Xcloud.id

Tag: Lula da Silva

  • Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada urutan ketiga dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.

    Adapun, Tri belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah kondisi global saat ini, termasuk serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar di Timur Tengah.

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membahas isu Palestina dalam pidatonya. Dia menambahkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita.

    “Kita juga menyadari perlunya satu reformasi sistem bilateral, lalu juga dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara Global South yang dipedomani oleh semangat Bandung,” lanjut Tri.

    Agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu

    Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 mendatang akan menjadi momen diplomatik bersejarah bagi Indonesia

    “Ini belum pernah terjadi. Presiden Indonesia bicara nomor tiga di Sidang Umum PBB, itu suatu kehormatan luar biasa. Karena pasti nomor satu Amerika, nomor dua Brasil, dan kali ini Indonesia nomor tiga. Itu artinya seluruh dunia akan memperhatikan, dari utara, selatan, timur, dan barat,” ujarnya

    Menurut Dino, posisi tersebut menempatkan Indonesia dalam sorotan global di tengah dinamika geopolitik dunia yang ditandai rivalitas Amerika Serikat–China, menguatnya kelompok BRICS, serta melemahnya multilateralisme.

  • Presiden Kolombia Tolak Wilayahnya Dipakai Invasi ke Venezuela

    Presiden Kolombia Tolak Wilayahnya Dipakai Invasi ke Venezuela

    JAKARTA – Presiden Kolombia Gustavo Petro menegaskan negaranya tidak akan mengizinkan wilayahnya dipakai untuk intervensi militer ke Venezuela.

    “Kolombia tidak akan meminjamkan wilayahnya untuk invasi oleh negara tetangga mana pun atau warga negaranya,” kata Petro dalam pidatonya pada peresmian Amazon Center for International Police Cooperation di Manaus, Brasil dilansir ANTARA dari Anadolu, Rabu, 10 September.

    Dia juga menyerukan penyelesaian politik di kawasan di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela.

    Petro menegaskan serangan kapal perang AS terhadap kapal sipil Venezuela di Karibia, yang diduga membawa narkoba dan menewaskan 11 orang, harus diperlakukan sebagai pembunuhan.

    Dia memperingatkan jika negara-negara Amerika Selatan tidak memprotes tindakan AS itu, mereka bisa mengalami tindakan serupa.

    “Amerika Latin, yang memiliki Karibia, tak boleh tinggal diam. Jika kita diam, maka bom bisa jatuh di Bogota, Rio de Janeiro, Manaus, dan kota-kota lain di kawasan ini,” kata Petro.

    AS telah mengerahkan delapan kapal perang bersenjata rudal, sebuah kapal selam bertenaga nuklir, serta jet-jet tempur F-35 ke pangkalan udara Puerto Riko.

    Sebagai balasan, Venezuela mengerahkan kapal perang, jutaan milisi, dan pasukan khusus di lima wilayah pesisir Karibia dan Atlantik.

    Berbicara di depan Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dan Wakil Presiden Ekuador Maria Jose Pinto pada acara itu, Petro menekankan pentingnya Amerika Selatan bersatu untuk membantu Venezuela keluar dari krisis.

    “Inilah saat untuk bicara. Saya mengajak negara-negara Amerika Selatan membentuk kelompok yang kembali mempromosikan dialog politik di Venezuela. Rakyat Venezuela harus bersatu menghadapi ancaman invasi,” kata Petro.

    Dia kembali mendorong gagasan memperkuat persatuan kawasan, bahkan mengusulkan nama Amazonia untuk menegaskan identitas bersama di Amerika Selatan.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan bahwa pengerahan militer AS di Karibia adalah untuk memerangi narkoba.

    Namun, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negaranya bukan pusat perdagangan narkoba dan menilai niat AS berbeda dengan klaimnya.

  • Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

    Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

    Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

    “Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

    “Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

    Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS. 

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

  • Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya BRICS memperkuat perannya di tengah situasi global yang diwarnai praktik standar ganda dan ketidakpastian geopolitik.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting bersama para pemimpin negara anggota termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Brazil Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025 Senin (8/9/2025)

    “Indonesia menganggap BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan yang sangat kuat dalam situasi geopolitik internasional saat ini,” kata Prabowo.

