Xcloud.id

Tag: M. Qodari

  • KSP Pastikan Anggaran Bencana Tak Hambat Program Prioritas Pemerintah

    KSP Pastikan Anggaran Bencana Tak Hambat Program Prioritas Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memastikan kebutuhan anggaran besar untuk penanganan bencana dan rehabilitasi tidak akan menghambat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026. 

    Hal tersebut disampaikan Qodari usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

    Menanggapi kekhawatiran terkait beban anggaran akibat bencana, Qodari menegaskan Presiden telah melakukan berbagai langkah efisiensi sejak awal pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga memperoleh tambahan sumber pendanaan dari hasil penegakan hukum di sejumlah sektor.

    “Inshaallah tidak, karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan dari depan, ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum,” ujar Qodari.

    Dia menyebutkan, sumber pendanaan tersebut antara lain berasal dari penataan kebun sawit, upaya pencegahan penyelundupan, hingga penertiban di sektor pertambangan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis program prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana.

    Dalam kesempatan yang sama, Qodari juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo direncanakan melakukan kunjungan ke Aceh. Bahkan, Presiden disebut berencana merayakan malam pergantian tahun bersama masyarakat Aceh.

    “Pak Presiden akan ke Aceh dan insyaallah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh,” katanya.

    Kendati demikian, Qodari menegaskan belum ada pembahasan rinci dalam ratas terkait agenda spesifik Presiden selama berada di Aceh. Pembahasan rapat, kata dia, lebih difokuskan pada program dan kebijakan secara umum.

    “Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh. Tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh,” ujarnya. 

    Saat ditanya mengenai lokasi kunjungan Presiden di Aceh, Qodari menyebut kemungkinan berada di wilayah Bener Meriah. Namun, ia meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi lebih lanjut.

    “Kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti dicrosscheck saja,” tandas Qodari.

  • 5 Relawan Jokowi Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN Berdasarkan Resistensi Pembelaan? Warganet: ABS, Pantasan Rugi

    5 Relawan Jokowi Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN Berdasarkan Resistensi Pembelaan? Warganet: ABS, Pantasan Rugi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diketahui diisi oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya tergabung dalam tim sukses maupun relawan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), baik pada Pemilu 2019 maupun periode sebelumnya.

    Informasi tersebut diungkap melalui unggahan akun Instagram @updateinfonusantara, yang merangkum daftar relawan Jokowi yang kini menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah.

    Dalam unggahan itu, disebutkan lima relawan Jokowi yang terpilih menjadi komisaris BUMN, disusun berdasarkan tingkat resistensi pembelaan terhadap Jokowi, dimulai dari yang terendah.

    Pada urutan kelima terdapat M. Qodari, sosok yang sempat mengusulkan Jokowi menjabat tiga periode. Ia tercatat menjabat sebagai Komisaris di PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sejak Juli 2025. Selain itu, M. Kodari juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak September 2025.

    Urutan keempat ditempati David Pajung, yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel sejak Juli 2020.

    Di posisi ketiga ada Ade Armando, yang dipercaya sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power dan mulai menjabat sejak 4 Juli 2025.

    Selanjutnya, urutan kedua ditempati Silfester Matutina. Ia menjabat sebagai Komisaris di BUMN ID Food sejak Maret 2025, sekaligus Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food). Silfester saat ini berstatus terpidana kasus fitnah namun belum juga dieksekusi dan masih tetap menjabat sebagai Komisaris.

    Sementara itu, posisi pertama diduduki Freddy Damanik. Ia tercatat sebagai Komisaris Independen PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistik) sejak 2021. Selain itu, Freddy juga menjabat sebagai Komisaris PT Sang Hyang Seri, anak usaha ID Food, sejak sebelum 2023.

  • Qodari: Semangat Natal 2025 cerminan visi Presiden untuk kedaulatan

    Qodari: Semangat Natal 2025 cerminan visi Presiden untuk kedaulatan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa semangat perayaan Natal Nasional 2025 merupakan cerminan dari visi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni mewujudkan kedaulatan, peningkatan kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Qodari saat menghadiri dan menjadi pembicara dalam Seminar Natal Nasional 2025 di Gedung Serbaguna Katedral Santa Maria, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (12/12).

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Sabtu, kegiatan nasional itu diselenggarakan langsung berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo.

    Qodari, yang menjabat sebagai dewan penasihat Panitia Nasional, turut menyampaikan salam dari Presiden kepada masyarakat Kalimantan Tengah.

