Xcloud.id

Tag: Lukmanul Hakim

  • Pramono akan tindaklanjuti laporan anak putus sekolah di Jakarta

    Pramono akan tindaklanjuti laporan anak putus sekolah di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menindaklanjuti laporan terkait masih adanya anak-anak Jakarta yang mengalami putus sekolah.

    Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    “Kalau putus sekolah nanti kami dalami. Karena di Jakarta ini semuanya hampir warga yang tidak mampu kan sudah masuk di Kartu Jakarta Pintar. Kami sudah membagi 707.622 siswa,” kata Pramono saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan program pemutihan ijazah sebagai salah satu upaya untuk menunjang pendidikan masyarakat Jakarta.

    Kendati demikian, jika memang masih terdapat temuan anak yang putus sekolah, Pramono mengatakan pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut.

    “Tapi kalau tetap ada yang putus sekolah, apakah itu putus karena memang tidak mau sekolah atau tidak mampu biayanya, kami akan selesaikan,” kata Pramono.

    Dalam Rapat Paripurna, Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyesalkan masih adanya anak putus sekolah di Jakarta.

    Pasalnya, Jakarta merupakan kota yang sangat fokus dalam bidang pendidikan. Terlihat dari porsi anggaran mencapai 25,20 persen dari total APBD 2025.

    “Saya baru turun ke Dapil 9 dan saya mendapatkan laporan ada 15 anak di satu RW sekolahnya putus Pak Gubernur, masih ada putus sekolah di Jakarta,” kata Lukmanul.

    Dia mengklaim, beberapa anak putus sekolah dengan alasan tak punya biaya. Padahal, Pemprov DKI telah menyiapkan sekolah negeri gratis.

    “Saya meminta khusus lewat ketua DPRD dan juga Pak Gubernur agar pendataannya itu betul-betul yang tepat sasaran karena masih banyak anak-anak yang masih butuh lingkungan sekolah,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perubahan Nama Bank DKI Dinilai Terburu-buru

    Perubahan Nama Bank DKI Dinilai Terburu-buru

    Jakarta –

    Perubahan nama Bank DKI menjadi Bank Jakarta menuai sorotan tajam dari kalangan DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi C, Lukmanul Hakim, menyebut langkah ini terkesan terburu-buru dan minim kecermatan karena menggunakan nama yang pernah dilebur dalam likuidasi bank nasional di tahun 1997.

    “Saya sungguh menyayangkan proses perubahan nama yang kesannya sangat terburu-buru dan mengabaikan aspek kecermatan. Kenapa para pengelola tidak mencegah Gubernur Pramono memakai nama bank yang ibaratnya sudah ada di batu nisan pemakaman perbankan nasional,” ujar Lukman di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Nama “Bank Jakarta” sebelumnya pernah digunakan oleh salah satu dari 16 bank umum yang dilikuidasi pemerintah melalui SK Menteri Keuangan No. 86/KMK.017/1997 tertanggal 1 November 1997. Kala itu, pemerintah melakukan langkah penyelamatan sektor keuangan akibat meledaknya jumlah bank pasca-Pakto 1988 yang tidak diiringi dengan penguatan manajemen dan mitigasi risiko kredit.

    “Kurang elok kalau nama bank yang sudah dicoret dari sistem perbankan nasional digunakan lagi untuk bank milik Pemprov,” sindir Lukman.

    Meski demikian, Lukman mengaku bisa menerima keputusan tersebut jika memang sudah melalui pertimbangan matang dan menjadi pilihan final. Namun, ia berharap pemerintah daerah tetap membuka ruang evaluasi.