    Dalam forum itu, Prabowo menyoroti fenomena standar ganda yang menurutnya semakin sering terjadi. Dia menilai hukum internasional kerap diabaikan dan kekuasaan lebih menentukan daripada kebenaran. 

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata,” ungkapnya.

    Prabowo menekankan BRICS kini memiliki posisi strategis, dengan lebih dari 55% populasi dunia dan kontribusi 40% terhadap GDP global. Menurutnya, kekuatan besar ini harus dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan dan memperkuat solidaritas internasional.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar—sumber daya kritis,” jelasnya.

    Dia juga mendukung gagasan Presiden China Xi Jinping terkait pentingnya keterbukaan dan koordinasi antaranggota BRICS.

    “Saya sangat mendukung konsep yang diberikan oleh Presiden China. Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Prabowo menilai momentum saat ini tepat bagi BRICS untuk menunjukkan peran lebih besar di dunia internasional.

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” pungkasnya.

  • Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting, dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Senin (8/9/2025). Menurutnya perdagangan dan keuangan global sering dimainkan sebagai senjata politik di dunia.

    Bahkan Prabowo mengatakan, praktik standar ganda sering muncul dalam penerapan hukum internasional.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double bahkan triple standard, dimana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini, saatnya BRICS terus berkembang,” kata Prabowo, mengutip keterangan.

    Untuk itu, Prabowo mendukung langkah yang diambil BRICS dalam memperkuat kerja sama multilateral.

    Menurutnya BRICS juga telah menjadi pilar kuat dalam tatanan ekonomi global. Terlebih aliansi ekonomi dan politik dari negara berkembang ini telah merepresentasikan kekuatan ekononi, populasi, pasar, dan sumber daya alam terbesar di dunia.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar – sumber daya kritis,” kata Prabowo.

    Prabowo menekankan dengan kekuatan itu, BRICS kian menjadi salah satu poros kekuatan global yang harus diperkuat.

    “KIta harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi satu sama lain,” katanya.

    Pertemuan kali ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.

    Awalnya Presiden Brasil membuka virtual meeting ini dengan memberikan pandanganannya. Kemudian dilanjut pernyataan dari Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian dilanjut Presiden Prabowo Subianto.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Ajak Pemimpin BRICS Kerja Sama Lebih Erat Hadapi Tantangan Global

    Prabowo Ajak Pemimpin BRICS Kerja Sama Lebih Erat Hadapi Tantangan Global

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual para pemimpin negara anggota BRICS. Prabowo menyampaikan pandangannya bahwa BRICS telah menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan harapan di tengah dinamika geopolitik internasional.

    “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bergabung dalam pertemuan yang sangat penting ini. Indonesia memandang BRICS sebagai pilar yang sangat kuat bagi stabilitas dan harapan dalam situasi geopolitik internasional saat ini,” kata Prabowo dikutip Biro Sekretariat Presiden, Senin (8/9/2025).

    Prabowo menekankan bahwa dengan cakupan lebih dari 55 persen populasi dunia serta lebih dari 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, BRICS kini telah menjelma sebagai kekuatan strategis dengan ekonomi terbesar, populasi terbesar, pasar terbesar, dan sumber daya alam yang melimpah.

    “BRICS memiliki ekonomi terbesar, negara dengan populasi terbesar, pasar terbesar, serta negara-negara dengan sumber daya alam besar dan sumber daya penting. Karena itu, BRICS semakin muncul sebagai pilar kekuatan. Indonesia mendukung kelanjutan peran ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya keterbukaan, koordinasi, serta kerja sama erat dalam menghadapi ketidakpastian global. Prabowo menilai bahwa BRICS memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi motor dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

    “Kita memang harus terus melanjutkan dan bekerja lebih erat bersama. Kita harus lebih sering berkonsultasi satu sama lain,” tegasnya.

    Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap berbagai inisiatif yang dihasilkan dalam forum BRICS. Ia pun mengapresiasi Presiden Brasil Lula da Silva yang memegang kepemimpinan BRICS tahun 2025.

    “Kami sepenuhnya mendukung inisiatif-inisiatif yang telah diambil. Kami mengapresiasi kepemimpinan Presiden Lula dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih erat dengan seluruh negara BRICS,” ucapnya.