    Sesuai arahan Presiden, Natal tahun 2025 ini mengusung semangat kesederhanaan, semangat berbagi, dan semangat keadilan sosial. Oleh karena itu, Panitia Natal Nasional banyak mengadakan kegiatan sosial di berbagai wilayah Indonesia, tidak terbatas di Jakarta.

    Kegiatan sosial tersebut meliputi pemberian sembako, beasiswa, pengadaan ambulans, dan penyelenggaraan seminar-seminar.

    Dalam sambutannya, Kepala Qodari memaparkan visi dan program-program inti Presiden Prabowo, yang bertujuan agar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil, bisa tersenyum.

    Dia merangkum visi tersebut dalam tiga pilar utama, pertama, kedaulatan negara, dimana Presiden berpandangan bahwa suatu bangsa baru dapat berdaulat apabila memiliki kemandirian pangan, kemandirian energi, dan kemandirian pertahanan.

    Di sektor pangan, kebutuhan beras setahun (sekitar 30 juta ton) diharapkan dapat terpenuhi atau bahkan mencapai 32-33 juta ton pada Desember 2025.

    Di bidang pertahanan, Qodari menjelaskan bahwa Presiden terus memperkuat sistem pertahanan, termasuk dengan memperbanyak Komando Daerah Militer (Kodam), salah satunya di Kalimantan Tengah.

    Pilar kedua yakni peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Menurut Qodari, Presiden berupaya agar pendapatan masyarakat terus meningkat.

    Upaya mewujudkan keadilan sosial ini diwujudkan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.

    Koperasi ini bertujuan menyerap hasil produksi dari masyarakat desa dan perkotaan, serta menyediakan berbagai layanan, termasuk sembako, yang diharapkan dapat ditawarkan dengan harga lebih murah dibandingkan di toko.

    Pilar ketiga adalah mewujudkan Indonesia Maju 2045. Qodari menjelaskan bahwa target menjadi bangsa maju di tahun 2045 akan dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Qodari menekankan bahwa upaya pengembangan SDM ini bermula dari keluarga.

    Seminar Natal Nasional 2025 di Palangka Raya diperkuat dengan subtema bernuansa lokal, “Falsafah Huma Betang dalam Membangun dan Membina Keluarga Mandiri di Kalimantan Tengah”.

    Qodari menyoroti peran penting kearifan lokal ini, menyebut bahwa Natal di Palangka Raya selalu meriah karena tingginya tingkat toleransi dan filosofi Rumah Betang yang dianut masyarakat.

    Diketahui Panitia Natal Nasional 2025 menggelar rangkaian Seminar Natal Nasional yang berlangsung di sembilan kota di Indonesia.

    Mengusung tema Natal Nasional 2025, “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” yang terinspirasi dari Matius 1:21–24, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keluarga sebagai pusat pembentukan karakter, iman, dan ketahanan sosial bangsa.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP Ungkap Progres Pembangunan Kopdes Merah Putih di Palangkaraya

    KSP Ungkap Progres Pembangunan Kopdes Merah Putih di Palangkaraya

    Palangkaraya, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari meninjau perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di sejumlah lokasi di Kota Palangka Raya, Kamis (11/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan gerai-gerai Kopdes Merah Putih yang kini menunjukkan progres cukup pesat.

    Dalam agenda tersebut, Qodari didampingi Dandim Palangka Raya Letkol Inf Kurniawan Agung Sancoyo serta Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini. Mereka bersama-sama mengecek kesiapan lokasi dan perkembangan pembangunan fisik gerai koperasi.

    “Saya saat ini bersama Pak Dandim dan Pak Wakil Wali Kota berada di lokasi calon gerai Koperasi Merah Putih Habaring Hurung. Saya sebenarnya baru besok ada kegiatan Natal Nasional, tetapi menyempatkan melihat perkembangan di Palangka Raya,” ujar Qodari.

    Menurutnya, progres pembangunan Kopdes Merah Putih di Palangka Raya meningkat drastis dibandingkan kunjungan terakhir. Jika sebelumnya baru satu atau dua lahan yang siap, kini sudah ada 20 lokasi yang memenuhi syarat pembangunan.

    “Terakhir saya ke sini baru ada satu atau dua lahan. Sekarang sudah dapat 20 lahan yang memenuhi persyaratan,” jelasnya.