    “Kalau sudah bulat tekadnya, ya kita dukung. Tapi kalau masih bisa dipertimbangkan, saya kira akan lebih baik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi memperkenalkan nama dan logo baru Bank DKI menjadi Bank Jakarta dalam rangka perayaan HUT ke-498 Jakarta, Minggu (22/6/2025). Perubahan ini disebut sebagai bagian dari transformasi besar Jakarta menuju kota global, serta menyelaraskan diri dengan implementasi UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    (rrd/rir)

  • Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas Megapolitan 23 Juni 2025

    Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas Megapolitan 23 Juni 2025

    Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi C DPRD Jakarta menyoroti pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RDUD) Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat.
    Dalam kunjungan kerja pada Senin (23/6/2025), para wakil rakya itu menilai rumah sakit milik pemerintah itu harus bisa naik kelas dengan memaksimalkan pendapatan yang dimiliki.
    “Kami dari Komisi C datang ke sini untuk melihat bagaimana pendapatan BLUD dikelola dan digunakan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan agar rumah sakit ini bisa berstandar internasional,” kata Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Lukmanul Hakim kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Dalam kunjungan itu, Komisi C DPRD Jakarta itu juga menilai bahwa pendapatan
    RSUD Tarakan
    cukup baik dan berpotensi mencapai target.
    Namun, ada sejumlah catatan penting yang menjadi sorotan, antara lain beban operasional yang tinggi seperti belanja pegawai non-PNS, pengadaan obat, dan pemeliharaan fasilitas.
    Lukmanul dan sederet anggota Komisi C juga menggarisbawahi perlunya penambahan gedung untuk menampung peningkatan layanan dan perluasan layanan malam hari, termasuk cuci darah,
    Selain itu, diperlukan peningkatan sumber pemasukan tambahan untuk memperkuat kemandirian rumah sakit.
    “Untuk meningkatkan layanan tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Kami sudah berdiskusi dengan Ibu Direktur RSUD Tarakan mengenai beberapa formulasi yang akan kami dorong dalam perencanaan anggaran ke depan,” tambah Lukman.
    Adapun temuan dalam kunjungan ini akan dibawa ke pembahasan lanjutan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan revisi anggaran.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menyoroti pentingnya pengembangan RSUD Tarakan.
    Dalam kunjungan kerjanya ke rumah sakit tersebut pada Jumat (23/5/2025), Rano menyampaikan bahwa perluasan RSUD Tarakan menjadi kebutuhan mendesak karena tingginya jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut, khususnya dari wilayah Jakarta Pusat.
    Pemprov DKI tengah merencanakan perluasan lahan dengan memanfaatkan area sekolah yang berada di sebelah rumah sakit.
     
    Rano menargetkan proses perluasan dapat terealisasi paling lambat pada 2027, dengan catatan relokasi sekolah yang masih aktif bisa difasilitasi dengan baik.
    RSUD Tarakan saat ini berstatus rumah sakit tipe A dan dikenal memiliki layanan unggulan seperti pusat kanker terpadu, jantung, stroke, dan neurologi.
    Dengan 31 spesialis dan 32 subspesialis, rumah sakit ini menjadi salah satu rujukan utama di Jakarta. Selain RSUD Tarakan, Pemprov Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di kawasan Cakung, Jakarta Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator DKI minta Bina Marga perbaiki kabel yang celakai pengendara

    Legislator DKI minta Bina Marga perbaiki kabel yang celakai pengendara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Lukmanul Hakim meminta Dinas Bina Marga untuk menindaklanjuti dengan memperbaiki kabel yang menjuntai, sehingga mencelakai pengendara sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Kita minta Dinas Bina Marga turun dan tidak boleh lagi ada masyarakat yang terkena kabel,” kata Lukmanul kepada pers di Jakarta Barat, Jumat.

    Dia juga meminta kepada pihak pemilik kabel (provider) ikut bertanggungjawab merapikan kabel utilitas yang masih berserakan atau menjuntai ke jalanan, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan.

    “Sebenarnya ini kan soal utilitas ya. Artinya, provider yang tidak bertanggungjawab atas kabel-kabelnya ini,” tegasnya.

    Terkait penanganan kabel semrawut di Jakarta, DPRD Jakarta telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengurus masalah kabel utilitas di Jakarta.

    “Kami itu sudah ada pansus, sekarang ini sudah berjalan namanya Pansus utilitas. Nanti, kami juga akan menyampaikan ke teman-teman Pansus agar tidak boleh lagi ada masyarakat yang terluka karena kena kabel utilitas yang jatuh,” kata Lukmanul.

