Xcloud.id

Tag: Lula da Silva

  • Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump

    Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memberikan izin untuk memulai proses pembalasan atas kebijakan tarif impor 50% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Seorang sumber Bloomberg yang dikutip pada Jumat (28/8/2025) mengatakan pemerintah AS akan menerima pemberitahuan resmi pada Jumat (29/8/2025). Rencana tersebut sebelumnya dilaporkan oleh harian O Estado de S. Paulo.

    Rencana tersebut menjadi langkah awal yang dirancang untuk mendorong negosiasi sebelum situasi berkembang menjadi perang dagang. Hal itu dibahas dalam pertemuan antara Lula dan sejumlah menteri kabinet pada Rabu (27/8/2025).

    “Saya berharap ini bisa mempercepat dialog dan negosiasi,” ujar Wakil Presiden Brasil, Geraldo Alckmin.

    Kamar Dagang Luar Negeri Brasil kini memiliki waktu hingga 30 hari untuk menganalisis kebijakan tarif AS dan menentukan apakah kebijakan itu sesuai dengan undang-undang resiprositas yang disahkan Kongres awal tahun ini. 

    Jika disetujui, sejumlah kementerian akan menelaah opsi langkah balasan yang bisa diterapkan.

    Berdasarkan undang-undang tersebut, Brasil berhak menanggapi tindakan sepihak negara atau blok ekonomi yang merugikan daya saing internasionalnya.

    Bentuk pembalasan dapat berupa pengenaan tarif, pungutan tambahan, pembatasan impor barang dan jasa, penangguhan konsesi perdagangan dan investasi, hingga penghentian kewajiban terkait hak kekayaan intelektual.

    Kementerian Luar Negeri Brasil hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut.

    Sebelumnya, Brasil meluncurkan paket bantuan senilai 30 miliar real atau sekitar Rp89,67 triliun untuk menopang perusahaan yang terdampak tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump.

    Paket tersebut mencakup kelonggaran waktu pembayaran pajak bagi pelaku usaha yang terkena dampak, serta reformasi menyeluruh terhadap Export Guarantee Fund yang dikelola bank pembangunan nasional BNDES untuk menanggung risiko pembiayaan terkait ekspor.

  • Eks Presiden Brasil Diawasi 24 Jam Jelang Sidang Putusan Upaya Kudeta

    Eks Presiden Brasil Diawasi 24 Jam Jelang Sidang Putusan Upaya Kudeta

    Brasilia –

    Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang kini berstatus tahanan rumah, ditempatkan di bawah pengawasan selama 24 jam menjelang putusan sidang kasus merencanakan kudeta yang menjeratnya. Langkah tersebut diambil setelah seorang hakim Brasil menyatakan Bolsonaro memiliki “risiko melarikan diri”.

    Bolsonaro terancam hukuman 40 tahun penjara jika terbukti bersalah atas dakwaan berkomplot untuk mempertahankan kekuasaannya setelah dia kalah dalam pemilu tahun 2022 dari kandidat sayap kiri, Luiz Inacio Lula da Silva, yang kini menjabat Presiden Brasil.

    Putusan terhadap Bolsonaro dalam kasusnya, seperti dilansir AFP, Rabu (27/8/2025), diperkirakan akan dijatuhkan pada awal bulan depan.

    Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes, yang memimpin persidangan kasus Bolsonaro, meminta kepolisian untuk melakukan “pengawasan full-time” terhadap sang mantan Presiden Brasil tersebut.

    Perintah Moraes itu, berdasarkan dokumen pengadilan yang dilihat oleh AFP, dikeluarkan atas permohonan dari kantor kejaksaan Brasil.

    Dalam permohonannya, jaksa penuntut menyinggung soal pengakuan Bolsonaro tentang rencana mencari suaka di Argentina tahun lalu sebagai bukti bahwa sang mantan Presiden Brasil itu mungkin berusaha menghindari kemungkinan hukuman penjara yang panjang.

