuhnya.

    Menurut Muhammad Qodari, Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Sidoarjo, selama ini pihaknya terus memonitor kejadian gempa secara manual melalui relawan-relawan yang ada di desa dan kecamatan yang mengupdate informasi kejadiannya. [isa/aje]

  • M Qodari Masuk Kandidat Calon Kepala PCO Gantikan Hasan Nasbi

    M Qodari Masuk Kandidat Calon Kepala PCO Gantikan Hasan Nasbi

    GELORA.CO – Sejumlah nama mencuat pengganti Hasan Nasbi setelah mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Selain Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Dahnil Anzar, muncul nama Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari yang dinilai layak dipertimbangkan menjadi suksesor Hasan Nasbi. 

    Nama M. Qodari ikut menjadi sorotan publik sebagai calon Kepala PCO saat dibahas dalam sebuah podcast. Dalam diskusi tersebut, pegiat media sosial Budhius M. Piliang menilai Qodari adalah figur yang tak hanya piawai menganalisis politik, tap juga lihai menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

    “Qodari ini bukan hanya pengamat politik, tapi juga komunikator kebijakan yang mumpuni. Saat menjabat sebagai Wakil Kepala KSP, ia mampu menjelaskan program pemerintah secara praktis, ringan, tapi tetap bernas,” ujar Budhius melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 Mei 2025.

    Penilaian ini semakin menguat setelah Qodari melakukan kunjungan ke Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Qodari menyoroti upaya pemerintah daerah (pemda) dalam mendorong efisiensi anggaran ke sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

    Meski Qodari sendiri enggan berspekulasi soal kemungkinan menjadi Kepala PCO, Budhius tetap menilai bahwa kemampuannya sangat relevan untuk kebutuhan komunikasi publik saat ini. Sebab, kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan dengan tepat agar dipahami masyarakat.

    “Untuk menjelaskan kebijakan strategis Presiden, kita butuh figur yang bisa mengemas pesan secara tepat, komunikatif, dan menjembatani antara negara dan rakyat,” ujar dia.

    Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Hasan Nasbi meneken surat pengunduran diri pada Senin, 21 April 2025. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sudah melaporkan perihal pengunduran diri Hasan Nasbi itu kepada Presiden Prabowo. Namun menurut dia, Prabowo belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 

    Prabowo, ungkap Prasetyo, masih mempelajari surat pengunduran diri Hasan Nasbi. Menurutnya belum ada nama pengganti Hasan Nasbi karena belum adanya keputusan dari Presiden Prabowo.

  • KSP Sebut Pemerintah Harus Punya Perspektif Media adalah Teman

    KSP Sebut Pemerintah Harus Punya Perspektif Media adalah Teman

    KSP Sebut Pemerintah Harus Punya Perspektif Media adalah Teman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari menilai pemerintah harus memiliki perspektif bahwa media adalah teman karena komunikasi yang baik dengan media bakal membantu agar kebijakan publik lebih optimal.
    Hal ini dikatakan Qodari menyusul adanya sejumlah pernyataan blunder yang dikeluarkan oleh menteri hingga pimpinan lembaga dalam menanggapi isu tertentu.
    “Kalau menurut saya, pemerintahan manapun juga, Mas, itu pasti memahami betul bahwa mereka tidak berada dalam ruang kosong. Media itu adalah teman, media itu adalah partner, dan perspektif ini saya kira yang harus dikembangkan,” kata Qodari dalam program
    Satu Meja Kompas TV
    , dikutip Kamis (27/3/2025).
    Qodari menilai, komunikasi sama pentingnya dengan kebijakan publik.
    Kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan dibantu oleh
    media massa
    yang memberitakan.
    Ia lantas mengumpamakan peran strategis media dalam memberitakan program prioritas pemerintah.
    Misalnya, media bisa membantu mengabarkan bahwa masih rendahnya partisipasi cek kesehatan gratis yang digulirkan pemerintah di satu daerah, sehingga bisa ditindaklanjuti melalui edukasi kepada masyarakat.
    “Bukan cuma komunikasi, (tapi) edukasi. Karena ternyata banyak rakyat yang walaupun tahu ada cek kesehatan gratis, tetap nggak mau (ikut periksa). Kayak begini kan harus edukasi, nggak cukup cuma (disediakan programnya),” ucap dia.
    Ke depan, ia meyakini bakal ada evaluasi komunikasi pemerintah terhadap publik.
    Menurutnya, perlu ada mekanisme baru dalam
    komunikasi publik
    , yang meliputi pemberian pembaruan (update) mengenai persoalan-persoalan yang muncul.
    “Dan diberikan kira-kira koridornya, pemerintahan itu orientasi atau arahnya ke mana. Jadi, saya kira itu salah satu hal kecil, tapi mungkin nanti impact-nya itu bisa besar,” tandasnya.
    Diketahui, komunikasi pemerintah sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini, sebut saja pernyataan “dimasak saja” oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan
    Hasan Nasbi
    hingga pernyataan PSSI yang sulit menang lantaran gizinya tidak bagus yang dilontarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Kepala Staf Kepresidenan Sambangi 3 UMKM Perajin Pangan di Tangsel – Halaman all