    Sebelumnya diberitakan, dua orang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Taman Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat akibat tersangkut kabel udara yang menjuntai ke arah jalan.

    Akibat kecelakaan yang terjadi pada Rabu (10/6) sekira pukul 16.40 WIB itu, dua orang yang tidak diketahui namanya tersebut mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh.

    Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @jakartabarat24jam, seorang pria dewasa yang mengendarai sepeda motor nampak memiliki luka pada bagian dagu. Sementara pria lain yang dibonceng luka pada jari kakinya.

    “Tadi kenapa pak?,” tanya pembuat video. “Itu tadi ada mobil boks kena kabel. Jadi aku di belakangnya takut kena kabel, jadi aku jatuh,” jawab korban.

    Dari percakapan antara pembuat video dan korban, nampaknya kabel itu awalnya tersangkut mobil boks sehingga menjuntai ke arah jalan.

    Korban yang berada di belakang mobil boks berusaha menghindari kabel yang menjuntai itu, sehingga terjatuh.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD DKI sidak pelayanan kesehatan di RSUD Cengkareng

    Anggota DPRD DKI sidak pelayanan kesehatan di RSUD Cengkareng

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, yakni Lukmanul Hakim, Gias Kumari dan Suhud Alynudin melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan kesehatan di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat.

    Sidak itu dilakukan berdasarkan adanya aduan dari pasien terkait pelayanan di rumah sakit tersebut.

    “Kita memang sudah agendakan dan berdasarkan aduan, kita mau lihat pelayanan di rumah sakit seluruhnya karena pelayanannya harus lebih baik agar bisa berstandar internasional,” ujar Lukmanul kepada pers usai sidak.

    Menurut dia, pelayanan di RSUD Cengkareng sudah setara dengan pelayanan rumah sakit swasta. Namun, dia tetap meminta agar kapasitas SDM rumah sakit itu terus ditambah dan dievaluasi.

    “Ke depannya, kita minta dari man power (tenaga kerjanya), bahkan SDM-nya yang harus friendly cara melayani masyarakat,” ujar Lukmanul.

    Anggota DPRD DKI itu pun menyoroti pelayanan kepada pasien lansia dan bayi di rumah sakit tersebut.

    “Nah di RSUD ini, obat untuk lansia dan bayi itu akan diantar dari pihak rumah sakit ke alamat rumah masing-masing pasien. Jadi, enggak perlu antre,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati merespons usulan legislator DKI itu terkait pengembangan SDM di RSUD Cengkareng.

    “Sebenarnya pengembangan SDM itu dari sisi jumlah maupun kompetensinya kita lakukan terus-menerus. Jadi, ketika rumah sakit mengembangkan layanannya, menambah kapasitasnya, pasti kemudian juga diikuti dengan penambahan SDM,” kata dia.

    Dia berpendapat bahwa fasilitas di RSUD Cengkareng sudah cukup mumpuni untuk mendukung pelayanan kesehatan.

    “IGD-nya ada 70 tempat tidur yang sudah kita klaster. Ada klaster untuk jantung, stroke, ibu dan anak. Jadi, kalau ada kasus kegawatdaruratan jantung, stroke, atau ibu dan anak, itu bisa langsung masuk ke ruangan itu, enggak nunggu ruangan kosong,” ujar Ani.

    Tak hanya itu, RSUD Cengkareng juga punya ada 22 unit ruangan critical care.

    “Tentu di ruangan-ruangan tersebut dibutuhkan kompetensi SDM yang tinggi. Di ruangan critical care, di ruangan IGD. Jadi kita terus mengembangkan kapasitas dan kompetensi tambahan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, Transjabodetabek hingga KA tambahan jelang libur panjang

    DKI kemarin, Transjabodetabek hingga KA tambahan jelang libur panjang

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Kamis (22/5) masih layak untuk Anda simak hari ini antara lain Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M diluncurkan hingga KAI Jakarta siapkan lima KA tambahan relasi favorit pada libur panjang.

