Xcloud.id

Tag: Lula da Silva

  • Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berpidato di perhelatan Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Sidang Majelis Umum PBB kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum. Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam satu dekade kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo telah tiba di New York untuk memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.

    Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

    Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir diantaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

    Bagi diaspora yang hadir, momen

    menyambut Presiden Prabowo di negeri seberang bukan sekadar acara seremonial, melainkan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa.

    “Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya dikutip dari Setpres RI, Senin (22/9/2025). 

    Misi Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan pihaknya belum dapat merinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global. Dia melanjutkan Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Wakil Tetap (Watap) Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi menuturkan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres melihat Jakarta sebagai mitra istimewa dari perserikatan.

    Pernyataan Sekjen Guterres tersebut disampaikannya kepada Watap Umar saat menyerahkan surat kepercayaan di Gedung Sekretariat PBB, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Jumat (19/9).

    Sekjen PBB, kata Watap Umar dalam pengarahan media di PTRI New York, Sabtu (20/9) malam, menyampaikan bahwa PBB terus mengikuti peranan aktif Indonesia dalam mendukung ide-ide reformasi sistem multilateral.

    “Ini terus diharapkan Indonesia berperan aktif. Karena PBB melihat Indonesia sebagai bagian atau salah satu negara yang emerging dan terus berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi Indonesia juga dianggap sebagai privilege partner of the UN,” katanya dilansir dari Antara, Senin (22/9/2025). 

    Umar turut menyampaikan bahwa PBB mengharapkan lebih banyak peran dan kontribusi Indonesia melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato pada sesi Debat Umum pada 23 September dan akan mendorong reformasi sistem multilateral.

    “Sebab memang kepentingan banyak negara untuk terus mendorong tatanan dunia yang didasarkan pada hukum internasional dan multipolar. Jadi ini bukan kata saya, tapi sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekjen PBB. Jadi tentunya hadir saja sudah hebat,” ucap Umar.

    Selain berbicara pada sesi Debat Umum, lanjut Umar, Kepala Negara akan hadir pada sesi yang membahas mengenai solusi dua negara Palestina pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang akan berlangsung pada 22 September sore waktu setempat. Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Guterres.

    Lanjutkan Diplomasi Sang Ayah Soemitro Djojohadikusumo 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu. 

  • Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    JAKARTA – Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali digelar di New York, Amerika Serikat, pada September ini.

    Dengan mengusung tema “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”, sesi pembukaan sudah dimulai sejak 9 September di Markas Besar PBB, Manhattan.

    Indonesia akan hadir dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala delegasi—menandai kembalinya kepala negara Indonesia di forum PBB setelah absen 10 tahun.

    Kehadiran ini menjadi sorotan, sebab dalam 16 tahun terakhir, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang relatif konsisten hadir dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo lebih memilih mengirim wakil, baik Menteri Luar Negeri maupun Wakil Presiden, sehingga Indonesia jarang tampil lewat pidato langsung kepala negara.

    Prabowo dijadwalkan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi tanggal 23 September, dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia di barisan awal pemimpin dunia yang menentukan arah pembahasan global.

    Sidang tahun ini juga menjadi momen krusial terkait isu Palestina. Sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Australia, hingga Portugal telah menyatakan niat mengakui kedaulatan Palestina di forum ini. Indonesia, yang konsisten vokal memperjuangkan Palestina, diperkirakan menjadikan isu tersebut sebagai prioritas utama dalam pidato Prabowo.

    Bagi Indonesia, kehadiran langsung presiden di forum PBB tidak hanya menyangkut simbol diplomasi, melainkan juga menyuarakan posisi bangsa di tengah krisis global—mulai dari perang, perubahan iklim, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Dengan tampilnya Prabowo di podium PBB setelah satu dekade vakum, publik menantikan apakah Indonesia akan kembali memainkan peran diplomasi aktif di level tertinggi, seperti era SBY, sekaligus menandai perbedaan gaya kepemimpinan luar negeri dibandingkan Jokowi yang lebih menekankan diplomasi bilateral dan kerja sama ekonomi regional.

    Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum

    Sesi ke-80 pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB akan dimulai pada 20-26 September. Tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, bertujuan untuk memperbaharui komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama untuk masyarakat dan juga planet.

    Kementerian Luar Negeri, per 11 September, mencatat 145 dari total 193 negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran pada Sidang Majelis Umum PBB. Secara rinci, 137 negara diwakili oleh kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden dan 3 wakil perdana menteri.

    Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sidang Majelis Umum PBB biasanya menghasilkan resolusi yang bukan bersifat mengikat secara hukum tetapi memiliki pengaruh moral yang kuat. Resolusi bersifat hukum jika berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti pengakuan negara.

  • Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Presiden Prabowo, yang akan berbicara di hadapan para pemimpin dunia, menempati posisi strategis sebagai pemimpin negara yang dijadwalkan berpidato di awal sesi.

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, menjadi salah satu ikon diplomasi dunia.

    Kompleks besar di tepi East River itu, setiap bulan September, berubah menjadi pusat perhatian global ketika Sidang Majelis Umum PBB digelar.

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    ANTARA, pada Sabtu (20/9) waktu setempat, berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9).

    Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Pemandangan Jembatan Queensboro dilihat dari depan pusat media (media center) yang berada di area Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)Ruangan pusat media (media center) yang berada di area luar Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahasiswa RI di New York Bangga Prabowo Jadi Presiden Pertama Tampil di PBB Setelah 10 Tahun – Page 3

    Mahasiswa RI di New York Bangga Prabowo Jadi Presiden Pertama Tampil di PBB Setelah 10 Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah diaspora Indonesia yang berasa di Amerika Serikat (AS) menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di New York, Sabtu (20/09/2025). Merekatampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo bermalam selama di New York.

    Begitu mobil kepresidenan tiba, Prabowo turun dan langsung menghampiri barisan warga. Prabowo menyalami dan menyapa dengan senyum hangat. Suasana pun meriah dengan riuh tepuk tangan dan seruan semangat dari para diaspora.

    “Indonesia Indonesia Indonesia,” seru para diaspora dengan semangat, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (21/09/2025).

    Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

    Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir di antaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

    Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Prabowo kali ini terasa istimewa. Dia mengaku bangga Prabowo akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Selasa, 23 September 2025.

    “Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya.

    Sementara itu, Dimas, mahasiswa New York University menyebut momen penyambutan ini menjadi kebanggaan tersendiri. Menurut dia, kesempatan Indonesia berbicara di forum dunia adalah hal yang membanggakan.

    “Bangga sih, karena kan dengar-dengar juga kita urutan ketiga kan. Kita bisa berbicara di depan negara-negara yang penting lainnya, sebagai mahasiswa saya bangga sih,” ungkapnya.

    Hal senada diungkapkan Felice Nathania Pudya, mahasiswa Columbia University yang menyebut kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB sebagai sebuah kehormatan besar bagi Indonesia. Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai pembicara ketiga dalam Debat Umum PBB patut dibanggakan.

    “Dari mahasiswa, kami sungguh berterima kasih atas kehadiran Pak Prabowo di New York. Dan kami juga menantikan pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Dan kami selalu mendukung apa pun yang dapat memajukan Indonesia,” ucap Felice.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa 23 September 2025. Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ungkap Teddy.

    Dia menyampaikan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia.

    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” tutur Teddy.

    Forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

    Sebagai informasi, kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi kali pertama setelah 10 tahun Presiden RI absen di forum internasional tersebut.

    Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi biasanya diwakili oleh Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri untuk hadir di Sidang Umum PBB.

  • Prabowo Dijadwalkan Berpidato Usai Trump di Sesi Debat Umum Sidang PBB – Page 3

    Prabowo Dijadwalkan Berpidato Usai Trump di Sesi Debat Umum Sidang PBB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/09/2025). Kehadiran Prabowo menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, sekira pukul 16.50 waktu setempat.

