Xcloud.id

Tag: M. Jamiluddin Ritonga

  • Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    GELORA.CO -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus bertanggung jawab atas dampak upaya pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

    Terlebih pemindahan kepemilikan empat pulau itu terkesan sepihak karena tidak melibatkan Aceh. 

    Empat pulau yang dipindahkan adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    “Pengalihan empat pulau itu telah membuat gesekan antara warga Aceh dan Sumut. Padahal selama ini warga dua provinsi itu hidup damai,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan, untuk mencegah konflik lebih luas, Presiden Prabowo Subianto harus segera memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk membatalkan keputusannya tersebut. 

    “Hanya dengan membatalkan keputusan pengalihan empat pulau tersebut, ekskalasi amarah warga Aceh dapat diredakan,” kata Jamiluddin. 

    Bahkan, Jamiluddin menyarankan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi Mendagri Tito dalam rangka mencegah potensi konflik horizontal terjadi. 

    “Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi Tito sebagai Mendagri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Nelayan dari Kabupaten Aceh Singkil, yang tergabung kedalan gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas) mengancam bakal melakukan patroli atau sweeping di wilayah empat pulau Aceh yang pindahkan ke Sumut. 

    Sweeping dilakukan untuk mempertahankan empat pulau Aceh yang sebelumnya masuk wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, namun saat ini sudah beralih ke wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara berdasarkan keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025.

    “Langkah ini untuk memastikan nelayan dari Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara tidak masuk melakukan aksi penangkapan ikan di empat pulau ini,” tegas Ketua gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas), Rahmi Yasir, Jumat 13 Juni 2025

  • Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

    Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

    GELORA.CO -Pernyataan Politikus PSI Dedy Nur Palakka lewat cuitannya di akun media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal Twitter @Dedynurpalakka yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi, menuai kritik. 

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan bahwa Politikus PSI yang menyamakan Jokowi adalah orang yang irasional.

    “Orang yang suka mengkultuskan seseorang tentu tipikal orang irasional. Karena itu, penilaian orang seperti ini tak perlu dihiraukan,” tegas Jamiluddin kepada wartawan, Kamis 12 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin menilai Politikus PSI tersebut perlu dicek kejiwaannya. Sebab, Jokowi yang notabene manusia biasa malah disamakan dengan nabi.

    “Bahkan orang seperti itu perlu di cek kesehatan jasmani dan rohaninya. Apalagi Jokowi hingga saat ini sosok kontroversial. Bahkan Jokowi dalam banyak hal disebut sosok antagonis,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. 

    Di sisi lain, Jamiluddin menyebut tipikal politikus seperti Dedy Nur Palakka biasanya cenderung asal bapak senang (ABS). Sehingga rasionalitas dikesampingkan dan puja-puji yang selalu mereka elu-elukan. 

    “Jadi, penilaian irasional semacam itu akan terus bermunculan bila di negeri ini banyak yang asal bapak senang (ABS). Sosok seperti ini umumnya penjilat dan pernyataannya selayaknya dianggao angin lalu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, akun centang biru Politikus PSI Dedy Nur Palakka @DedynurPalakka pada 9 Juni 2025 lalu meretweet cuitan dari The Last Dodo @bengkel dodo dengan komentar “Mantan Presiden Indonesia yang paling dekat dengan Rakyat namanya” cuit DedynurPalakka. 

    Kemudian, cuitan Dedy Nur tersebut dibalas oleh akun @Marquez_93 “Hadeh ngetag Jokowi lagi, kok nggak ketika ketemu sekalian lu jilat kaki Jokowi Bro.”

    “@jokowi presiden terbaik yang pernah dilahirkan oleh Indonesia ?? Iyakan bang @alisyarief ??,” timpal Dedy Nur lagi. 

    Lalu, cuitan Dedy Nur tersebut dibalas oleh akun @okedahcoy “Ada yang koordinir”.

    Seperti tak terima dengan kicauan tersebut, Dedy Nur pun kembali membalasnya “Ngga ada, rakyat datang dengan sadar ? fakta seperti ini yang agak susah diterima oleh akal Anda dkk. Tapi tidak mengapa, itu biasa dalam arena politik yang penuh dengan persepsi terbolak balik ?,” balas Dedy Nur. 

    Lalu, akun Binsar Panjaitan pun membalas kicauan Dedy Nur “Lama-lama jokowi jadi dukun pesugihan. Di saat rakyat sulit dapat duit/kerja lihat muka Jokowi jadi gampang hidupnya,” tegas @HalomoanHa91790.

