Xcloud.id

Tag: M Hasanudin Wahid

  • Main Padel Bareng Cak Imin, Menpora Dito: Beliau Jago Smash untuk Olahraga dan Politik – Page 3

    Main Padel Bareng Cak Imin, Menpora Dito: Beliau Jago Smash untuk Olahraga dan Politik – Page 3

    Turnamen “Padel Kali Bos” ini bukan main-main. Empat atlet profesional asal Spanyol sejumlah tokoh muda, kader PKB, serta komunitas pecinta olahraga padel, namun juga diikuti oleh sejumlah elite partai politik nasional.

    Turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua Panitia Harlah PKB ke-27 Ahmad Iman Syukri, serta sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB. Acara ini dibuka langsung oleh Cak Imin sebagai bagian dari rangkaian Hari Lahir ke-27 PKB.

    “Teman-teman para peserta yang telah mendaftar dan ikut meramaikan, tidak usah grogi hari ini kita main hepi-hepi. Kita semua tidak cari juara, tapi cari teman,” kata Cak Imin dalam sambutannya di Republic Padel, Jl TB Simatupang, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

    Turnamen ini digelar sebagai bentuk inovasi dalam menyemarakkan Harlah PKB, sekaligus memperkenalkan olahraga padel yang kini semakin digemari masyarakat urban Indonesia.

    Menko Pemberdayaan Masyarakat itu berharap padel bisa jadi olahraga pemersatu lintas generasi dan partai.

    “Olahraga bukan sekadar kegiatan fisik, tapi juga membentuk karakter, dan melatih konsistensi. Melalui Padel Kali Bos ini, kita ingin merekatkan tali persaudaraan kita antar partai-partai dan antara kita semua, moga-moga kita semua sehat wal afiat,” ujar Cak Imin.

  • Ma’ruf Amin tekankan pentingnya kaderisasi bagi partai politik

    Ma’ruf Amin tekankan pentingnya kaderisasi bagi partai politik

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menekankan pentingnya kaderisasi bagi partai politik saat membuka Pendidikan Instruktur PKPB yang diikuti oleh 67 peserta, di Kota Depok, Jawa Barat, Senin.

    Ma’ruf yang juga merupakan Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang bahwa kaderisasi penting, terutama bagi partai yang pernah mengantarkan para pendirinya menjadi presiden maupun wakil presiden tersebut.

    “Kaderisasi itu penting untuk PKB, yaitu untuk mengukuhkan fikrah (cara berfikir), amaliah (aktivitas), dan harakah (gerakan perjuangan) yang berbasis pada politik ahlusunah waljamaah, di mana kepentingan bangsa harus di atas kepentingan pribadi,” kata Ma’ruf dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan instruktur Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) untuk menguatkan kembali partai politik sebagai wadah yang punya semangat ideologis, resiliensi, dan karakter perjuangan yang kuat.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid menilai bahwa kaderisasi merupakan ujung tombak kemajuan PKB.

    Dengan demikian, dia berharap instruktur PKPB mampu melatih calon kader menjadi kader yang militan.

    “Saya harap kaderisasi melahirkan sosok-sosok calon pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh PKB, bangsa, agama, dan negara kita,” ujarnya.

    Selain itu, dia memandang kaderisasi penting sebab PKB memiliki ideologi yang jelas, dan berbeda dengan partai lain di Tanah Air.

    “Diferensiasi PKB dengan partai lain jelas. PKB tidak mengandalkan apa pun, kecuali ideologi. Insyaallah tetap tampil berkarakter dan konsisten mengusung politik ahlusunah waljamaah,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko PM Muhaimin ajak masyarakat budayakan olahraga

    Menko PM Muhaimin ajak masyarakat budayakan olahraga

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (topi hijau tengah) saat menghadiri Women’s Day Run 10K di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (4/5/2025). ANTARA/HO-PKB

    Menko PM Muhaimin ajak masyarakat budayakan olahraga
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk membudayakan olahraga.

    “Ayo kita budayakan olahraga. Dengan olahraga kita sehat, dengan sehat kita kuat, dengan kuat insyaallah kita bisa bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” kata Cak Imin saat melepas peserta Women’s Day Run 10K di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Cak Imin mengaku bersyukur bisa melepas sekaligus ikut serta hingga finis dalam acara yang dilaksanakan dalam rangka menyambut International Women’s Day sekaligus memperingati Hari Kartini 21 April 2025.

    “Pagi hari ini dengan penuh semangat saya kembali melepas Women’s Day Run 10K dalam rangka menyambut International Women’s Day 2025. Lebih bersyukur lagi saya ikut finis,” ujarnya.