    Dalam draf permohonan suakanya, Bolsonaro mengklaim dirinya sebagai korban persekusi politik.

    Bolsonaro, yang dijuluki “Trump dari Daerah Tropis” saat menjabat periode tahun 2019-2022 lalu, dituduh memimpin organisasi kriminal yang bertujuan mencegah Lula da Silva berkuasa setelah dia menang tipis atas Bolsonaro dalam pemilu pada Oktober 2022.

    Persidangan kasus Bolsonaro memicu perpecahan mendalam antara Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengecam dakwaan terhadap Bolsonaro, sekutunya, sebagai “perburuan penyihir” dan menghukum pihak-pihak yang menyeretnya ke pengadilan.

    Bolsonaro sendiri mengklaim persidangan kasusnya merupakan upaya oleh otoritas peradilan Brasil, yang bersekongkol dengan pemerintahan Lula da Silva, untuk mencegahnya kembali maju capres dalam pemilu tahun 2026 mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Prabowo Bakal Pidato pada Hari Pertama Umum Sidang PBB, Dapat Giliran Ketiga Nasional 26 Agustus 2025

    Prabowo Bakal Pidato pada Hari Pertama Umum Sidang PBB, Dapat Giliran Ketiga Nasional 26 Agustus 2025

    Prabowo Bakal Pidato pada Hari Pertama Umum Sidang PBB, Dapat Giliran Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato di hari pertama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 23 September 2025 mendatang.
    Hasan menyebutkan, Prabowo akan menjadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidato di hari pertama itu.
    “Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama dan urutan ketiga pada tanggal 23 September,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
    Kendati demikian, Hasan belum mau menyampaikan topik apa saja yang akan disampaikan Prabowo dalam sidang umum itu.
    Ia juga masih menutup rapat agenda apa saja yang akan dilakukan Prabowo selama di Amerika Serikat (AS).
    “Yang jelas perjalanan ke sana untuk berpidato, agenda lain saya belum bisa berkomentar tetapi yang jelas pidato di sidang United Nations General Assembly (UNGA),” kata Hasan.
    Di sisi lain, Hasan menyampaikan bahwa pembicaraan Prabowo tidak menutup kemungkinan mengenai ekonomi dan geopolitik.
    “Ya, tidak menutup kemungkinan tetapi kan saya tidak bisa kasih bocoran apa-apa. Biar nanti, tunggu aja pidato Presiden nanti,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo akan menghadiri Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.
    Hasan bilang, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.
    “Menurut jadwal sementara ini memang Presiden Prabowo akan berpidato setelah Presiden Lula dan Presiden Trump,” kata Hasan kepada
    Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, BP Haji jadi kementerian hingga Wamenaker dipecat

    Politik kemarin, BP Haji jadi kementerian hingga Wamenaker dipecat

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (22/8) menjadi sorotan, mulai dari DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji hingga Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang digelar pada Jumat ini. Menurut dia, perubahan tersebut pun sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR RI.

    “Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Kaesang ziarah ke makam Presiden Ketiga RI B.J. Habibie

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggelar ziarah dan tabur bunga ke makam Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    “Hari ini kami ke makam Presiden Ketiga, kami di sini untuk menghormati beliau,” kata Kaesang di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    Dalam kesempatan itu Kaesang juga mengutip pernyataan Habibie soal makna hidup untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gibran hormati proses dan independensi KPK terkait OTT Wamenaker

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikapnya yang menghormati proses yang sudah berjalan, serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Pernyataan Gibran tersebut berkaitan dengan KPK yang melakukan OTT terhadap Wamenaker dan 13 orang lain yang pada Kamis (20/8) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Prabowo dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB 23 September

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Presiden Prabowo, red.) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September, red.). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS,” kata Hasan Nasbi.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker

    Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB 23 September

    Prabowo dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB 23 September

    Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Presiden Prabowo, red.) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September, red.). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Presiden Prabowo, red.) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September, red.). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS,” kata Hasan Nasbi.

