Tag: Lusiana

  • Pria di NTT Bunuh Istri, 2 Anak dan Adi Ipar Usai Pesta Miras

    Pria di NTT Bunuh Istri, 2 Anak dan Adi Ipar Usai Pesta Miras

    Jakarta

    Landa Linus Kuabib (51) melakukan pembunuhan terhadap istri, dua anak, dan adik iparnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Aksi itu dilakukan usai pelaku pesta minuman keras (miras).

    Para korban masing-masing adalah istri pelaku, Emiliana Oetpah (53); adik iparnya, Kristina Nomawa (43); serta dua anaknya, Lusiana Kuabib (14) dan Bernadeta Kuabib (8).

    “Ya, dia mabuk sopi saat kejadian karena waktu kami tangkap dia itu mulutnya bau sopi,” ujar Kepala Sub Seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi Media (PIDM) Humas Polres TTU, Ipda Markus Wilco Mitang, dilansir detikBali, Selasa (14/10/2025).

    Wilco menjelaskan, sebelum kejadian, Landa sempat pesta miras sopi yang tidak jauh dari rumahnya di RT 03, Desa Amol, Kecamatan Miomaffo Timur, TTU. Setelah itu, ia pulang ke rumah dan diduga langsung melakukan pembunuhan terhadap para korban.

    Seorang saksi bernama Yuliana Talan sempat mendengar teriakan dari rumah pelaku. “Jadi saat saksi Yuliana mendengar teriakan, dia langsung ke sana. Ternyata pelaku ini sedang lakukan aksinya,” jelas Wilco.

    Perempuan 78 tahun itu dipukul di bahu kirinya menggunakan parang. Beruntung, Yuliana berhasil melarikan diri dan bersembunyi untuk menyelamatkan diri.

    (azh/jbr)

  • 5 Keringanan Pajak Jakarta 2025: Dari Rumah Pertama hingga Kendaraan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 September 2025

    5 Keringanan Pajak Jakarta 2025: Dari Rumah Pertama hingga Kendaraan Megapolitan 28 September 2025

    5 Keringanan Pajak Jakarta 2025: Dari Rumah Pertama hingga Kendaraan
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kebijakan relaksasi pajak daerah untuk tahun 2025.
    Kebijakan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai upaya meringankan beban masyarakat, menjaga daya beli, serta mendorong dunia usaha di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
    “Hari ini saya telah menandatangani keputusan Gubernur tentang pengurangan dan pembebasan pajak daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan fair, sekaligus melihat perkembangan dunia usaha saat ini yang memang memerlukan insentif yang harus diberikan oleh pemerintah Jakarta,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025)
    Beberapa jenis pajak yang mendapatkan pengurangan maupun pembebasan di Jakarta meliputi:
    1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    Tujuannya, mempermudah keluarga muda memiliki rumah pertama yang layak.
    “Sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya,” kata Pramono.
    2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sekolah Swasta
    Bebas pajak 100 persen bagi yayasan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah (sebelumnya hanya 50 persen).
    Kebijakan ini diharapkan membantu sekolah swasta fokus meningkatkan kualitas pendidikan tanpa beban pajak tinggi.
    “Tujuannya agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak yang tinggi. Sehingga biaya sekolah bagi orang tua juga bisa lebih terjangkau,” ujar Pramono.
    3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan
    Potongan 50 persen untuk pertunjukan film, seni budaya, edukasi, amal, dan sosial.
    Relaksasi ini untuk mendorong sektor kreatif sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hiburan dan edukasi dengan biaya lebih terjangkau.
    4. Pajak Reklame
    Dibebaskan untuk reklame di dalam ruangan seperti kafe, restoran, dan ruko.
    Langkah ini ditujukan untuk memudahkan UMKM dan usaha kecil menengah mempromosikan produk mereka.
    5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    Keringanan diberikan bagi kendaraan dengan nilai di atas harga pasar, sehingga pemilik kendaraan lama atau sederhana tetap dapat membayar pajak tanpa memberatkan ekonomi keluarga.
    “Harapannya ini dapat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan lama atau sederhana agar tetap bisa membayar pajak dengan lebih ringan,” jelas Pramono.
    Selain itu, pembebasan pajak yang sudah ada tetap berlaku, seperti untuk veteran, keluarga tidak mampu, dan korban bencana. Beberapa keringanan bahkan diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan.
    Pramono menegaskan bahwa kebijakan relaksasi pajak ini telah melalui kajian mengenai penerimaan daerah dan kondisi kas Pemprov DKI.
    “Sehingga dengan demikian karena aman, saya mendapatkan masukan dari Bu Lusiana (Kepala Bapenda DKI Jakarta) untuk kita berani memberikan insentif yang lebih supaya gairah pasarnya akan lebih dari itu,” ucap Pramono.
    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, memastikan kondisi penerimaan daerah berada dalam posisi aman.
    Menurutnya, Pemprov DKI juga mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk menstimulasi pasar.
    “Untuk 2025, sudah dilakukan percepatan di pengadaan barang dan jasa. Sebentar lagi juga kan APBD perubahan diketok. Nanti pada saat sudah diketok, maka kita langsung kucurkan semua,” ujar Lusiana.
    Melalui relaksasi pajak ini, Pemprov DKI berharap iklim usaha di Jakarta semakin bergairah, masyarakat lebih ringan dalam memenuhi kewajiban pajak, dan perputaran ekonomi di Jakarta terus membaik.
    “Yang paling utama adalah untuk menggairahkan pasar. Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, pasar kita berikan insentif atau stimulan supaya mereka lebih bergairah,” kata Pramono.
    (Reporter: Ruby Rachmadina, Ridho Danu Prasetyo | Editor: Akhdi Martin Pratama, Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono pastikan dana APBD DKI tidak mengendap di bank