    Dari bandara, Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di New York. Dalam penerbangan menuju New York, Prabowo turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa 23 September 2025. Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ungkap Teddy.

    Dia menyampaikan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia.

    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” tutur Teddy.

    Forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

    Sebagai informasi, kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi kali pertama setelah 10 tahun Presiden RI absen di forum internasional tersebut.

    Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi biasanya diwakili oleh Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri untuk hadir di Sidang Umum PBB.

  • Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Mengulang Sejarah Diplomasi Prof. Sumitro

    Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Mengulang Sejarah Diplomasi Prof. Sumitro

    GELORA.CO –  Setelah 10 tahun absen, Presiden Indonesia akhirnya kembali hadir di panggung utama dunia. 

    Presiden Prabowo Subianto akan berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025. 

    Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah, karena mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB merupakan kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi. 

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 20 September 2025.

    Prof. Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948-1949, masa yang sangat menentukan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dan posisinya di dunia.

    Salah satu kiprah diplomasi paling monumental yang dicatat Sumitro adalah memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett. 

    Memorandum yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia. 

    Agresi itu juga dianggap sebagai pelanggaran keras terhadap Perjanjian Renville serta perundingan lain antara Indonesia dan Belanda, sekaligus juga mencederai legitimasi PBB. 

    Tak berhenti di situ, Sumitro melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk membangun dukungan dari negara-negara Asia. Pada pertemuan di India, Januari 1949, ia berhasil menggalang solidaritas negara-negara Asia untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan para pimpinan Republik. 

    Puncaknya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Dino menilai, pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum ke-80 PBB akan membawa angin segar di tengah merosotnya semangat multilateralisme global. 

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” kata mantan Duta Besar RI untuk AS itu.

    Senada, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan makna strategis dalam pidato Presiden di Sidang PBB nanti. 

    Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Hamdan.

  • Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Bakal Lanjutkan Diplomasi Sumitro

    Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Bakal Lanjutkan Diplomasi Sumitro

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu. 

    Hal senada disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Hamdan Hamedan. Dia menilai pidato Presiden Prabowo akan sangat strategis karena mendapat giliran berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    “Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Hamdan.

    Kehadiran Prabowo di forum ini juga menandai berakhirnya absen panjang Indonesia di panggung utama Sidang Umum PBB. Setelah lebih dari satu dekade, Presiden RI akhirnya kembali menyampaikan pidato langsung di hadapan para pemimpin dunia. 

    “Ini merupakan momentum penting yang menegaskan peran Indonesia di garis depan diplomasi internasional serta komitmen terhadap penguatan multilateralisme,” tandas Hamdan.

  • Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan naik podium dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York.

    Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan urutan ketiga ini di luar tradisi PBB.

    Ini bukan sekadar urutan agenda tetapi dapat dipandang secara eksistensial, bahwa Indonesia sebagai negara non-blok, yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, ditempatkan di posisi yang jarang diberikan untuk aktor di luar hegemoni Barat-Latin Amerika.

    Secara filosofis, posisi ini mengingatkan kita pada dialektika Hegel: bahwa tesis Barat yang diwakili Amerika, antitesis Global South diwakili Brazil, dan sintesis potensial dari Indonesia menggambarkan betapa diperhitungkannya posisi Indonesia di percaturan internasional.

    Nampaknya dunia sedang mencari jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan antara Barat dan BRICS, Amerika dan Tiongkok, serta melemahnya multilateralisme global.

    Karena itu Presiden Prabowo diharapkan mampu membangun narasi sebagai jembatan bagi para pihak, bukan sekadar gema retorik di tengah erosi multilateralisme.

    Suara Jakarta di New York

    Secara historis, pidato Prabowo menandai kembalinya presiden Indonesia ke podium Majelis Umum setelah absen satu dekade. Presiden Joko Widodo, selama dua periode, memilih mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri, sebagai sebuah pilihan pragmatis. Prabowo menjadi presiden keempat RI yang berpidato langsung di sidang ini, setelah pendahulunya presiden Soekarno, Suharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tradisi PBB menempatkan Brasil dan AS di urutan pertama, sementara slot ketiga sering menjadi arena uji bagi aktor menengah yang berpotensi memediasi. Posisi ketiga lebih dilihat sebagai bobot diplomatik strategis dan simbol kehormatan. Peluang ini sekaligus merupakan pernyataan implisit bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan narasi global.

