Tag: Lusiana

  • Hubungan Putra Mahkota Keraton Solo dengan Gibran usai Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    Hubungan Putra Mahkota Keraton Solo dengan Gibran usai Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, KGPAA Hamangkunegoro, menjadi sorotan setelah mengunggah kritik pedas terhadap kondisi Indonesia.

    Kritik tersebut diungkapkannya dalam Instagram story @kgpaa.hamengkunegoro.

    Dalam unggahan itu, KGPAA Hamangkunegoro menuliskan kalimat ‘Nyesel gabung Republik’.

    Pasca-viralnya unggahan itu, pihak Keraton Solo yang diwakili Pengageng Sasono Wilopo KPH Dani Nur Adiningrat, memberikan penjelasan.

    Dani menegaskan, kritik itu tak merubah hubungan yang sudah terjalin antara KGPAA Hamangkunegoro dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Hubungan keduanya, lanjut Dani, masih terjalin baik hingga kini.

    “Hubungan baik sejak Mas Wapres menjadi Wali Kota maupun sekarang menjadi RI 2,” katanya, dilansir TribunSolo.com.

    Dalam klarifikasinya yang dibacakan Dani, KGPAA Hamangkunegoro mengatakan, apa yang ditulisnya dilatarbelakangi oleh isu yang berkembang di masyarakat, terutama kasus korupsi di Pertamina.

    Menurut KGPAA Hamangkunegoro, kasus tersebut menimbulkan kekecewaan yang luas di masyarakat, termasuk bagi dirinya.

    “Bahwa unggahan saya di Instagram tidak dapat dilepaskan dari rangkaian unggahan sebelumnya, yang dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan situasi terkini.”

    “Khususnya terkait pemberitaan mengenai kasus Pertamina yang telah menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat, termasuk bagi saya sebagai bagian dari generasi muda,” ungkap klarifikasi KGPAA Hamangkunegoro yang dibacakan oleh Dani.

    Unggahan itu diakui Putra Mahkota sebagai ekspresi kekecewaan dirinya serta bentuk kritik kepada pemerintah.

    Ia menekankan, pernyataan itu bukanlah cerminan dari hilangnya semangat nasionalisme, patriotisme atau jiwa bela negara dalam dirinya.

    “Melainkan suatu bentuk kritik dan sindirian terhadap para penyelenggara negara saat ini,” jelasnya.

    Putra Mahkota menekankan, klarifikasi tersebut bukanlah bentuk dari permintaan maaf.

    Sebab, pernyataan itu bukanlah sebuah kesalahan, melainkan bentuk peran aktif KGPAA Hamangkunegoro sebagai anak bangsa.

    “Ini bukan permintaan maaf karena ini bukan sebuah kesalahan. Akan tetapi malah peran serta yang aktif bagi seorang anak bangsa yang kebetulan Putra Mahkota Keraton Surakarta terhadap kondisi keadaan sosial, politik, ekonomi yang belakangan ini meresahkan masyarakat,” tandasnya.

    Diketahui, selain menuliskan, ‘Nyesel gabung republik’, KGPAA Hamangkunegoro juga mengunggah kalimat sindirian serupa di media sosialnya.

    “Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi,” demikian isi tulisan tersebut.

    KGPAA Hamangkunegoro juga menambahkan tagar #IndonesiaGelap.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Unggahan Putra Mahkota Keraton Solo Tak Pengaruhi Hubungan Pribadinya dengan Wapres RI Gibran

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)

  • Bocah 7 Tahun di Grobogan Hidup bersama Ibu yang ODGJ, Rela Tak Sekolah dan Tidur di Jalanan – Halaman all

    Bocah 7 Tahun di Grobogan Hidup bersama Ibu yang ODGJ, Rela Tak Sekolah dan Tidur di Jalanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kisah bocah berusia 7 tahun hidup bersama ibunya yang menderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), viral di media sosial.

    Bocah bernama Slamet Riyadi itu bahkan tak sekolah dan terpaksa hidup luntang lantung di jalanan.

