Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Luhut Bentak Emak-emak di Tenda Pengungsian Sumut: Kau Boleh Ngomong Macam-macam ke Orang Lain, Sama Saya Jangan

    Luhut Bentak Emak-emak di Tenda Pengungsian Sumut: Kau Boleh Ngomong Macam-macam ke Orang Lain, Sama Saya Jangan

    FAJAR.CO.ID, SUMATRA UTARA — Ketegangan terjadi di salah satu tenda pengungsian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumatra Utara belum lama ini.

    Hal itu terjadi saat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, berhadapan langsung dengan seorang ibu pengungsi, di tengah situasi duka akibat bencana banjir bandang dan longsor.

    Peristiwa itu berlangsung ketika proses pencarian korban masih berjalan.

    Sejumlah jenazah dikabarkan masih tertimbun lumpur, sementara para penyintas bertahan di pengungsian dengan kondisi serba terbatas.

    Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, seorang emak-emak yang belum diketahui identitasnya tampak meluapkan emosinya kepada Luhut.

    Ia menegaskan agar proses pencarian korban tidak dihentikan sebelum seluruh jenazah berhasil dievakuasi.

    “Bukan persoalan kalian, ini persoalan Tapanuli,” ujar emak-emak itu.

    “Jangan ada yang berani menghentikan sebelum, semua mayat yang diangkat baru boleh berhenti. Jangan ada berani yang menghentikan,” teriak emak-emak itu lagi.

    Pernyataan itu disampaikan dengan nada tinggi, ia marah semarah-marahnya dengan kondisi di lokasi bencana yang belum tertangani secara maksimal.

    Menanggapi hal tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan terdengar membalas dengan nada tegas.

    Ia meminta agar sang ibu tidak berbicara dengan cara seperti itu kepadanya.

    “Saya ngomong sama kamu nanti, kamu gak pernah saya lakukan itu,” sahut Luhut.

    “Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam. Jangan sama saya. Ngerti kau?” tambahnya.

  • Prabowo Lantik Enam Dubes, Termasuk Kartini Adik Luhut

    Prabowo Lantik Enam Dubes, Termasuk Kartini Adik Luhut

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto melantik enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025). Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 133/P Tahun 2025 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Di antara yang dilantik adalah Yusron Bahauddin Ambary sebagai dubes RI untuk Aljazair, Dubes RI untuk Papua Nugini merangkap Solomon Okto Dorinus Manik, Dubes RI untuk Korea Utara Mayjen (Purn) Gina Yoginda, dan Dubes RI untuk Slovakia Redianto Heru Nurcahyo.

    Kemudian, Dubes RI untuk Thailand Hari Prabowo, Dubes RI untuk Jepang sekaligus Mikronesia Nirmala Kartika Sjahrir. Nama terakhir adalah adik kandung Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga terlihat hadir di Istana. Nirmala juga ibu dari CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir.

    Sebelum memulai pelantikan, Prabowo bertanya kepada enam dubes itu apakah bersedia diambil sumpah janji menurut agama masing-masing. “Bersedia,” kata mereka. Prabowo pun meminta keenam orang itu mengikuti kata-katanya.

    Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti enam dubes.  “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” kata mereka mengikuti perkataan Prabowo.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Duta Besar, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo membacakan sumpah diikuti para dubes.

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan duta besar luar biasa berkuasa penuh,” kata Prabowo diikuti enam dubes.

    Setelah itu, Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka diikuti pejabat negara dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami para dubes baru tersebut. Pun enam anggota KY periode 2025-2030 yang lebih dulu dilantik ikut disalami.

  • Profil Kartini Sjahrir: Adik Luhut yang Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk Jepang

    Profil Kartini Sjahrir: Adik Luhut yang Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Nurmala Kartini Sjahrir, tokoh senior dengan latar belakang akademik, sosial, dan diplomatik sebagai Duta Besar Republik Indonesia (Dubes) untuk Jepang. 

    Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025). Menurut dokumen yang diterima Bisnis, Pelantikan Duta Besar tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 133 P Tahun 2025. 

    Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan ucapan selamat kepada para duta besar yang baru dilantik, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Profil Kartini Sjahrir

    Kartini Sjahrir lahir pada 1 Februari 1950 di Simargala, Kecamatan Janji Maria, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

    Kartini Sjahrir merupakan adik kandung dari tokoh militer dan politik senior Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Nama Sjahrir di belakang namanya berasal dari pernikahan dengan almarhum Dr. Sjahrir, seorang ekonom senior. Dia juga merupakan ibu dari Pandu Patria Sjahrir, yang menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara.