    Wakil Kepala Staf Kepresidenan Sambangi 3 UMKM Perajin Pangan di Tangsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyambangi sejumlah pelaku usaha UMKM di Tangerang Selatan, Minggu, 23 Maret 2025.

    Ada 3 kelompok UMKM perajin industri makanan rumahan yang disambangi, yakni perajin keripik tempe Macaca, UMKM keripik pisang Robingah dan UMKM industri snack rumput laut Tartaruga.

    Kelompok perajin ini merupakan UMKM binaan Lembaga Manajemen Tangguh Berkibar. Muhammad Qodari optimistis UMKM tersebut bis bertahan menghadapi gejolak ekonomi.

    “Saya percaya yang namanya UMKM khususnya pangan, pasti sangat mungkin berkembang. Zaman pandemi covid membuktikan saat yang lain macet, tapi pangan nggak berhenti,” ujarnya.

    Selaku pembina, dia merasa senang melihat langsung skala UMKM binaan Tangguh Berkibar dari yang berskala kecil, menengah hingga industri. Ini membuktikan UMKM yang dibina serius bisa maju serta berkembang pesat.

    “Saya lihat skalanya bermacam-macam mulai dari sangat sederhana, yang sudah meningkat dan ini sudah canggih. Ini memberikan harapan bahwa namanya UMKM bisa berkembang. Entah berkembang sendiri ataupun karena kualitasnya bagus,” kata dia.

    Pemilik UMKM snack rumput laut Tartaruga, Achmad Jawahir, mengaku merasa terbantu atas proses perizinan UMKM hingga dapat berkembang seperti sekarang.

    “Awal-awalnya namanya Java Harvest Food lalu pada 2022, kami melakukan scale up mendaftarkan dengan nama PT Tartaruga Food Indonesia,” terang Achmad Jawahir.

    Ketua LBM Tangguh Berkibar Adi menyampaikan saat ini programnya adalah terus memberikan motivasi bagi 260 UMKM binaannya untuk terus bergerak berproduksi dengan menjaga kualitas.

    “Kami memberikan motivasi bagi pelaku UMKM mulai dari nol, nothing sampai something,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah harus terus mendukung pengembangan UMKM agar terus tumbuh dan berkembang.

     

  • KSP AM Putranto jajal cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng

    KSP AM Putranto jajal cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng

    … saya melihat sejenak di beberapa tempat, cara menegurnya, menyapanya, dokter maupun perawat ini sangat baik

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto menjajal layanan cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Menteng, Jakarta, Rabu, yang juga bertepatan dengan hari lahirnya pada 26 Februari.

    Putranto, yang didampingi oleh Wakil KSP Muhammad Qodari dan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit di Puskesmas Menteng.

    “Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten 45 menit karena screening-nya (pemeriksaan) rinci dan menanya-nya detail,” kata Putranto saat ditemui di Puskesmas Menteng, Jakarta, Rabu.