    Pramono pastikan dana APBD DKI tidak mengendap di bank

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengendap di perbankan.

    “Jadi, secara prinsip karena memang APBD DKI ini kami kontrol terus-menerus, kita tidak ada masalah karena memang di DKI sangat dinamis dan untuk itu nggak ada yang mengendap sama sekali lah,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati memaparkan dana yang tersimpan di rekening kas daerah bukan sisa anggaran, melainkan dana yang masih menunggu jadwal pencairan.

    “Jadi, tersimpan di Bank DKI, di rekening kas daerah. Jadi, tidak bisa disampaikan seperti mengendap. Karena pada saat nanti minggu depan ada belanja, itu nanti akan kita keluarkan. Jadi, masih dalam koridor yang wajar,” ujar Lusiana.

    Menurut dia, percepatan pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan sepanjang 2025. Kegiatan lainnya kini hanya menunggu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Setelah APBD Perubahan diketok, maka seluruh anggaran segera dicairkan.

    “Tentu saja, dengan adanya ini sebentar lagi kan APBD perubahan juga diketok. Nanti pada saat sudah diketok, maka kita akan kucurkan semua,” ujar Lusiana.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan menembus rekor tertinggi sejak lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan pemda lambat dalam membelanjakan anggarannya.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan hingga akhir Agustus 2025, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,11 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan Kemenkeu, pemda di Pulau Jawa yang paling banyak mengendapkan dana di bank.

    Sebanyak 119 pemda menaruh dana di bank dengan total mencapai Rp84,77 triliun atau 36,37 persen dari total dana pemda di perbankan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kriminal kemarin, kasus kematian diplomat hingga vonis Fariz RM

    Kriminal kemarin, kasus kematian diplomat hingga vonis Fariz RM

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan keamanan terjadi di Jakarta pada Kamis (11/9), mulai dari keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru yang mengajukan perlindungan ke LPSK hingga Fariz RM divonis 10 bulan penjara atas kasus narkoba

    Berikut deretan berita yang menarik untuk disimak kembali.

    1. Keluarga diplomat Kemlu Arya Daru ajukan perlindungan ke LPSK

    Jakarta (ANTARA) – Keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP) mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah mengalami sejumlah kejanggalan

    “Benar sudah ada permohonan perlindungan dari keluarga almarhum ADP sebanyak enam orang,” kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias di Jakarta, Kamis.
    Berita selengkapnya di sini

    2. Fariz RM divonis 10 bulan penjara atas kasus narkoba

    Jakarta (ANTARA) – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Fariz Roestam Munaf (Fariz RM) selama 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) jenis sabu.