    Sontak, Dedy Nur pun membalasnya dengan menyamakan Jokowi seperti nabi. “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna ?,” cuitnya

  • Jokowi Lebih Pilih Gabung PSI, Ini Respons PPP – Page 3

    Jokowi Lebih Pilih Gabung PSI, Ini Respons PPP – Page 3

    Sebelumnya, Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai, pernyataan Joko Widodo di PSI saja daripada di PPP tentu sangat masuk akal, sebab ideologi PSI lebih cocok dengan Jokowi daripada PPP.

    “Di PSI, ideologi Jokowi setidaknya relatif sama. Jokowi dan PSI sama-sama menganut nasionalis. Berbeda halnya bila Jokowi di PPP. Jokowi yang nasionalis tentu tak sejalan dengan PPP yang menganut religius,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (7/5/2025).

    Menurut Jamiluddin, adanya perbedaan ideologis itu tentu aneh bila Jokowi memimpin PPP. “Jokowi akan dinilai sosok yang menerima jabatan apa saja tanpa melihat kesesuaiannya,” kata dia.

    Meski ada kesamaan ideologi dengan PSI, namun Jamiluddin menilai faktor usia membuat Jokowi masing kurang cocok memimpin PSI.

    “Meskipun Jokowi secara ideologis cocok memimpin PSI, namun dilihat dari usia tetap saja dinilai tak cocok memimpin PSI. Sebagai partai orang muda, idealnya PSI dipimpin orang muda,” ucapnya.

     

  • Jokowi Masih Kuat di Tubuh TNI

    Jokowi Masih Kuat di Tubuh TNI

    GELORA.CO – Keputusan terkait jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak Jenderal purnawirawan Try Sutrisno, menuai spekulasi politik. 

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto baru-baru ini membatalkan mutasi Kunto Arief dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat.

    “Perubahan itu tentu mengagetkan, karena tak lazim terjadi di TNI. Umumnya keputusan di TNI sudah melalui pertimbangan sangat matang, dan karenanya belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat,” ujar Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Sabtu 3 Mei 2025. 

    Oleh karena itu, Jamiluddin menilai wajar apabila perubahan keputusan itu menimbulkan spekulasi. Kesannya, perubahan keputusan itu diambil tergesa-gesa dan bernuansa politis.

    Menurutnya, nuansa politis itu mengemuka karena pengganti Kunto Arief awalnya orang dekat mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    “Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI,” kata Jamiluddin. 

    Selain itu, pergantian Kunto Arief juga berdekatan dengan munculnya tuntutan purnawirawan jenderal, yang salah satunya meminta wapres Gibran Rakabuming dicopot. Ketepatan salah satu jenderal yang menyetujui wapres Giran dicopot adalah ayahanda Kunto Arief, Tri Sutrisno.

    Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis. 

    “Begitu juga dekatnya waktu pergantian dengan menganulir jabatan Kunto Arief menambah kuatnya adanya pertimbangan politis,” kata Jamiluddin. 

    Jamiluddin menduga, ada kemungkinan, dianulirnya pergantian Kunto Arief karena Presiden Prabowo Subianto tak merestuinya. Bisa jadi, Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan.

    Menurutnya, kemungkinan itu sangat besar, karena Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang dapat menganulir keputusan Panglima. Selain Presiden tentu tak ada yang bisa menghentikan, apalagi menganulir keputusan Panglima TNI.

    Dengan demikian, kata Jamiluddin, secara politis Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya.

    “Kalau hal itu benar, berarti Prabowo tetap kuat di TNI. Tidak ada sosok lain yang cawe-cawe lebih kuat daripada Prabowo. Hal ini tentu melegakan karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” pungkasnya.

  • Jokowi Penuh Kontroversi, Aneh Sespimmen Polri Ngadep ke Solo

    Jokowi Penuh Kontroversi, Aneh Sespimmen Polri Ngadep ke Solo

    GELORA.CO – Sikap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke- 65 di kediamannya, Solo pada 17 April 2025 disorot berbagai kalangan masyarakat.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa acara yang dibungkus dengan sebutan silaturahmi itu sulit dipercaya.

    “Sebab, menurut Komisaris Besar Denny, pertemuan itu untuk meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Senin 21 April 2025.

    Menurut Jamiluddin, perkembangan ke depan yang dimaksud belum jelas. Terlebih, hal itu berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.