    Meskipun memiliki hubungan keluarga dengan Luhut, tetapi Kartini Sjahrir menempuh jalur karier yang relatif independen, terutama di bidang akademik, aktivisme sosial, dan diplomasi. Rekam jejaknya sebagai antropolog, aktivis perempuan, hingga diplomat karier telah terbentuk jauh sebelum Luhut menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan pusat.

    Pengalamannya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay (2010–2014) serta keterlibatannya dalam isu-isu kemanusiaan, lingkungan, dan kebijakan publik menjadi modal utama penunjukannya sebagai Duta Besar RI untuk Jepang.

    Perempuan ini menamatkan pendidikan sebagai Sarjana Antropologi di Universitas Indonesia (UI) pada 1976 dan kemudian meraih gelar Master (S2) serta Doktor (S3) dalam bidang antropologi di Boston University, Amerika Serikat pada 1981 dan 1990. 

    Sebelum terjun ke dunia diplomasi penuh, Kartini Sjahrir berkiprah lama sebagai akademisi dan peneliti. Dia pernah menjadi dosen antropologi di Universitas Indonesia dan peneliti di lembaga riset nasional. Selain itu, ia juga aktif sebagai editor di berbagai penerbit dan majalah ilmiah di Indonesia. 

    Selain kiprahnya di dunia akademik, dia juga dikenal sebagai aktivis sosial. Ia pernah mendirikan organisasi seperti Suara Ibu Peduli, yang bergerak di isu perempuan dan reformasi, serta Yayasan Rumah Ibu yang menangani kekerasan dalam rumah tangga. Di bidang lingkungan dan masyarakat, ia juga menjadi Ketua Yayasan Lingkungan Sejahtera.

     

    Diplomasi dan Politik Kartini Sjahrir  

    Kartini bukan sosok baru dalam dunia diplomasi Indonesia. Pada 10 Agustus 2010, ia dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Argentina, dengan tugas merangkap Paraguay dan Uruguay, berkedudukan di Buenos Aires hingga 2014 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Dia juga pernah terlibat dalam politik praktis, termasuk sebagai Ketua Umum Partai Perhimpunan Indonesia Baru (2007–2011) dan aktif dalam berbagai organisasi serta forum kebijakan publik.

    Di luar pemerintahan, Kartini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Siloam International Hospitals Tbk. (Siloam Hospitals) sejak 2019, serta menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di perusahaan tersebut. Selain itu, ia pernah menjadi anggota dewan penasihat ASEAN Institute for Peace and Reconciliation.

  • Sah! Prabowo Lantik 6 Dubes LBBP Jepang hingga Korsel, Ada Adik Luhut

    Sah! Prabowo Lantik 6 Dubes LBBP Jepang hingga Korsel, Ada Adik Luhut

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara sah melantik enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Menurut dokumen yang diterima Bisnis, Pelantikan Duta Besar tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 133 P Tahun 2025. Salah satu duta besar yang dilantik adalah Nurmala Kartini Sjahrir sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Jepang yang berkedudukan di Tokyo dan merangkap Federasi Mikronesia.

    Kartini Sjahrir dikenal sebagai peneliti di bidang antropologi dan merupakan adik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI Luhut Binsar Pandjaitan.

    Dalam prosesi pelantikan, para duta besar mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil duta besar, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” bunyi sumpah jabatan tersebut.

    Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan ucapan selamat kepada para duta besar yang baru dilantik, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Berikut 6 Dubes LBBP yang dilantik oleh Presiden Prabowo Hari Ini (19/12) 

    Yusron Ambary sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Aljazair
    Gina Yoginda sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Rakyat Demokratik Korea (Korsel)
    Heru Nurcahyo Rediyanto sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Slovakia
    Hari Prabowo sebagai Duta Besar Kerajaan Thailand merangkap United Nation Economic and Social Commission for Asia The Pacific (UN-ESCAP)
    Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon
    Nurmala Kartini Panjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar untuk Jepang

  • Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

    Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

    Ada juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang dikritik tajam terkait penanganan listrik di wilayah terdampak bencana. Dia bahkan dituding membohongi Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan penanganan listrik yang siap dinyalakan di wilayah bencana.