    Melalui partisipasi aktif ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperkuat solidaritas antarnegara BRICS dan mendorong terbentuknya kerja sama internasional yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

    (eva/ygs)

  • Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara Nasional 8 September 2025

    Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara Nasional 8 September 2025

    Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting dari kediaman pribadinya di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025).
    Pertemuan yang dilaksanakan secara daring ini mempertemukan para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas isu-isu global yang menjadi perhatian bersama.
    Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
    Ada pula Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.
    Presiden Brasil Lula da Silva membuka virtual meeting dengan memberikan pandangannya.
    Setelahnya, Presiden RRT Xi Jinping dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyampaikan pandangan di urutan kedua dan ketiga.
    Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan dan posisi Indonesia terkait sejumlah isu global pada urutan keempat.
    Kepala negara menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap berbagai inisiatif yang dihasilkan dalam forum BRICS.
    “Kami sepenuhnya mendukung inisiatif-inisiatif yang telah diambil. Kami mengapresiasi kepemimpinan Presiden Lula dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih erat dengan seluruh negara BRICS,” ucap Presiden Prabowo, Senin.
    Forum BRICS tersebut menjadi sarana bagi para pemimpin untuk bertukar pandangan terkait perkembangan ekonomi dunia dan kondisi sistem multilateral saat ini.
    Situasi geopolitik dan dinamika ekonomi global turut memberi pengaruh terhadap stabilitas perdagangan internasional serta prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Brasil Kaji Pembalasan untuk Tarif 50 Persen Trump

    Brasil Kaji Pembalasan untuk Tarif 50 Persen Trump

    Brasilia –

    Pemerintah Brasil sedang mempertimbangkan langkah-langkah perdagangan sebagai pembalasan untuk tarif 50 persen yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap berbagai produk impor negara tersebut.

    Dua sumber pemerintah Brasil mengatakan seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva telah memberikan persetujuannya untuk sebuah studi tentang langkah balasan apa — jika ada — yang dapat diambil untuk penerapan tarif sangat besar oleh AS tersebut.

    Tarif sebesar 50 persen itu diyakini oleh pemerintah Brasilia, menurut dua sumber pemerintah, sebagai hukuman yang diberikan Trump atas persidangan kasus upaya kudeta yang menjerat mantan Presiden Jair Bolsonaro, sekutu sang Presiden AS.

    Trump, beberapa waktu terakhir, mengkritik persidangan terhadap Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir”. Dia bahkan mengutip kasus Bolsonaro sebagai pembenaran atas tarif 50 persen terhadap Brasil.

    Kementerian Perdagangan dan Industri Brasil memiliki waktu 30 hari untuk menentukan apakah tarif AS termasuk dalam Undang-undang Timbal Balik Ekonomi yang baru-baru ini disahkan.

    Jika iya, menurut sumber diplomatik Brasil, maka sekelompok pakar akan mengusulkan langkah-langkah balasan, yang dapat mencakup tarif timbal balik.

    Disebutkan lebih lanjut oleh sumber tersebut bahwa pemerintah Brasil akan secara resmi memberitahu AS pada Jumat (29/8) mengenai keputusannya untuk memeriksa kemungkinan tindakan balasan.

    “Ruang untuk konsultasi diplomatik masih terbuka,” sebut sumber diplomatik Brasil tersebut.

    Undang-undang Timbal Balik Ekonomi, yang diadopsi mulai April lalu, memungkinkan pemerintah Brasil untuk mengambil “langkah balasan” terhadap negara-negara yang secara sepihak bertindak merugikan daya saing Brasil.

    Langkah-langkah itu mencakup penangguhan konsesi perdagangan, investasi, atau perjanjian kekayaan intelektual. Langkah balasan semacam itu dimaksudkan sebagai tindakan terakhir jika negosiasi dengan negara atau blok perdagangan lainnya berujung kegagalan.

    Hubungan antara Brasil dan AS menemui jalan buntu sejak tarif 50 persen untuk kopi dan produk Brasil lainnya mulai diberlakukan pada 6 Agustus. Lula da Silva, pada Kamis (28/8), mengeluhkan bahwa Washington “tuli” terhadap keluhan Brasilia.

    “Kami tidak dapat berbicara dengan siapa pun dari Amerika Serikat,” ucapnya.

    Lihat Video ‘Dikenakan Tarif 50%, Presiden Brasil Ogah Telepon Trump’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)