Tag: Luqman Hakim

  • KI DKI minta BUMD Sarana Jaya jadi badan publik informatif

    KI DKI minta BUMD Sarana Jaya jadi badan publik informatif

    Sarana Jaya bukanlah badan publik yang baru, sehingga sangat mungkin meraih predikat badan publik dari ‘cukup informatif’ menjadi ‘informatif’

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta dalam kunjungannya (visitasi) ke BUMD Sarana Jaya meminta agar perusahaan tersebut menjadi badan publik yang informatif.

    “Sarana Jaya bukanlah badan publik yang baru, sehingga sangat mungkin meraih predikat badan publik dari ‘cukup informatif’ menjadi ‘informatif’. Ke depan, keterbukaan informasi ini akan menjadi isu penting. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lahir dari Reformasi 1998 dan disahkan pada 2008, dengan cakupan yang sejalan dengan regulasi di bidang penyiaran, hak asasi manusia, dan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin di Jakarta, Selasa.

    Kunjungan KI DKI Jakarta ke BUMD Sarana Jaya dalam rangka memberikan rekomendasi hasil E-Monev tahun 2024 serta mendorong untuk menjadi Badan Publik Informatif.

    Luqman juga menjelaskan dalam UU KIP, terdapat tiga aktor utama, yakni badan publik yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pemohon informasi, serta Komisi Informasi sebagai pengawas dan penyelesaian sengketa informasi.

    “Saat ini, pemohon informasi masih didominasi oleh NGO (Non-Governmental Organization). Oleh karena itu, sosialisasi harus terus ditingkatkan melalui kolaborasi agar informasi publik juga dapat diakses, terutama oleh kalangan akademisi dan masyarakat umum,” kata Luqman.

    Selanjutnya, Luqman juga menyoroti bahwa dari 519 badan publik yang telah mendapat asesmen, hanya 67 yang dinyatakan informatif, atau sekitar 13 persen.

    Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dalam meningkatkan keterbukaan informasi, termasuk melalui kolaborasi dan sinergi antar badan publik.

    “Kami mendorong penerapan sistem omnichannel (banyak saluran) agar data dan informasi dapat diakses dari berbagai platform, terutama melalui website resmi,” katanya.

    Di sisi lain, Direktur Pengembangan Sarana Jaya, Arjo Broto, yang mewakili Direktur Utama, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan ini.

    Arjo mengatakan meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan integritas dan komitmen pihaknya pun terus berupaya melakukan pemulihan serta membangun kepercayaan masyarakat.

    Arjo Broto juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai informasi yang harus disampaikan kepada publik.

    “Sebagai BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Sarana Jaya harus memastikan bahwa seluruh kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat, terutama yang memberikan manfaat langsung,” kata Arjo.

    Ke depan, Komisi Informasi DKI Jakarta akan meluncurkan sesi pelatihan atau coaching clinic bagi badan publik yang membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkomdigi minta UMKM di Kampung Cyber manfaatkan AI agar naik kelas

    Menkomdigi minta UMKM di Kampung Cyber manfaatkan AI agar naik kelas

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat mengunjungi Kampung Cyber, Kota Yogyakarta, Rabu (11/12/2024) (ANTARA/Luqman Hakim)

    Menkomdigi minta UMKM di Kampung Cyber manfaatkan AI agar naik kelas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 12:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kampung Cyber, Kota Yogyakarta memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan agar bisa segera naik kelas.

    “Kami datang ke sini untuk juga mengingatkan kita semua bahwa terutama UMKM nanti kecerdasan buatan ini akan sangat dibutuhkan untuk membantu naik kelas lagi,” kata Meutya Hafid saat berdialog dengan warga di Kampung Cyber, Kota Yogyakarta, Rabu.

    Meutya menginginkan para pelaku UMKM menyadari bahwa selain memasuki era digital, saat ini telah memasuki masa dimana kecerdasan buatan memiliki peran strategis untuk mendukung usaha. Dia mencontohkan di sektor pendidikan banyak guru yang mulai menerapkan cara belajar dengan bantuan AI.

    “Jadi dia tinggal tanya saya mau mengajarkan tentang hitung menghitung, nanti AI yang mengajarkan metode yang menyenangkan dan efektif untuk anak-anak,” kata dia.