    Tesis ini menguji kredibilitas Prabowo dalam membangun narasi politik internasional: apakah ia bisa mengubah persepsi soal urutan berbicara menjadi amplifier bagi suara Jakarta di New York.

    Komunikasi multilateralisme

    Di tengah ketegangan Barat-BRICS, rivalitas AS-Tiongkok, dan pelemahan fondasi multilateralisme serta perang Rusia – Ukraina, pidato Presiden Prabowo tak hanya harus didengar, tapi juga diukur; apakah posisi Indonesia, yang dianggap unik, mampu menjadi jembatan ketegangan akibat benturan aliansi ekonomi, dan keberpihakan pada entitas global secara netral, seperti soal Palestina.

    Ini sangat tergantung dari pilihan materi atau narasi yang akan digaungkan Prabowo di arena sidang tersebut.

    Secara filosofis, Presiden Prabowo tetap dapat menggemakan gagasan tentang “perdamaian abadi” melalui federasi republik: multilateralisme, bukan utopia dalam konstruksi rasional yang rapuh.

    Prabowo juga harus mampu mendinginkan eskalasi BRICS dan Amerika, Trump dan Tiongkok, bukan sekadar mengutuk perang misalnya, tetapi mengusulkan kerangka pragmatis. Fokus pada isu Palestina, Qatar, dan stabilitas global lain, sebuah portofolio mencerminkan peran netral Indonesia sebagai aktor global.

    Narasi Internasional Prabowo harus tetap dalam dimensi komunikasi bergestur Indonesia, mencerminkan semangat ideologis Indonesia, seperti yang pernah dilakukan presiden Soekarno ketika itu. Setiap narasi yang disodorkan harus mencerminkan gagasan identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat baik secara: politik, ekonomi dan sosial dalam konstelasi global yang aktif, jauh dari jebakan polarisasi.

    Kiprah Indonesia

    Menurut Analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo ditandai “diplomatic charm offensive” di mana Indonesia berupaya memperbesar pengaruhnya secara global, fokus pada multi-alignment dan kebijakan “good neighbor” yang bisa jadi jembatan Barat dan Global South, tanpa mengabaikan orientasi regional dan domestik. Sebagai pemimpin informal ASEAN Prabowo harus menempatkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik kawasan seperti Laut China Selatan.

    Arah kebijakan luar negeri seperti itulah yang ditunggu dunia internasional di tengah ambisi besar, menciptakan perdamaian dunia. Dorongan Indonesia terhadap posisi ASEAN menuju peran global harus disisipkan sebagai upaya menciptakan kedaulatan, modernisasi pertahanan, dan keseimbangan ekonomi.

    Karena itu keputusan bergabung dengan BRICS harus memberi benefit pada kawasan ASEAN, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan baru dengan AS.

    Narasi Prabowo harus “big deal,” sehingga bisa lebih memorable daripada pidato Soekarno jika substansinya kuat.

    Maka Presiden Prabowo seharusnya mengangkat isu-isu strategis yang mencerminkan posisi netral Indonesia dan kontribusinya bagi multilateralisme.

    Pertama, isu Palestina harus menjadi prioritas utama, dengan dorongan kuat untuk pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termasuk kecaman serangan Israel baru-baru ini guna mendukung stabilitas Timur Tengah.

    Kedua, perubahan iklim dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia bisa mensponsori isu lingkungan global, termasuk transisi energi dan konservasi hutan hujan.

    Ketiga, hak asasi manusia sebagai bagian dari ujian politik, dengan merespons kritik internasional atas rekam jejak domestiknya.