    Kepala Staf Kepresidenan menilai dokter yang mengecek kesehatannya betul-betul menggali kondisi tubuhnya. Putranto mengawali pemeriksaan dengan sesi konsultasi, kemudian pemeriksaan fisik umum di antaranya cek tekanan darah, cek darah, dan pemeriksaan kesehatan mulut dan gigi.

    “Tadi, misalnya ditanya semua keluhan dan sebagainya. Kalau enggak ada ya bilang enggak ada. Terus bagaimana masalah situasi suasana hati, ini sangat penting. Ini memberikan jaminan bahwa semakin kita bahagia itu semakin sehat,” kata Putranto.

    Selepas menjalani serangkaian pemeriksaan, Putranto yang pada hari ini menjadi pasien cek kesehatan gratis lanjut menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dalam tubuh.

    Di Puskesmas Menteng hari ini, KSP A. M. Putranto merupakan pasien ke-14 yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Dia menerima informasi Puskesmas Menteng melayani rata-rata sebanyak 14–15 pasien per hari untuk cek kesehatan gratis.

    Di luar cek kesehatan gratis, Puskesmas Menteng rata-rata melayani 300–400 pasien per harinya dengan berbagai macam keluhan.

    Dalam kesempatan yang sama, Putranto pun memuji pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Menteng. Putranto berharap layanan baik yang dia terima hari ini juga diterima oleh masyarakat lainnya yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng dan puskesmas-puskesmas lainnya.

    “Harapan saya, pelayanan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk seluruh perawat, dokter, maupun petugas di Puskesmas ini berjalan dengan nyaman, dan yang terpenting menerima kita dengan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan.

    Putranto pada sela-sela pemeriksaannya juga sempat mengamati pelayanan cek kesehatan gratis yang diberikan oleh Puskesmas kepada pasien lain. Dia menilai seluruh dokter, perawat, dan petugas Puskesmas memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

    “Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tetapi saya melihat sejenak di beberapa tempat, cara menegurnya, menyapanya, dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi, membuat kita duduk nyaman dengan mereka. Nah, ini penting. Jadi, unsur pelayanan itu menjadi utama, karena kita melayani masyarakat,” kata A. M. Putranto.

    Cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia tepat saat mereka berulang tahun. Layanan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam periode 30 hari setelah tanggal ulang tahun.

    Beberapa persyaratan yang perlu dibawa saat datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis mencakup KTP, atau kartu identitas anak (KIA), atau kartu keluarga (KK). Masyarakat yang ingin menikmati layanan itu dapat datang langsung ke puskesmas terdekat sesuai alamat KTP-nya, atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, atau menghubungi nomor WhatsApp 081110500567 yang nantinya akan diarahkan lebih lanjut oleh operator.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSP Sebut Pemerintah Harus Punya Perspektif Media adalah Teman

    Pemerintah Janji Tak Pangkas Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Wakil KSP Qodari Regional 20 Februari 2025