    Demikian pula para pelaku UMKM, menurut Meutya, dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat produktivitas lebih meningkat, mulai dari membuat logo hingga narasi untuk berjualan.

    “Bisa bikin logo, bikin narasi, bikin video dibuatkan itu bisa. Mungkin sekarang logonya sudah bagus-bagus, tapi ada yang mungkin belum punya logo, ya jadi itu juga bisa dibuatkan AI,” ujar dia.

    Meski demikian, Menkomdigi mengingatkan agar pemanfaatan AI tersebut tetap disertai kesadaran untuk merawat budaya lokal. Alih-alih merusak, dia menilai AI justru bisa dimanfaatkan untuk membantu menjaga kelestarian budaya yang berkembang dengan jangkauan lebih luas.

    “Sekali lagi, teknologi khususnya kecerdasan buatan ini harus membantu UMKM, yang kedua harus membantu kita melestarikan budaya apalagi saya lihat kampung ini justru berangkat dari budaya,” ujar dia.

    Penggagas Kampung Cyber Antonius Sasongko atau akrab disapa Koko menuturkan bahwa Kampung Cyber diinisiasi pada 2008 karena melihat keinginan kuat warga untuk bisa menikmati internet di kampung. Menurut dia, saat ini hampir semua rumah di Kampung Cyber telah terkoneksi jaringan internet dan seluruh warga bisa memanfaatkan untuk kepentingan promosi produk UMKM.

    “Ternyata dampaknya cukup lumayan besar dan warga juga mengambil manfaat baik secara ekonomi ataupun pengetahuan. Sampai sekarang kita bertahan karena ini memang benar-benar murni gerakan dari masyarakat,” ujar Koko.

    Sumber : Antara

  • KI DKI sampaikan laporan kinerja tahun 2023 ke Komisi A DPRD DKI

    KI DKI sampaikan laporan kinerja tahun 2023 ke Komisi A DPRD DKI

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2023 ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin.

    “Laporan kinerja ini bentuk komitmen kami terhadap UU KIP, dimana Komisi Informasi DKI Jakarta bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan memberikan laporan kinerjanya kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta,” kata Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Senin.

    Dalam paparanya, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin melaporkan, pada tahun 2023, KI DKI Jakarta tuntas melaksanakan kegiatan E-Monev terhadap 232 badan publik.

    “Total badan publik Informatif pada tahun 2023 berdasarkan hasil E-Monev adalah sebanyak 33 badan publik, artinya naik 94,12 persen dari total badan publik Informatif pada tahun 2022 yang hanya sebanyak 17 badan publik,” ujar Luqman.

    Namun demikian, Luqman menyadari, dari data di atas, masih banyak badan publik di Jakarta yang kurang dan tidak Informatif.

    Oleh karena itu, lanjut Luqman, KI DKI Jakarta pun melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan visitasi atau kunjungan ke berbagai badan publik untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong partisipasi badan publik dalam mengikuti E-Monev.

    Lonjakan itu, kata Agus, terjadi salah satunya disebabkan oleh gencarnya kegiatan sosialisasi UU KIP yang dilakukan ke berbagai universitas dan elemen masyarakat.

    Selanjutnya, Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta pun mencatatkan progres kinerjanya pada tahun 2023 meliputi kegiatan sosialisasi UU KIP serta terjalinnya kerja sama dengan delapan Universitas di Jakarta, terlaksananya kegiatan bimbingan teknis.

    Selain itu, diseminasi Peraturaran Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) ke berbagai badan publik serta capaian dalam menata kelola layanan informasi publik serta optimalisasi konten di media sosial.

    “Kami telah menjaring lebih dari 800 mahasiswa dan hasilnya sebagian besar mereka tahu mekanisme permohonan informasi, hak akses informasi publik dan UU KIP,” kata Komisioner KI DKI Jakarta Bidang ESA Aang Muhdi Gozali.

    Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengapresiasi laporan pertanggungjawaban kinerja Komisi Informasi DKI Jakarta tahun 2023.

    Menurut Inggard, laporan yang disampaikan tersebut sangat mendetail dan menunjukkan kemajuan KI DKI Jakarta yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya.

    Meski demikian, Inggard menyoroti masih minimnya dukungan anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk Komisi Informasi. Inggard menilai, anggaran KI DKI Jakarta sebesar Rp3,4 miliar pada tahun 2024 sangat minim dan tidak memadai.