    “Menjatuhkan pidana Fariz RM dengan pidana 10 bulan penjara dan pidana denda Rp800 juta,” kata Hakim Lusiana Amping dalam sidang pembacaan vonis kasus itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    3. Seorang pengendara motor tewas akibat kecelakaan di Ragunan

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pengendara pria inisial FA (30) tewas dan korban lainnya inisial DNS (28) mengalami luka-luka akibat kecelakaan tunggal di Jalan Kavling Polri, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    “Satu orang korban meninggal dunia di tempat dan satu orang korban luka-luka berada di RSUD Pasar Minggu,” kata Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela kepada wartawan di Jakarta.

    Berita selengkapnya di sini

    4. Jaksa hadirkan saksi kunci dan rekaman tabrak lari di Penjaringan

    Jakarta (ANTARA) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi kunci So Tjui dan rekaman CCTV kasus tabrak lari oleh terdakwa Ivon Setia Anggara (65) terhadap korban berinisial S (82) di Perumahan Taman Grisenda RW 10, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (9/5) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    “Pagi itu saya sedang olahraga dan terdengar suara ledakan, saya melihat ada mobil putih yang berhenti mendadak, berhenti sekitar 20 detik lalu melanjutkan perjalanan,” kata saksi So Tjui dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Utara, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    5. Pelaku pungli pada sopir boks di Tanah Abang ditangkap

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial R (34) karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sopir mobil boks di kawasan Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang.

    “R ditangkap pada Rabu (10/9) malam,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kriminal kemarin, kasus kematian diplomat hingga vonis Fariz RM

    Fariz RM divonis 10 bulan penjara atas kasus narkoba

    Jakarta (ANTARA) – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Fariz Roestam Munaf (Fariz RM) selama 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) jenis sabu.

    “Menjatuhkan pidana Fariz RM dengan pidana 10 bulan penjara dan pidana denda Rp800 juta,” kata Hakim Lusiana Amping dalam sidang pembacaan vonis kasus itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

    Hakim mengatakan jika terdakwa tidak membayar denda maka akan dikenakan hukuman penjara dua bulan.

    Adapun hal yang memberatkan vonis terhadap Fariz RM adalah sudah berulang kali memakai narkoba dan tidak menjalankan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

    Kemudian, hal yang meringankan yakni terdakwa yakni berkelakuan baik selama persidangan.

    Hakim juga menolak memberikan rehabilitasi kepada Fariz.

    Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut terdakwa Fariz Roestam Munaf (Fariz RM) selama enam tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) jenis sabu.

    Hal yang memberatkan terdakwa yakni melanggar program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika.

    Kemudian, yang meringankan yakni terdakwa yakni bersikap kooperatif dalam persidangan.

    Fariz dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki narkotika golongan satu berupa tanaman ganja dan didenda sebesar Rp800 juta.

    Sebelumnya, pada Selasa (18/2), polisi menangkap sang musisi di Dipati Ukur, Lebak Gede, Coblong, Bandung, Jawa Barat berdasarkan keterangan ADK bahwa Fariz juga memesan barang haram itu kepada ADK.

    Polisi kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkotika yakni ADK dan Fariz RM (FRM).

    Barang bukti yang disita dari Fariz RM yakni narkoba jenis ganja dan sabu.

    Fariz disangkakan Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lima sampai 20 tahun penjara.

    Musisi Fariz RM pernah beberapa kali terlibat kasus narkoba yakni pada 2008, 2014, 2018 dan 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Magetan (beritajatim.com) – Kompetisi Pidato Dialektika Wajah Sang Proklamator yang digelar Merdeka Sejak Dalam Pikiran (MSDP) Movement bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono disambut antusias.

    Acara ini menjadi ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan orasi dengan gaya Bung Karno yang berapi-api.

    “Luar biasa antusiasme kawan-kawan pelajar dan mahasiswa di Dapil Jatim 9 ini, dan tadi telah kita saksikan bagaimana pembacaan pidato yang luar biasa dan selamat kepada seluruh pemenang, insya Allah agenda ini akan kita buat rutin,” ujar Deni di salah satu cafe di Magetan, ditulis Senin (1/9/2025).

    Final kompetisi berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan penonton yang memenuhi ruangan. Para juara tampil percaya diri, menyuarakan pidato penuh api semangat kebangsaan ala Bung Karno.