    Ia merupakan warga Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

    Kisah Slamet viral setelah diunggah oleh akun TikTok @pasukangrobogan.

    Dalam video yang dibagikan di akun tersebut, tampak Slamet tengah duduk di depan televisi sembari menyaksikan kartun.

    “Anak ini namanya Slamet umur 7 tahun. Selama ini dia hidup bersama ibunya yang mengidap ODGJ.”

    “Dari sejak anak ini umur 3 tahun jalanan sudah menjadi tempat tidurnya. Bahkan dinginnya malam juga tidak ia rasakan.”

    “Bahkan jika ku tanya kamu sudah makan? Jawabannya tentu saja belum,” tulis akun tersebut, dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Diungkapkan akun tersebut, Slamet sebenarnya ingin sekali bersekolah seperti anak-anak pada umumnya.

    Namun, keinginan tersebut harus dipendam lantaran tidak diizinkan oleh sang ibu.

    “Slamet sangat ingin sekali sekolah tapi ibunya yang ODGJ tidak memperbolehkan. Padahal dia ingin bisa membaca dan berhitung seperti anak normal lainnya,” terangnya.

    Pasca-viralnya video tersebut, bantuan untuk Slamet pun datang dari Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto Wicaksono.

    Kapolres Grobogan yang didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Grobogan, Forkopimcam Torioh Serta Kepala Desa Pilangpayung mendatangi kediaman Slamet, Selasa (25/2/2025).

    Diketahui, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Slamet dan ibunya menumpang pada Sri (45), kakak dari ibu Slamet.

    Oleh karena itu, Kapolres memberikan bantuan paket sembako kepada Sri, untuk meringankan beban keluarga kecil tersebut.

    Selain itu, Yulianto juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah untuk Slamet.

    Adapun bantuan itu berupa buku, tas, sepatu, peralatan tulis hingga dukungan dana.

    Slamet yang belum pernah mendapatkan pendidikan akademik seperti anak-anak lainnya, kini mulai bisa bersekolah di SDN 4 Pilangpayung.

    “Kami berharap bantuan ini dapat sedikit membantu meringankan beban keluarga.”

    “Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang membutuhkan.”

    “Dan harapan kami, Slamet Riyadi juga bersekolah dengan baik, pintar, jadi anak yang bermanfaat,” kata Kapolres, dilansir laman resmi Polres Grobogan.

    Selain menyalurkan bantuan, Polres Grobogan juga melakukan pemeriksaan kesehatan pada ibu Slamet.

    Pihaknya juga berkomitmen untuk terus memantau kondisi keluarga tersebut.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Viral Kisah Miris Bocah Tidur di Jalanan Punya Ibu ODGJ, Sikapnya Saat Dibantu Warga Bikin Terenyuh

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunnewsBogor.com/Khairunnisa)

  • Imbas Efisiensi, Jatah Fogging Dinkes Tulungagung Turun 75 Persen

    Imbas Efisiensi, Jatah Fogging Dinkes Tulungagung Turun 75 Persen

    Tulungagung (beritajatim.com) – Angka kematian kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Tulungagung cukup tinggi. Dalam dua bulan pertama di tahun 2025, sudah terdapat 4 kasus kematian. Meskipun begitu, Dinas Kesehatan mengalami kendala dalam penanganan penyakit ini, salah satunya adalah pemangkasan anggaran untuk pelaksanaan fogging dari tahun sebelumnya.

    Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Desi Lusiana Wardani, mengatakan bahwa tahun ini pihaknya hanya mendapatkan alokasi jatah pelaksanaan fogging di 20 titik saja. Padahal, tahun lalu mereka mendapatkan alokasi anggaran untuk melakukan fogging di 80 titik.

    Dari jatah 20 titik itu, sampai saat ini sudah 10 titik yang terlaksana, sedangkan sisanya akan digunakan untuk pelaksanaan fogging hingga akhir tahun nanti.

    “Dari Januari – Februari ini sudah 10 kali fogging, sisanya ya harus kita hemat sampai akhir tahun nanti,” ujarnya, Senin (24/02/2025).