    Di samping itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono pun mendukung dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jakarta.

    Keberadaan Perda KIP sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi sekaligus menjadi syarat Jakarta sebagai Kota Global.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Miftah segera menghadap Presiden Prabowo pekan depan

    Miftah segera menghadap Presiden Prabowo pekan depan

    Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman yang akrab disapa Gus Miftah saat konferensi pers di Ponpes Ora Aji, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) (ANTARA/Luqman Hakim)

    Miftah segera menghadap Presiden Prabowo pekan depan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 18:53 WIB

    Elshinta.com – Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman yang akrab disapa Gus Miftah menyebut bakal menghadap Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan untuk menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Utusan Khusus bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    “Saya insya Allah minggu depan menghadap Presiden,” ujar Miftah saat konferensi pers di Ponpes Ora Aji, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat.

    Miftah mengaku belum berkomunikasi dengan Presiden Prabowo soal keputusannya mundur dari Kabinet Merah Putih.

    “Karena sekali lagi saya sampaikan, tidak ada permintaan dari siapa pun,” ujar Miftah.

    Meskipun demikian, dia menyebut telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya pada Kamis (5/12) malam.

    “Pak Seskab hanya menjawab, keputusan ada di Gus (Miftah), kembali ke keyakinan dan hati Nurani Gus. Beliau tidak dalam rangka menyuruh atau menolak,” ujar Miftah.

    Miftah yang sempat meneteskan air mata saat menyatakan pengunduran dirinya, mengaku terharu dengan kebesaran hati Presiden Prabowo atas kepercayaan kepadanya untuk mengabdi kepada negara.

    “Saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasinya Pak Prabowo. Maka, saya merasa sangat berterima kasih dan memohon maaf kepada beliau,” ujar dia.

    Dia pun mendoakan pemerintahan Presiden Prabowo senantiasa mendapat kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas.

    “Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehNya untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan,” kata dia.

    Sebelumnya, sosok Miftah menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es viral di media sosial. Aksi Gus Miftah yang mengolok seorang penjual es keliling terekam dalam video yang viral di media sosial baru-baru ini. Video tersebut diambil saat Gus Miftah mengisi acara pengajian di Magelang pada Senin (25/11).

    Sumber : Antara

  • Tim penilai tekankan e-Monev bukan sekadar ajang lomba

    Tim penilai tekankan e-Monev bukan sekadar ajang lomba

    Jakarta (ANTARA) – Tim Penilai Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) menegaskan kepada 22 kelurahan peserta bahwa e-Monev bukanlah sekadar ajang lomba, melainkan upaya untuk memperkuat tata kelola layanan informasi publik.

    “Kami ingin menekankan bahwa e-Monev bukanlah perlombaan, tetapi sebuah upaya membangun tata kelola informasi publik yang lebih baik,” ujar Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/10).

    Diketahui sebanyak 22 pimpinan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mereka dengan menyoroti aspek komitmen, kebermanfaatan, inovasi, serta kehadiran pimpinan di hadapan tim penilai dari KI DKI Jakarta yang terdiri atas Luqman Hakim Arifin, Agus Wijayanto Nugroho, dan Ani Christiyani.

    Ketiga anggota tim penilai memberikan apresiasi atas kehadiran PPID di setiap kelurahan yang telah mencapai tahap presentasi dalam e-Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024.

    “Total ada 267 kelurahan yang kami evaluasi, dan 103 di antaranya berhasil melanjutkan ke tahap presentasi e-Monev. Hingga hari kesepuluh, kami terus melakukan penilaian dalam kategori kelurahan,” kata Luqman.

    Ia juga menyebutkan bahwa hasil penilaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam komitmen keterbukaan informasi di tingkat kelurahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Luqman menilai peningkatan ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih baik di semua lapisan pemerintahan.

    Ia pun mengapresiasi setiap kelurahan yang telah menunjukkan komitmennya dalam transparansi informasi kepada publik.

    Lebih lanjut Luqman menyampaikan tiga hal yang perlu terus ditingkatkan. Pertama, penguatan tata kelola informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Kedua, pengamanan aset digital berupa microsite, Linktree, dan media sosial. Serta ketiga, pengembangan inovasi dengan menerapkan pola amati, tiru, dan modifikasi dalam setiap kegiatan.