    Presiden Prabowo, jika nantinya terbang ke New York, September, akan menjadi Presiden RI pertama yang kembali berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, AS, dalam 10 tahun terakhir.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB, dan mendelegasikan menteri luar negeri saat itu, Retno L. P. Marsudi, untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB dibuka pada 9 September 2025, dan berlangsung hampir sebulan. Dua bulan sejak acara pembukaan, sesi Debat Umum Tingkat Tinggi, yang merupakan masih rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80, pun digelar pada 23 September 2025. Dalam sesi debat tingkat tinggi itu, pemimpin-pemimpin negara anggota secara bergantian berpidato di General Assembly Hall, Markas PBB New York.

    Dalam sesi itu, para pemimpin dunia dari negara-negara anggota akan menyampaikan posisi mereka masing-masing, termasuk prioritas mereka dalam menghadapi tantangan dan dinamika global, termasuk refleksi mereka terhadap 80 tahun berdirinya PBB yang diperingati pada tahun ini. Presiden Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB Annalena Baerbock dijadwalkan membuka sesi debat tingkat tinggi itu dengan menyampaikan pidato bertemakan  “Better Together,” yang isinya antara lain mengenai pentingnya persatuan, solidaritas, dan aksi kolektif.

    Sesi debat itu berlangsung pada 23 September 2025 sampai dengan 27 September 2029, dan berlanjut pada 29 September 2029. Rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB berlangsung hingga 30 September dengan agenda terakhir Konferensi Tingkat Tinggi tentang Situasi yang dialami Muslim Rohingya dan Minoritas Lainnya di Myanmar.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perang Dagang Memanas, Brasil Tolak Tuduhan AS soal Praktik Curang

    Perang Dagang Memanas, Brasil Tolak Tuduhan AS soal Praktik Curang

    Bisnis.com, JAKARTA – Brasil tegas menolak tuduhan praktik dagang tidak adil dari Washington, dengan menyebut investigasi yang diluncurkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sebagai penggunaan sepihak hukum dagang AS yang tidak sah.

    Dalam dokumen setebal 91 halaman yang menjadi tanggapan atas investigasi Section 301, Brasil menegaskan kebijakan digital, kekayaan intelektual, etanol, dan lingkungannya sejalan dengan aturan perdagangan internasional.

    Pernyataan resmi tersebut dikirimkan ke USTR pada Senin (18/8/2025) dan dipublikasikan di situs web lembaga itu beberapa jam kemudian.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (19/8/2025), dalam tanggapannya, pemerintah Brasil menekankan AS secara konsisten membukukan surplus perdagangan dengan Brasil senilai US$29,3 miliar pada 2024. Selain itu, perusahaan AS juga telah menikmati akses luas ke pasar Brasil.

    Lebih dari 70% ekspor AS masuk bebas bea, sementara sistem pembayaran elektronik Brasil yang berkembang pesat, Pix, terbuka untuk platform global seperti Google Pay dan WhatsApp.

    Pejabat Brasil juga menyoroti kerja sama penegakan hukum terkait korupsi dan kekayaan intelektual, termasuk pengakuan AS atas kemajuan Brasil dalam mengurangi penumpukan paten dan memberantas pembajakan.

    Terkait isu lingkungan, Brasil menyatakan deforestasi turun hampir 50% sejak 2023 berkat penegakan ketat Forest Code dan penggunaan sistem pemantauan satelit. Pemerintah menegaskan ekspor utama Brasil ke AS — kopi, jus jeruk, gula, dan tembakau — tidak terkait dengan pembukaan hutan Amazon.

    Dalam isu etanol, Brasil menyoroti tarif impor sebesar 18% yang diberlakukan terhadap produk AS, jauh lebih rendah dibanding bea 52,5% yang dikenakan Washington pada pengiriman etanol Brasil.