    Pemerintah Janji Tak Pangkas Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Wakil KSP Qodari
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
    M Qodari
    menanggapi isu pemangkasan anggaran di sektor kesehatan, menegaskan bahwa sektor tersebut tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
    “Kalau untuk (sektor) kesehatan pasti prioritas,” ujar Qodari saat diwawancarai awak media setelah meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam rangka Ulang Tahun di Puskesmas Panarung, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (20/2/2025) pagi.
    Qodari menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk sektor kesehatan, khususnya untuk program prioritas nasional yang dia tinjau.
    “Kalau nasional (untuk program cek kesehatan gratis) alokasi anggarannya Rp 4,7 triliun,” tegasnya.
    Anggaran tersebut, lanjut Qodari, akan langsung ditransfer ke puskesmas-puskesmas yang menjadi penyelenggara program.
    Ketika ditanya mengenai kemungkinan anggaran tersebut terdampak pemangkasan, Qodari menjawab sambil tergelak bahwa kesehatan adalah sektor prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Kalau untuk kesehatan pasti prioritas, kan saya sudah ke puskesmas-puskesmas yang masuk kategori di desa. Kalau (ada pemeriksaan yang) tidak tersedia di puskesmas itu, maka bisa dirujuk ke faskes yang lebih lengkap,” tuturnya.
    Sebelumnya, beredar gambar yang menjadi perbincangan di media sosial, menunjukkan sebuah tabel presentasi yang menyatakan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan termasuk dalam program prioritas pendukung, bukan yang utama.
    Hal ini memicu demonstrasi Indonesia Gelap di berbagai daerah, termasuk di Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, pada Rabu (19/2/2025).
    Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap sektor penting seperti kesehatan.
    Bintang, seorang mahasiswa yang berorasi dalam demonstrasi itu, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
    “Kami paham maksud efisiensi itu untuk memangkas anggaran negara dari kebutuhan yang tidak perlu, tapi kenapa yang dipangkas harus pendidikan? Sektor kesehatan juga kenapa tidak dijadikan prioritas?” teriak Bintang, membakar semangat massa aksi.
    Dia menambahkan bahwa sikap pemerintah yang seolah menomorsekiankan sektor pendidikan dan kesehatan sangat disayangkan, karena kedua sektor ini penting untuk menjaga kualitas manusia Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan.
    “Anggaran pendidikan dan kesehatan sudah seharusnya tidak dipotong demi kelangsungan generasi bangsa Indonesia ke depan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil KSP ajak advokat teladani sosok Adnan Buyung

    Wakil KSP ajak advokat teladani sosok Adnan Buyung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengajak para advokat yang tergabung dalam Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) meneladani semangat sosok pendekar hukum Alm Prof Dr (Iur) H. Adnan Buyung Nasution, S.H.

    Dalam keterangan pers DePA-RI, Minggu, M Qodari mengapresiasi komitmen dan kiprah Almarhum Adnan Buyung Nasution dalam mengupayakan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

    Wakil Kepala Staf Kepresidenan bahkan mengusulkan agar DePA-RI membuat kurikulum pengajaran tentang kiprah Pendekar Hukum Indonesia yang juga dikenal sebagai Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

    Pernyataan tersebut dikemukakan M Qodari pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD DePA-RI wilayah Jakarta Raya dan Rapat Pimpinan Nasional 1 (Rapimnas 1) di Jakarta pada 7 Februari 2025.

    Dalam acara itu, Ketua Umum DePA-RI TM. Luthfi Yazid juga menyampaikan pesan untuk pengurus baru yang dikukuhkan baik dari DPD DePA-RI Jakarta Raya dan seluruh DPC Jakarta.

    Ia meminta para advokat tersebut agar mampu menjaga integritas dan etika sebagai advokat yang selalu siap memberikan bantuan sejalan dengan istilah Justitia Omnibus atau keadilan bagi semua.

    Para advokat juga diminta untuk meningkatkan keterampilannya dengan memperbanyak edukasi lewat berbagai kursus dan pelatihan sehingga kemampuan yang dimiliki dapat terasah.

    Ketua Umum DePA-RI itu, meminta para anggotanya agar tidak pernah berhenti belajar dan menjadi pembelajar sepanjang masa.

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto yang juga menghadiri acara tersebut ikut memberikan pesan kepada para advokat DePA-RI untuk bisa beradaptasi dengan baik menghadapi tantangan di era digital. Ada tiga hal yang menjadi poin pembahasannya.

    Pertama, para advokat perlu fasih dengan digitalisasi. Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, Chat GPT atau DeepSeek harus pula diikuti. Apabila tidak dipahami, profesi advokat mungkin saja tergerus.

    Kedua, Bambang mengatakan agar para advokat memantaskan diri dalam dunia yang begitu cepat berubah. Artinya, setiap advokat dituntut untuk menjadi pemecah masalah dalam setiap hal yang ditanganinya.

    “Dalam setiap keadaan yang sulit akan selalu ada peluang. Itulah yang harus dimanfaatkan para advokat,” tutur pengacara dan arbiter dengan sapaan akrab BW itu.

    Terakhir, advokat harus memahami perkembangan geopolitik dunia sehingga dapat memahami dampak bagi pekerjaannya di masa mendatang.

