Cerita WNI dari Iran, Jarak Rumah 10 Menit dengan Lokasi Serangan
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
–
Sultan Fatoni
(43), warga Samarinda, menjadi salah satu dari 11 WNI yang berhasil dievakuasi dari Iran dan tiba di Indonesia, Selasa (24/6/2025).
Ia pulang bersama istri dan anaknya setelah situasi keamanan di Iran memburuk akibat memanasnya konflik dengan Israel dan adanya campur tangan militer dari Amerika Serikat.
Fatoni telah tinggal di Kota Mashhad, Iran Timur, selama tiga setengah tahun. Ia mengungkapkan, rumahnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Mashhad yang baru saja diserang drone beberapa waktu lalu.
“Katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad, sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” ujar Fatoni saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa.
Meski tidak ada ledakan bom di wilayahnya, ia mengaku beberapa kali melihat drone terbang di atas kota.
Untungnya, sistem pertahanan Iran berhasil menembak jatuh sebelum drone tersebut menghantam sasaran.
Fatoni juga menceritakan kondisi akses informasi yang dibatasi oleh otoritas Iran selama masa darurat.
Menurutnya, pemerintah setempat menasionalisasi internet, sehingga hanya situs atau aplikasi lokal yang bisa diakses.
“Beberapa akses dipersulit. Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” jelasnya.
Proses evakuasi dari Iran dimulai sejak Kamis pekan lalu. Ia bersama rombongan harus menempuh perjalanan darat satu hari dari Mashhad ke titik kumpul KBRI.
Setelah menginap semalam, mereka kembali menempuh perjalanan satu hari ke perbatasan Azerbaijan, sebelum akhirnya terbang ke Indonesia melalui Baku.
“Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” ucapnya.
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Andi Rahmianto, menyambut langsung kedatangan para WNI yang dievakuasi.
Mereka sebelumnya menjalani pemeriksaan imigrasi dan bea cukai sebelum diizinkan pulang ke rumah masing-masing.
Sebanyak 97 dari total 380 WNI yang berada di Iran menyatakan bersedia dievakuasi. Sisanya memilih tetap tinggal.
Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan, evakuasi dilakukan secara bertahap dan menggunakan jalur darat yang panjang karena kondisi keamanan yang tidak menentu.
“Evakuasi dari Teheran ke Baku itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ diterbangkan ke Indonesia,” kata Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Lodewijk Freidrich
-
/data/photo/2025/06/24/685aa3168c497.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cerita WNI dari Iran, Jarak Rumah 10 Menit dengan Lokasi Serangan Megapolitan 24 Juni 2025
-

Pemerintah prioritaskan keselamatan WNI di daerah konflik Iran-Israel
ANTARA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menyebut keselamatan Warga Negara Indonesia menjadi prioritas dari situasi keamanan yang berkembang antara Iran dan Israel. Meski dari total 380 WNI yang berada di Iran tidak semuanya bersedia dievakuasi, pemerintah terus memberikan fasilitas dan imbauan keselamatan. (Dian Hardiana/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Polda Metro Jaya akan bubarkan aksi ojol jika melebihi batas waktu
Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto menegaskan pihaknya akan membubarkan massa aksi dari pengemudi ojek online (ojol) jika melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu pukul 18.00 WIB.
“Kami akan ikuti aturan main saja, pukul 18.00 WIB batas akhirnya,” kata Karyoto di Jakarta, Selasa.
Karyoto mengatakan bahwa ketika massa aksi terus bertahan hingga batas akhir, maka pihaknya akan membubarkan mereka dengan paksa.
“Ketika mereka mengganggu ketertiban umum, kita bubarkan,” ujarnya.
Untuk itu, kata Karyoto, pihaknya memfasilitasi perwakilan pengemudi ojek online bertemu dengan pemerintah agar apa yang menjadi tuntutan bisa dibicarakan dengan lebih baik karena tuntutan mereka yang terkait regulasi tidak akan bisa diselesaikan di pinggir jalan.
Terkait tuntutan para pengemudi yang ingin bertemu Menteri Perhubungan, Karyoto menyatakan bahwa pihak yang akan menemui yaitu Wakil Menteri Polkam Lodewijk Freidrich Paulus dan Dirjen dari Kementerian Perhubungan.
“Kita lihat dahulu ada tidak menterinya. Menterinya mau tidak atau menterinya sedang ada tugas lain atau tidak. Kita nggak tahu. Nanti akan kami komunikasikan. Ada Dirjennya. Dirjennya itu sudah tinggi,” katanya.
Saat ini, 25 perwakilan dari pengemudi ojek online sedang bertemu dengan pihak pemerintah untuk mencari solusi yang dialami para pengemudi.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -

Kapolda Metro fasilitasi perwakilan ojol untuk bertemu pemerintah
Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memfasilitasi perwakilan pengemudi ojek online (ojol) bertemu dengan pemerintah untuk mencari titik temu terkait tuntutan mereka.
“Kami fasilitas 25 orang untuk bertemu dari pemerintah,” kata Karyoto di Jakarta, Selasa.
Sebagai petugas keamanan, lanjut dia, pihaknya akan memfasilitasi perwakilan pengunjuk rasa untuk bertemu dengan Wakil Menteri Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.
Selain Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, perwakilan pengemudi ojek online juga akan dipertemukan dengan Dirjen Perhubungan dari Kementerian Perhubungan karena regulasi tidak bisa diselesaikan di jalanan, sehingga pihaknya meminta perwakilan untuk menemui pemerintah.
“Kalau saya sebagai aparat keamanan, hanya bisa memfasilitasi mereka yang berunjuk rasa, yang punya tuntutan-tuntutan untuk ditampung. Karena tidak mungkin regulasi diselesaikan di jalan. Silakan diskusi saja apa permintaannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa menyatakan, pergerakan aksi unjuk rasa atau demo besar-besaran pengemudi ojek online pada Selasa siang.
Konvoi massa aksi akan diberangkatkan dari Markas Garda Indonesia yang terletak di Jalan Kodam Raya Nomor 6, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat menuju titik aksi pertama di Patung Kuda.
Menurut Igun, iring-iringan konvoi akan melibatkan mobil komando serta puluhan ribu pengemudi ojol yang berkumpul dan mulai bergerak secara terorganisir menuju kawasan pusat ibu kota.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -

5 Fakta Lodewijk Freidrich Paulus, Mantan Danjen Kopassus yang Ditunjuk Jadi Wamenko Polkam
loading…
Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus yang pernah menjabat Danjen Kopassus ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sejak 21 Oktober 2024. Foto/Dok.Kopassus
JAKARTA – Lodewijk Freidrich Paulus merupakan sosok purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan sejak 21 Oktober 2024. Jenderal Kopassus ini masuk dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sebenarnya bukan baru kali ini purnawirawan Bintang Tiga itu dipercaya untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Mengingat sebelumnya, ia telah punya banyak pengalaman di dunia politik karena merupakan mantan anggota dewan.
Sebelum terjun ke dunia politik, pria asal Manado itu sempat meniti karier di militer. Bisa dibilang jika ia adalah salah satu tokoh militer berpengalaman yang sempat duduki sejumlah jabatan strategis seperi Panglima Kodam, Danjen Kopassus, hingga Dankodiklat TNI AD.
5 Fakta Lodewijk Freidrich Paulus
1. Riwayat Pendidikan
Pria kelahiran 27 Juli 1957 itu mengawali pendidikannya pada tahun 1964 di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah dan lulus pada tahun 1970.
Setelah itu, ia mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manado hingga tahun 1973. Ia kemudian pindah ke kota Palu di Sulawesi Tengah dan dimasukkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri Palu.
Usai menamatkan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1976, Paulus mendaftarkan diri dan diterima sebagai siswa AKABRI, hingga akhirnya lulus di tahun 1981.
2. Berkarier di Kopassus
Setelah lulus dari AKABRI, Lodewijk Freidrich Paulus menjalani kursus singkat dalam bidang infanteri selama beberapa bulan setelah ia dilantik. Ia bergabung dengan kesatuan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang saat ini menjadi Kopassus.
Barulah setelahnya, ia ditempatkan sebagai komandan salah satu peleton. Kariernya di Kopassus menanjak, mulai dari komandan sub tim, tim, batalyon, dan grup, hingga ia diangkat sebagai Komandan Detasemen Khusus 81 pada tahun 2001.
3. Pernah Jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera
Pada tahun 2005, Paulus sempat dimutasi kembali ke Jakarta untuk menjabat sebagai Komandan Resor Militer 052/Wijayakrama.
Pada saat itulah Paulus terpilih menjadi komandan upacara penurunan bendera dalam upacara HUT Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2006.
4. Riwayat Jabatan Strategis
Selama menjalani karier sebagai prajurit TNI, Paulus pernah diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, menggantikan Pramono Edhie Wibowo di tahun 2009. Ketika mengemban jabatan ini, ia pernah dikirimkan ke AS untuk bernegosiasi mengenai pencabutan larangan kerjasama antara Amerika Serikat dan Kopassus pada bulan Maret 2010.
Kemudian pada 6 September 2011, Paulus sempat menjabat sebagai Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Ia juga pernah berkiprah sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat TNI AD) pada tanggal 20 Mei 2013.
5. Karier Politik
Setelah pensiun dari militer, Paulus bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2016 dan diangkat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis enam bulan setelahnya. Dua tahun setelah bergabung dengan Partai Golkar, Paulus ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar pada tanggal 22 Januari 2018.
Setahun berselang, Paulus dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Lampung I pada dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2019.
Tidak cukup sampai disitu, ia juga pernah ditunjuk sebagai pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setelah Azis Syamsuddin, oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers pada tanggal 29 September 2021.
(shf)
-