    Negeri Samba menuduh AS melindungi etanol berbasis jagung yang disubsidi sembari menghalangi bahan bakar berbasis tebu yang memenuhi standar rendah karbon California.

    “Langkah sepihak berdasarkan Section 301 berisiko merusak sistem perdagangan multilateral dan dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral,” demikian pernyataan Brasil.

    Adapun, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berjanji menjaga saluran dialog tetap terbuka sembari membawa sengketa ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Brasil juga telah menyiapkan jalur kredit domestik untuk meredam dampak tarif bagi para eksportir.

    Investigasi yang dimulai pada Juli lalu dipandang sebagai upaya untuk membenarkan tarif 50% yang diberlakukan Presiden Donald Trump atas seluruh ekspor Brasil ke AS, kecuali sekitar 700 item termasuk suku cadang penerbangan dan sejumlah produk pertanian.

    Trump mengaitkan sanksi tarif tersebut dengan proses hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, dan menyebutnya sebagai masalah keamanan nasional AS. Namun, Brasil menilai kebijakan tarif itu bersifat politis dan tidak berdasar pada kerugian ekonomi bagi perusahaan AS.

  • Respons Tarif Trump, Brasil Pilih Perkuat Eksportir Domestik

    Respons Tarif Trump, Brasil Pilih Perkuat Eksportir Domestik

    Jakarta –

    Merespon tarif tinggi 50% yang dikenakan Trump terhadap Brasil, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, pada Rabu(13/8) mengumumkan akan memberikan dukungan kepada perusahaan eksportir yang ‘terpukul’ tarif tinggi AS dengan menawarkan kredit bantuan sebesar 20 miliar reais (80 triliun rupiah).

    Selain itu pemerintah Brasil juga merencanakan penundaan pembayaran pajak bagi perusahaan yang terdampak tarif, dan memberikan insentif untuk pembelian barang-barang produksi dalam negeri yang kerap diekspor ke AS. Paket bantuan ini diberi nama “Sovereign Brazil” (red. Brasil yang berdaulat).

    “Kita tidak boleh takut, gugup, dan cemas saat krisis,” ujar Lula “Krisis adalah kesempatan bagi kita untuk menciptakan hal-hal baru,” imbuhnya. Lula menegaskan bahwa tidak ada alasan kuat bagi administrasi Donald Trump memberlakukan tarif hingga 50% terhadap Brasil.

    Mengapa Brasil dikenakan tarif tinggi?

    Meski telah memberlakukan tarif resiprokatif pada 67 negara dengan besaran yang berbeda-beda, Brasil disasar dengan tarif tertinggi yakni 50%. Trump berdalih hal tersebut sebagai respon penangkapan sekutu politiknya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Bolsonaro saat ini sedang menjalani proses hukum atas tuduhan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden 2022.

    Presiden AS mendukung klaim sekutunya Bolsonaro, dengan mengatakan bahwa pemerintah kiri yang berkuasa saat ini melakukan “pelanggaran hak asasi manusia.”

    “Sekarang AS menyoal hak asasi manusia di Brasil… Kita harus melihat apa yang terjadi di negara yang menuduh Brasil,” tambah Lula, menyindir kebijakan dalam negeri Trump. Lula menambahkan, ia mempercayai independensi peradilan Brasil dalam memproses kasus Bolsonaro, sedang Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad menyatakan negerinya sedang “dihukum karena bersikap lebih demokratis daripada sang agresor.”

    Masih membuka pintu negosiasi

    “Kami tidak ingin konflik. Saya tidak ingin konflik dengan Uruguay, Venezuela, atau bahkan AS. Satu-satunya hal yang perlu kami tuntut adalah kedaulatan kami tidak boleh diganggu, dan tidak ada yang boleh campur tangan dalam apa yang harus kami lakukan,” tegas Lula.