    Qodari menuturkan, seluruh 30 Kopdes Merah Putih yang direncanakan telah mengantongi akta notaris dan memasuki fase pembangunan. Dari 20 lahan yang siap, sebagian sudah memulai konstruksi fisik.

    “Dari 20 itu, enam sudah mulai dibangun dan delapan lainnya sedang masuk kuota pembangunan. Di Katimpun baru fondasi, sedangkan di Habaring Hurung sudah naik dinding,” tambahnya.

    Meski perkembangan berjalan baik, Qodari mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama terkait pematangan lahan. Kondisi tanah di Palangka Raya yang banyak didominasi gambut membuat penyiapan lahan menjadi tantangan tersendiri.

    “PR kita adalah pematangan lahan. Lahan yang benar-benar siap dibangun itu jarang, apalagi di Palangka Raya yang banyak tanah gambut,” ungkapnya.

    Beberapa lokasi strategis, seperti Kelurahan Panarung di Jalan Setaji, disebut membutuhkan intervensi pematangan lahan sebelum dapat dibangun. Qodari menambahkan, koordinasi lintas lembaga telah dilakukan untuk mencari solusi, termasuk dengan Agrinas Pangan.

    “Kemarin Agrinas Pangan sudah rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden. Mudah-mudahan regulasi dan alokasi anggarannya segera keluar agar pematangan lahan dapat dipercepat,” ucap Qodari.

    Ia menegaskan, progres pembangunan di Palangka Raya cukup menggembirakan dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat terealisasinya Kopdes Merah Putih.

    “Realita di lapangan menggembirakan. Yang sudah siap langsung bergerak membangun. Tantangan utamanya tinggal regulasi dan anggaran pematangan lahan,” tuturnya.

    Qodari berharap pematangan lahan bisa segera rampung agar pembangunan Kopdes Merah Putih dapat berlangsung lebih cepat dan merata. “Mudah-mudahan pematangan lahan segera selesai sehingga kita bisa ngebut, agar Koperasi Merah Putih berdiri di seluruh penjuru Indonesia,” pungkasnya.

  • Kemarin, soal Bupati Aceh Selatan hingga Prabowo ke Pakistan

    Kemarin, soal Bupati Aceh Selatan hingga Prabowo ke Pakistan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (8/12). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Legislator minta Kemendagri ambil langkah tegas soal Bupati Aceh Selatan

    Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengambil langkah tegas bagi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang disoroti karena pergi umrah saat daerahnya dilanda bencana.

    Selengkapnya di sini

    2. Presiden Prabowo dijadwalkan melawat ke Islamabad 8-9 Desember

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melawat ke Islamabad, Pakistan, pada 8-9 Desember 2025, untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

    Selengkapnya di sini

    3. Kemendagri periksa sumber biaya umroh Bupati Aceh Selatan

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan turut memeriksa juga sumber pembiayaan perjalanan umroh Bupari Aceh Selatan Mirwan MS yang disoroti karena perjalanannya dilakukan ketika daerahnya diterpa bencana banjir bandang.

    Selengkapnya di sini

    4. Prabowo perintahkan HGU dicabut untuk relokasi penyintas Sumatera

    Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera, untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara.

    Selengkapnya di sini

    5. Qodari tinjau rumah subsidi MBR dan persiapan akad massal di Banten

    Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Minggu (7/12) untuk mengecek rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kesiapan acara akad massal dan seremoni penyerahan kunci.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Qodari tinjau rumah subsidi MBR dan persiapan akad massal di Banten

    Qodari tinjau rumah subsidi MBR dan persiapan akad massal di Banten

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Minggu (7/12) untuk mengecek rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kesiapan acara akad massal dan seremoni penyerahan kunci.

    Acara akad massal tersebut, yang digelar bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan pihak pengembang, direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 18 Desember mendatang.

    “Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri oleh Presiden yang diselenggarakan oleh Kementerian PKP. Jadi, ini adalah rapat persiapan menuju acara tersebut, kata Qodari dalam rilis pers yang diterima, Senin.

    Menurutnya, penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus memastikan kualitas bangunan, lingkungan yang tertata, serta kenyamanan bagi para penghuni.

    Qodari menegaskan pemerintah ingin memastikan setiap unit rumah subsidi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerimanya.

