Tag: Lotharia Latif

  • KKP ingatkan nelayan waspadai siklon tropis FINA demi keselamatan

    KKP ingatkan nelayan waspadai siklon tropis FINA demi keselamatan

    untuk mencegah kecelakaan para nelayan diimbau untuk tidak melaut beberapa saat demi keselamatan bersama

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan seluruh nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memprioritaskan keselamatan saat melaut di tengah cuaca ekstrem siklon tropis FINA yang diprediksi masih terus berlangsung di kawasan Indonesia Timur.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif meminta para nelayan dan pemilik kapal perikanan agar mematuhi standar operasional kapal perikanan atau tidak melaut dalam beberapa waktu hingga cuaca kembali normal.

    “Seperti kita tahu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tentang potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang yang mengakibatkan gelombang tinggi di kawasan Laut Arafuru,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Latif juga meminta jajarannya, para syahbandar di pelabuhan perikanan untuk tidak mengeluarkan persetujuan berlayar apabila cuaca masih belum kembali normal.

    “Risiko melaut sangat tinggi, sehingga untuk mencegah kecelakaan para nelayan diimbau untuk tidak melaut beberapa saat demi keselamatan bersama,” imbuhnya.

    Dia mengajak seluruh pelaku usaha dan nelayan untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya petugas di pelabuhan perikanan, namun juga BMKG untuk terus memantau kondisi cuaca.

    Selain itu, Latif juga terus mengingatkan pemilik kapal agar menjamin perlindungan sosial untuk awak kapal perikanan melalui asuransi ketenagakerjaan yang sifatnya wajib dimiliki seluruh pekerja di atas kapal perikanan.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan berbagai jaminan sosial harus diberikan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

    Hal itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

    Menurut penjelasan di laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), siklon tropis adalah badai kuat yang memiliki jangkauan cukup luas, dengan radius rata-rata sekitar 150–200 km.

    Fenomena ini terbentuk di lautan lepas yang memiliki suhu permukaan air hangat, biasanya di atas 26,5 °C. Di bagian pusatnya, angin berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam.

    Secara ilmiah, siklon tropis merupakan sistem tekanan rendah berskala sinoptik yang muncul di perairan hangat, disertai kumpulan awan konvektif.

    Kecepatan angin maksimumnya harus mencapai minimal 34 knot di lebih dari setengah area yang mengelilingi pusat badai dan bertahan setidaknya enam jam.

    Pada beberapa siklon tropis, terbentuk bagian tenang di tengah yang dikenal sebagai mata siklon. Area ini memiliki angin yang relatif lemah dan hampir tanpa awan. Ukuran mata siklon bervariasi, mulai dari 10 hingga 100 km.

    Mata ini dikelilingi oleh dinding mata zona berbentuk cincin dengan ketebalan mencapai sekitar 16 km yang menjadi lokasi angin terkuat dan hujan paling intens.

    Siklon tropis umumnya bertahan antara 3 hingga 18 hari. Karena sumber energi-nya berasal dari perairan hangat, fenomena ini akan perlahan melemah saat memasuki perairan yang lebih dingin atau saat bergerak ke daratan.

    Istilah untuk siklon tropis berbeda-beda tergantung wilayah pembentukannya. Jika terjadi di Samudra Pasifik Barat, dikenal sebagai typhoon atau topan. Di sekitar wilayah India dan Australia disebut cyclone, sedangkan di Samudra Atlantik lebih dikenal dengan nama hurricane.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Berdayakan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Lewat Program KNMP

    KKP Berdayakan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Lewat Program KNMP

    Jakarta

    Di bawah langit biru dan di atas lautan yang tak bertepi, Indonesia tumbuh sebagai negeri maritim yang diberkahi kekayaan alam melimpah. Laut menjadi urat nadi perekonomian bangsa-dari hasil tangkapan nelayan, budidaya perikanan, hingga pariwisata bahari yang menopang kesejahteraan rakyat.

    Namun, di balik gemerlap potensi itu, masih banyak masyarakat pesisir yang belum merasakan sepenuhnya manfaat dari kekayaan laut negeri sendiri. Banyak nelayan masih hidup dalam keterbatasan fasilitas, akses ekonomi, dan peluang untuk berkembang.

    Berangkat dari kondisi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mencanangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini merupakan sebuah inisiatif besar yang dirancang untuk membangkitkan kembali martabat nelayan dan memperkuat ekonomi pesisir.

