Xcloud.id

Tag: M. Qodari

  • Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggalakkan sosialisasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat melakukan peninjauan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Dia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

    Tak sendirian, Tito melakukan kunjungan ke MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengimbau Pemkot Denpasar untuk mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri lalu menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

    Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

  • Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkan kebijakan itu.
    Pemerintah pusat, kata Tito, juga menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah lewat Program Tiga Juta Rumah.
    Selain
    masyarakat berpenghasilan rendah
    , program ini juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.
    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah). Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Tito saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota
    Denpasar
    ,
    Bali
    , Senin (24/11/2025).
    Pemkot Denpasar
    diminta mengecek ada atau tidaknya pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak.
    Sebab salah satu stafnya menjadi penerima manfaat Program Tiga Juta Rumah.
    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” ujar Tito.
    Tito juga meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan
    pembebasan BPHTB
    dan PBG bagi MBR.
    Pasalnya, saat ini masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria
    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, (dijelaskan) definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” ujar Tito.
    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
    Tito pun menekankan, kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau.
    Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi, sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.
    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi halal global.

    Qodari dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin, mengatakan, hal ini tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” katanya.

    Terkait peran KSP dalam penguatan ekosistem halal nasional, ia menjelaskan bahwa KSP berfungsi sebagai pengawal dan akselerator kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    KSP mengawal percepatan sertifikasi halal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, memantau capaian sertifikasi serta pengembangan kawasan industri halal.

    Lebih lanjut, memperkuat diplomasi ekonomi halal, mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, dan mendukung pengembangan sektor wisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk bersertifikat halal.

    Qodari pun menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

    Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik dukungan KSP tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

    Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing.

    Ia mengatakan, hingga 21 November 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan capaian 10,3 juta produk bersertifikat halal.

    Pencapaian itu didukung oleh penguatan ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal yang saat ini telah diperkuat oleh 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 orang Pendamping PPH, 25.369 orang penyelia halal terlatih, dan 3.255 orang juru sembelih halal.

    “BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 Lembaga Halal Luar Negeri,” kata Haikal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP: Pemerintah jadikan pendidikan fondasi keadilan sosial

    KSP: Pemerintah jadikan pendidikan fondasi keadilan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.

    Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026” di ICE BSD, Tangerang, Kamis, Qodari menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan merata.

    “Pendidikan, pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin adalah lima prioritas utama Presiden Prabowo. Bagi beliau, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi sekolah harus membawa manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia,” kata Qodari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau seremonial semata, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan guru, siswa, dan masyarakat.

    Program revitalisasi sekolah telah menunjukkan hasil signifikan, yaitu semula 14.173 sekolah pada 2025 yang direvitalisasi, kini menjadi 16.140 sekolah dengan anggaran tetap sebesar Rp16,9 triliun.

    Sementara untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan 11.744 sekolah dengan alokasi Rp14,57 triliun.

    Lebih lanjut Qodari menyampaikan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk memastikan percepatan program berjalan efektif.

    Dia mengajak para kepala daerah mengajukan sekolah-sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan agar bisa masuk prioritas revitalisasi dan memanfaatkan dukungan dana tanggung jawab sosial serta sumber non-APBN guna memperluas cakupan program.

    Selain itu, Qodari menyampaikan bahwa program digitalisasi pembelajaran juga menjadi prioritas untuk mewujudkan “Pendidikan Next Level” di era pemerintahan Presiden Prabowo.

    Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, pemerintah ingin memastikan siswa di wilayah terpencil mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan di kota besar.

    “Saya menyebutnya pendidikan next level, sebuah lompatan baru agar kesenjangan kualitas antarwilayah bisa dikurangi. Dengan teknologi digital, anak-anak di pelosok bisa belajar dengan materi terbaik, baik lewat internet maupun media offline seperti flashdisk,” ujar Qodari.

    Kantor Staf Presiden akan terus memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dan setiap hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan. Menurut dia, manfaat program itu akan langsung dirasakan masyarakat di daerah.

    Melalui dua program besar, yakni revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

    Kepala Staf Kepresidenan juga berpesan agar para kepala daerah mengawasi pelaksanaan digitalisasi secara cermat agar sarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan optimal.

    Dia optimistis inisiatif tersebut akan melahirkan generasi baru pemimpin bangsa.

    “Kita ingin memastikan setiap sekolah benar-benar bagus kualitasnya dan digitalisasi mampu membawa pendidikan Indonesia ke next level, melahirkan calon-calon pemimpin masa depan dari seluruh pelosok negeri,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028

    IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028

    “Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,”

    Ibu Kota Nusantara (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kembali menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal target IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028,

    “Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,” kata Rifqinizamy dalam pertemuan Koordinasi dan Monitoring bersama para Gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa.

    Rifqinizamy menambahkan, IKN harus menjadi kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia, baik dari sisi fisik maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

    Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79/2025 sendiri telah memicu perdebatan. Menurut pakar hukum tata negara, istilah ini mungkin digunakan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang selama ini menjadi pusat ekonomi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari sempat menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan jika fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah rampung.