    Selain itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang dituding memiliki peran pada perusakan lingkungan hingga memicu bancana parah di wilayah Aceh dan Sumatera. Kementerian Kehutanan dinilai berkontribusi memberi izin oligarki untuk melakukan pembalakan hutan tanpa kontrol yang ketat, yang justru memicu kerusakan lingkungan.

    Netizen pun menanggapi beragam usul reshuffle yang disuarakan Akbar Faisal kepada Presiden Prabowo.

    “Siapa yg mau diganti, menteri2 yg kita anggap tidak cakap justru yg punya kekuatan memopang presiden biar tidak goyang, karena src politis menteri2 itu diangkat bukan utk kerja demi rakyat tp utk mendukung presiden,” tulis randika97 @randika97165300.

    “Yg perlu dibuang 1. Luhut, 2. Tito, 3. Raja Juli, 4. Gus Ipul, 5. Zulhas,” timpah pemilik akun Tanya Kenapa @dmrdmrid.

    “Prabowo takut, mau resuffle raja juli takut ama jkw, mau resuffle bahll takut ama jkw dan golkar, mau resuffle zulhas takut ama jkw dan pan. Pemimpin macan podium doang,” timpal warganet lainnya, Doblang @doblang_08.

    “Kepala BNPB ganti yg lebih mumpuni, Mendagri yg sudah mengecilkan bantuan negara sahabat tolong diganti juga, Kapolri, Mensos dan Menko Pangan ganti,” komentar pemilik akun Fafafifi @HaryonoAby03. (fajar)

  • Jokowi dan Luhut Harus Tanggung Jawab

    Jokowi dan Luhut Harus Tanggung Jawab

    GELORA.CO – Wartawan senior Edy Mulyadi menyoroti keras dugaan penyerangan terhadap anggota TNI yang melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi sinyal serius terkait lemahnya pengawasan terhadap keberadaan TKA serta potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.

    Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube, Edy Mulyadi mempertanyakan keberanian TKA yang disebut-sebut tidak hanya menyerang aparat TNI, tetapi juga merusak kendaraan milik perusahaan. Ia menilai insiden tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.

    “Bayangkan, TKA berani menyerang anggota TNI. Kalau aparat saja bisa diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan rakyat biasa?” ujar Edy.

    Edy menilai, fenomena masuknya TKA China di Indonesia terjadi secara masif pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menyebut arus kedatangan TKA tetap berlangsung bahkan saat pandemi Covid-19 melanda dunia, ketika mobilitas masyarakat Indonesia justru dibatasi secara ketat.

    Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terutama ketika pemerintah melarang warganya sendiri melakukan mudik Idul Fitri, namun di saat yang sama dinilai tetap membuka pintu bagi TKA asing.

    Dalam kritiknya, Edy juga menyinggung peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang disebut memiliki pengaruh besar dalam kebijakan terkait investasi dan tenaga kerja asing.

    “Di bawah kebijakan itu, seolah tidak ada yang berani menghentikan masuknya TKA, meski di tengah situasi darurat pandemi,” katanya.

    Edy menegaskan bahwa pemerintah perlu bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik, terutama terkait mekanisme pengawasan, izin kerja, serta penegakan hukum terhadap TKA yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

    Ia juga mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut secara transparan, demi menjaga wibawa negara dan memastikan kedaulatan hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.

  • Agus Wahid Semprot Anak Buah Prabowo: Nyinyir Bantuan Ferry Irwandi, tapi Dirinya Nyumbang Apa?

    Agus Wahid Semprot Anak Buah Prabowo: Nyinyir Bantuan Ferry Irwandi, tapi Dirinya Nyumbang Apa?

    “Aneh reaksi anggota DPR itu. Memang bantuan Irwandi Cs tak seberapa jika diperbandingkan nilai yang siap dikucurkan pemerintah. Namun, sikap nyinyir itu sungguh tidak proporsional. Harusnya acung jempol,” kata Agus.

    Lebih jauh, Agus menyebut bahwa gerakan yang diinisiasi Irwandy memiliki dampak sosial besar. Banyak pihak yang akhirnya ikut tergerak karena pengaruh dan kapasitas figur muda tersebut.