    Dengan kondisi ini, pihaknya sangat selektif dalam pelaksanaan fogging untuk memastikan jatah fogging yang ada bisa dimaksimalkan sampai akhir tahun. Mereka juga mengedepankan sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) kepada masyarakat. Cara ini dinilai lebih ampuh dibandingkan dengan kegiatan fogging.

    “Kita juga memaksimalkan obat dan alat yang masih kita punya, sisa di lokasi sebelumnya yang bisa kita pakai, ya kita maksimal di lokasi fogging lainnya,” tuturnya.

    Pihaknya sudah berkoordinasi dengan banyak pihak terkait efisiensi yang berimbas pada jatah fogging ini. Mereka juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat guna mendorong pemerintah desa mengalokasikan sebagian Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa untuk pengadaan alat fogging secara mandiri.

    “Kami berharap pemerintah desa berkenan menganggarkannya sebagian dananya untuk pengadaan alat fogging, kalau masalah pelatihan SDM, kami siap dan sudah melakukan itu beberapa waktu lalu,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membagikan tiga mobil dinas miliknya karena mengaku pusing memiliki banyak kendaraan dinas.

    Dedi menginstruksikan agar Mercedes Bens V-Class dinas miliknya, diubah menjadi rumah sakit berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan mumpuni.

    “Ini dialokasikan, ubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah,” kata Dedi, Sabtu (22/2/2025), di akun TikTok resminya.

    “Itu mobil punya rumah sakit, tapi bukan buat saya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Dedi meminta agar Toyota Camry 2007 dilelang, sebab membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi karena usianya yang tua.

    Ia juga memberikan mobil dinas Toyota Alphard miliknya kepada Herman.

    Dedi mengaku terlalu banyak memiliki mobil dinas akan membuatnya pusing.

    Pasalnya, perawatan mobil dinas dan pembayaran pajak akan sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Jangan terlalu banyak (mobil dinasnya), lieur (pusing)” pungkas dia.

    Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, setelah resmi dilantik pada Kamis (20/2/2025), di Istana Kepresidenan.

    Ia lahir pada 12 April 1971 di Subang, Jawa Barat.

    Karier politiknya dimulai pada 1999, saat menjadi anggota DPRD Purwakarta.

    Pada 2003, Dedi terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta.

    Sejak saat itu, karier politik Dedi semakin melejit.

    Ia terpilih menjadi Bupati Purwakarta pada 2008 dan menjabat selama dua periode.

    DI tahun 2018, Dedi mendampingi Dedi Mizwar dalam Pilkada Kabar sebagai Wakil Gubernur.

    Tetapi, duo Dedi itu kalah dari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

    Gagal di Pilkada Jabar, Dedi menjajal peruntungan sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, saat masih berada di naungan Golkar.

    Ia melenggang ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 206.621.

    Pada Pilkada 2024, Dedi beralih dari Golkar ke Gerindra. Ia maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama Erwan Setiawan.

    Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada 9 Desember 2024, menyatakan Dedi-Erwan mengalahkan tiga pesaingnya.

    Mereka dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan perolehan 14.130.192 suara, dilansir TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Agustus 2024, saat maju Pilkada 2024.

    Ia tercatat memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp12.851.243.199.

    Sebenarnya, kekayaan Dedi berada di angka Rp16 miliar, namun terpotong utang sebesar Rp3,8 miliar.

    Sumber kekayaan terbesar Dedi berasal dari tujuh kendaraannya yang bernilai lebih dari Rp8 miliar.

    Ia diketahui mempunyai 116 aset bidang tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Subang.