    BW mencontohkan, misalnya, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS harus dikaji dampaknya, termasuk terhadap profesi hukum.

    Dalam Rapimnas 1 DePA-RI tersebut, dibahas banyak hal mulai dari isu pendidikan lanjutan, pengangkatan dan penyumpahan advokat, peningkatan kompetensi advokat, kerja sama dengan institusi penegak hukum, perguruan tinggi dan pemerintah; pembentukan Dewan Kehormatan, pembentukan Dewan Pakar, hingga pembelaan anggota.

    Acara itu mengukuhkan sosok Kunthi Dyah Wardani S.H., M.H., CRA. sebagai Ketua DPP DePA-RI Jakarta.

    Selanjutnya, posisi lainnya yang dikukuhkan yaitu Wakil Ketua DPD DePA-RI Jakarta Raya diisi sosok Suntan Satriareva, S.H., CLA dan Sekretaris DPD DePA-RI Jakarta Raya diisi perannya oleh Aldhi Setyawan Pratama, S.H., M.H., CRA.

    Ketua DPD DePA-RI Jakarta Raya dalam pidatonya setelah dilantik dan dikukuhkan mengatakan bahwa tugas yang ia terima tidaklah ringan.

    Berbagai tantangan ke depan akan menghadang seperti soal ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, perubahan regulasi, kondisi ekonomi global dan lain-lain. Tetapi ia menyatakan optimistis dirinya akan sanggup menakhodai dan memajukan DPD DePA-RI di wilayah Jakarta Raya.

    Dalam acara itu hadir juga Hakim Tinggi Jakarta Dr Fauzan, S.H., M.H, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dr Dahnil Anzar Simajuntak, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.

    Hadir pula memberikan sambutan secara daring, yaitu Hakim Agung Dr Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H dan Komisioner Komisi Yudisial Pro. Dr Mukti Fajar Nur Dewata, S. H., M.Hum.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, MBG hari pertama lalu pengadaan alat bantu fisik difabel

    DKI kemarin, MBG hari pertama lalu pengadaan alat bantu fisik difabel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta dan tersiar di laman Metro ANTARA pada Senin (6/1) antara lain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari pertama di Jakarta, data sambungan air bersih baru PAM Jaya, dan pengadaan alat bantu fisik untuk difabel.

    Berikut rangkumannya:

    1. Bapemperda prioritaskan 15 Raperda Kewenangan khusus Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait 15 Kewenangan Khusus yang akan dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Jakarta.

    “Kami masih menunggu pengajuan draf dari Pemprov DKI bersama dua syarat administratif,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Hari pertama Program MBG di DKI jangkau 12.054 siswa

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12.054 siswa dari 41 sekolah mendapatkan makan gratis di hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi DKI Jakarta, Senin.

    Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau pelaksanaan Program MBG untuk anak sekolah di SD Barunawati II dan SMP Barunawati serta SMPN 61 Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Ini proses lengkap penyediaan Makan Bergizi Gratis di Palmerah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Yudha Permana membeberkan proses lengkap penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 2.987 pelajar di wilayah tersebut pada Senin.

    Pertama, kata Yudha di Jakarta, adalah penyusunan 40 menu MBG dari alternatif 300 menu makanan bergizi versi Badan Gizi Nasional (BGN).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

    “Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap,” kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Terdapat 46 ribu sambungan air bersih baru pada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya mengungkapkan bahwa selama 2024 terdapat penambahan pelanggan lebih dari 46 ribu sambungan baru dan angka ini pencapaian tertinggi dalam penyediaan akses air bersih yang berkualitas.

    “Kami berupaya terus meningkatkan layanan guna mencapai target cakupan layanan 100 persen pada 2030,” kata Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    6. Jakbar buat pengadaan 720 alat bantu fisik untuk difabel pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) membuat pengadaan sebanyak 720 alat bantu fisik bagi warga difabel di wilayah setempat pada 2025.

    “Tahun 2025 kita buat pengadaan lagi, kursi roda 460, ‘hearing aid’ (alat bantu dengar) 260,” Kasudin Sosial Jakbar melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2025