    Merespon tarif tinggi Trump, pada awal Agustus lalu, Brasil turut mengambil langkah penyelesaian sengketa lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan mengajukan permintaan konsultasi perundingan bilateral. Kedua negara harus melakukan perundingan bilateral dalam 60 hari pasca pengajuan. Jika tahap ini gagal, Brasil dapat mengajukan permohonan pembentukan panel WTO untuk memutus perkara.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Dikenakan Tarif 50%, Presiden Brasil Ogah Telepon Trump” di sini:

    (ita/ita)

  • Kena Tarif 50%, Sosok Presiden Ini Ogah Ngemis ke Trump

    Kena Tarif 50%, Sosok Presiden Ini Ogah Ngemis ke Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menegaskan tak akan memohon kepada Presiden AS Donald Trump, meski ekspor Brasil kini dihantam tarif impor hingga 50% mulai Rabu (6/8/2025).

    Ia menyebut menghubungi Trump di saat yang tidak tepat hanya akan menjadi “penghinaan” bagi negaranya.

    Dalam wawancara dengan Reuters di kediaman resminya di Brasilia, Lula menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan segera mengumumkan tindakan balasan berupa tarif serupa, dan masih akan mengandalkan dialog tingkat menteri. Namun, secara pribadi, Lula menolak untuk mengulurkan tangan lebih dulu kepada Trump.

    “Saat intuisi saya mengatakan Trump siap berbicara, saya tak akan ragu untuk meneleponnya,” kata Lula. “Tapi hari ini, intuisi saya mengatakan dia tidak ingin berbicara. Dan saya tidak akan menghina diri saya sendiri.”

    Meskipun ekspor Brasil saat ini menghadapi tarif tertinggi yang diberlakukan Trump, Lula tampak tenang dan tak gentar. Ekonomi terbesar di Amerika Latin itu dinilai cukup tangguh untuk menahan guncangan, memberikan ruang manuver lebih bagi Lula dibandingkan para pemimpin Barat lainnya.

    Situasi diplomatik makin rumit karena Trump mengaitkan tarif baru ini dengan tuntutannya agar Brasil menghentikan proses hukum terhadap mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, yang kini diadili atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta hasil pemilu 2022.

    Lula mengatakan bahwa Mahkamah Agung Brasil “tidak peduli dengan apa yang dikatakan Trump dan memang tidak seharusnya peduli.” Ia juga menyerukan agar Bolsonaro diadili dalam perkara terpisah atas upayanya memancing campur tangan Trump.

    “Kami telah memaafkan intervensi AS dalam kudeta 1964,” kata Lula, yang karier politiknya dimulai sebagai pemimpin serikat buruh yang menentang pemerintahan militer hasil kudeta tersebut.

    “Tapi yang ini bukan intervensi kecil. Ini adalah presiden Amerika Serikat yang merasa bisa mendikte aturan kepada negara berdaulat seperti Brasil. Itu tidak bisa diterima.”

    Meski demikian, Lula menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Trump. Ia membuka kemungkinan pertemuan di forum internasional seperti Majelis Umum PBB bulan depan atau Konferensi Iklim PBB (COP) pada November.

    Namun ia juga mengkritik keras gaya diplomasi Trump yang kerap mempermalukan tamunya.

    “Apa yang dilakukan Trump terhadap Zelensky adalah penghinaan. Itu tidak normal. Apa yang dia lakukan terhadap Ramaphosa juga penghinaan,” kata Lula, mengacu pada Presiden Ukraina dan Presiden Afrika Selatan.

    “Seorang presiden tidak boleh menghina presiden lain. Saya menghormati semua orang dan saya menuntut dihormati.”