    Ia mencatat bahwa kelurahan dari wilayah Jakarta Timur menjadi yang terbanyak mencapai tahap presentasi.

    Menurut dia, hal ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara pemerintah kota dan kelurahan dalam mendorong partisipasi aktif untuk menyukseskan e-Monev.

    Baca juga: KI DKI soroti kelengkapan informasi 19 PPID di Presentasi E-Monev
    Baca juga: Sebanyak 25 badan publik presentasikan KIP di E-Monev hari ketiga

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KI DKI awasi akses informasi publik di debat Pilkada DKI Jakarta

    KI DKI awasi akses informasi publik di debat Pilkada DKI Jakarta

    Pilkada 2024

    Senin, 28 Oktober 2024 18:19 WIB

    Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin hadir dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, pada Minggu malam (27/10). ANTARA/HO-KI DKI Jakarta.

    Kami hadir untuk memastikan agar akses informasi publik dalam proses ini berjalan dengan baik

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kisruh Masjid Wakaf di Kediri, Warga Bantah Pukul Imam

    Kisruh Masjid Wakaf di Kediri, Warga Bantah Pukul Imam

    Kediri (beritajatim.com) – Kasus dugaan pengeroyokan Luqman Hakim (55) saat hendak menjadi imam sholat magrib di Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo, Kota Kediri, pada Selasa (12/12/2023) pukul 17.15 WIB lalu berbuntut panjang. Sejumlah warga membantah melakukan pemukulan terhadap imam sholat tersebut.

    Sekretaris Takmir Masjid Al-Muttaqun Manisrenggo Saifudin mengatakan, berita tersebut hoax dan sebuah fitnah terhadap warga. Sebaliknya, justru sejumlah warga yang menjadi korban pengeroyokan.

    “Itu semuanya hoax, semuanya bohong dan itu semuanya fitnah yang keji,” ujar Saifudin kepada sejumlah wartawan di sekitar Masjid Al-Muttaqun Manisrenggo, pada Jumat (15/12/2023) siang.

    Saifudin menerangkan, peristiwa tersebut buntut dari sengketa antara keluarga ahli waris dengan warga dalam pengelolaan Masjid Al-Muttaqun. Warga mengaku, sesuai kesepakatan saat itu, kepengurusan takmir masjid dikosongkan selama proses gugatan belum keluar keputusan.

    Tetapi, pihak ahli waris bersikukuh membentuk kepengurusan internal yang membuat warga kecewa. Warga pun tidak menghendaki mereka menjadi imam sholat di masjid tersebut.

    “Karena masjid masih dalam konflik dan kami menunggu keputusan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Tapi dari pihak sebelah ingin menguasai sebelum ada putusan,” terang Saifudin bersama sejumlah tokoh warga Kelurahan Manisrenggo.

    Saifudin membantah pengeroyokan yang dialami Luqman Hakim. Sebab, yang sebenarnya terjadi pada hari Selasa (12/12/2023) sore itu, warga tidak menghendaki Luqman Hakim dari pihak ahli waris menjadi imam sholat magrib.

    Kemudian oleh warga, Luqman Hakim didorong keluar dari masjid. Saifudin memastikan tidak ada tindakan pemukulan terhadap yang bersangkutan sebagaimana diberitakan.

    Namun konflik itu berlanjut pada hari berikutnya, Rabu (13/12/2023). Pihak ahli waris bersama kelompoknya memaksakan diri untuk menjadi imam sholat magrib. Tapi, sesuai dengan kesepakatan, jadwal imam salat masjid untuk salat magrib adalah dari warga sekitar.

    Warga yang mencoba menjelaskan hal itu, justru mendapatkan penganiayaan hingga berujung pelaporan ke kepolisian. Melihat adanya kekerasan, malam harinya ratusan warga mendatangi rumah keluarga ahli waris.

    “Dari pihak ketakmiran dan korban dari kita udah melaporkan ke kepolisian. Yang saya dengar pihak sana juga melapor. Yang saya tahu ada 3 orang korban dari warga,” terang Saifudin.

    Salah satu korban dari warga Manisrenggo Mashuri menuturkan kronologis kejadian itu bermula saat dirinya menunaikan sholat sunnah di Masjid Al-Muttaqun mejelang sholat magrib, pada Rabu (13/12/2023) sore.