    Aset lain yang dimiliki Dedi adalah harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Berikut rinciannya, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

    Tanah dan Bangunan: Rp7.368.000.000
    Alat Transportasi dan Mesin: Rp8.004.000.000
    Harta Bergerak Lainnya: Rp160.000.000
    Kas dan Setara Kas: Rp1.157.055.199
    Sub Total Kekayaan: Rp16.689.055.199
    Utang: Rp3.837.812.000
    Total Harta Kekayaan: Rp12.851.243.199

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jabar 2024, Saksi Paslon Dedi-Erwan Sebut Sesuai Hitungan Internal

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nanda Lusiana, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan – Halaman all

    Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – SMAN 6 Depok meminta maaf kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait study tour yang berujung pada pencopotan kepala sekolah berinisial SF dari jabatannya.

    Pihak sekolah mengaku salah menafsirkan imbauan dari Gubernur Jawa Barat.

    Mewakili sekolah, Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan meminta maaf kepada Dedi.

    “Sekali lagi Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami.”

    “Karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” katanya saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025), dilansir Wartakotalive.com.

    Lebih lagi, Syahri menjelaskan alasan SMAN 6 Depok tetap mengadakan study tour ke Jawa Timur.

    Menurutnya, kegiatan itu dilakukan atas kesepakatan dari pihak sekolah dan wali murid.

    Selain itu, penyelenggara juga sudah terikat MoU dengan pihak travel.

    “Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1 dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel selaku penyelenggara perjalanannya,” ungkapnya.

    “Itu ada satu klausa MoU ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” lanjutnya.

    Jika study tour itu dibatalkan, pihak sekolah khawatir akan menimbulkan polemik bagi orang tua siswa karena uang yang dibayarkan tidak dapat kembali utuh.

    “Nah itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi, tapi dikembalikan uangnya segini, itulah pertimbangannya,” jelasnya.

    Di sisi lain, pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait hal tersebut.

    Syahri menjelaskan, pihaknya bersurat mengenai klarifikasi kronologi persiapan Kunjungan Objek Belajar (KOB) yang telah dirancang sejak akhir tahun lalu.

    Sementara pemilihan Surabaya dan Malang sebagai destinasi study tour juga diklaim telah berlandaskan survei permintaan siswa.

    “Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana, rata-rata larinya ke sana (Jawa Timur),” terangnya.

    Ditambah lagi, pihak sekolah telah membuat kontrak kerja sama terkait kunjungan akademik dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di dua kota tersebut.

    “MoU kita adalah universitas-universitas di sana,” tandasnya.

    Pemilihan kunjungan kampus di wilayah Jawa Timur juga disebut telah mempertimbangkan tingkat persaingan siswa untuk kelak mendaftar PTN.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok buntut tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur.

    Sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok ‘ngeyel’ berangkat menuju Surabaya, dalam rangka KOB selama delapan hari.

    Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas.

    Di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi meneken penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.”

    “Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Pihaknya pun menelusuri apakah ada pungutan liar di SMAN 6 Depok kepada para siswanya.

    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Alasan SMAN 6 Depok Adakan Study Tour yang Berujung Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, Wartakotalive.com/M. Rifqi Ibnumasy, Kompas.com/Adhyasta Dirgantara/Dinda Aulia Ramadhanty)

  • BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Selasa, 22 Oktober 2024 menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana.

    Keduanya menyambangi kantor Bank BTN KC Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta dengan langkah ringan.

    Tak peduli tentang tentang teriknya cuaca hari itu, mereka asyik bercengkerama di atas sepeda motor matik keluaran tahun 2019.

    Mereka membicarakan tentang harapan dan impian yang akhirnya terwujud pada siang itu: memiliki sebuah rumah.

    Ya, tepat pada pukul 14.00 WIB, Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana sah menjadi pemilik sebidang rumah bersubsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

    Keduanya baru saja menyelesaikan akad rumah dengan pihak Bank BTN, developer, dan notaris.

    Setelah menandatangani semua berkas, mulut Ryan merapal doa-doa syukur, sedangkan Nanda tak bisa lagi menyembunyikan lagi rasa bahagianya.

    Impian bisa memiliki rumah sendiri, sebenarnya sudah diidamkan pasangan ini sejak sebelum menikah pada bulan Juni 2024.