    Di tengah kebuntuan diplomatik, Lula menyebutkan bahwa para menterinya kesulitan membuka jalur dialog dengan mitra AS. Untuk itu, pemerintahnya kini fokus pada kebijakan dalam negeri guna meredam dampak ekonomi dari tarif AS, sambil tetap menjaga “tanggung jawab fiskal”.

    Ia menolak memberikan rincian soal langkah-langkah dukungan terhadap perusahaan Brasil, namun diperkirakan bantuan itu mencakup jalur kredit dan insentif ekspor. Ia juga menyampaikan rencana menghubungi negara-negara mitra di kelompok BRICS untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan AS.

    “Saat ini belum ada koordinasi antar-BRICS, tapi itu akan ada,” kata Lula.

    Ia membandingkan potensi kekuatan kolektif tersebut dengan kekuatan negosiasi serikat buruh, tempat ia dulu berkiprah. “Apa daya tawar satu negara kecil terhadap Amerika Serikat? Tidak ada.”

    Selain itu, Brasil juga mempertimbangkan kemungkinan mengajukan keluhan bersama dengan negara lain ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Saya lahir sebagai negosiator,” ujar Lula. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak akan terburu-buru mengambil keputusan retaliasi. “Kita harus sangat berhati-hati,” imbuhnya.

    Ketika ditanya soal kemungkinan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS, seperti peningkatan pajak terhadap raksasa teknologi, Lula menjawab bahwa pemerintahnya tengah mempelajari cara untuk menyamakan perlakuan pajak antara perusahaan AS dan perusahaan domestik Brasil.

    Di sisi lain, Lula juga mengungkapkan rencana pemerintahnya untuk merumuskan kebijakan nasional baru terkait sumber daya mineral strategis Brasil. Menurutnya, kebijakan ini harus dilandasi prinsip “kedaulatan nasional” agar negara tidak terus-menerus hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dikenakan Tahanan Rumah

    Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dikenakan Tahanan Rumah

    JAKARTA – Otoritas Brasil menempatkan mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta, dalam tahanan rumah pada Hari Senin, langkah yang dapat meningkatkan ketegangan dengan Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes mengeluarkan perintah penangkapan tersebut, dengan menyatakan dalam keputusannya, tokoh sayap kanan yang berapi-api itu tidak mematuhi perintah penahanan yudisial yang dijatuhkan kepadanya bulan lalu.

    Bolsonaro menghadapi tuduhan konspirasi dengan sekutunya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan umum 2022 dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.

    Moraes juga melarang Bolsonaro menerima kunjungan, dengan pengecualian bagi pengacara dan orang-orang yang diberi wewenang oleh pengadilan, serta penggunaan telepon seluler baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dikutip dari Reuters 5 Agustus.

    Seorang perwakilan pers Bolsonaro mengonfirmasi ia ditempatkan dalam tahanan rumah pada Senin sore dan sebuah telepon seluler telah disita.

    Dalam sebuah pernyataan, kepolisian federal Brasil menyatakan telah mematuhi perintah Mahkamah Agung untuk menerapkan tahanan rumah dan menyita telepon seluler, meskipun tidak menyebutkan target operasi tersebut.

    Jair Bolsonaro saat melambaikan tangan ke arah pendukungnya. (Wikimedia Commons/Palácio do Planalto)

    Pembatasan terhadap Bolsonaro diberlakukan atas tuduhan ia mendorong campur tangan Trump, yang baru-baru ini mengaitkan tarif baru yang tinggi atas barang-barang Brasil dengan apa yang disebutnya “perburuan penyihir” terhadap Bolsonaro, sekutu ideologisnya.

    Perintah tahanan rumah ini menyusul investigasi selama lebih dari dua tahun terhadap peran Bolsonaro dalam gerakan penolakan pemilu yang berpuncak pada kerusuhan oleh para pendukungnya yang mengguncang Brasilia pada Januari 2023. Kerusuhan tersebut dibandingkan dengan kerusuhan di Gedung Capitol AS setelah kekalahan Trump dalam pemilu pada tahun 2020.