    Dia melihat keributan antara salah satu warga sekitar dengan sejumlah pria yang umumnya tidak dikenal. Mashuri kemudian berusaha melerai dan membawa keluar warga dari masjid.

    Namun saat di luar, sejumlah pria lain menghadang dan memiting dirinya. Akibatnya, Mashuri sampai tidak sadarkan diri.

    Mashuri mengaku sama sekali tidak mengenal para pria yang menyerangnya. “Bukan orang sini ada sekitar 10 orang. Seolah sudah ingin membunuh saya, karena saya kesulitan bernafas saat dipiting,” ujarnya.

    Selain Mashuri, ada satu warga lain yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut namun belum melakukan laporan polisi. Sementara Mashuri sudah melapor dan menjalani visum atas peristiwa itu.

    Sebenarnya masyarakat sekitar ingin sebuah perdamaian dari konflik yang berkepanjangan itu. Tetapi, pihak ahli waris terus berusaha untuk menguasainya. Padahal, menurut mereka, Masjid Al-Muttaqun tidak hanya wakaf dari ahli waris saja, melainkan dari masyarakat.

    “Kita tidak terima, karena yang wakaf ini lebih dari satu orang. Dan yang membangun masjid tersebut 100 persen warga,” tutup Saifudin, yang juga sebagai Tanfidz Ranting NU Kelurahan Manisrenggo.

    Sementara itu, sampai saat ini pihak kepolisian terus berjaga di lokasi untuk mengantisipasi adanya kerusuhan susulan. Langkah mediasi terus dilakukan pihak kepolisian agar kedua belah pihak bisa menemukan jalan keluar dari sengketa itu.

    Diberitakan sebelumnya, Luqman Hakim (55) warga Kelurahan Manisrenggo, Kota Kediri diduga menjadi korban pengeroyokan. Peristiwa itu dialaminya saat hendak menjadi imam sholat magrib.

    Menurut Luqman, peristiwa itu terjadi di Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo, pada Selasa (12/12/2023) sekitar pukul 17.15 WIB.

    Awalnya Luqman hendak menunaikan sholat magrib. Saat maju ke posisi imam, tiba-tiba datang sejumlah orang menghampirinya.

    Luqman mengaku didorong keluar hingga terjatuh. Tidak hanya itu saja, dia juga ditendang dan dipukul di bagian dada dan punggungnya.

    “Sampai diluar saya jatuh terus di tendangin. Intinya gitu ditendangi. Ada yang mengatakan tonyo (pukul) aja sikat aja,” ucap Luqman, pada Rabu (13/12/2023).

    Luqman merasa tidak terima. Bersama penasihat hukumnya, dia melaporkan kejadian itu ke Polres Kediri Kota. [nm/ted]

  • Hendak Imami Sholat Magrib, Warga Kediri Diduga Dikeroyok

    Hendak Imami Sholat Magrib, Warga Kediri Diduga Dikeroyok

    Kediri (beritajatim.com) – Luqman Hakim (55) warga Kelurahan Manisrenggo, Kota Kediri diduga menjadi korban pengeroyokan. Peristiwa itu dialaminya saat hendak menjadi imam sholat magrib.

    Menurut Luqman, peristiwa itu terjadi di Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo, pada Selasa (12/12/2023) sekitar pukul 17.15 WIB.

    Awalnya Luqman hendak menunaikan sholat magrib. Saat maju ke posisi imam, tiba-tiba datang sejumlah orang menghampirinya.

    Luqman mengaku didorong keluar hingga terjatuh. Tidak hanya itu saja, dia juga ditendang dan dipukul di bagian dada dan punggungnya.

    Baca Juga : Perampok di Kediri Gasak Motor, Sempat Cabuli Korban

    “Sampai diluar saya jatuh terus di tendangin. Intinya gitu ditendangi. Ada yang mengatakan tonyo (pukul) aja sikat aja,” ucap Luqman, pada Rabu (13/12/2023).

    Luqman merasa tidak terima. Bersama penasihat hukumnya, dia bermaksud melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

    Sementara itu, Suhadi, selaku penasihat hukum Luqman akan mengawal kasus tersebut. “Kami sebagai penasehat hukum dari korban akan mengawal peristiwa ini hingga selesai,” tegasnya.

    Suhadi menambahkan, berdasarkan pengakuan korban, sedikitnya ada empat orang yang diduga melakukan pengeroyokan itu. [nm/ted]