    Berikut rangkumannya:

    Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Gubernur DKI Pramono Anung untuk mengevaluasi janji-janji populis pada saat kampanye terkait pemasangan CCTV di seluruh RT-RW dan sarapan gratis batal dilaksanakan.

    “Tidak usah sungkan apalagi malu. Disesuaikan saja kalau memang tidak mungkin dilaksanakan. Janganlah memaksakan diri,” kata Lukman di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    KAI Jakarta siapkan lima KA tambahan relasi favorit pada libur panjang

    PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 1 Jakarta menyiapkan lima perjalanan Kereta Api (KA) tambahan relasi favorit untuk mengantisipasi lonjakan volume penumpang pada periode libur panjang akhir Mei 2025.

    “Kami mengimbau calon pelanggan untuk segera melakukan pemesanan tiket sebelum habis,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Mulai hari ini ada Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Banten resmi meluncurkan rute baru Transjabodetabek, yakni T31 PIK 2-Blok M.

    “Saya meyakini bahwa trayek ini akan menjadi salah satu trayek primadona,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Halte Transjabodetabek PIK 2, Banten, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Warga dilarang buang limbah hewan kurban ke got

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga dan panitia kurban di Jakarta menerapkan prinsip “Eco Qurban” pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, salah satunya tidak membuang limbah ke got.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis, mengatakan imbauan ini merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dua rute baru Transjabodetabek bakal diluncurkan pekan depan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bakal menambah dua rute baru Transjabodetabek, yakni Depok-Lebak Bulus dan Bekasi-Kuningan yang peluncurannya dilakukan pekan depan.

    Pramono menjelaskan, rute Transjabodetabek tersebut dipilih karena tingginya minat masyarakat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Gubernur DKI Pramono Anung untuk mengevaluasi janji-janji populis pada saat kampanye terkait pemasangan CCTV di seluruh RT-RW dan sarapan gratis batal dilaksanakan.

    “Tidak usah sungkan apalagi malu. Disesuaikan saja kalau memang tidak mungkin dilaksanakan. Janganlah memaksakan diri,” kata Lukman di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, janji populis pada saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 yang sudah dibatalkan ada dua yaitu pemasangan CCTV di seluruh RT-RW di wilayah DKI Jakarta dan Program Sarapan Gratis.

    Bang Lukman, sapaan Lukmanul Hakim mengkhawatirkan fenomena tersebut membesar, sehingga bisa membingungkan masyarakat dan para pelaksana teknis yang ada di birokrasi.

    Oleh karena itu, dia meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera melakukan evaluasi total dan merumuskan program-program baru yang lebih relevan dan bisa dilaksanakan.

    “Program memang harus ideal, tapi jangan mengabaikan kenyataan ada masalah fiskal yang serius yang dihadapi semua pemerintahan di dunia,” ujarnya.

    Saat maju Pilkada 2024, pasangan Pram-Rano Karno menyampaikan 21 janji program yang terbagi dalam 5 sektor utama, yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Transportasi, dan Olahraga.

    Pada sektor Kesehatan berisi tiga program utama yaitu sarapan gratis, mendirikan rumah sakit di Cakung, dan Membentuk Pasukan Putih.

    Pada Sektor Ekonomi ada empat program utama, yakni bantuan permodalan UMKM Rp300 miliar, memperpanjang kontrak kerja PPSU, mengembangkan rumah hunian era Ahok, dan memastikan penyerahan kunci unit Kampung Susun Bayam.

    Untuk sektor pendidikan, Pramono-Rano Karno menjanjikan sekolah swasta gratis, perbaikan fasilitas khusus difabel di setiap sekolah, menaikkan gaji guru ngaji setara UMP, serta menuntaskan permasalahan guru honorer di Jakarta.

    Sedangkan di sektor transportasi ada lima program inti, yaitu memperpanjang rute MRT sampai ke Tangsel dan Bekasi, memperpanjang jalur MRT dari Monas sampai ke JIS, memperbanyak work from home untuk mengurangi kemacetan, memperjuangkan driver ojol menjadi pekerja formal dengan gaji UMR, serta memastikan Jaklingko gratis.