    Dalam wawancara dengan Reuters bulan lalu, Bolsonaro menyebut Moraes sebagai “diktator” dan mengatakan tindakan pembatasan terhadapnya adalah tindakan “pengecut.”

    Berbeda dengan banyaknya kasus kriminal yang sebagian besar terhenti terhadap Trump, pengadilan dan penyidik Brasil bergerak cepat melawan Bolsonaro, mengancam akan mengakhiri karier politiknya dan menghancurkan gerakan sayap kanannya.

    Putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, seorang anggota kongres Brasil, pindah ke AS sekitar waktu yang sama ketika persidangan mantan presiden tersebut dimulai untuk menggalang dukungan bagi ayahnya di Washington. Eduardo mengatakan kepindahan tersebut telah memengaruhi keputusan Trump untuk mengenakan tarif baru terhadap Brasil.

    Bulan lalu, Trump membagikan surat yang ia kirimkan kepada Bolsonaro. “Saya telah melihat perlakuan buruk yang Anda terima dari sistem yang tidak adil yang berbalik melawan Anda,” tulisnya.

    “Persidangan ini harus segera diakhiri!”

    Pada akhir Juli, Washington menjatuhkan sanksi kepada Moraes, menuduh hakim tersebut mengizinkan penahanan praperadilan yang sewenang-wenang dan menekan kebebasan berekspresi.

    Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai tahanan rumah Bolsonaro.

    Namun, taktik Trump mungkin menjadi bumerang di Brasil, memperparah masalah bagi Bolsonaro dan menggalang dukungan publik di belakang pemerintahan Presiden Lula.

  • Mantan Presiden Sahabat Dekat Trump Ditangkap Polisi Gegara Kudeta

    Mantan Presiden Sahabat Dekat Trump Ditangkap Polisi Gegara Kudeta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Agung Brasil menempatkan mantan Presiden Jair Bolsonaro dalam tahanan rumah, Senin (4/8/2025). Hal ini dilakukan sebagai buntut dari tudingan melakukan kudeta pada 2022 lalu.

    Mengutip Reuters, Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Bolsonaro. Keputusannya menyebutkan kegagalan untuk mematuhi perintah penahanan yang dijatuhkannya kepada Bolsonaro sehingga membuat otoritas Brasil perlu mengambil tindakan paksa.

    Perintah Moraes yang dikeluarkan pada hari Senin juga melarang Bolsonaro menggunakan ponsel atau menerima kunjungan, kecuali pengacaranya dan orang-orang yang diberi wewenang oleh pengadilan. Seorang perwakilan pers Bolsonaro mengatakan ia ditempatkan dalam tahanan rumah di kediamannya di Brasilia oleh polisi yang menyita ponselnya.

    “Kami akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan alasan bahwa mantan presiden tersebut tidak melanggar perintah pengadilan apa pun,” ujar pihak Bolsonaro.

    Bolsonaro sedang diadili di Mahkamah Agung atas tuduhan berkonspirasi dengan sekutu untuk secara paksa membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2022 dari Presiden sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva.

    Penangkapan Bolsonaro ini sempat memicu reaksi yang panas dari sekutunya yang juga Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump menyebut kasus ini sebagai “perburuan penyihir” dan menyebutnya sebagai dasar untuk tarif 50% atas barang-barang Brasil yang akan berlaku mulai hari Rabu

    Departemen Luar Negeri AS mengecam perintah tahanan rumah tersebut, dengan mengatakan Moraes menggunakan institusi-institusi Brasil untuk membungkam oposisi dan mengancam demokrasi. Washington juga menjatuhkan sejumlah pinalti bagi Brasil atas penahanan yang disebut ‘melanggar hak asasi manusia’ ini

    “AS akan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang membantu dan bersekongkol dalam perilaku yang dikenai sanksi,” ujar lembaga itu.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]