    Ia juga mengaku bersyukur sebab peserta Women’s Day Run 10K yang berjumlah sekitar 6.000 orang dinilai antusias mengikuti kegiatan tersebut.

    “Saya juga bahagia melihat seluruh peserta WDR (Women’s Day Run 10K) sehat walafiat, semua semangat, dan tentu bahagia bisa berolahraga bersama-sama,” kata Cak Imin.

    Adapun selain Cak Imin, turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga anggota DPR RI Hasanuddin Wahid, dan Tommy Kurniawan.

    Sumber : Antara

  • Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Ketua Umum: Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh 1. Ketua : Hasanudin Wahid

    2. Ketua : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si

    3. Ketua : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si

    4. Ketua : Aqib Ardiansyah

    5. Ketua : Syiq Samsul Huda

    6. Ketua : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i

    7. Ketua : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si

    8. Ketua : Rivqy Abdul Halim

    9. Ketua : Toriqul Haq

    10. Ketua : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si

    11. Ketua : Yunus Razak

    12. Ketua : Akhmad Gozali Harahap, M.Si

    13. Ketua : Siti Mukaromah

    14. Ketua : Mulyadi Prayitno

    15. Ketua : Heri Haryanto Azzumi

    16. Ketua : Mulyadi Tawik

    17. Ketua : Dr. Saleh, SH., MH

    18. Ketua : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si

    19. Ketua : MF. Nur Huda Yusro

    20. Ketua : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.

    21. Ketua : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi

    22. Ketua : Juwanda, Spdi.

    23. Ketua : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.

    24. Ketua : H. Hasan Basri Segala

    25. Ketua : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.

    26. Ketua : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal: Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal: Zainul Munasichin

    1. Wakil Sekretaris Jenderal : Ulil Albab

    2. Wakil Sekretaris Jenderal : Kaisar Abu Hanifah

    3. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Insan Purnama, M.Si

    4. Wakil Sekretaris Jenderal : Isra D Pramulya, SIP

    5. Wakil Sekretaris Jenderal : Yusra Alhabsyi

    6. Wakil Sekretaris Jenderal : Cupli Risman

    7. Wakil Sekretaris Jenderal : Samsul Rani

    8. Wakil Sekretaris Jenderal : Saipul Adam

    9. Wakil Sekretaris Jenderal : Syarifudin Salwani, SE.

    10. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Maryati Sholihah

    11. Wakil Sekretaris Jenderal : Abdul Rojak, SH.

    12. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Hamid Bula

    13. Wakil Sekretaris Jenderal : Muhammad Nurcholis, S.Th

    14. Wakil Sekretaris Jenderal : Irma Muthoharoh 15. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Faisal Amir, SE, MM.

    16. Wakil Sekretaris Jenderal : Marwan Zaenuddin, MM.

    17. Wakil Sekretaris Jenderal : Septi Rahmawati

    18. Wakil Sekretaris Jenderal : Harry Saputra Gani

    19. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Rahmayanti

    20. Wakil Sekretaris Jenderal : M. Rifai Darus

    21. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Mohammad Syarif

    22. Wakil Sekretaris Jenderal : Lukmanul Hakim al-Jambi

    23. Wakil Sekretaris Jenderal : Hasan Taftanjanji

    24. Wakil Sekretaris Jenderal : Anies Hidayah

    25. Wakil Sekretaris Jenderal : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH

    26. Wakil Sekretaris Jenderal : Danang Sanggabuana, M.Si

    27. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Abd Basir, M.Pd.I

    28. Wakil Sekretaris Jenderal : Mashudi

    29. Wakil Sekretaris Jenderl : Zainal Abidin

    Bendahara Umum: Arif Rahman

    Bendahara : Syaeful Amin

    Bendahara : Dahlia Umar

    Bendahara : Ratu Dian Hatifah

    Bendahara : Enung Maryati

    Bendahara : Deta Anggraeni

    Bendahara : Farried Akhmad Yani SE

    Bendahara : Ali Suro

    Bendahara : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME

    Bendahara : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.

    Bendahara : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.

    Bendahara : Ervan Satriya, S.T

    Bendahara : Wijayanti, M.Ap.

     

  • Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) K.H. Ma’ruf Amin membuka program kajian kitab karya Roisul Akbar Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, Arrisalah Jami’atul Maqashid, yang merupakan tradisi partai tersebut di momentum Ramadhan.