    Menurut Deni, kegiatan ini bukan hanya lomba pidato, tetapi juga ajang refleksi sejarah dan penghormatan pada jasa pahlawan bangsa. Ia menilai kompetisi semacam ini bisa menjadi jalan membangun generasi penerus yang tangguh.

    “Kita jadikan agenda tahunan untuk menggugah semangat patriotisme dan mengenang jasa pahlawan-pahlawan bangsa kemerdekaan khususnya Bung Karno. Sehingga generasi muda ke depan bisa lebih baik, spiritnya bisa lebih menggebu-gebu untuk menjadi bangsa penerus yang lebih baik,” katanya.

    Dalam ajang ini, Aryo Jati Kusumo dari SMAN 1 Magetan berhasil meraih juara pertama berkat kepiawaiannya merangkai kata dengan lantang dan penuh keyakinan. Sorak-sorai penonton menyambutnya saat ia mengakhiri pidato dengan ekspresi yang membangkitkan semangat.

    Erin Ramadayanti dari Universitas Trunojoyo Madura yang tampil menawan dengan retorika tajam meraih juara kedua sekaligus gelar Juara Favorit. Sementara juara ketiga diraih Lusiana Setyawati dari SMAN 1 Kawedanan dengan gaya pidato penuh penghayatan.

    Ketua MSDP Movement, Lucky Setyo, menyebut lomba ini tidak hanya ajang kompetisi, melainkan sarana mengasah potensi generasi muda. Dia menilai kemampuan berpidato adalah modal penting untuk menghadapi tantangan zaman.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggali potensi, melatih keberanian berbicara di depan publik, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi yang baik,” kata Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pentingnya menanamkan nilai kepemimpinan dan semangat kebangsaan melalui kegiatan positif semacam ini. Dia berharap para peserta bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi pemuda lainnya.

    “Pidato adalah seni menyampaikan gagasan dengan keyakinan, dan kami percaya kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi muda. Lomba ini menjadi ajang positif untuk menyalurkan energi kreatif sekaligus menanamkan nilai kepemimpinan, kecerdasan, serta semangat kebangsaan,” tuturnya.

    Menurut Lucky, MSDP ingin menjadikan ajang ini sebagai gerakan berkelanjutan untuk mengajak anak muda merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak.

    “Melalui ajang ini MSDP Movement ingin terus mengajak generasi muda untuk merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Lomba Digitalisasi Pasar 2025, Perluas Akses Pedagang dan Tingkatkan Daya Saing – Page 3

    Lomba Digitalisasi Pasar 2025, Perluas Akses Pedagang dan Tingkatkan Daya Saing – Page 3

    Dikutip dari Pemprov DKI Jakarta, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan Lomba Digitalisasi Pasar 2025 merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan tradisional dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha pasar.

    “Kami ingin menghadirkan pasar yang nyaman. Jadi, penilaian tidak hanya soal kemudahan bertransaksi digital, tetapi juga kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima. Semoga lewat lomba ini pasar-pasar tradisional bisa terus berkembang,” jelasnya.

    Eli mengatakan sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan dalam lomba ini. 

    “Penilaian lomba terbagi dalam dua aspek, yaitu Aspek Pasar yang dinilai oleh tim juri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Aspek Digitalisasi Perbankan yang dinilai oleh OJK dan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari bank peserta. Nantinya, pasar-pasar pemenang akan menjadi percontohan bagi 133 pasar lainnya yang dikelola Perumda Pasar Jaya, maupun bagi daerah lain di Indonesia,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan, digitalisasi membuka akses pembiayaan yang lebih luas, memungkinkan transaksi yang lebih aman, serta mendorong terciptanya ekosistem pasar yang tertib dan bersih. 

    Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital, sekaligus mendorong perluasan layanan keuangan yang inklusif.

    “Transaksi digital juga memberikan banyak manfaat bagi pedagang, seperti proses yang lebih cepat, aman, dan praktis. Mereka tidak perlu lagi repot menyediakan uang kembalian dan bisa merasa tenang karena dana langsung masuk ke rekening,” ujar Lusiana.

     

    (*)

  • Jajaran Komisaris Terbaru Jakpro, Termasuk Jubir Anies

    Jajaran Komisaris Terbaru Jakpro, Termasuk Jubir Anies

    Jakarta

    Jajaran dewan komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro dirombak. Dalam perombakan ini muncul sejumlah nama seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati hingga Juru Bicara (Jubir) mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sahrin Hamid.