    Sektor kelima yang masuk dalam prioritas adalah olahraga, yang akan dilakukan dengan perbaikan Stadion VIJ Petojo Jakarta Pusat, menyediakan home based bagi Persija, membuat Jakmania Center di JIS, dan memperbaiki jalur sepeda.

    Lukmanul Hakim mengajak Pram dan Rano untuk merenungkan kembali program-program yang dijanjikannya dengan mengedepankan program yang relevan dengan kondisi terkini, dan memungkinkan secara fiskal.

    “Program bagus kalau duitnya tidak ada, sama saja bohong,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator minta tindak tegas pungli instalasi baru pipa air PAM Jaya

    Legislator minta tindak tegas pungli instalasi baru pipa air PAM Jaya

    PAM Jaya memastikan siapa saja yang terlibat dan terbukti melakukan praktik pungli di lingkungan perusahaan bakal dipecat dengan tidak hormat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta adanya penindakan secara tegas terhadap praktik pungli (pungutan liar) pada kegiatan instalasi atau pemasangan baru pipa PAM Jaya yang sudah membikin resah masyarakat.

    “Tadi juga sudah disampaikan oleh sejumlah anggota dewan terkait masih adanya oknum dari PAM Jaya yang melakukan kutipan tidak resmi,” kata Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin di Jakarta, Rabu.

    Suhud mengatakan keresahan adanya pungli bukan di satu daerah saja, akan tetapi beberapa anggota DPRD DKI juga menemukan adanya laporan terkait penarikan biaya tidak resmi.

    Untuk itu, Komisi C DPRD meminta agar oknum yang melakukan pungli ditindak supaya kepercayaan masyarakat terhadap PAM Jaya semakin meningkat.

    “Ini harus menjadi perhatian agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyampaikan ada sejumlah aduan yang masuk kepadanya terkait pungli tersebut.

    Menurut dia, petugas di lapangan meminta kepada warga yang menyambung air bersih gratis dengan tarif sesuai meter sambungan.

    “Mereka beralasan bahwa ketika sambungan lebih dari 150 meter dari sumber air, maka dikenakan biaya,” kata dia.

    Menanggapi hal itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin memastikan bahwa tidak ada biaya untuk program penyambungan pipa baru terutama bagi golongan yang masuk pada kategori kelompok K1 (sosial) kelompok K2 (rumah tangga).

    “Kalau K1 dan K2 dipastikan gratis tidak ada biaya lainnya,” katanya.

    Arief menambahkan PAM Jaya memastikan siapa saja yang terlibat dan terbukti melakukan praktik pungli di lingkungan perusahaan bakal dipecat dengan tidak hormat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) telah merampungkan pembentukan kepengurusan periode 2025-2030.

    Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan kepengurusan tersebut berhasil dibentuk secara musyawarah mufakat.

    “Alhamdulillah hasil rapat formatur berhasil menyusun dan menyepakati susunan Kepengurusan PB IKA PMII Periode 2025-2030, yang merepresentasikan senioritas, ketokohan, kapasitas akademi, dan kewilayahan yang ada,” ujar Fathan di Jakarta, Rabu (26/03/2025).

    Rapat formatur Munas IKA PMII ke VII pada tanggal 8 Maret 2025 dihadiri oleh tim yang terdiri dari  Imam Nahrawi (mewakili wilayah Jawa), Ahmad Zarkasih (mewakili wilayah Sumatera), Mulyadi Tawik (mewakili wilayah Kalimantan), Mulyadi Prayitno (mewakili wilayah Sulawesi) dan Mumin Refra (mewakili Indonesia Timur).

    Fathan berharap seluruh pengurus PB IKA PMII memiliki spirit kebersamaan untuk membangun IKA PMII yang lebih solid dan mampu mengayomi semua alumni PMII yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Fathan menegaskan bahwa kepengurusan PB IKA PMII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan terus menjaga semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi.