    “Alhamdulillah sore hari ini kita akan memulai sesuatu hal yang menjadi tradisi PKB, yaitu pengajian Ramadhan. Kali ini mengambil kitab Arrisalah Jam’iatul Maqashid karya hadratus syeikh K.H. Hasyim Asy’ari,” kata Ma’ruf di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Wakil Presiden ke-13 RI itu mengatakan inti dari kitab Arrisalah ialah memaknai jalan hidup menurut jalan Allah Swt. Menurut dia, jalan Allah sebetulnya menjadi bacaan setiap hari oleh seluruh umat Islam.

    “Karena itu, menurut Imam Syafi’i, andai kata Allah menurunkan satu surat saja dari 114 surat itu, (surat) Wal-‘Ashri saja sudah cukup menjadi pedoman (jalan kehidupan),” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PKB M. Hasanuddin Wahid menyebut kajian kitab-kitab karya K.H. Hasyim rutin digelar PKB sejak tahun 2021.

    Menurut dia, ada 11 kiai dan nyai yang akan mengkaji kitab ini, yaitu K.H. Ma’ruf Amin, K.H. Said Aqil Siroj, K.H. Badawi Basyir, K.H. Maman Imanulhaq, K.H. Yusuf Chudlory, K.H. Abdussalam Shohib, Gus Ahmad bin Kafabih, Nyai Badriyah Fayumi, Nyai Hindun Anisah, K.H. Rif’an Nashir, dan K.H. Muhammad Nur Hayid.

    Ia menjelaskan kajian kitab tersebut selalu digelar secara luring dan daring. Kajian juga disiarkan melalui kanal YouTube DPP PKB sehingga dapat diikuti bukan saja oleh kader dan pengurus PKB, tetapi juga masyarakat umum.

    “Pascangaji sampai nanti berbuka puasa kami menggelar buka bersama, lalu sholat berjamaah, termasuk juga shalat tarawih di sini dengan imam tetap Romo K.H. Saifullah Ma’shum,” kata Cak Udin, sapaan akrabnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siswa MAN 2 Kota Malang Audiensi dengan Anggota DPR di Kompleks Parlemen Senayan

    Siswa MAN 2 Kota Malang Audiensi dengan Anggota DPR di Kompleks Parlemen Senayan

    Jakarta (beritajatim.com) – Sebanyak 490 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang mengunjungi kompleks parlemen di Senayan Jakarta. Mereka diterima Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hassanudin Wahid.

    Dalam audiensi dengan siswa/siswi MAN 2 Kota Malang, Hassanudin Wahid menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan ke Gedung DPR/MPR bisa menjadi bagian dari upaya memperkenalkan pendidikan politik sejak dini, khususnya kepada siswa-siswi yang duduk di bangku SMA.

    “Kegiatan ini sangat luar biasa karena diikuti oleh ratusan siswa MAN 2 Kota Malang sekaligus mempelajari fungsi dan tugas dari DPR dan MPR,” ujar Hassanudin Wahid di Gedung Nusantara V DPR RI.

    Cak Udin-sapaan akrab Hasanuddin Wahid juga berharap, kunjungan siswa MAN 2 Kota Malang ke Gedung DPR dan MPR ini dapat semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI. “Kami berharap semakin tumbuh jiwa patriot bangsa dan ke depan semakin paham tentang membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat,” ujar Legislator Dapil Malang Raya tersebut.

     

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PKB tersebut menekankan pentingnya memperkenalkan generasi muda pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. “Empat pilar kebangsaan ini harus menjadi pegangan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya. [hen/ian]

  • PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) akan menggelar Kongres
    Keluarga Maslahat
    Nahdlatul Ulama pada 31 Januari hingga 1 Februari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
    PBNU bakal merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.
    Pasalnya, ada berbagai macam masalah yang terjadi di lingkungan keluarga, mulai dari kekerasan, kesehatan, lingkungan, hingga perekonomian.
    “NU bisa merumuskan strategi keluarga Indonesia,” kata Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga, Alissa Wahid, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
    Kongres ini juga bakal dihadiri berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, di antaranya Badan Gizi Nasional, Kementerian Kependudukan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
    Kemudian, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
    Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai pembicara kunci.
    “Kongres ini juga menjadi upaya PBNU untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai strateginya dalam menangani berbagai problem keluarga,” kata Alissa.
    Alissa menyebut, PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) memiliki daya jangkau tinggi sampai tingkat desa sehingga dapat membantu pemerintahan.
    Ketua PBNU Hasanuddin Wahid menambahkan, Kongres Keluarga Maslahat NU merupakan respons PBNU atas perubahan lanskap kependudukan Indonesia yang mulai bergeser dari rural ke perkotaan.
    Ia menyebut saat ini sudah 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di kota.
    Diprediksi pada tahun 2045, persentasenya akan meningkat hingga 78 persen.
    Problem masyarakat di kota lebih besar dibanding rural, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pengasuhan, maupun pendidikan.
    “Problem anak juga menjadi tantangan sendiri bagi keluarga di perkotaan. Terlebih dunia memasuki era digitalisasi. Semua ini akan dibahas,” kata Hasanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik, dari Hasto tidak kabur hingga penggunaan senjata oleh TNI