    “Kita ingin petani dan nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus,” ujar Prabowo, beberapa waktu lalu.

    “Untuk itu kita akan bangun 1.100 desa nelayan,” sambungnya.

    Bangun Ekonomi dari Laut, Kuatkan Rakyat dari Pesisir

    Program KNMP menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Prabowo dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), pemerintah membangun 1.100 kampung nelayan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia di dalamnya.

    “KNMP merupakan program terobosan pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi lebih modern dan produktif,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

    “Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami harus pastikan program ini berjalan dengan benar dan bermanfaat,” sambungnya.

    Fasilitas yang dibangun mencakup area tambat kapal, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin (cold storage), stasiun pengisian bahan bakar nelayan, serta sarana pengolahan hasil laut.

    Namun, esensi dari program ini jauh melampaui bangunan fisik. Infrastruktur hadir bukan sekadar berdiri, tetapi menjadi ruang yang menumbuhkan harapan, melindungi aktivitas, dan membuka kesempatan. Adapun pembangunan 65 dari 100 titik KNMP ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

    Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan pembangunan infrastruktur perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan kreatif, sehingga melalui kegiatan ini para pengelola KNMP di 65 lokasi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

    “Kita menyadari bahwa sebaik apapun infrastruktur dibangun tanpa dukungan SDM yang kompeten dan kreativitas hasilnya tidak akan optimal. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola operasi desa Kampung Nelayan Merah Putih di 65 lokasi KNMP akan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi manajerial koperasi secara optimal,” ucapnya.

    Nelayan Mandiri, Ekonomi Berdaya

    Di setiap KNMP, rasa aman dan kemandirian menjadi fondasi. Melalui pelatihan dan pendampingan, para nelayan dibekali keterampilan baru mulai dari cara menangkap dan mengolah hasil laut, hingga memasarkan produknya secara mandiri. Langkah ini menjadikan nelayan bukan lagi sekadar pekerja, melainkan wirausaha pesisir yang memahami seluruh rantai nilai ekonomi perikanan.

    Integrasi kelembagaan juga dilakukan lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang berperan mengelola fasilitas, memastikan keberlanjutan usaha, dan menjamin manfaat ekonomi kembali langsung ke masyarakat. Tak hanya fasilitas, kolaborasi ini juga membangun pemberdayaan di dalamnya.

    “Dengan infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia yang berdaya, kita bisa melahirkan ekonomi pesisir yang tangguh,” demikian pesan semangat yang mewarnai pelaksanaan KNMP.

    Perkuat Sektor Ekonomi di Biak Numfor

    Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Biak Numfor, Papua menyebut program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluar nelayan di pesisir.

    “Biak Numfor diharapkan bisa mendapatkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP, seperti halnya replikasi Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri,” ujar Kepala DKP Biak Numfor Effendi Igrisa, dikutip dari Antara.

    Senada dengan Trenggono, Effendi mengatakan KNMP dirancang khusus untuk mengubah wajah kampung atau desa pesisir menjadi kampung budidaya lebih produktif dan terintegrasi. Keberadaan KNMP di Biak Numfor sendiri telah menjadi percontohan dalam KNMP di seluruh wilayah di Indonesia.

    (akd/ega)

  • KKP gandeng BPKP perketat pengawasan implementasi program strategis

    KKP gandeng BPKP perketat pengawasan implementasi program strategis

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperketat pengawasan implementasi program strategis, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan sektor kelautan serta perikanan nasional.

    “Selain pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam memperketat pengawasan pada program-program strategis yang tengah dijalankan, KKP akan melibatkan pengawas eksternal salah satunya BPKP,” kata Inspektur Jenderal KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan langkah itu ditandai dengan pertemuan antara Inspektorat Jenderal KKP dengan BPKP, yang salah satu agendanya membahas rencana kerja sama pengawasan antara Itjen KKP dengan BPKP.

    “Perjanjian kerja sama ini penting untuk dilakukan sebagai dasar kolaborasi dan sinergi pengawasan dengan BPKP perwakilan di daerah,” ujarnya.

    Ia menyampaikan pengawasan pada program strategis sangat krusial, mengingat program strategis menggunakan anggaran cukup besar, sumber daya banyak, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.

    “Tanpa pengawasan yang ketat, program-program ini rentan terhadap berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat,” tuturnya.