    Pertemuan tiga hari 10-12 November 2028 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN, ini menjadi momen penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan parlemen untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan IKN.

    Agenda ini juga mencakup Konsinyering Komisi II DPR RI dan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

    Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak terhadap pembangunan IKN yang terus menunjukkan progres signifikan.

    Para peserta juga berkesempatan menginap di kawasan Rusun ASN IKN, yang disebut Rifqinizamy memiliki fasilitas modern dan nyaman.

    Rangkaian acara ditutup pada 12 November dengan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI dan rapat seluruh gubernur se-Indonesia.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Tetap Lanjutkan Makan Bergizi Gratis (MBG) Meski Korban Mencapai 8.649 Orang

    Pemerintah Tetap Lanjutkan Makan Bergizi Gratis (MBG) Meski Korban Mencapai 8.649 Orang

    JAKARTA – Sebanyak 8.649 siswa keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 27 September berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Peristiwa terparah terjadi Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Cipongkor dan Cihampelas. 1.315 siswa keracunan MBG. Di Ketapang, Kalimantan Barat, 24 siswa keracunan usai makan ikan hiu goreng.

    Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan bahwa akar masalahnya karena dari 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang meminta maaf dan mengatakan kalau BGN turut bersalah atas kejadian keracunan yang terus berulang.

    Meski mendapat kritik dari masyarakat, program MBG akan tetap berjalan. Presiden Prabowo Subianto telah memanggil petinggi BGN dan jajaran menteri terkait untuk mengevaluasi MBG. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Simak informasi selengkapnya di VOI.id.

  • KSP Qodari Turut Senang Petani Bahagia, Harga Pupuk Kian Murah

    KSP Qodari Turut Senang Petani Bahagia, Harga Pupuk Kian Murah

    Bisnis.com, LAMPUNG UTARA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan rasa senang setelah melihat langsung para petani bahagia karena harga pupuk bersubsidi benar-benar turun di lapangan. Hal ini ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kios Pupuk Mitra Tani Sejati, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Rabu (29/10/2025).

    “Selain menghadiri panen kedelai, saya diajak mendadak oleh Pak Menteri Amran melihat kondisi kios pupuk. Ini benar-benar impromptu, spontan. Dan ternyata hari ini terbukti harga turun di sini 20 persen,” kata Qodari.

    Qodari mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan penurunan harga pupuk yang diputuskan di Jakarta pada beberapa hari lalu telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.

    “Keputusan dibuat di Jakarta, implementasinya baru beberapa hari, tapi di Kotabumi, Lampung, sudah tereksekusi dengan baik. Kita tanya kepada distributor dan petani, turun harga pupuknya. Ini betul real di petani,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran memastikan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin meringankan beban petani. “Itu kan perintah Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan,” ucap Mentan Amran.

    Ia menegaskan, kebijakan tersebut menjadi tonggak sejarah baru di sektor pertanian. Ke depan, Ia dan jajarannya akan terus mengawal agar penurunan harga pupuk bersubsidi dapat dirasakan secara merata oleh petani.

    “Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem, 20 persen. Kita juga akan membangun pabrik pupuk baru sebanyak tujuh unit, dan lima di antaranya akan diresmikan Bapak Presiden sebelum 2029,” jelasnya.

    Sebelumnya, Mentan Amran bersama KSP Qodari melakukan sidak guna memastikan langsung implementasi kebijakan Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

    Para petani yang berada di lokasi sidak menyampaikan rasa syukur atas kebijakan pemerintah tersebut. “Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujar Eko, salah satu petani setempat.

    Untuk diketahui, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

  • BGN Gandeng Kemenko Pangan, Program MBG Kian Terpadu

    BGN Gandeng Kemenko Pangan, Program MBG Kian Terpadu

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memutuskan menyerahkan rantai koordinasi program makan bergizi gratis (MBG) di bawah Kementerian Koordinator bidang Pangan (Kemenko Pangan). Program MBG yang dinakhodai Badan Gizi Nasional (BGN) kini harus berkoordinasi dengan Kemenko Pangan guna menjembatani komunikasi antarlembaga dan kementerian terutama dalam pemenuhan rantai pasok bahan pangan. 

    Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Staf Kepresidenan M Qodari di kantor Kemenko Pangan, Selasa (28/10/2025). 

    “Jadi ini MBG tidak hanya masalah bagaimana intervensi dilakukan, tetapi dukungan seluruh proses yang harus ada seperti pemenuhan rantai pasoknya,” jelas Dadan kepada wartawan. 

    Menurut Dadan, pemenuhan rantai pasok ini diakui menjadi tantangan. Terlebih, pemenuhan bahan baku pangan dari 13.347 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan. 

    “Nanti pemenuhan rantai pasok siapa yang harus memenuhi? Sekarang ini sudah ada tanda-tanda kenaikan harga pangan karena program MBG,” katanya. 