    Politik, dari Hasto tidak kabur hingga penggunaan senjata oleh TNI

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait politik dan pertahanan terjadi di sepanjang Rabu (8/1), kemarin. Dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang tidak akan kabur dari kejaran KPK hingga kritik penggunaan senjata oleh anggota TNI.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

    1. PDIP jamin Hasto tidak kabur, setiap hari ke Kantor DPP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menjamin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak kabur usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab setiap hari masih beraktivitas ke Kantor DPP PDIP, Jakarta.

    “Pak Hasto ada, Pak Hasto tidak kemana-mana, Pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    2. PDIP sebut tak ada bukti signifikan saat KPK geledah rumah Hasto

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menilai bahwa tidak ada bukti signifikan yang terkait dengan perkara setelah KPK menggeledah kediaman Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    Menurut dia, KPK menggeledah kediaman Hasto di dua lokasi, yakni di kawasan Bekasi dan Kebagusan. Pada penggeledahan di Bekasi, menurut dia, barang yang disita adalah 1 buah USB (penyimpanan data) dan 1 buku catatan milik Kusnadi, sedangkan di Kebagusan tidak ada barang yang disita.

    Baca di sini

    3. DPR: Biaya haji 2025 turun, tapi kualitas pelayanan tak boleh turun

    Anggota Komisi XI DPR RI M. Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

    “Biaya haji turun it’s okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Cak Udin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    4. Akademisi: Pencegahan radikalisme tak boleh kendur walau teroris turun

    Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak boleh kendur dan lengah walaupun kini tindak kejahatan terorisme menurun, agar Indonesia pada tahun 2025 kembali berstatus zero terrorist attack, kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Muammar Bakry.

    Menurut dia, Indonesia selama dua tahun terakhir tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan tersebut menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini kelompok-kelompok anti-Pancasila seperti biasa menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mengancam persatuan dan perdamaian bangsa.

    Baca di sini

    5. Komisi III : Aturan penggunaan senjata api aparat harus ditinjau ulang

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai aturan tentang penggunaan senjata api oleh aparat keamanan harus ditinjau ulang, menyusul sejumlah insiden penembakan oleh aparat kepolisian dan anggota TNI yang terjadi beberapa waktu terakhir.

    Dia pun memandang perlu adanya pemeriksaan kondisi psikologi aparat secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan senjata api oleh oknum.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Biaya Haji 2025 Turun, Sekjen PKB: Kualitas Pelayanan Tak Boleh Menurun

    Biaya Haji 2025 Turun, Sekjen PKB: Kualitas Pelayanan Tak Boleh Menurun

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Hasanuddin Wahid atau biasa disapa Cak Udin yakin masyarakat Indonesia senang dan berbahagia dengan keputusan pemerintah dan DPR yang menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah gaji (BPIH) 2025 turun. Dibandingkan biaya haji 2024, biaya haji tahun ini turun sebesar Rp 4 juta.

    “Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat,” kata Cak Udin, sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Kendati demikian, Cak Udin berpesan kepada pemerintah agar turunnya biaya haji 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

    “Biaya haji turun it’s oke, tetapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan Fraksi PKB di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” tandas anggota DPR asal Dapil Malang Raya ini.

    Lebih lanjut Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.

    “Pada masa haji sebelumnya kita melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi yang sering telat. Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang,” pungkas Cak Udin.

    Sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati BPIH 1446 H/2025 M turun dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Rapat kerja ini menyepakati besaran BPIH untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67.

    “Rata-rata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya haji 2025 turun dibanding rata-rata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

     

  • DPR: Biaya haji 2025 turun, tapi kualitas pelayanan tak boleh turun

    DPR: Biaya haji 2025 turun, tapi kualitas pelayanan tak boleh turun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI M. Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

    “Biaya haji turun it’s okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Cak Udin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, penurunan biaya haji 2025 membuat masyarakat Indonesia senang dan berbahagia.

    “Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.

    “Di masa haji sebelumnya kita melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi yang sering telat. Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang,” jelas Cak Udin.

    Sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024.

    Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1).

    Rapat kerja ini menyepakati besaran BPIH untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.

    “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00,” ujar Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025