THR Ojol Kapan Cair? Wakil Menteri Prabowo Sedang Siapkan Aturannya
PIKIRAN RAKYAT – Informasi THR ojol (ojek online) kapan cair sedang menjadi pembicaraan. Wakil Menteri Prabowo bidang Politik Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodejwik Freidrich Paulus, buka suara tentang hal tersebut.
Biasanya, Tunjangan Hari Raya hanya didapat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta. Kini ada wacana ojek online akan diberikan tunjangan menjelang Idul Fitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah. Wacana ini tentu amat dinantikan oleh pekerja tersebut.
THR ojol kapan cair?
Wakil Menteri Prabowo bidang Politik Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodejwik Freidrich Paulus, menyebut pemerintah sedang menyiapkan aturan agar para pengemudi ojol bisa mendapatkan THR tahun ini. Salah satu prinsipnya adalah harus cair 7 hari sebelum lebaran.
“Kementerian Tenaga Kerja akan segera menyusun aturan sehingga para pengemudi ataupun ojek online ini dapat mendapatkan hak THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah sedang disiapkan,” ujar Lodewijk Freidrich Paulus setelah mengadakan rapat koordinasi untuk menyambut bulan Ramadhan 1446 Hijriah, di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.
“Prinsip tujuh hari sebelum Lebaran diharapkan THR ini sudah dapat diterima oleh karyawan-karyawan yang tersebar di Indonesia,” katanya, dilansir dari laman ANTARA.
Rancangan aturan untuk hal tersebut sudah dibahas dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan juga pada Senin, 17 Februari 2025. Pihak Kemenkopolkam meminta Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan aturan dan memastikan agar tunjangan hari raya bisa diberikan dengan tepat.
Terkait Tunjangan Hari Raya tersebut, sebelumnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menyebut banyak pengemudi ojol atau taksi online yang menuntut agar ada THR tahun ini. Menurutnya, tuntutan itu adalah hal yang wajar.
“Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional,” ujar Noel di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.
THR ojol wujud visi misi Prabowo
Noel juga menyebut pelindungan bagi pekerja berbasis layanan aplikasi adalah perwujudan visi misi Presiden Prabowo. Para pekerja, menurutnya, berhak atas upah dan kesejahteraan layak sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” ucapnya.
“Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus, bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” tuturnya.
Noel juga menyatakan pihaknya sudah diskusi dengan aplikator dan THR sudah disiapkan, hanya tinggal teknis penyalurannya saja. Ia berharap tunjangan bisa segera diberikan kepada para driver ojek online.
Demikian penjelasan kapan THR ojol cair menurut para Wakil Menteri Prabowo. Disebutkan bahwa aturannya sudah disiapkan, diharapkan tunjangan hari raya bisa cair H-7 lebaran.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News


/data/photo/2024/10/21/6716553855c4f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)