    “Tak bisa dipungkiri, itulah pengaruh Irwandy, sosok muda yang magnetik. Begitu dirinya mengajak, banyak elemen tergerak untuk mengikuti ajakannya,” ungkapnya.

    Agus juga mempertanyakan sejauh mana kontribusi korporasi besar yang selama ini menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam di wilayah terdampak.

    “Kini, dan ini jauh lebih krusial, tampakkah bantuan empatif itu dari sejumlah korporat yang jelas-jelas merupakan biang kerok terjadinya alam yang mengamuk itu? Di mana wajah-wajah Salim Group, Sinar Mas Group, bahkan Luhut Binsar Panjaitan selaku pemilik tambang di sana?,” sebutnya.

    Kata Agus, para pemilik usaha seharusnya tampil paling depan dalam membantu para korban bencana, baik secara moral maupun finansial.

    “Harusnya mereka tunjukkan sikap proaktif dan menjadi barikade terdepan untuk melakukan donasi terbesar terhadap para korban. Sebab selama ini mereka penikmat terbesar dari kekayaan alam yang dikeruknya,” Agus menuturkan.

    “Konsekuensinya, sebagai perusak ekosistem, mereka harusnya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab,” tegasnya.

    “Jika bentrok sosial itu terjadi, pasti dan pasti, para bandit (penguasa lingkungan) tak akan berani mengerahkan pekerjanya untuk menjalankan tugasnya, terkait olah pertanian ataupun tambang,” terangnya.

  • Luhut Buka Suara soal Bencana Banjir Sumatera, Singgung Kampung Halaman

    Luhut Buka Suara soal Bencana Banjir Sumatera, Singgung Kampung Halaman

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara merespons bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera.

    Sejak bencana terjadi, Luhut mengaku rutin berkomunikasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

    Meski bukan menjadi bagian tugasnya di DEN, katanya, Luhut menyebut perlu tetap ikut memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat di sana. Apalagi salah satu wilayah yang terdampak adalah kampung halamannya sendiri.

    “Meskipun hal ini bukan lagi menjadi bagian dari tugas pokok saya sebagai Ketua @dewanekonomi.id , saya merasa tetap perlu ikut memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat di sana. Apalagi salah satu wilayah terdampak adalah kampung halaman sendiri, ada tanggung jawab moral yang tetap harus dipenuhi,” ujarnya lewat unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Luhut menyebut ingin memastikan berapa banyak keluarga yang terdampak, apa saja kebutuhan mendesak, dan bagaimana bantuan bisa tiba tepat waktu, mengingat banyak daerah yang akses jalannya terputus sehingga menjadi terisolir.

    “Sejak 30 November, @yayasandel mulai menyalurkan bantuan darurat ke titik-titik terdampak; dari desa yang masih dapat dijangkau kendaraan hingga lokasi yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Semua jalur diupayakan agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tuturnya.

    Luhut menambahkan, pihaknya juga berencana melakukan survei lapangan untuk melihat kemungkinan membangun kembali desa yang paling membutuhkan. Hal ini agar setelah situasi kondusif kita bisa membantu pemulihan kebutuhan dasar seperti air bersih, WC umum, fasilitas sekolah, dan sarana penting lainnya.

    “Saya ingin memastikan bahwa setelah fase darurat lewat, ada langkah pemulihan yang nyata dan berkelanjutan,” imbuh Luhut.

    Ia menilai upaya ini memang kecil dan belum sebanding dengan duka mereka yang kehilangan keluarga, rumah, dan penghidupan. Namun, Luhut berharap sedikit uluran tangan ini dapat membesarkan hati para korban, agar mereka tahu bahwa mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

    “Pepatah Batak berkata, ‘Sai hian ma taringot tu dongan na marsahit, asa tumpak ma holong tu rohana’ Biarlah kita selalu teringat pada saudara yang sedang mengalami kesusahan, agar kasih kembali tumbuh di hati mereka,” sebut dia.

    Luhut meminta semua pihak tetap kompak dan saling membantu, bukan semata karena kewajiban, tetapi karena pemahaman bahwa tak seorang pun mampu melewati masa seperti ini tanpa dukungan sesamanya.

    “Semoga dari tanah yang basah oleh duka, harapan kembali tumbuh, dan masyarakat Sumatera Utara, Aceh, serta Sumatera Barat mampu bangkit kembali dengan kekuatan dari kebersamaan,” tutur Luhut.

    (ily/hns)