    Oleh karena itu, Dadan mengatakan tim koordinasi yang di bawah naungan menko pangan, akan melaksanakan pertanggung jawaban rantai pasok bahan pangan SPPG. Selain itu, dia menekankan melalui tim koordinasi tersebut, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap dampak program MBG. 

    “Jadi ada tim koordinasi di bawah menko pangan untuk mendukung program MBG tetapi penyelenggaraan tetap di bawah BGN,” tegas Dadan. 

    Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tim koordinasi dilakukan guna menjadi penanggung jawab permasalahan dari MBG. 

    “Ini harus sempurna, Pemerintah kan terus-menerus melakukan perbaikan agar tidak ada masalah lagi. Jadi dibentuk tim koordinasi dan saya diminta menjadi ketua tim,” tegas Zulhas. 

  • M Qodari Sebut Riza Chalid Masih Ada Hubungan Saudara dengan Presiden Prabowo

    M Qodari Sebut Riza Chalid Masih Ada Hubungan Saudara dengan Presiden Prabowo

    GELORA.CO –  Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto masih ada hubungan keluarga dengan Mohammad Riza Chalid.

    Diketahui, Riza Chalid merupakan buronan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero.

    Namun Qodari memastikan, di pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada pihak yang tak dapat tersentuh hukum.

    Hal tersebut disampaikan Muhammad Qodari dalam dialog di Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (22/10/2025).

    “Kalau soal hukum, presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa pada hari ini tidak ada yang untouchable ya, kalau bicara hukum. Kita sudah melihat bagaimana presiden sangat tegas dalam berbagai kasus, misalnya soal potensi korupsi di Pertamina. Riza Chalid yang notabene selama ini dianggap tidak tersentuh tetapi sekarang buron,” kata Qodari dikutip dari KompasTV.

    Hubungan saudara Riza Chalid dengan Prabowo

    Qodari juga menyebutkan, kemudian saat ini anaknya Riza Chalid juga sekarang sedang berproses hukum.

    “Padahal sebetulnya pada saat itu masih ada hubungan saudara dengan Prabowo melalui keponakan masing-masing,” tuturnya. 

    Selain diproses hukum, Qodari menuturkan, pada pemerintahan Presiden Prabowo hasil rampasan dari para pelaku korupsi benar-benar dikembalikan untuk negara.

    Selanjutnya, uang tersebut akan digunakan untuk program-program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    “Betul-betul kerugian negara itu disita dan uangnya itu dikembalikan dan uangnya akan digunakan untuk program-program yang saya sudah sebutkan tadi, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya,” ucap Qodari.

    Oleh karena itu menurut Qodari, di era Presiden Prabowo ini kegiatan penegakan hukum itu betul-betul berjalan dengan maksimal dan dan optimal.

    “Itu semua ditunjukkan untuk mengembalikan kekayaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata dia. 

    Kasus Riza Chalid

    Sebagai informasi, Mohammad Riza Chalid memang dikenal memiliki reputasi sebagai trader atau pedagang minyak dan gas.

    Ia diduga memanfaatkan pengaruhnya untuk membujuk petinggi Pertamina agar menyewa terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) melalui penunjukan langsung.

    Atas dasar itu, Mohammad Riza Chalid dan anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza disangka terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.

    Ia diduga memperkaya diri hingga Rp2,9 Triliun dari pengaturan sewa terminal.

    Kini, Mohammad Riza Chalid masuk dalam daftar tersangka kasus korupsi yang buron. Sementara anaknya kini menjalani proses hukum dalam persidangan.

  • Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran APPSI dalam Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah – Page 3

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran APPSI dalam Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah – Page 3

    Wiyagus menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas menyoroti praktik korupsi yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Karena itu, baik aparat pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bersih, transparan, dan berintegritas.

    Lebih lanjut, Wiyagus menyampaikan bahwa Presiden juga mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government guna meminimalkan peluang korupsi dalam birokrasi. “Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif, legislatif untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengimbau APPSI agar semakin memperkuat perannya sebagai wadah berhimpun pemerintah provinsi (pemprov) di seluruh Indonesia. APPSI diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan daerah dalam penguatan kapasitas, optimalisasi otonomi daerah, serta penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

    “Keberadaan APPSI sebagai wadah berhimpun bagi pemerintah provinsi seluruh Indonesia harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas para anggotanya, maupun dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat,” imbuhnya.

    Wiyagus juga menyampaikan apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada APPSI atas konsistensinya dalam meningkatkan kompetensi anggota. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti berbagi praktik terbaik (best practice), memperkuat kerja sama, serta menyosialisasikan peraturan perundang-undangan.

    Ia optimistis, keberadaan APPSI akan memberikan manfaat nyata, baik secara langsung bagi pemprov di seluruh Indonesia, maupun secara tidak langsung bagi masyarakat luas melalui penguatan tata kelola dan kemajuan daerah.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musyawarah Nasional ke-7 APPSI dengan tema ‘Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif’ secara resmi dibuka,” tandasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan Munas VII APPSI ini turut dihadiri oleh sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Banten Andra Soni. Hadir pula dalam acara itu Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.