    Menurutnya, kolaborasi pengawasan dengan pengawas eksternal maupun aparat penegak hukum sangat penting dilaksanakan agar dapat saling mengingatkan dan mengidentifikasi potensi risiko, sehingga akan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan risiko/masalah yang signifikan.

    Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widhyantoro menyatakan pihaknya mendukung kolaborasi pada aspek quality assurance dan konsultasi untuk mengawal kegiatan prioritas.

    Ia juga mendorong agar KKP mengedepankan peran APIP internal untuk pengawalan lebih detail dan bersifat teknis, sehingga BPKP lebih melihat dari aspek prosedur sesuai tugas dan fungsinya.

    Percepatan pelaksanaan program strategis juga perlu memperhatikan aspek administratif, menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh peraturan terkait, serta perbaikan tata kelola termasuk penyiapan regulasi untuk setiap kebijakan baru yang dibuat.

    Sejumlah program kerja strategis KKP diantaranya program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pengembangan Budi Daya Nila Salin (BINS), serta revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan agar setiap tahapan proyek-proyek tersebut diawasi secara ketat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, sehingga terwujud tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan berjalan sesuai koridor hukum.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jurus KKP Tingkatan Kesejahteraan Nelayan

    Jurus KKP Tingkatan Kesejahteraan Nelayan

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan 80 kapal perikanan dalam acara upacara peringatan HUT RI ke-80 di kolam Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta, Minggu (17/8). 80 kapal perikanan ini menjadi simbol keterlibatan nelayan dalam menjaga kedaulatan laut.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menjelaskan upacara ini mempertegas peran subsektor perikanan tangkap dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian bangsa. Adapun puluhan kapal perikanan tangkap ini menjadi wujud sinergitas dan solidaritas peran sektor perikanan.

    “Laut adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan Indonesia. Melalui 80 kapal yang ikut dalam upacara HUT RI ke-80 ini menunjukkan bahwa nelayan dan pelaku usaha perikanan selalu siap menjaga semangat kemerdekaan dan kedaulatan dari laut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan,” ujar Latif dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/8/2025).

    Latif menjelaskan, KKP berkomitmen mendukung enam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang sejalan dengan program ekonomi biru. Salah satunya kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

    “Upaya menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekologi laut bagi generasi mendatang. Ini menjadi langkah konkrit untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang merata,” imbuhnya.

    Agenda ini diharapkan menjadi momentum memperkuat rasa persatuan, sekaligus meneguhkan identitas Indonesia sebagai negara bahari yang merdeka dan berdaulat.

    “Kami ingin masyarakat merasakan langsung bahwa laut bukan sekadar ruang produksi, tetapi juga ruang ekspresi kebangsaan. Di sinilah semangat merah putih berkibar dengan megah di atas kapal-kapal nelayan kita,” tandasnya.

    (kil/kil)

  • Semarakkan HUT RI, KKP gelar Bakti Nelayan di 80 pelabuhan perikanan

    Semarakkan HUT RI, KKP gelar Bakti Nelayan di 80 pelabuhan perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Bakti Nelayan secara serentak di 80 pelabuhan perikanan seluruh Indonesia dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pelabuhan perikanan adalah simpul penting dalam kehidupan nelayan, bukan hanya sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan, tetapi juga sebagai pusat layanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

    “Melalui kegiatan Bakti Nelayan, kami ingin memastikan nelayan mendapatkan manfaat langsung dari perayaan kemerdekaan ini. Ada layanan kesehatan, perizinan, hingga perbaikan mesin kapal agar mereka bisa melaut dengan aman dan nyaman,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Rangkaian kegiatan yang digelar di pelabuhan perikanan meliputi bazar murah kebutuhan pokok, donor darah bekerja sama dengan PMI, pelayanan perbaikan mesin kapal nelayan secara gratis.

    Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis melalui bakti kesehatan, gerai perizinan kapal dan penangkapan ikan, serta lomba rakyat untuk memeriahkan peringatan HUT RI.

    “Adanya bazar murah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat pesisir. Sementara itu, donor darah yang melibatkan nelayan dan petugas pelabuhan menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan medis,” jelasnya.

    Menurut Latif, layanan perbaikan mesin kapal nelayan menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati nelayan. Banyak nelayan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki armada mereka sebelum kembali melaut.

    Hal itu sejalan dengan upaya KKP untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan produktivitas penangkapan ikan.

    “Kegiatan bakti kesehatan menjadi perhatian khusus sejalan dengan program Presiden RI yaitu pengecekan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan umum dan pengobatan gratis diberikan oleh tenaga medis yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat,” imbuhnya.