    Dikutip dari unggahan akun Instagram PT LRT Jakarta @lrtjkt, Jumat (8/8/2025), setidaknya ada empat sosok baru yang resmi menjadi komisaris Jakpro.

    “Semoga amanah dan semangat baru ini semakin memperkuat langkah Jakpro Group dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. LRT Jakarta siap berkolaborasi untuk transportasi publik yang terintegrasi, modern, dan inklusif,” tulis LRT Jakarta.

    Sosok pertama, ada Lusiana Herawati yang merupakan Kepala Bapenda DKI Jakarta. Kini, Lusiana menduduki posisi sebagai Komisaris Utama Jakpro, menggantikan posisi yang dulu ditempati oleh Hikmahanto Juwana.

    Kedua, ada Sahrin Hamid yang diangkat menjadi Komisaris Jakpro. Sahrin diketahui pernah menjadi juru bicara Anies pada saat Pilpres 2024. Ketiga, ada Kreshna Putra yang juga diangkat sebagai Komisaris Jakpro. Kreshna merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta Selatan.

    Lalu yang terakhir, ada Syaefuloh Hidayat yang juga diangkat sebagai komisaris. Syaefuloh diketahui Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta.

    “LRT Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Dewan Komisaris sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung transformasi serta penguatan tata kelola perusahaan,” tulis LRT Jakarta.

    (acd/acd)

  • DKI percepat transformasi digital sektor perdagangan tradisional

    DKI percepat transformasi digital sektor perdagangan tradisional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan tradisional sekaligus mendorong inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha pasar melalui Lomba Digitalisasi Pasar 2025.

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Kamis, mengatakan, lomba ini tidak hanya terkait kesiapan pasar dalam menerapkan sistem pembayaran digital, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima.

    “Kami ingin menghadirkan pasar yang nyaman. Jadi, penilaian tidak hanya soal kemudahan bertransaksi digital, tetapi juga kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima,” kata dia.

    Lalu, dari 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan dalam lomba. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acak dengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif.

    Adapun penilaian lomba terbagi dalam dua aspek, yaitu aspek pasar yang dinilai oleh tim juri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta aspek digitalisasi perbankan yang dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari bank peserta.

    “Nantinya, pasar-pasar pemenang akan menjadi percontohan bagi 133 pasar lainnya yang dikelola Perumda Pasar Jaya, maupun bagi daerah lain di Indonesia,” kata Suharini.

    Penilaian lomba dilakukan dalam dua tahap, yakni Periode I pada 22–25 Juli 2025 dan Periode II pada 6–8 Agustus 2025. Finalisasi hasil dan pengumuman pemenang akan disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan, digitalisasi membuka akses pembiayaan yang lebih luas, memungkinkan transaksi yang lebih aman, serta mendorong terciptanya ekosistem pasar yang tertib dan bersih.

    Dia berharap lomba digitalisasi pasar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital, sekaligus mendorong perluasan layanan keuangan yang inklusif.

    “Transaksi digital juga memberikan banyak manfaat bagi pedagang, seperti proses yang lebih cepat, aman, dan praktis. Mereka tidak perlu lagi repot menyediakan uang kembalian dan bisa merasa tenang karena dana langsung masuk ke rekening,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono jelaskan alasan angkat tokoh politik ke BUMD DKI

    Pramono jelaskan alasan angkat tokoh politik ke BUMD DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan pengangkatan sejumlah tokoh politik ke posisi strategis pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

    Salah satunya adalah mantan juru bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid yang kini menjabat sebagai komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

    “Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris, salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, yang kedua adalah kredibilitas,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Hal serupa juga disampaikan Pramono soal penunjukan Ketua DPRD DKI Jakarta pada 2014 hingga 2024 Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya.

    Dia menilai Prasetyo memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni seputar penyediaan air bersih di Jakarta.

    “Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, sejumlah nama ditunjuk sebagai jajaran komisaris berdasarkan keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

    Selain Sahrin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jakpro.

    Sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, Prasetyo menyatakan kesiapannya memastikan target-target PAM Jaya dapat segera diwujudkan. Dia juga berjanji di bawah pengawasannya, PAM Jaya akan terus berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.