    “Sebelum menikah, kami sudah berkomitmen untuk cari rumah sendiri, hidup mandiri berdua,” kata Ryan membuka percakapan dengan Tribunnews.com, Senin (17/2/2025) lalu.

    Namun keinginan ini tak bisa langsung terwujud. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Ryan yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

    Sementara tempat kerja pasangan ini cukup jauh yaitu di Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo atau sekira 40 Km dari rumah orang tua.

    “Apalagi istriku ada kerja shift malam. Dari kantor jam 22.00 WIB, sampai rumah bisa lebih dari jam 23.00 WIB. Kasihan juga,” ungkapnya.

    Melihat sendiri kondisi sang istri yang begitu kelelahan begitu sampai di rumah, tekad Ryan untuk segera memiliki rumah semakin kuat.

    Bersama sang istri, Ryan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket ini mulai mencari informasi tentang rumah dengan harga terjangkau.

    RUMAH SUBSIDI – Rumah Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana yang berada di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Dengan gaji hanya sebatas Upah Minimum Regional (UMR) Sukoharjo dan Karanganyar yaitu Rp 2,2 juta, membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR menjadi pilihan realitis Ryan kala itu.

    Ya, meski sama-sama memiliki penghasilan, keduanya masih termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp 7 juta bagi yang belum kawin dan maksimal senilai Rp 8 juta untuk yang sudah kawin.

    “Saat mencari lokasi yang cocok, ketemulah dengan rumah yang sekarang kita tempati. Pertama kali lihat, saya sama istri langsung jatuh cinta karena desain bangunannya estetik, beda dari perumahan yang lain,” tuturnya.

    Namun yang paling utama, lanjut Ryan, akses menuju ke tempat bekerja mereka cukup dekat. Hanya sekira 20 menit, memangkas waktu 40 menit dari perjalanan sebelumnya.

    Yang lebih membuat mereka semakin mantap membeli rumah tersebut adalah saat mengetahui bank penyalur KPR yang akan memfasilitasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Segera mereka mengurus sejumlah persyaratan agar dapat mengikuti program KPR BTN Sejahtera. Ini adalah program KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk MBR.

    Dengan uang muka yang ringan mulai dari 1 persen, suku bunga sebesar 5 persen yang bersifat tetap, jangka waktu KPR hingga 20 tahun, serta tidak dikenakan premi asuransi dan PPN dari KPR, menjadikan KPR BTN Sejahtera sebagai program andalan BTN.

    “Saat itu, pihak bank sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan ini. Bahkan kami dilayani meski operasional bank sudah tutup. Waktu itu kami ke kantor BTN sekira pukul 16.30 WIB,” kenang dia.

    Setelah melalui sejumlah tahapan, proses pengajuan KPR pun langsung disetujui. Dan akad rumah pun digelar tepat dua hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Cicilan saya per bulan Rp 1.070.000 dengan tenor 20 tahun. Masih terjangkau bagi pekerja seperti kami dengan gaji UMR,” tandas Ryan.

    Sudah Salurkan 29.000 Rumah

    RUMAH SUBSIDI – Kawasan perumahan subsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Sementara itu, terhitung sejak Presiden Prabowo dilantik, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah.

    “Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin, datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengaku, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Ia mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. 

    Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong sektor informal agar bisa memiliki rumah. Seperti sopir ojek online, tukang bakso, dan sebagainya, juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Oleh karena, BTN sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kepala Negara dengan tujuan salah satunya mengurangi angka backlog.

    Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

    “Kita sangat mendukung (program) 3 Juta agar backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi (tahun) 2045, 100 tahun Indonesia, backlog perumahan itu habis,” kata Nixon, Minggu (10/3/2024).

    Salah satu cara yang ditempuh BTN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah adalah melalui penyaluran KPR untuk rumah subsidi. 

    Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagai bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

    Menurut dia, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

    “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah,” kata dia.

    Di antara usulan itu adalah perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.

    Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

    Nixon menerangkan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. 

    BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

    “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

    Kinerja BTN yang telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. 

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” kata Maruarar di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kini, agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali BTN sebagai tulang punggung program. 

    Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.  (*)

  • Sosok AAP, Siswa SMA Diarak karena Curi Pisang Seharga Rp250 Ribu demi Adik, Terpaksa Putus Sekolah – Halaman all

    Sosok AAP, Siswa SMA Diarak karena Curi Pisang Seharga Rp250 Ribu demi Adik, Terpaksa Putus Sekolah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – AAP (17), siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diarak setelah ketahuan mencuri pisang empat tundun seharga Rp250 ribu demi sang adik.

    Peristiwa itu terjadi di kebun milik seorang warga bernama Kamari (50) di Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Senin (17/2/2025).

    AAP merupakan warga Kecamatan Trangkil, hidup dalam kondisi ekonomi yang kekurangan.

    Melansir TribunJateng.com, selama ini, ia dan adiknya tinggal bersama sang kakek.

    Ibu AAP telah meninggal dunia pada 2019 lalu, sedangkan ayah kandungnya sudah menikah lagi dan pergi meninggalkan APP dan adiknya.

    AAP dan adiknya pun harus bertahan hidup bersama kakek dan neneknya dalam keadaan perekonomian yang sulit.

    Sang kakek hanya bekerja sebagai buruh serabutan dan mencari rumput untuk pakan kambing.

    Keterbatasan biaya membuat AAP terpaksa harus putus sekolah.

    “Sudah beberapa bulan tidak masuk sekolah. Menurut keterangan dari kakeknya seperti itu,” kata kepala desa tempat AAP tinggal.

    Himpitan ekononmi pada akhirnya membuat AAP nekat mencuri pisang.

    Pencurian yang dilakukan AAP dipergoki oleh korban sekira pukul 15.30 WIB.

    Saat itu, AAP tertangkap basah membawa pisang hasil curian dengan cara dipikul.

    “Korban mendapati pelaku sedang membawa hasil curian berupa pisang tanduk sebanyak 4 tundun dengan cara dipikul menggunakan satu tongkat kayu,” kata Kapolsek Tlogowungu, AKP Mujahid, Selasa (18/2/2025).

    Setelah itu, pelaku diarak menuju kantor desa.

    Sepanjang perjalanan dari kebun ke kantor desa, pelaku menjadi tontotan warga. Bahkan, videonya viral di media sosial.

    Mujahid menuturkan, pisang 4 tundun yang dicuri remaja itu bernilai Rp250 ribu.

    Kondisi AAP yang hidup dalam kekurangan membuat Kapolsek Tlogowungi merasa iba.

    “Dia masih mengurus adiknya yang masih sekolah. Kasihan, kondisinya sangat memprihatinkan,” terangnya.

    Beruntung, kasus pencurian itu berhasil dimediasi dan tidak berlanjut ke meja hijau.

    Pelaku yang diwakili kakeknya selaku wali menandatangani surat pernyataan bersama korban.

    Pihak Kepala Desa tempat tinggal pelaku serta Kepala Desa Gunungsari juga menandatangani surat yang berisi ketersediaan pelaku untuk menerima pembinaan dan wajib lapor ke kantor desa selama tiga bulan.

    Pelaku juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

    Dengan adanya surat pernyataan itu, pihak korban menyatakan tidak menuntut ganti rugi apapun.

    “Dalam kasus ini, kami melihat pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah dilakukan mediasi, korban sepakat untuk berdamai ” ujar AKP Mujahid, Kamis (20/2/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kisah Pilu Siswa SMA Yang Mencuri Pisang di Pati, Ternyata Hidup Kekurangan Tanpa Orang Tua

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal)

  • Remaja di Pati Diarak usai Ketahuan Curi 4 Tundun Pisang demi Hidupi Adik, Kapolsek Tlogowungu Iba – Halaman all

    Remaja di Pati Diarak usai Ketahuan Curi 4 Tundun Pisang demi Hidupi Adik, Kapolsek Tlogowungu Iba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – APP (17), remaja di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diarak setelah ketahuan mencuri pisang empat tundun.