    Latif menilai gerai perizinan yang dibuka di pelabuhan perikanan juga mempermudah nelayan dalam mengurus berbagai dokumen perizinan, mulai dari surat izin usaha perikanan hingga dokumen kapal perikanan.

    Kemudahan layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap regulasi yang berlaku.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan semangat kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Kegiatan bakti nelayan adalah wujud gotong royong seluruh pihak untuk memajukan sektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan yang juga sejalan dengan program prioritas KKP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024 melalui sektor kelautan dan perikanan yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP gandeng Polda Sulsel laksanakan Kampung Nelayan Merah Putih

    KKP gandeng Polda Sulsel laksanakan Kampung Nelayan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melaksanakan Kampung Nelayan Merah Putih guna mendorong perikanan tangkap berkelanjutan dan mendukung terwujudnya ekonomi biru berbasis masyarakat pesisir.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menilai dukungan Polda Sulawesi Selatan berperan penting untuk menyukseskan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pengelolaan pelabuhan perikanan di daerah tersebut.

    “Pembangunan kampung nelayan merah putih sejalan juga dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih yang akan menjadi penggerak kampung nelayan,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Latif bertemu langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Rusdi Hartono di Kota Makassar, Sulsel, pada Kamis (17/7). Dalam pertemuan itu, dia mengajak jajaran Polda Sulsel untuk bersinergi menyukseskan program KNMP.

    Berbagai program telah disiapkan KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya pembangunan fisik namun juga penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) nelayan.

    KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    Sejauh ini KKP telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. Untuk tahap awal di 2025, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih.

    Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan dan KKP tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

    Kapolda Sulsel Irjen Pol. Rusdi Hartono menyambut baik inisiasi KKP untuk mengembangkan Sulawesi Selatan di sektor perikanan tangkap.

    Pihaknya mengaku siap untuk mendukung berbagai program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

    “Kolaborasi ini adalah hal yang positif dan kami siap mendukung program nasional ini sesuai tusi kami,” ujarnya.

    Menurut Kapolda Sulsel melalui sinergi KKP, Polri dan pemerintah daerah, sejalan dengan pembangunan fisik, para nelayan akan didampingi dalam hal pengembangan usaha, legalitas koperasi, hingga akses permodalannya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dukungan berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan program prioritas.

    Dengan adanya kerja sama dengan Polri, diharapkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP pastikan kapal nelayan bisa sandar di untia tanpa hambatan

    KKP pastikan kapal nelayan bisa sandar di untia tanpa hambatan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kapal nelayan dapat bersandar tanpa adanya hambatan akibat pendangkalan di kolam Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Percepatan pengerukan kolam Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Makassar, dilalukan untuk mempermudah akses keluar masuk kapal nelayan ke area pelabuhan perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan KKP akan terus mengintensifkan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pihak swasta yang menangani pengerukan tersebut.

    “Akselerasi akan kita lakukan agar nelayan semakin terbantu. Selain sinergi dengan pihak-pihak terkait, faktor kehati-hatian juga diperlukan utamanya dalam aspek lingkungan dan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan,” ujarnya.

    Saat ini kedalaman perairan kolam PP Untia hanya minus tiga meter. Pengerukan ditargetkan meningkatkan kedalaman hingga tujuh meter sehingga dapat menjadikan Untia sebagai hub perikanan strategis di Indonesia Timur.

    Material hasil pengerukan akan dimanfaatkan untuk reklamasi Pulau Lae Lae. Proyek ini memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel serta KKP untuk memastikan aspek legalitas dan kelayakan lingkungan.

    Rencana pengerukan kawasan perairan di PP Untia ini nantinya akan mendukung kegiatan distribusi logistik pangan Indonesia yang sejalan dengan asta cita Presiden RI nomor dua tentang ketahanan pangan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP ajukan revisi peraturan PNBP demi kesejahteraan nelayan

    KKP ajukan revisi peraturan PNBP demi kesejahteraan nelayan

    Ilustrasi – Seseorang mengangkat seekor ikan. ANTARA/HO-Humas KKP

    KKP ajukan revisi peraturan PNBP demi kesejahteraan nelayan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 23:50 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan revisi peraturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan nelayan.

    Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pihaknya tengah menghimpun masukan dan aspirasi pelaku usaha untuk menyempurnakan regulasi penarikan PNBP pada subsektor perikanan tangkap.

    Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di KKP.

    “KKP telah mengusulkan revisi PP dimaksud agar tata kelola PNBP di subsektor perikanan tangkap semakin komprehensif, membuat tata kelola pungutan menjadi satu pengaturan nasional yang makin terintegrasi,” kata Latif dalam forum Konsultasi Publik Revisi PP 85 Tahun 2021 sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis (3/7).

    PNBP merupakan salah satu sarana untuk mendistribusikan pemanfaatan sumber daya ikan. PNBP yang masuk ke kas negara selanjutnya digunakan kembali untuk pembiayaan pembangunan khususnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

    “Sudah 26 tahun KKP berdiri dan peraturan perundangan tidak selalu sempurna, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Ini menjadi komitmen KKP agar dapat berkontribusi pada kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

    Menurutnya, penyesuaian itu wajar dilakukan untuk mewujudkan keadilan berusaha baik dari segi operasional penangkapan dan pengangkutannya maupun dari segi skala usahanya.

    Latif menerangkan 80 persen PNBP dikelola oleh pemerintah daerah melalui mekanisme dana bagi hasil yang ketentuannya dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Pada  2023-2024 hasil tangkapan ikan 7,3 juta ton, ini yang diambil PNBP oleh pusat hanya 3 juta ton, 4 juta ton sisanya dari kapal kecil dan tidak dipungut PNBP,” ucapnya.

    Sejalan dengan itu, KKP juga mengajukan revisi PNBP agar pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat merasakan dampak langsung dan manfaat dari hasil di sektor kelautan dan perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PNBP setelah produksi diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya ikan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera.

    Sumber : Antara

  • 6
                    
                        Kapolri Mutasi 4 Komjen, Ada Ketua KPK hingga Kepala BNPT
                        Nasional

    6 Kapolri Mutasi 4 Komjen, Ada Ketua KPK hingga Kepala BNPT Nasional

    Kapolri Mutasi 4 Komjen, Ada Ketua KPK hingga Kepala BNPT
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal
    Listyo Sigit Prabowo
    memutasi empat perwira bintang tiga alias berpangkat komisaris jenderal (komjen), Selasa (24/6/2025).
    Mutasi
    dilakukan dalam rangka pensiun.
    Berdasarkan surat telegram bernomor ST/1421/VI/KEP, keempat komjen yang dimutasi yaitu Komjen Pol Setyo Budiyanto yang kini menjabat sebagai Ketua KPK.
    Dalam surat telegram ini, Setyo dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Itwasum
    Polri
    .
    Kemudian, Komjen Pol Eddy Hartono yang kini menjabat sebagai Kepala BNPT dimutasi menjadi Pati Densus 88.
    Selain itu, Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian ATR/BPN juga dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.
    Sementara, Komjen Pol Lotharia Latif yang tengah menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.
    Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa Polri tengah melakukan sejumlah
    mutasi
    .
    Ia mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri.
    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Mutasi Kapolres Jaksel hingga 4 Komjen Polisi, Ada Ketua KPK Setyo Budiyanto

    Kapolri Mutasi Kapolres Jaksel hingga 4 Komjen Polisi, Ada Ketua KPK Setyo Budiyanto

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan mutasi atau rotasi terhadap 702 anggota di lingkungan Polri.

    Total ratusan anggota itu dimutasi dalam lima surat telegram (ST) yang telah diteken oleh Asisten Sumber Daya Manusia (AsSDM) Polri, Irjen Anwar pada Selasa (24/6/2025).

    Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi jabatan merupakan langkah penyegaran guna meningkatkan kinerja dan regenerasi tubuh Polri.

    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” ujar Trunoyudo saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

    Dalam mutasi kali ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Setyo Budiyanto bakal dimutasikan menjadi Pati Itwasum Polri dalam rangka pensiun.

    Mirip dengan Setyo, Komjen Pudji Prasetijanto Hadi yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

    Masih jenderal bintang tiga, Komjen Lotharia Latif yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimutasikan ke Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

    Selain itu, Kapolri juga memutasi Komjen Eddy Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi Pati Densus 88 Antiteror Polri.

    “Dari total 702 personel yang dimutasi, sebanyak 534 personel menjalani promosi jabatan atau perpindahan setara,” tutur Truno.

    Adapun, dalam mutasi kali ini juga mencatat Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal digeser posisinya oleh Kombes Nicolas Ary Lilipaly yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Timur.

    “Ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan responsivitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Truno.