    “Situasi kebangsaan dan kenegaraan membutuhkan kehadiran IKA PMII, tentu hal ini harus menjadi agenda besar yang lebih didahulukan. Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni wajib dijadikan arus utama dalam gerak langkah IKA PMII ke depan. Kita ingin IKA PMII jadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia,” tuturnya.

    Adapun susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Periode 2025-2030 di antaranya yakni:

    MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

    Ketua   : Dr. Andi Jamaro Dulung

    Wakil Ketua     : Hanif Dhakiri

    Sekertaris        : Dr. KH. Cholil Nafis, M.Si

    Wakil Sekertaris   : Drs. Ida Fauziyah, M.Si

    Anggota    :
    1.      DR (HC). Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si
    2.      Prof. Dr. Nazarudin Umar, M.A
    3.      Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.sc
    4.      Dr. Burhanuddin Abdullah.
    5.      KH.Dr (HC) As’ad Said Ali
    6.      Fadhilah Suralaga
    7.      Dr.H. Umar Yahya
    8.      Dr. Kh. Malik Madany, M.A.
    9.      Prof. Dr. Ali Masykur Musa
    10.     Prof. Dr. Ahmad Mubarok, M.A
    11.     Drs. Lilis Nurul Husna
    12.     Dr. KH. Endin AJ Shofihara
    13.     Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.Si
    14.     Drs. H.A. Chozin Chumaedy
    15.     KH. Masyhuri Malik
    16.     Drs. Nukman abdul Hakim
    17.     Dr. H. Wahidudin Adam, SH. MA.
    18.     Dr. KH. Mohammad Irfan Yusuf Hasyim
    19.     Drs. Mujib Rohmat
    20.     Drs. Slamet Riyanto
    21.     Dr. H. Abdul azis, M.A.
    22.     Prof. Dr. H. Munzir Suparta, M.A.
    23.     Jauharoh Haddad
    24.     Mayjen TNI (purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si
    25.     Brigjen TNI (purn) Aziz Ahmadi, M.Sc
    26.     Drs. Syarif Muhammad Allaydarus.
    27.     Komjen Pol (purn) Dr. Ahmad Lutfi, SH, S.S.T., M.K.
    28.     Drs. Khofifah Indar Parawangsa, M.Si
    29.     Drs. Syaeful Bahri Anshori, MP
    30.     Sultonul Huda
    31.     Nasrul Halim SH.
    32.     Dr. H. Asqolani, SH. MM.
    33.     Drs. H. Ratu Dewa
    34.     Prof. Dr. H. Khairudin Wahid
    35.     Choirus Sholeh Rasyid
    36.     Abdul Mun’im D.Z

    DEWAN PAKAR

    Ketua   : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj

    Sekertaris      : Dr. KH. Imdadun Rahmat, M.Si

    Anggota :
    1.      Prof. Dr. H. Masykuri Abdullah, M.A.
    2.      Dr. KH. Jazil Fawaid, M.SI
    3.      KH. Ulil Abshor Abdalla
    4.      Drs. Samsul Widodo, MA.
    5.      Dr. Diana Mutia
    6.      Prof. Dr. Imron Rosyadi, M.Hi
    7.      Amsar Abdul Manan, M.Si
    8.      Prof. Dr. Dzuriyyatun Thoyyibah
    9.      Dr. Kh. Robikim M Has
    10.     Dr. Mundiharno, M.Si
    11.     Saida Sakwan
    12.     Dr. Ir. H. Muhtar Thahir Syarkawi,M.T., ATU.
    13.     Dr. Addin Jauharuddin, M.Si
    14.     Dra. Hj. Badriyah Fayumi, L.c., M.A.
    15.     KH. Ahmad Baso
    16.     Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.Pd.I.,S.H.,M.H
    17.     Dr. Fadli Yasir M.M