    “Kiranya aneh, bila Serdik Sespimmen Kepolisian itu meminta masukan terkait kepemimpinan kepada Jokowi. Sebab, kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun jadi presiden justru kontroversial. Bahkan kepemimpinannya terus mendapat sorotan pasca lengsernya Jokowi dari presiden,” jelas dia.

    Lebih aneh lagi, kata Jamiluddin, kepemimpinan yang ingin diketahui para Sespimmen berkaitan dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robot.

    “Di bidang ini, tanpa bermaksud merendahkan Jokowi, ia tentulah bukan pakarnya,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa para Sespimmen menghadap Jokowi sangat tidak logis. Bahkan, terkesan sangat tidak pantas karena bukan pada tokoh figur yang selayaknya.

    “Jokowi bukanlah sosok yang pas untuk belajar di bidang tersebut,” ujarnya.

    “Anehnya lagi, Jokowi justru mau menerima para Serdik Sespimmen tersebut untuk membahas yang bukan kompetensinya. Kesannya justru Jokowi memberi arahan kepada Serdik Sespimmen Polri tersebut,” demikian Jamiluddin.

    Sebelumnya, Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65 Komisaris Besar Denny mengatakan kedatangan mereka untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    “Bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Denny seusai pertemuan dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis 17 April 2025.  

    Lanjut Denny, perkembangan ke depan yang dimaksud berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.

  • Menteri Loyalis Jokowi Bahayakan Presiden Prabowo

    Menteri Loyalis Jokowi Bahayakan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Kelakuan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang kerap menemui sekaligus menerima arahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berpeluang membahayakan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebab hal itu menguatkan dugaan bahwa Jokowi masih bekerja di belakang layar dalam menggerakkan roda pemerintahan Presiden Prabowo.

    Demikian analisa pengamat komunikasi kolitik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Rabu 16 April 2025. 

    “Ini tentunya sangat membahayakan pemerintahan Prabowo. Prabowo akan sulit menuntaskan program kerjanya karena para menterinya tidak fokus,” kata Jamiluddin.

    Di sisi lain, Jamiluddin juga berpandangan bahwa para menteri di Kabinet Merah Putih terkesan memiliki dua pimpinan.

    “Kalau hal itu yang terjadi, maka ada dua matahari atau nakhoda dalam pemerimtahan Prabowo. Hal ini tentu preseden buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Jamiluddin. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin menilai Presiden Prabowo harus berani dan tegas dalam mendisiplinkan para menterinya di kabinet. 

    “Para menteri tersebut selayaknya dievaluasi,” pungkasnya.

    Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih silih berganti datang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. 

    Mulai dari Menko Pangan, Zulkifli Hasan; hingga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. 

    Sementara itu, dua menteri dalam hal ini Sakti Wahyu Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono. 

    Setelah Trenggono, Budi Gunadi yang bersilaturahmi dengan Jokowi pun turut memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.

  • Gerakan Adili Jokowi Meluas Hingga Palembang, Pengamat: Tuntutan Rakyat Sulit Dibendung!

    Gerakan Adili Jokowi Meluas Hingga Palembang, Pengamat: Tuntutan Rakyat Sulit Dibendung!

    GELORA.CO -Tuntutan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai elemen masyarakat diprediksi semakin meluas dan menggurita. Penyebabnya, bisa jadi karena adanya kesamaan dalam menilai Jokowi ketika berkuasa.

    Demikian analisa Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 14 Februari 2025.

    “Gerakan adili Jokowi terus meluas ke berbagai daerah. Jokowi bisa saja dinilai sebagai sosok yang melakukan KKN. Perbuatan ini memang paling dihujat selama reformasi,” kata Jamiluddin.

    Menurut Jamiluddin, predisposi atau sikap awal masyarakat Indonesia yang sudah anti dengan praktik dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) selama 10 tahun bisa jadi terpendam selama Jokowi berkuasa. 

    “Setelah Jokowi lengser, predisposisi itu diluapkan dalam berbagai aksi. Menariknya beragam aksi itu dalam thema yang sama, yaitu adili Jokowi,” ujarnya. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa munculnya adili Jokowi di berbagai wilayah kiranya ekspresi presdiposisi yang terpendam selama ini. Akibatnya, muncul semacam ledakan ekspresi minor terhadap Jokowi.

    “Aksi-aksi seperti itu tampaknya akan terus membesar sampai tujuan mengadili Jokowi terwujud. Sebab, agenda tuntutan yang sama ini datang dari beragam lapisan masyarakat,” jelasnya. 