    “Karena kebutuhan perumahan kita kan tinggi, dan ini ritmenya terus naik, tadi sudah datang, lihat perumahannya, hemat saya bagus, tertata dengan baik, kemudian juga sudah lihat ke rumah-rumahnya kualitas juga bagus, sudah ngobrol juga dengan penghuni-penghuni, ada yang sudah 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang masih bujangan, ada yang sudah berkeluarga,” ungkapnya.

    Qodari menambahkan kualitas perumahan subsidi harus menjadi standar baru dalam pembangunan hunian MBR di seluruh Indonesia.

    Dia menilai proyek perumahan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus memastikan bahwa bantuan perumahan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

    “Nah mudah-mudahan apa yang sudah dilihat pada hari ini bisa menjadi contoh bagi perumahan-perumahan yang lain supaya semua perumahan subsidi berkualitas dan masyarakat berpenghasilan rendah, debitur, penerima subsidi perumahan bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,” harapnya.

    Dia menegaskan keberhasilan program perumahan subsidi tidak hanya bergantung pada satu lembaga, melainkan hasil sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

    Qodari menyebut bahwa pembangunan hunian MBR merupakan kerja kolaboratif yang membutuhkan koordinasi kuat, mulai dari kementerian teknis hingga para pengembang dan pemerintah daerah.

    “Dan tentunya ini semua adalah kerja keras, sebuah ekosistem perumahan yang sangat besar yang dirijennya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin oleh Pak Maruarar Sirait dan setiap ibu bapak yang ada di tempat ini, terima kasih PKP,” kata dia.

    Selain itu, dalam kunjungannya, Qodari menyempatkan diri menyapa dan berdialog dengan para penghuni dari berbagai latar belakang.

    Di antaranya, Iman Mutaqin (29), seorang sopir ekspedisi yang bangga dapat memiliki rumah sendiri melalui skema KPR dengan cicilan Rp1.200.000 per bulan selama 15 tahun.

    “Namanya Pak Iman, driver perusahaan logistik ya, saya tanya sudah berapa lama, sekitar 4 bulan. Dan berapa jauh kerjanya dari sini, sekitar 3 kilometer ke tempat bekerja pakai apa, sepeda motor. Perjalanan berapa, 15 menit kalau slow. Kalau ngebut tentu lebih cepat,” tutupnya.

    Dalam kunjungannya, Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari didampingi oleh perwakilan Kementerian PKP, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan selaku pengembang.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah. Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, dijelaskan definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah.

    “Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Mendagri setelah meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya saja nggak tahu ada staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya, Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau, program perumahan susun,” tuturnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggalakkan sosialisasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat melakukan peninjauan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Dia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

    Tak sendirian, Tito melakukan kunjungan ke MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengimbau Pemkot Denpasar untuk mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri lalu menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

    Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

  • Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkan kebijakan itu.
    Pemerintah pusat, kata Tito, juga menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah lewat Program Tiga Juta Rumah.
    Selain
    masyarakat berpenghasilan rendah
    , program ini juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.
    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah). Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Tito saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota
    Denpasar
    ,
    Bali
    , Senin (24/11/2025).
    Pemkot Denpasar
    diminta mengecek ada atau tidaknya pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak.
    Sebab salah satu stafnya menjadi penerima manfaat Program Tiga Juta Rumah.
    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” ujar Tito.
    Tito juga meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan
    pembebasan BPHTB
    dan PBG bagi MBR.
    Pasalnya, saat ini masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria
    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, (dijelaskan) definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” ujar Tito.
    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
    Tito pun menekankan, kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau.
    Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi, sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.
    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi halal global.

    Qodari dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin, mengatakan, hal ini tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” katanya.

    Terkait peran KSP dalam penguatan ekosistem halal nasional, ia menjelaskan bahwa KSP berfungsi sebagai pengawal dan akselerator kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    KSP mengawal percepatan sertifikasi halal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, memantau capaian sertifikasi serta pengembangan kawasan industri halal.

    Lebih lanjut, memperkuat diplomasi ekonomi halal, mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, dan mendukung pengembangan sektor wisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk bersertifikat halal.

    Qodari pun menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

    Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik dukungan KSP tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

    Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing.

    Ia mengatakan, hingga 21 November 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan capaian 10,3 juta produk bersertifikat halal.

    Pencapaian itu didukung oleh penguatan ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal yang saat ini telah diperkuat oleh 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 orang Pendamping PPH, 25.369 orang penyelia halal terlatih, dan 3.255 orang juru sembelih halal.

    “BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 Lembaga Halal Luar Negeri,” kata Haikal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.