    PIMPINAN HARIAN

    Ketua Umum      : Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si 

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh

    1.      Ketua   : Hasanudin Wahid
    2.      Ketua   : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si
    3.      Ketua   : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si
    4.      Ketua   : Aqib Ardiansyah
    5.      Ketua   : Syiq Samsul Huda
    6.      Ketua   : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i
    7.      Ketua   : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si
    8.      Ketua   : Rivqy Abdul Halim
    9.      Ketua   : Toriqul Haq
    10.     Ketua   : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si
    11.     Ketua   : Yunus Razak
    12.     Ketua   : Akhmad Gozali Harahap, M.Si
    13.     Ketua   : Siti Mukaromah
    14.     Ketua   : Mulyadi Prayitno
    15.     Ketua   : Heri Haryanto Azzumi
    16.     Ketua   : Mulyadi Tawik
    17.     Ketua   : Dr. Saleh, SH., MH
    18.     Ketua   : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si
    19.     Ketua   : MF. Nur Huda Yusro
    20.     Ketua   : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.
    21.     Ketua   : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi
    22.     Ketua   : Juwanda, Spdi.
    23.     Ketua   : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.
    24.     Ketua   : H. Hasan Basri Segala
    25.     Ketua   : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.
    26.     Ketua   : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal     : Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal       : Zainul Munasichin
    1.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Ulil Albab
    2.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Kaisar Abu Hanifah
    3.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Insan Purnama, M.Si
    4.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Isra D Pramulya, SIP
    5.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Yusra Alhabsyi
    6.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Cupli Risman
    7.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Samsul Rani
    8.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Saipul Adam
    9.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Syarifudin Salwani, SE.
    10.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Maryati Sholihah
    11.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abdul Rojak, SH.
    12.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Hamid Bula
    13.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Muhammad Nurcholis, S.Th
    14.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Irma Muthoharoh

    15.     Wakil Sekretaris Jenderal       : H. Faisal Amir, SE, MM.
    16.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Marwan Zaenuddin, MM.
    17.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Septi Rahmawati
    18.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Harry Saputra Gani
    19.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Rahmayanti
    20.     Wakil Sekretaris Jenderal       : M. Rifai Darus
    21.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Mohammad Syarif
    22.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Lukmanul Hakim al-Jambi
    23.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Hasan Taftanjanji
    24.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Anies Hidayah
    25.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH
    26.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Danang Sanggabuana, M.Si
    27.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Abd Basir, M.Pd.I
    28.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Mashudi
    29.     Wakil Sekretaris Jenderl        : Zainal Abidin

    Bendahara Umum  : Arif Rahman

    Bendahara       : Syaeful Amin
    Bendahara       : Dahlia Umar
    Bendahara       : Ratu Dian Hatifah
    Bendahara       : Enung Maryati
    Bendahara       : Deta Anggraeni
    Bendahara       : Farried Akhmad Yani SE
    Bendahara       : Ali Suro
    Bendahara       : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME
    Bendahara       : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.
    Bendahara       : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.
    Bendahara       : Ervan Satriya, S.T
    Bendahara       : Wijayanti, M.Ap.

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
    1.      Departemen Luar Negeri : Dr. H. Syaifuddin Latif M
    2.      Departemen Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Desa : DR. H. Salni Fajar, Jauhari
    3.      Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana : Drs. H. Rusdi Hasir, Mohammad Saifulloh
    4.      Departemen Perindustrian dan Perdagangan : Dwi Saputro Nugroho, SH.
    5.      Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : H. Tamrin
    6.      Departemen Pendidikan dan SDM Unggul : Ahmad Syahri Kurniawan, SH
    7.      Departemen Energi dan Sumberdaya Alam : H. Rudiyanto, SH.
    8.      Departemen Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi : Wahyudin AB. Kessa, SE
    9.      Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Moch. Fachrur Roziq
    10.     Departemen Pangan dan Pertanian : H Ahmad Mujtabah SE Sthi
    11.     Departemen Kelautan dan Perikanan: Yudistira SE.MM
    12.     Departemen Pemberdayaan Perempuan : Novi Kusumaningsih, M.Ak, Dessy Ulfa
    13.     Departemen Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran : Firman Syah Ali, S.h. M.h, Catur Susilo Rahardi