    “Bersatunya berbagai strata di masyarakat dalam melakukan aksi adili Jokowi kiranya akan sulit dibendung. Sebab, semakin di bendung, militansi gerakan itu akan semakin menguat dan membesar,” demikian Jamiluddin. 

    Aksi demo Adili Jokowi juga sebelumnya dilakukan elemen masyarakat di markas polisi daerah (Mapolda). Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo ratusan orang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Martin). 

    Mereka turut membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan, “Tangkap Jokowi” dan “Adili Jokowi”.

    Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan massa mayoritas emak-emak di tengah jalan hingga menutup separuh Jalan Soekarno-Hatta, tepat depan Mapolda Jabar.

    Beralih ke Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

    Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.

    Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan “Adili Jokowi”.

    Bahkan demo “Adili Jokowi” merembet tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan meluas hingga ke Pulau Sumatera.

    Gerakan adili Jokowi juga meluas ke wilayah Tangerang, Banten, hingga Palembang, Sumatera Selatan. Spanduk “Adili Jokowi” juga tersebar di beberapa titik kota tersebut.

    Sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Wong Solo Adili Jokowi juga menggelar aksi damai di depan Mapolresta Solo, Jumat 14 Februari 2025 siang. 

    Mereka mengawali aksi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Stadion Sriwedari ke depan Markas Polresta Solo sembari membawa poster Adili Jokowi.

    Sebagian dari mereka juga membawa bendera bertuliskan Adili Jokowi, yang menjadi aspirasi utama. Hujan deras yang mengguyur Solo siang itu tidak menghalangi mereka untuk menyuarakan aspirasi. Di depan Mapolresta Solo, mereka membentangkan poster dan bendera.

  • Coretan ‘Adili Jokowi’ Marak di Berbagai Daerah, Pengamat: Bisa Berdampak pada Politik – Halaman all

    Coretan ‘Adili Jokowi’ Marak di Berbagai Daerah, Pengamat: Bisa Berdampak pada Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Aksi vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ muncul di berbagai kota Indonesia.

    Coretan tersebut antara lain merebak di Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jakarta hingga Medan.

    Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat segera melakukan pembersihan guna menjaga estetika ruang publik.

    Terkini, aksi vandalisme tersebut berlanjut ke aksi unjuk rasa. 

    Misalnya saja aksi aliansi Gerakan Wong Solo Adili Jokowi, Jumat (14/2/2025).

    Aksi demonstrasi dimulai dari Stadion Sriwedari Solo. Massa melakukan long march dan berakhir di depan Mapolresta Solo. Tulisan ‘Adili Jokowi’ terpampang di spanduk maupun ikat kepala sejumlah massa.

    Ada 24 titik Vandalisme di Surabaya

    Di Kota Surabaya, tulisan ‘Adili Jokowi’ ditemukan di 24 titik yang tersebar di berbagai kecamatan.

    Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengerahkan petugas membersihkan coretan tersebut begitu laporan diterima.

    “Kami kerahkan personel dari Satpol PP kota dan kecamatan. Ada tim yang menyisir titik lokasi dan ada juga tim yang melakukan pengecatan,” ujar Fikser pada Jumat (7/2/2025).

    Vandalisme ini ditemukan di berbagai tempat, termasuk tembok dan seng penutup bangunan di Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Jambangan, Gayungan, Gubeng, Sawahan, Tandes, Genteng, dan Tegalsari.

    “Dari hasil laporan personel, kami temukan lebih kurang di 24 titik lokasi dari sembilan kecamatan. Paling banyak di Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Genteng,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa langkah pengecatan ulang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan estetika kota.

    “Ini sebagai bentuk upaya kami sebagai warga Kota Surabaya untuk menjaga keindahan serta kenyamanan, sehingga kami lakukan pengecatan ulang, mengembalikan tembok kembali bersih,” lanjutnya.

    Coretan ‘Adili Jokowi’ juga muncul di Solo

    Selain di Surabaya, coretan serupa juga ditemukan di Solo, Jawa Tengah. Berdasarkan pantauan, setidaknya ada enam titik lokasi yang menjadi sasaran aksi vandalisme ini, termasuk di Jalan Ahmad Yani, Jalan Menteri Supeno, Jalan Prof. DR. Soeharso, Jalan Moh. Husni Thamrin, dan Jalan Sam Ratulangi.

    Satpol PP Solo segera bertindak dengan melakukan pengecatan ulang menggunakan cat putih untuk menutupi coretan berwarna merah dan hitam. Kepala Satpol PP Solo, Didik Anggono, menyatakan bahwa pembersihan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. 