    Keempat, eskalasi geopolitik seperti rivalitas AS-Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerangka “constructive pragmatism” sebagai model perdamaian, termasuk mediasi di konflik regional. Kelima, penguatan multilateralisme melalui BRICS dan ASEAN, dengan pengenalan konsep “Asta Cita” (delapan cita-cita) ke dunia untuk menekankan peran Indonesia sebagai jembatan. Isu-isu ini tidak hanya akan memperkuat “soft power” Indonesia, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pemimpin tangguh dari Asean.

    *) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks Presiden Brasil Bolsonaro Dihukum 27 Tahun Penjara atas Rencana Kudeta

    Eks Presiden Brasil Bolsonaro Dihukum 27 Tahun Penjara atas Rencana Kudeta

    Jakarta –

    Mahkamah Agung Brasil menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara kepada mantan presiden Jair Bolsonaro atas rencana kudeta. Hukuman tersebut dapat membuat pemimpin sayap kanan berusia 70 tahun itu menghabiskan sisa hidupnya di penjara.

    Dilansir AFP, Jumat (12/9/2025), hakim memberikan suara 4-1 untuk menghukum Bolsonaro atas rencana penggulingan Luiz Inácio Lula da Silva setelah kekalahannya dalam pemilihan umum Oktober 2022 lalu. Bolsonaro masih bisa mengajukan banding atas putusan tersebut.

    Amerika Serikat (AS) segera menanggapi vonis terhadap pria yang dijuluki ‘Trump dari daerah tropis’ itu. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat “akan merespons dengan semestinya” atas apa yang disebutnya “perburuan penyihir” yang bermotif politik.

    Trump, yang telah mengenakan tarif tinggi terhadap Brasil sebagai hukuman atas penuntutan Bolsonaro, menyebut putusan tersebut sangat mengejutkan. Trump menyebut Bolsonaro orang baik.

    “Itu sangat mirip dengan yang mereka coba lakukan terhadap saya, tetapi mereka sama sekali tidak lolos,” kata Trump kepada para wartawan.

    Meskipun Mahkamah Agung telah mengumpulkan mayoritas tiga suara yang dibutuhkan untuk vonisnya pada pemungutan suara keempat, putusan tersebut baru menjadi final setelah hakim terakhir dari lima hakim mengeluarkan keputusannya.

    “Sebuah organisasi kriminal bersenjata dibentuk oleh para terdakwa, yang harus dihukum berdasarkan keadaan faktual yang saya anggap terbukti,” kata hakim kelima, Cristiano Zanin, mantan pengacara Lula.

    Tujuh terdakwa lainnya, termasuk mantan menteri dan panglima militer, juga dihukum.

    Bolsonaro menjabat satu periode dari 2019 hingga 2022. Dia mengklaim dirinya adalah korban persekusi politik.

    Hukuman Bolsonaro terjadi setelah salah satu persidangan terbesar dan paling memecah belah dalam sejarah Brasil baru-baru ini, yang berakhir dengan pemungutan suara yang menegangkan selama empat hari.

    Bolsonaro sendiri tidak menghadiri sidang putusan di ibu kota Brasilia. Dia mengikuti persidangan dari kediamannya, tempat ia berada dalam tahanan rumah.

    Selain memimpin ‘organisasi kriminal’, Bolsonaro didakwa mengetahui rencana pembunuhan Lula, wakil presid Geraldo Alckmin dan Hakim Agung Alexandre Moraes.

    Ia juga dihukum karena menghasut penyerbuan brutal terhadap Mahkamah Agung, istana presiden, dan Kongres di Brasilia pada tahun 2023 oleh ratusan pendukungnya, seminggu setelah Lula dilantik sebagai penggantinya.

    Kasus ini telah menyebabkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu lamanya, Brasil. Selain hukuman tarif, Washington juga telah memberikan sanksi kepada Moraes dan hakim Mahkamah Agung lainnya.

    (lir/idn)

  • Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

    Dia melanjutkan, Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Adapun, agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu. 

    Tri menuturkan, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri.

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.