    LEMBAGA-LEMBAGA
    1.      Lembaga Kajian Strategis : Aam Waro Panotogomo, S.Sos, M.Sos.
    2.      Lembaga Bantuan Hukum : Soleh, Radit, Nina Batu Atas
    3.      Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi : Ferio Pristiawan Ekananda
    4.      Lembaga Penguatan Ekonomi : Ali Zaziroh Hidayat
    5.      Lembaga Penelitian dan Pengembangan : Meilina Ulfa
    6.      Lembaga Ketahanan dan Distribusi Kader : Mohamad Tulus

  • Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Ketua Umum: Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh 1. Ketua : Hasanudin Wahid

    2. Ketua : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si

    3. Ketua : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si

    4. Ketua : Aqib Ardiansyah

    5. Ketua : Syiq Samsul Huda

    6. Ketua : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i

    7. Ketua : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si

    8. Ketua : Rivqy Abdul Halim

    9. Ketua : Toriqul Haq

    10. Ketua : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si

    11. Ketua : Yunus Razak

    12. Ketua : Akhmad Gozali Harahap, M.Si

    13. Ketua : Siti Mukaromah

    14. Ketua : Mulyadi Prayitno

    15. Ketua : Heri Haryanto Azzumi

    16. Ketua : Mulyadi Tawik

    17. Ketua : Dr. Saleh, SH., MH

    18. Ketua : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si

    19. Ketua : MF. Nur Huda Yusro

    20. Ketua : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.

    21. Ketua : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi

    22. Ketua : Juwanda, Spdi.

    23. Ketua : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.

    24. Ketua : H. Hasan Basri Segala

    25. Ketua : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.

    26. Ketua : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal: Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal: Zainul Munasichin

    1. Wakil Sekretaris Jenderal : Ulil Albab

    2. Wakil Sekretaris Jenderal : Kaisar Abu Hanifah

    3. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Insan Purnama, M.Si

    4. Wakil Sekretaris Jenderal : Isra D Pramulya, SIP

    5. Wakil Sekretaris Jenderal : Yusra Alhabsyi

    6. Wakil Sekretaris Jenderal : Cupli Risman

    7. Wakil Sekretaris Jenderal : Samsul Rani

    8. Wakil Sekretaris Jenderal : Saipul Adam

    9. Wakil Sekretaris Jenderal : Syarifudin Salwani, SE.

    10. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Maryati Sholihah

    11. Wakil Sekretaris Jenderal : Abdul Rojak, SH.

    12. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Hamid Bula

    13. Wakil Sekretaris Jenderal : Muhammad Nurcholis, S.Th

    14. Wakil Sekretaris Jenderal : Irma Muthoharoh 15. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Faisal Amir, SE, MM.

    16. Wakil Sekretaris Jenderal : Marwan Zaenuddin, MM.

    17. Wakil Sekretaris Jenderal : Septi Rahmawati

    18. Wakil Sekretaris Jenderal : Harry Saputra Gani

    19. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Rahmayanti

    20. Wakil Sekretaris Jenderal : M. Rifai Darus

    21. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Mohammad Syarif

    22. Wakil Sekretaris Jenderal : Lukmanul Hakim al-Jambi

    23. Wakil Sekretaris Jenderal : Hasan Taftanjanji

    24. Wakil Sekretaris Jenderal : Anies Hidayah

    25. Wakil Sekretaris Jenderal : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH

    26. Wakil Sekretaris Jenderal : Danang Sanggabuana, M.Si

    27. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Abd Basir, M.Pd.I

    28. Wakil Sekretaris Jenderal : Mashudi

    29. Wakil Sekretaris Jenderl : Zainal Abidin

    Bendahara Umum: Arif Rahman

    Bendahara : Syaeful Amin

    Bendahara : Dahlia Umar

    Bendahara : Ratu Dian Hatifah

    Bendahara : Enung Maryati

    Bendahara : Deta Anggraeni

    Bendahara : Farried Akhmad Yani SE

    Bendahara : Ali Suro

    Bendahara : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME

    Bendahara : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.

    Bendahara : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.

    Bendahara : Ervan Satriya, S.T

    Bendahara : Wijayanti, M.Ap.