    “Malam hari ini kita melakukan kegiatan penghapusan vandalisme atau corat-coret yang berada di pinggir jalan atau tepatnya di Jalan Prof. DR. Soeharso, di mana ada tulisan provokatif ‘Adili Jokowi’. Dan ini berdasarkan informasi dari masyarakat,” ujar Didik pada Selasa (4/2/2025).

    VANDALISME ADILI JOKOWI DI SOLO. Vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ muncul di sejumlah titik di kota Solo, Selasa (4/2/2025) sore. Salah satunya ditemukan di jalan Prof Dr Soeharso, Kecamatan Laweyan tak jauh dari kantor Samsat Kota Solo. Tulisan ‘Adili Jokowi’ di lokasi tersebut juga dibubuhkan pada pagar seng sebuah lahan kosong dengan menggunakan tinta kombinasi warna oranye dan hitam. (TribunSolo.com/Andreas Chris)

    Ia menegaskan bahwa tindakan ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan Hidup Nomor 10/2015 Pasal 62, yang melarang aksi vandalisme di ruang publik. 

    “Bahwa kegiatan corat-coret yang mengganggu keindahan kota itu merupakan larangan. Jika itu mengganggu keindahan kota, akan kita kembalikan ke bentuk aslinya sehingga keindahan kota terjaga dan kenyamanan warga juga terjaga,” tambahnya.

    Warga Yogyakarta temukan coretan di Jalan Sultan Agung

    Sementara itu, di Yogyakarta, coretan serupa ditemukan di beberapa lokasi, salah satunya di Jalan Sultan Agung. Seorang warga bernama Fian mengatakan bahwa dirinya baru menyadari keberadaan tulisan tersebut saat melintas di kawasan tersebut.

    “Di situ (Jalan Sultan Agung) memang banyak coretan, ini baru sadar tadi pas lihat-lihat kayanya itu (Adili Jokowi),” ujar Fian, Rabu (5/2/2025).

    Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, mengatakan bahwa pihaknya masih menganalisis motif di balik aksi vandalisme ini. Ia menduga ada kelompok tertentu yang mengorganisir aksi tersebut.

    “Baru analisis awal, kalau ada tulisan yang sama di beberapa daerah, mungkin ada beberapa kelompok tertentu yang menggerakkan, atau bergerak (terkait) isu-isu politik atau hal-hal lainnya,” kata Aditya, Jumat (7/2/2025).

    Sudut-sudut Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) banyak dihiasi tulisan berbunyi “Adili Jokowi”.

    Di antaranya tulisan Adili Jokowi ada di jalan Jamin Ginting, tepat di bawah Flyover.

    Tulisan yang sama juga terlihat seperti di jalan Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setia Budi, Jalan Wiliam Iskandar, Jalan Sutrisno dan sejumlah kawasan lainya di Medan.

    Tanggapan Jokowi

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuding demo dan vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    “Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa,” katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

    Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.

    Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.

    “Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade,” tuturnya.

    Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.

    Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

    “Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya,” jelasnya.

    Diduga akan merembet ke berbagai daerah

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan aksi tersebut diprediksi akan terus membesar menjadi tuntutan senada dari Sabang hingga Merauke.

    Hal itu diperkirakan akan terjadi bila polisi terus mengabaikan tuntutan para pendemo. Karena itu, polisi harus tanggap atas tuntutan para pendemo tersebut.

    “Polisi setidaknya harus meresponnya secara bijak dan adil agar berbagai elemen masyarakat itu tidak merasa aspirasinya diabaikan. Sebab, kalau terus diabaikan, bisa saja rakyat dengan caranya sendiri,” kata Ritonga kepada Tribunnews.

    Jadi, polisis harus secepatnya menyelesaikan tuntutan berbagai elemen masyarakat tersebut. Hal itu dimaksudkan agar persoalan Jokowi tidak semakin meluas dan berdampak pada sisi ekonomi dan politik.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Ritonga tentu tak ingin masalah Jokowi merambat ke stabilitas politik.

    “Prabowo tentu ingin stabilitas politik mantap sehingga semua program kerja dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (Tribunnews/Kompas.com)

  • Tak Sampai Reshuffle, Prabowo Diyakini Sudah Beri Teguran Keras Bahlil Buntut Polemik LPG 3 Kg

    Tak Sampai Reshuffle, Prabowo Diyakini Sudah Beri Teguran Keras Bahlil Buntut Polemik LPG 3 Kg

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran sudah banyak suara agar dilakukan rombakan atau reshuffle kabinet.