    Peristiwa itu terjadi di kebun milik seorang warga bernama Kamari (50) di Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Senin (17/2/2025).

    APP yang merupakan warga Kecamatan Trangkil itu masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Pencurian yang dilakukan AAP dipergoki oleh korban sekira pukul 15.30 WIB.

    Saat itu, AAP tertangkap basah membawa pisang hasil curian dengan cara dipikul.

    “Korban mendapati pelaku sedang membawa hasil curian berupa pisang tanduk sebanyak 4 tundun dengan cara dipikul menggunakan satu tongkat kayu,” kata Kapolsek Tlogowungu, AKP Mujahid, Selasa (18/2/2025), dilansir TribunJateng.com.

    Setelah itu, pelaku diarak menuju kantor desa.

    Sepanjang perjalanan dari kebun ke kantor desa, pelaku menjadi tontotan warga. Bahkan, videonya viral di media sosial.

    Mujahid menuturkan, pisang 4 tundun yang dicuri remaja itu bernilai Rp250 ribu.

    Ternyata, AAP nekat mencuri demi menghidupi adiknya.

    AAP dan adiknya hidup sebatang kara berdua setelah ditinggal pergi orang tuanya.

    Ia dan sang adik kehilangan ibunya sejak tujuh tahun lalu, sedangkan ayah mereka pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan tidak pernah kembali.

    Sehari-hari, AAP harus menghidupi adiknya seorang diri.

    Kondisi itu membuat Kapolsek Tlogowungu merasa iba.

    “Dia masih mengurus adiknya yang masih sekolah. Kasihan, kondisinya sangat memprihatinkan,” terangnya.

    Beruntung, kasus pencurian itu berhasil dimediasi dan tidak berlanjut ke meja hijau.

    Pelaku yang diwakili kakeknya selaku wali menandatangani surat pernyataan bersama korban.

    Pihak Kepala Desa tempat tinggal pelaku serta Kepala Desa Gunungsari juga menandatangani surat yang berisi ketersediaan pelaku untuk menerima pembinaan dan wajib lapor ke kantor desa selama tiga bulan.

    Pelaku juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

    Dengan adanya surat pernyataan itu, pihak korban menyatakan tidak menuntut ganti rugi apapun.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Viral Bocah SMA di Pati Diarak Menuju Kantor Desa, Kepergok Curi 4 Tundun Pisang Seharga Rp250 Ribu

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Choirul Arifin, TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal)

  • Buruh Pabrik Peraih Skor Tertinggi SKD CPNS Gugur Gegara Tinggi Badan, Cuma Kurang 0,5 Sentimeter – Halaman all

    Buruh Pabrik Peraih Skor Tertinggi SKD CPNS Gugur Gegara Tinggi Badan, Cuma Kurang 0,5 Sentimeter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tri Cahyaningsih, peraih nilai tertinggi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah, gugur dalam tes kesehatan.

    Meski mendapat skor 476, Tri harus menunda keinginannya menjadi abdi negara lantaran tinggi badannya kurang setengah sentimeter.

    “Minimal tinggi (tinggi badan minimal) 158 sentimeter. Nah pas di sana (seleksi kesehatan) cuma 157,5 aja,” kata Tri, Rabu (19/2/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Warga Desa Penggung, Kecamatan/Kabupaten Boyolali itu mengaku kecewa, namun ia tak bisa berbuat banyak dan memilih menerima kenyataan.

    “Gelo (kecewa) pastine (pastinya), kurang 0,5 sentimeter aja lho. Tapi gak apa-apa, memang belum rejekine,” terangnya.

    Tak patah arang, Tri berencana akan mendaftar CPNS lagi.

    “Kalau ada bukaan lagi (formasi) yang sesuai mau daftar lagi. Bisa pakai nilai SKD yang kemarin,” tandasnya.

    Ternyata, ini bukan kali pertama Tri mengikuti tes CPNS dan gagal.

    Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) memang sudah menjadi impiannya sejak 2017.

    Berbekal ijazah SMA, Tri memberanikan diri mendaftar seleksi CPNS sebagai penjaga tahanan.