    Sebab, karena ada sederet kebijakan kontroversi yang terjadi di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Diantaranya mulai dari kenaikan PPN 12 persen, keberadaan pagar laut hingga larangan pengecer menjual LPG 3 kilogram.

    Presiden Prabowo Subianto juga seakan telah mengultimatum para menterinya akan adanya reshuffle.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan pada Rabu (5/1/2025).

    Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ada dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak kabinetnya, yaitu tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat.

    Soal tidak setia, kata dia, bisa jadi Prabowo sudah mengendus ada menterinya yang loyalitasnya ganda atau mendua. 

    “Menteri tersebut punya nahoda bukan hanya pada Prabowo, tapi ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan,” kata Jamiluddin saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Telah Memasang kuda-kuda untuk Mencopot Menterinya yang dableg. Sufmi Dasco Pertegas ada Evaluasi 100 hari.

    Menurutnya, para menteri tersebut memang sudah seharusnya ditindak. Sebab, menteri tersebut berpeluang akan terus merongrong Prabowo melalui kebijakannya. 

    “Menteri tersebut seharusnya sudah diketahui Prabowo. Karena itu, Prabowo tampaknya sengaja memberi sinyal tegas agar menterinya hanya setia kepadanya dan negaranya,” kata Jamiluddin.

    Sedangkan dasar kedua bagi Prabowo yakni akan menindak menteri yang kebijakannya tidak pro rakyat. Menteri seperti ini tentu tidak sejalan dengan visi dan misi Prabowo.

    Penegasan Prabowo itu bisa saja memberi sinyal kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakannya gas LPG 3 kg. 

    “Kebijakan kontroversial ini dinilai sangat tidak berpihak kepada rakyat. Prabowo dengan pernyataannya itu bisa jadi sebagai teguran keras kepada Bahlil. 

    Pernyataan itu juga ditujukan kepada menteri lain agar tetap sejalan dengannya dalam membuat kebijakan yang pro rakyat,” paparnya.

    Namun, ia meyakini nampaknya Prabowo masih memberi kesempatan kepada para menterinya untuk instropeksi sebelum mengambil keputusan reshuffle.

    “Jadi, Prabowo tampaknya baru sekedar memberi peringatan keras kepada para menterinya yang tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat. 

    Peringatan itu belum akan akan berlanjut pada reshuffle. Sebab, Prabowo masih berharap menteri tersebut bisa berubah. Karena itu, dalam waktu dekat ini tampaknya belum ada reshuffle kabinet,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Marak Spanduk ‘Bahlil No, Gas 3 Kg Yes’, Saatnya Prabowo Copot Bahlil!

    Marak Spanduk ‘Bahlil No, Gas 3 Kg Yes’, Saatnya Prabowo Copot Bahlil!

    GELORA.CO -Maraknya spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tulisan “Bahlil No Gas 3 Kg Yes” di sejumlah titik di Jakarta, mengindikasikan kekecewaan rakyat kepada sang menteri.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, spanduk-spanduk tersebut tentu bentuk protes keras dari rakyat terhadap Bahlil.

    “Protes itu sebagai wujud kekecewaan atas kebijakan Bahlil mengenai gas 3 kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Kebijakan tersebut dinilai sangat tidak pro rakyat. Kebijakan itu jauh dari keinginan untuk melayani rakyat,” imbuhnya menegaskan.

    Tak hanya itu, Jamiluddin berpandangan bahwa kebijakan Bahlil juga tidak sejalan dengan spirit yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintahannya sangat pro rakyat. Bahkan Prabowo menegaskan akan menindak menterinya yang tidak pro rakyat.

    “Karena itu, saatnya Prabowo mereshuffle Bahlil. Sebab kebijakan Bahlil dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo. Jadi, Prabowo sangat logis bila mencopot Bahlil. Sebab, Bahlil hanya membebani Prabowo saja,” tegasnya.

    Baru-baru ini, muncul spanduk-spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Bahlil Lahadalia di sejumlah tempat di sejumlah titik di Jakarta.

    Spanduk bernada protes itu muncul setelah ada kebijakan kontroversial Kementerian ESDM terkait larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram. Buntut kebijakan ini mengakibatkan antrean panjang pembelian LPG 3 kg di sejumlah daerah, bahkan sampai menelan korban jiwa.