    Namun, usahanya saat itu belum membuahkan hasil. Dia gugur dalam tes seleksi kesamaptaan.

    Tahun berikutnya, ia mencoba lagi. Namun, Tri tak bisa mengikuti tes.

    Tak berhenti di situ, Tri kembali mendaftar CPNS, tetapi ia hamil dan melahirkan putra yang membuatnya tak memungkinkan untuk mengikuti seleksi.

    Padahal, tahun itu menjadi kesempatan terakhir baginya untuk mengabdikan diri pada negara.

    “Kan tidak bisa ikut lagi karena batas usia maksimal 28 tahun. Yaudah gak bisa,” ucapnya, Sabtu (9/11/2024).

    Pengumuman pembukaan CPNS Kemenkumham Jawa Tengah untuk formasi penjaga tahanan 2024, membawa angin segar bagi ibu dua anak itu.

    Dalam penerimaan ini, usia maksimal 35 tahun.

    Tri yang saat itu berusia 31 tahun pun kembali mendapat peluang untuk mengejar mimpi.

    Ia kembali mendaftarkan diri dan melakukan persiapan untuk mengikuti seleksi.

    Hasilnya pun memuaskan, ia meraih skor tertinggi dalam SKD. Namun sayang, ia gugur lantaran tinggi badannya kurang 0,5 sentimeter.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Buruh Pabrik Boyolali Peraih Skor Tertinggi SKD CPNS Gugur, Gegara Tingginya Kurang Seujung Kuku

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunSolo.com/Tri Widodo)

  • Warga Kohod Syukuran usai Kades Arsin Jadi Tersangka: Alhamdulillah, Kampung Kami Sudah Bersih – Halaman all

    Warga Kohod Syukuran usai Kades Arsin Jadi Tersangka: Alhamdulillah, Kampung Kami Sudah Bersih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

    Menyikapi penetapan tersangka Kades Arsin, warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang membuat ‘perayaan’, Selasa (18/2/2025).

    Mereka menyalakan kembang api di Kampung Alar Jiban, lokasi terdekat ke lahan pagar laut.

    “Alhamdulillah, kampung kami sudah bersih, lurah zalim ketangkap,” kata seorang warga sambil menyalakan kembang api, Selasa.

    Ketua Laksar Jiban, kelompok yang membentuk Gerakan Tangkap Arsin, Aman Rizal, mengungkap alasan dinyalakannya kembang api.

    Aman menuturkan, warga menyalakan kembang api secara spontan.

    Hal itu sebagai bentuk ungkapan syukur warga lantaran Arsin ditetapkan sebagai tersangka.

    “Iya, warga yang menyalakan,” katanya kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa malam.

    Aman mengatakan, warga juga mengapresiasi Bareskrim Polri yang telah bekerja profesional dan menetapkan Arsin sebagai tersangka.

    Warga Kohod pun berharap Arsin dan Sekretaris Desa Ujang Karta ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Saya minta segera ditahan, dikhawatirkan kabur dan menghilangkan barang bukti,” tandasnya.

    Selain Arsin, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

    Tiga orang tersebut yakni, Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa dari Desa Kohod, SP dan CE.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menjelaskan keempat tersangka secara bersama-sama memalsukan surat-surat.

    “Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik,” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

    Adapun surat yang dimaksud berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod.

    “Dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024,” ungkapnya.

    Djuhandani mengatakan, tersangka membuat seolah-olah pemohon mengajukan permohonan melalui jasa surveyor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

    “Dimana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi Parikesit dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” tuturnya.

    Ia juga menyebut, Arsin mendapat bantuan dari sejumlah oknum di Kementerian dan lembaga.

    “Arsin mendapat bantuan dari beberapa oknum di Kementerian dan Lembaga hingga diterbitkan bukti kepemilikan hak berupa SHGB dan SHM di atas perairan laut Desa Kohod,” tambahnya.

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Abdi Ryanda Shakti, Kompas.com/Acep Nazmudin)